Banjarmasin, BPost
Selayaknya rumah dinas (rumdin) semua pejabat Pemko Banjarmasin beserta jajaran dewan berada satu kompleks. Dengan begitu hubungan yang bersifat koordinatif antar lembaga, bisa berjalan baik.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Hidayat, Senin (31/10) menanggapi soal adanya penolakan rumah dinas oleh walikota beberapa waktu lalu. Menurutnya, meski rumdin bukan jaminan terciptanya keharmonisan kedua lembaga, tapi apabila hal tersebut terwujud paling tidak bisa mendukung upaya ke sana.

"Sebetulnya rumdin itu bukan jaminan kesuksesan pelayanan, tapi semata-mata fasilitas pendukung saja. Sedangkan saat ini kondisinya sangat miris, para pejabat tidak memiliki rumah dinas seperti halnya di daerah lain," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, memang sebaiknya rumdin tersebut berada satu kawasan dengan para pejabat lain. Sehingga apabila ada suatu hal yang sifatnya mendadak akan memudahkan koordinasi antar perwakilan lembaga.

"Kalau satu kompleks akan mempermudah melakukan komunikasi. Sehingga apabila ada hal-hal yang sifatnya mendadak dan memerlukan penanganan secara cepat bisa diselesaikan, karena para pejabat sudah kumpul di kawasan itu," terangnya.

Ketika disinggung kawasan mana yang cocok untuk perumahan tersebut, politis PPP ini menyebut antara lain Jalan Pramuka Banjarmasin. Mengenai teknisnya bisa dilakukan dengan membeli bekas rumah mantan walikota terdahulu, yang juga masih memiliki sisa tanah luas, sehingga apabila dibangun rumdin lagi pun masih bisa.

Sementara, mengenai dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan rumdin tersebut dicabut untuk alokasi pembuatan rumdi di tempat lain.

"Pembangunan Rumdin yang ada saat ini memerlukan biaya banyak, karena harus melakukan pengurukan lahan terlebih dahulu. Sebab lokasinya berada di bekas rawa dan dataran rendah. Sedangkan di Jl Pramuka tidak perlu pengurukan," cetusnya.