Banjarmasin, BPost
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel, Adi Laksono mengatakan untuk
menggairahkan iklim investasi di Kalsel, pemerintah harus melibatkan pengusaha dalam
pembuatan kebijakan.
Selama ini keengganan para investor berinvestasi di Kalsel karena belum mendapatkan
jaminan iklim investasi yang kondusif dari pemerintah.
"Gubernur harus sering berdialog dengan kita, pengusaha dan investor. Kalau perlu
saat coffe morning kita dilibatkan. Nggak perlu setiap minggu, bisa satu bulan
sekali untuk urun rembug karena yang tahu soal mengembangkan dunia usaha adalah
kita," katanya, Selasa (13/6).
Ia juga mengatakan sarana infrastruktur yang kurang dan banyak yang rusak juga menjadi
pertimbangan pengusaha baru berinvestasi dan menjadi penyebab pengusaha lama sulit maju.
Prosedur perizinan yang berbelit-belit dan banyaknya proyek mangkrak juga memberatkan
karena berdampak pada biaya tinggi.
Menurutnya peraturan daerah (perda) yang melindungi investasi harus dibuat. Masalah
pemasukan atau PAD bagi pemerintah daerah setempat dapat dibicarakan tersendiri, tentunya
sesuai aturan.
"Harus ada pelayanan terpadu, tapi jangan cuma blankonya saja seperti sekarang
berlaku. Selain itu harus ada sumber informasi soal potensi investasi menyeluruh dan
benar-benar akurat. Jangan seperti sekarang kita hanya menawarkan pertambangan saja,
padahal menurut prediksi 10 tahun lagi habis," tukasnya
Sementara itu Gubernur Kalsel, HM Rudy Ariffin mengatakan pihaknya sedang membuat
sistem informasi terpadu untuk mendukung investasi. Diakui selama ini hal itu menjadi
kendala utama pengembangan investasi.
"Sistem informasi untuk investasi ini akan memudahkan calon investor mendapatkan
info soal potensi dan cara berinvestasi," katanya ditemui saat rapat dengan DPRD
Kalsel, kemarin.
Terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel, Assefah Rifai
mengatakan faktor penghambat investasi lainnya adalah keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29
Tahun 2004 yang mengatur tentang pencatatan investasi langsung di pusat. Hal itu
menyebabkan daerah tidak berkesempatan mempromosikan dan melakukan pendekatan secara
tersendiri kepada pihak investor. nda