Potensi HHBK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar, sehingga pengembangan pengusahaannya di masa mendatang perlu dilakukan lebih sistematis.

Oleh: Marinus Kristiadi Harun SHut
Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjarbaru

Paradigma lama yang memandang hutan hanya pada kayu harus mulai ditinggalkan, dan dibangun paradigma baru yang memandang hutan secara utuh sebagai satu kesatuan ekosistem. Hal ini mengandung arti, hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga merupakan komponen yang penting.

Peranan HHBK, akhir-akhir ini dianggap semakin penting setelah produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun. Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan HHBK sebagai produk selain kayu yang berasal dari bahan biologis, diperoleh dari hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar hutan. Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan semakin cenderung kepada pengelolaan kawasan (ekosistem hutan secara utuh), juga telah menuntut diversifikasi hasil hutan selain kayu.

Pembenaran (justifikasi) peranan HHBK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan (termasuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor di musim penghujan serta kekeringan dan kebakaran hutan/lahan di musim kemarau) adalah: Pertama, HHBK dapat menyediakan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat lokal. Kedua, pengusahaan HHBK menimbulkan dampak terhadap lingkungan hutan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembalakan hutan (pemanenan kayu), sehingga memberikan model pengelolaan hutan yang lebih menunjang upaya pelestarian. Ketiga, peningkatan nilai komersial HHBK akan berdampak pada peningkatan nilai hutan baik pada masyarakat lokal maupun skala nasional, sehingga meningkatkan insentif untuk melestarikan hutan bila dibandingkan dengan mengonversi hutan untuk tujuan lain.

Strategi Pengembangan

Potensi HHBK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar, sehingga pengembangan pengusahaannya di masa mendatang perlu dilakukan lebih sistematis. Pengembangan HHBK di Kalsel dilakukan dengan langkah strategis.

Pertama, identifikasi (diagnosis) masalah dalam pengembangan HHBK di Kalsel.

Kedua, penyusunan rencana induk (master plan) pengembangan HHBK. Salah satu hambatan utama dalam upaya pengembangan HHBK adalah masih terdapatnya ketidaksinergisan berbagai program dan proyek pengembangan HHBK di Kalsel.

Ketiga, membangun jejaring kerja (network) stakeholders yang terlibat dalam pengembangan HHBK di Kalsel. Koordinasi pihak yang terlibat dalam pengembangan HHBK perlu dijalin dengan membentuk kelompok pemerhati atau forum komunikasi HHBK per komoditas yang akan memfasilitasi pertemuan yang membahas kegiatan pengembangan HHBK.

Keempat, membangun model percontohan pengusahaan HHBK oleh masyarakat di Kalsel. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses alih teknologi dalam teknik budidaya dan pengusahaan HHBK kepada masyarakat.

Pengembangan HHBK merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lokal sesuai prinsip hutan untuk rakyat (forest for people). Pemberdayaan yang dilakukan harus memperhatikan dimensi sosial, ekonomi dan ekologi agar pemanfaatan hutan lestari dapat dicapai. Posisi masyarakat dalam pengembangan HHBK harus benar-benar sebagai pelaksana utama, sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator atau pendukung dari setiap program pengembangan HHBK. Juga melakukan pembinaan kelembagaan, menyediakan insentif modal, mempermudah akses terhadap pasar dan memberikan jaminan hak baik atas pengelolaan, lahan dan hasilnya.

Keberhasilan pengembangan HHBK diharapkan dapat menjadi salah satu upaya melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan SDH di Kalsel. Juga dapat mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor di musim penghujan, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan di musim kemarau. Semoga!