Jakarta, BPost
Kemelut di Poso Sulawesi Tengah terus berkecamuk hingga empat kali pergantian presiden, mulai dari Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kekacauan di Poso tak berkesudahan meski sudah terjadi empat kali pergantian Kapolda mulai dari Zaenal Abidin Ishak sampai Oegroseno. Bahkan Tiga Pansus Poso di DPR dan dua pertemuan Malino pun tak mempan meredam gejolak.

Inilah kritikan keras dari anggota DPD asal Sulawesi Tengah, Ihsan Lembah. Menurut Ihsan, titik kegagalan empat presiden mengatasi Poso itu karena tidak terkontrolnya peredaran senjata gelap dan masuknya kelompok teror yang bebas bergentayangan masuk daerah tersebut.

"Kejadian demi kejadian di Poso ibarat orang menunggu nasib saja. Peledakan, penembakan dan pemenggalan kepala silih berganti berlalu. Yang pasti peristiwa pemenggalan kepala tiga siswi itu sebenarnya bukan kejadian pertama. Beberapa tahun lalu juga ada kasus serupa, yakni pemenggalan kepala desa," ungkap Ihsan dalam sebuah diskusi interaktif di sebuah radio di Jakarta, Senin (31/10).

Ihsan mendesak Presiden Yudhoyono untuk tidak lagi mengganggap masalah ini sebagai masalah biasa. Pasalnya, kemelut di Poso setiap bulan diperhitungkan bisa merenggut dua hingga tiga nyawa melayang.

"Padahal setahu saya setelah 2003 tidak ada konflik terbuka. Yang ada adalah teror tersembunyi," ungkapnya.

Untuk menyudahi konflik di Poso, Ihsan mendesak presiden segera menyiapkan payung hukum yang tegas. Semisal, dengan membuat Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).

"Jadi Kita tidak lagi berkutat pada masalah perundingan. Di Poso sekarang ini yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Dengan adanya Inpres atau Keppres itu sudah bisa menjadi tangan presiden untuk meredam gejolak di Poso," tegasnya.

Tiga Solusi

Terpisah, sosiolog Tamrin Amal Tomagola menawarkan solusi alternatif untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah pertama yang mesti diambil Yudhoyono adalah dengan meletakkan Poso di bawah satu otoritas khusus dari pusat semisal ada otoritas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

"Harus ada koreksi total dari perangkat birokrasi lokal yang saling menyuap satu sama lain. Paling tidak otoritas khusus ini diberi waktu berkiprah selama satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan di lapangan," tandasnya. Otoritas itu, kata Tamrin, lebih baik langsung di bawah presiden atau wakil presiden dengan wewenang ekstra secara khusus lewat Perppu.

Kedua, sebut Tamrin, Yudhoyono mesti membangun dan mengembangkan kemampuan operasional polisi daerah, bukannya aparat polisi nasional. "Sudah sewaktunya pemerintah melakukan investasi keamanan sepenuh hati dengan dana maksimal untuk pemberdayaan potensi operasional polisi daerah. Otoritas khusus dapat diserahi tugas untuk memulai pembenahan kapabilitas polisi daerah," cetusnya.