SULIT menuntut keadilan bagi buruh migran (TKI) yang mengalami tindak kekerasan di luar negeri. Itu yang terjadi selama Indonesia tidak meratifikasi Konvensi PBB tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Nursyahbani Katjasungkana, di Jakarta, kemarin. "Selama belum ratifikasi, kita nggak akan bisa menggunakan mekanisme perlindungan HAM internasional," katanya.

Repotnya, malaysia juga bukan negara yang meratifikasi konvensi PBB tersebut, sehingga lebih menyulitkan Indonesia dalam menuntut perlindungan pada buruh migran yang bekerja di sana.

Badan Nasional Perlindungan TKI yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Nursyahbani memang sudah berhasil menegosiasikan standar gaji bagi TKI di Arab Saudi.

Tetapi, masalah perlindungan tetap tidak boleh dilupakan. Ia menyarankan pemerintah mulai menegosiasikan klausul perlindungan, kondisi kerja, standar gaji dan hak berorganisasi dalam nota kesepaham`an tentang buruh migran dengan pemerintah Malaysia.

Ia mencontohkan, buruh migran Indonesia di Hongkong cenderung tidak bermasalah karena sudah ada pengakuan dari negara, pembantu rumah tangga statusnya sama dengan pekerja di wilayah publik.