KEKACAUAN penerima siswa baru sekolah menengah pertama (SMP) melalui sistem online di Kota Banjarmasin, merupakan bukti ketidakmampuan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan kemajuan teknologi.

"Bukan kemudahan yang didapat para orangtua siswa. Tapi, kini justru rasa was-was dan khawatir serta ketidakpastian masa depan pendidikan putra-putra mereka," kata pakar pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Sutarto Hadi.

Menurut Sutarto kepada BPost, Sabtu (8/7), para orangtua bisa saja menuntut dan menekan pihak dinas pendidikan. Sebab, harapan manis yang dijanjikan justru menghasilkan rasa khawatir dan ketidakpastian bagi para orangtua.

"Makanya, kalau sumber daya manusia (SDM)nya belum siap, jangan menggunakan teknologi tinggi," ujarnya.

Apalagi, sebut Sutarto, dengan memakai sistem online tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari sini, lanjut dia, Disdik sudah jauh-jauh hari menyiapkan SDM yang benar-benar punya kompetensi terkait sistem tersebut.

Meski proses pendaftaran calon siswa tidak dikenai biaya, sebut dia, namun ada dana yang berasal dari program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM bidang pendidikan, yang menjadi hak para siswa baru. Artinya, biaya dari pemerintah pusat itu memang diperuntukkan siswa yang diwujudkan dalam program tersebut.

"Sangat wajar jika orangtua melakukan protes. Sebab Disdik selain menjanjikan kemudahan, juga memberi harapan manis. Tapi hasilnya tidak pasti. Malah menjadi hambar dengan adanya pengunduran pengumuman tersebut," kata staf pengajar FKIP Unlam itu.

Mengatasi kebuntuan dan kemoloran PSB SMP, Sutarto menyarankan agar Disdik menggunakan pola lama yakni manual.

Meski pola itu ketinggalan zaman, namun sistem itu akan lebih memberikan kepastian dan kenyamanan bagi orangtua terhadap nasib pendidikan putra putri mereka.

"Lha justru dengan kecanggihan teknologi yang kini dipakai, justru menimbulkan masalah," katanya.

Jika kejadian ini berlangsung terus, menurut Sutarto akan memberi dampak psikologis bagi calon siswa. Kondisi ini bisa berakibat tidak baik pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar nantinya. Siswa menjadi depresi, atau malah malas sekolah.

"Jadi, jujur saja. Jangan dipaksakan. Sebab dampaknya adalah kepada siswa yang langsung menjadi obyek kebijakan. Dan anak-anak sangat rawan terhadap masalah seperti itu," jelas Sutarto.

Maksud Baik

Terpisah, Wakil Ketua DPR Kalsel, Riswandi juga menyayangkan terjadinya kekacauan PSB SMP di Banjarmasin. Menurut dia, Disdik Kota semestinya tidak melakukan praktik coba-coba jika menyangkut kepentingan orang banyak.

"Bayangkan sampai ribuan orang dikecewakan karena pelayanan yang didapat tidak maksimal. Apalagi sampai diundur-undur karena datanya masih belum valid. Orangtua siswa tentu resah," ujarnya dihubungi BPost, malam tadi.

Menurut Riswandi, kurang baiknya kinerja panitia PSB itu dapat menurunkan citra pemerintah khususnya diknas di mata masyarakat. "Karenanya Pemda setempat harus turun tangan melakukan evaluasi agar permasalahan yang sama tidak terulang," cetus dia.

Riswandi mengakui PSB online itu maksudnya baik demi pelayanan dan transparansi.

Namun, sekarang ini perlu diperhatikan adalah bagaimana solusinya bagi masyarakat dengan cepat dan sempurna.

Dia mengingatkan pihak Disdik, di masa datang, jika suatu program pemerintah menyangkut teknologi dan kepentingan orang banyak harus dilakukan trial and error terlebih dahulu. "Sebab tanpa ujicoba ya hasilnya seperti yang dialami PSB SMP online itu." tandasnya.

A Salim Fachry, anggota Komisi D --membidangi masalah pendidikan-- DPRD Banjarmasin, menilai kekacauan pelaksanaan PSB online tingkat SMP, sebagai sesuatu yang wajar.

"Sesuatu yang biasa jika suatu sistem baru, dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya, terjadi kendala dan permasalahan ketika diterapkan di lapangan," jelas dia.

Yang penting, sebuf dia, kekacauan yang terjadi dalam PSB SMP bisa diambil sebagai pelajaran dalam menentukan pilihan penggunaan dan pelaksanaan sistem PSB ke depan.

"Saya meminta masyarakat bersabar menantikan hasil pengumuman PSB. Kekacauan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan disdik, tetapi juga disebabkan gangguan dalam jaringan online," ujarnya.

Disdik, sebut Salim, telah berusaha keras agar bisa mewujudkan sistem online yang baik. Hanya saja, hasil yang diperoleh masih jauh dari kata memuaskan.