KECERDASAN emosional atau EQ (Emotional Quotient) para pemimpin kita rendah. Pernyataan sinis ini dilontarkan psikolog Tika Bisono dalam perbincangan mengenai situasi pendidikan di Indonesia.

"Coba cek menteri-menteri itu, EQ-nya rendah semua. Kemampuan berempatinya nggak ada. Skill untuk menomorsatukan rakyat tidak ada. Jadi menomorsatukan orang lain sangat nol!" tegas lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta ini.

"Lihat Mahathir (Mahathir Mohammad, mantan PM Malaysia, Red), terserah orang mau bilang dia diktator atau apa, tapi rakyatnya makmur. Kenapa? Karena dia punya EQ tinggi. Ada keseimbangan antara perhatian terhadap individu (diri sendiri) dan orang lain. Di EQ itu namanya kearifan. Itu tidak ada fakultasnya, tapi diperoleh di jalanan," tambah Tika di Jakarta, kemarin.

Rendahnya EQ para pemimpin itu, menurut konsultan dan dosen psikologi beberapa perguruan tinggi ini, ada kaitannya dengan sistem pendidikan yang chaotic, amburadul.

"Pondasi pendidikan dasar kita tidak diperhatikan. Sistem pendidikan kita seperti cetakan kue. Siswa tidak boleh berbeda pendapat dengan guru, dianggap mbalelo kalau bertanya di luar buku, yang sejatinya itu adalah pelanggaran HAM dalam pendidikan," tegasnya.

Akibat dari sistem pendidikan yang amburadul itu, orang tidak mampu membuat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang lain. "Sistem pendidikan kita tidak membuat anak didik senang belajar, bertoleransi dengan orang lain, sebaliknya malah membuat mereka terbebani," kata perempuan yang dulu pernah dikenal sebagai penyanyi ini.

Yang lebih membuat Tika geregetan, para pemimpin itu kalau dikritik tidak melakukan perubahan.

Di negara maju, kalau dikritik, pemimpin akan melakukan sesuatu untuk menjawab kritik itu.

"Di sini, dikritik marah tapi nggak melakukan sesuatu. Bangsa ini terbelakang sekali, cuma kemasannya saja yang dipentingkan," ucap Tika yang menghabiskan masa remajanya di Houston, Texas, AS ini.

Jadi, katanya lagi, ketika dikritik para pemimpin kita itu seperti orang bebal.

"Media massa seolah juga tidak cukup powerfull untuk memberi pengaruh," tambahnya.

Tika memberi ilustrasi, di Depdiknas ia pernah melihat kliping koran berisi kritik-kritik, dibundel berdasarkan jenis-jenis masalahnya. Sayangnya, kliping itu tetap rapi tersimpan karena tidak pernah dibaca.