UNTUK meningkatkan kinerja, pada era orde baru sering terdengar ungkapan ‘lapor ke atas, koordinasi ke samping dan pengawasan ke bawah’. Ungkapan ini diperuntukkan bagi pejabat serendah apa pun mereka agar pekerjaannya senantiasa sesuai ketentuan, sinergis dan tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan. Kelihatannya sepele, tetapi ini penting karena betapa pun pejabat itu tidak boleh salah dalam membuat kebijakan. Keputusan yang salah akibatnya bisa fatal.

Banyak contoh keputusan pemerintah yang salah telah menimbulkan persoalan berat. Kasus eksekusi tanah di Meruya, Jakarta, yang menimbulkan kegemparan juga berawal dari keputusan yang salah. Yakni, pejabat Badan Pertanahan memberikan sertifikat terhadap tanah yang masih dalam sengketa di pengadilan antara pembeli dengan pemilik lama, yang ternyata menjual lagi kepada pihak ke tiga.

Pembeli pertama yang memenangkan perkara kini menuntut tanah itu, tapi pemegang sertifikat menolak. Kasus Pasuruan juga berawal dari pemberian sertifikat tanah kepada TNI Angkatan Laut, padahal ada pemilik lama masih tetap memegang Letter C atau Petuk D, surat pemilikan tanah yang juga sah secara hukum. Buntutnya kita sudah tahu, marinir yang akan mengamankan tanah itu berhadapan dengan rakyat dan jatuh korban di pihak rakyat.

Kita juga sering mendengar kasus tumpang tindihnya izin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan bupati, yang bisa berdampak pada perebutan lahan pertambangan. Pedagang kaki lima susah diatur karena merasa sudah membayar retribusi, eksekusi pengadilan tak bisa dilaksanakan karena keputusannya berbau suap, harga beras selangit, bahan bakar minyak langka, adalah bentuk keputusan yang kurang bijak sehingga berdampak cukup besar.

Kasus Lumpur Lapindo menjadi berlarut-larut, karena pemerintah lamban dalam menyelesaikan masalahnya. Kehadiran Presiden Yudhoyono beberapa hari di tengah korban Lapindo, hanya memberikan harapan yang belum tentu menjadi kenyataan. Masih banyak lagi keputusan tidak populer dari pemerintah yang bisa berakibat fatal. Sebut saja kerjasama militer dengan Singapura, izin ekspor pasir juga ke Singapura, izin pengusahaan hutan yang berakibat hutan menjadi gundul dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah senantiasa mengandung kekuatan yang besar karena itu tidak boleh salah. Kesalahan harus ditebus dengan harga sangat mahal, bukan hanya korban di pihak rakyat tetapi rakyat pun menjadi tidak respek bahkan semakin berani menentang pemerintah. Tak pernah terjadi di negeri ini, pejabat atau pimpinan DPR/DPRD dipaksa menandatangani keputusan di bawah ancaman seperti yang dilakukan saat ada demonstrasi. Belum pernah pula terjadi, presiden/wapres dimaki-maki rakyat seperti sekarang. Rakyat yang kecewa menjadi berani, bahkan jika kesalahan ada di pihak rakyat pun, tidak membuat mereka surut untuk melawan pihak yang benar.

Situasi memang sudah berubah. Rakyat ibarat ada di atas angin, bisa bertindak tanpa takut risiko. Pasukan marinir yang membawa bedil dihadapi dengan parang, golok dan lainnya. Bukan hanya rakyat, aparat pemerintah pun berani menentang atasannya. Yang namanya carik desa, berani menentang menteri dalam negeri di Jakarta karena tidak segera diangkat menjadi pegawai sesuai janji pemerintah juga. Purnawirawan TNI menentang panglimanya karena disuruh pindah dari rumah dinasnya. Disiplin militer pun sudah bias. Memang rakyat tidak sendiri, mereka tidak pengalaman demo, tetapi faktanya ada dan entah siapa yang membawa.