Banjarmasin, BPost
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel mendesak kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang rencana pembangunan pabrik bubur kertas (pulp) di Kalsel. Selain tidak memenuhi syarat penyediaan bahan baku, umumnya para kreditor atau penananam modal kurang memperhatikan soal standar pengelolaan lingkungan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Walhi bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), guna menyikapi rencana pembangunan pabrik pulp di Kalimantan dalam waktu dekat. Jaringan LSM yang menandatangani siaran pers, Rabu (12/10) kemarin antara lain Community Alliance for Pulp-Paper Advocacy (CAPPA), Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Walhi Kalteng, Walhi Kalbar, Walhi Katim, dan sejumlah LSM lingkungan.

Diperoleh keterangan, di Kalimantan akan dibangun 3 buah industri pulp, yakni di Kalsel oleh United Fibre System (UFS), sebuah grup usaha yang berkantor di Singapura, di Kalteng oleh Korindo Group, dan sekelompok investor dari Malaysia dan India akan membangun pabrik di Kalimantan Barat atau Kalimantan timur. Selama ini telah berdiri tiga pabrik bubur kertas PT Kiani di Kaltim.

Menurut Ketua Walhi Kalsel, Berry Nahdian Forqan, pembangunan industri pulp bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan suntikan modal besar dengan durasi investasi yang panjang, perlu didukung pula infrastruktur pendukung seperti listrik, unit pengelolaan limbah dan lain-lain.

Dikatakan, dari pengalaman selama ini, industri kehutanan merupakan aktor utama terjadinya kerusakan hutan tropis di Indonesia. Bahkan di situ juga memunculkan konflik sosial dan tenurial, serta penurunan kualitas lingkungan.

"Di Kalsel sendiri memang baru rencana di Sungai Cukak. Tapi sekarang sudah muncul bentuk-bentuk konflik di masyarakat, mereka sudah saling klaim soal kapling lahan," katanya.

Untuk itu, kata Berry, program percepatan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan pembangunan industri pulp-- sebagai jawaban atas kebangkrutan sektor kehutanan, sangat tidak rasional. "Daripada mengembangkan pembangunan HTI yang monokultur dan riskan terhadap situasi ekonomi global, lebih baik mendukung dan mengembangkan sistem kelola hutan rakyat yang arif, kemudian membangun strategi pemasaran bagi produk-produknya," katanya.