Amuntai, BPost
Sejumlah kalangan LSM meragukan komitmen DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) terhadap pelaksanaan good governance, karena saat sosialisasi implementasi pelaksanaan good governance Kalsel di HSU oleh tim sosialisasi dari pemerintah provinsi, hanya satu anggota DPRD yang hadir. Itu pun setelah kegiatan berjalan hampir satu jam.

Kegiatan sosialisasi oleh Suhardjo, kepala Bawasda Kalsel serta Susilo dari BPKP yang dipandu Asisten III bidang Administrasi Umum dan Keuangan H Bachrani itu, hanya dihadiri peserta dari seluruh camat, beberapa kepala dinas, Ketua MUI, LSM dan unsur masyarakat.

Budi Lesmana, dari LSPM YDIS dan Lutfiadi dari LSM Lentera menyesalkan sikap para wakil rakyat tersebut. "Padahal mereka sebagai mitra dan kontrol pemerintahan sangat berkompeten dalam kegiatan seperti ini," katanya.

Asisten III H Bachrani menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan undangan itu kepada anggota dewan. "Alhamdulilllah ada satu anggota yang hadir, dan kita berikan penghargaan," katanya.

Suhardjo memaparkan, Kalsel dan HSU khususnya, harus optimis bisa menerapkan good governance. Tiga pilar yang berperan menciptakan good governance paparnya adalah pemerintah sendiri dengan mereformasi birokrasi dan menciptakan transparansi.

Selain pemerintah, pihak swasta harus mengikuti etika bisnis yang baik. Selanjutnya masyarakat diharapkan bisa mengakses pelayan publik, pendidikan serta peranannya dalam melakukan kontrol.

"Masyarakat di sini bisa membentuk koalisi anti korupsi, serta memberikan sanksi sosial pada koruptor," katanya.