Jakarta, BPost
Komisi I DPR telah melayangkan surat panggilan kepada Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Santoso dan dua kepala staf lainnya. Senin (10/7), mereka akan diinterogasi soal temuan ratusan pucuk senjata di kediaman almarhum Brigjen Koesmayadi.

Setelah itu Komisi I memanggil Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, mantan Panglima Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto dan mantan KSAD Ryamizard Ryacudu.

Mereka diduga mengetahui penyimpanan senjata di kediaman Wakil Asisten Logistik KSAD tersebut.

Anggota Komisi I Sutradara Gintings mengatakan pengungkapan kasus ini harus jadi momentum buat TNI dan pemerintah untuk melakukan penataan menyeluruh suplai persenjataan di Indonesia.

"Kalau tidak ini bisa jadi potensi gangguan keamanan dan macam-macam. Kalau momentum ini tak berhasil dilakukan, persoalan militer tak akan pernah selesai. Senjata ini masalah serius," paparnya.

Pengamat Wawan Purwanto meyakini 180 pucuk senjata tersebut pernah digunakan untuk Operasi Khusus (Opsus) TNI menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Senjata itu dipakai Batalyon Intai Tempur (Yontaipur). Senjata diperoleh dari pasar gelap karena Indonesia saat itu diembargo Amerika Serikat (AS).

"TNI butuh kiriman senjata lebih banyak ke Aceh karena banyak anggotanya yang tewas di Aceh," kata Wawan dalam diskusi membedah senjata ilegal almarhum Koesmayadi di Mario’s Place, Jakarta, Sabtu siang. Hadir dalam diskusi ini pengamat MT Arifin dan anggota DPR Sutradara Gintings.

Dia mengaku baru saja bertemu pejabat intelijen Rusia. Dari agen tersebut, diperoleh informasi siapapun bisa mendapatkan senjata dari pasar gelap asal memiliki jaringan dengan broker senjata di luar negeri.

"Para spekulan itu punya akses langsung ke pabrik.Harga nya hanya 50 dolar AS (sekitar Rp455 ribu) per pucuk. Itu untuk jenis AK," ujar Wawan.