Jakarta, BPost
Pernyataan Walikota Pekalongan M Basyir Ahmad terkait pungutan liar di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mendapat tanggapan serius petingginya. Basyir akan dipanggil ke Jakarta.

"Kita akan panggil untuk klarifikasi. Jika itu benar, tolong tunjuk orangnya langsung. Jangan hanya omong," kata Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/6).

Dalam seminar nasional Setahun Pilkada Langsung: Telaah dan Prospek di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin, Basyir mengungkapkan, agar cepat dilantik, calon kepala daerah wajib memberi uang pelicin. Hal ini dialami dirinya.

Basyir mengaku harus mengeluarkan uang pelicin agar surat keputusan pelantikannya segera keluar. Pelantikan dirinya dijadwalkan pada 6 Juli 2005, namun SK pengangkatannya baru keluar 5 Juli 2005 pukul 17.00 WIB. Berarti hanya sehari sebelum pelantikan.

Meski menyangkal adanya pelicin itu, Progo mengakui banyak orang yang mengaku dari Depdagri meminta uang pada pejabat daerah. Dia menilai orang yang mengikuti permintaan oknum tersebut justru tidak menggunakan rasionya.

"Tolong tunjuk orangnya atau rekeningnya. Akan saya tangkap. Kami akan mengkoordinasikan dengan Irjen agar semuanya jelas," tandasnya.

Bupati Hulu Sungai Selatan Safi’i, ketika diminta komentarnya soal uang pelicin pelantikan kepala daerah, mengaku pernah mendengar rumor tersebut. Namun itu tidak dialaminya saat mengurus pelantikan di Depdagri.

"Buktinya saya lancar saja. Seminggu selesai dan terus terang waktu mengurusnya saya tanpa perantara," ujar Safi’i.

Sewaktu hendak mengurus SK, Safi’i, yang sebelumnya dosen FISIP Unlam ini, diminta melengkapi persyaratan.

"Setelah saya lengkapi semuanya, saya disuruh menemui Dirjen Otda dan setelah itu selesai," ujar Safi’i.

Bupati Tapin Idis Nurdin Halidi juga mengaku tak pernah dimintai uang saat mengurus SK di Depdagri. "Terus terang saya tak ada menerima laporan seperti itu hingga kini," ucap Idis yang dihubungi lewat telepon.

Walikota Banjarmasin Yudhi Wahyuni juga membantah pernyataan Walikota Pekalongan M Basyir Ahmad. "Kita kemarin waktu terpilih dan diangkat sebagai walikota nggak ada sama sekali menggunakan pakai uang pelicin.

Kita murni tidak ada upaya untuk mengurus-urus SK itu ke Depdagri," ujarnya.

"Malah kita nunggu di rumah saja. Yang ngurus SK itu kan sudah ada posnya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ngapain, kita repot-repot mengurusnya. Sesuai mekanisme sajalah," tandasnya via telepon.