Jakarta, BPost
Propinsi Kalimantan Selatan bakal mendapat suntikan dana segar pada tahun 2006
mendatang. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kalsel dan 13 kabupaten/kota berjumlah
Rp3,472 triliun. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diraup 13 daerah di Kalsel
sebesar Rp178,8 miliar.
Dana tersebut dipastikan didapatkan daerah-daerah di Kalsel setelah rapat paripurna DPR
RI menyetujui APBN 2006, pekan lalu. Demikian pula dengan anggaran perimbangan untuk
daerah lain yang masuk dalam salah satu komponen APBN 2006.
Dana
Alokasi Umum Kalsel 2006 |
Prov Kalsel Rp 378,58 M
Banjar Rp 304,55 M
Barito Kuala Rp 238,34 M
Hulu Sungai Selatan Rp 245,99 M
Hulu Sungai Tengah Rp 243,59 M
Hulu Sungai Utara Rp 201,26 M
Kotabaru Rp 267,32 M
Tabalong Rp 207,38 M
Tanah Laut Rp 224,21 M
Tapin Rp 209,64 M
Banjarbaru Rp 169,02 M
Banjarmasin Rp 320,15 M
Balangan Rp 151,56 M
Tanah Bumbu Rp 198,14 MTotal
Rp3,472 triliun |
Kota Banjarmasin mendapat jatah paling banyak dari DAU dengan jumlah Rp304,55 miliar,
dan hanya kalah sedikit dari yang diterima Provinsi Kalsel sebesar Rp378,58 miliar. Angka
perolehan DAU ini meningkat sekitar 50 persen dibandingkan perolehan tahun lalu.
Perolehan DAU terkecil diterima ‘daerah baru’ Kabupaten Balangan yang
direncanakan hanya mendapat Rp151,56 miliar.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus, menurut data yang diperoleh BPost,
Kabupaten Banjar mendapat jatah tertinggi sebesar Rp16,86 miliar. Sedangkan Kota
Banjarbaru hanya memperoleh Rp8,96 miliar yang merupakan angka terkecil dalam DAK Kalsel
tahun 2006.
Hanya dua daerah pemekaran yaitu Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu yang mendapat
alokasi DAK bidang prasarana pemerintah untuk kegunaan pembangunan prasarana pemerintah
masing-masing Rp1,43 miliar. DAK dikucurkan untuk beberapa bidang pembangunan, antara lain
bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan perikanan,
pertanian, dan prasarana pemerintahan.
Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Ahmad Zawawi, kenaikan DAU di Kalsel ini
mencerminkan kenaikan anggaran DAU secara nasional mengalami kenaikan yang sama, yaitu
dari hampir Rp100 triliun menjadi Rp145,6 trliun.
Secara nasional, DAK 2006 juga mengalami peningkatan menjadi Rp11,56 triliun. Padahal,
pada 2005 hanya sekitar Rp3 triliun, sehingga peningkatan hampir mencapai 400 persen.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, DAU dan DAK yang diperoleh Kalsel telah
mengalami perumusan-perumusan yang telah dilakukan oleh Panitia Anggaran di DPR. "DAU
ini merupakan bantuan pusat untuk operasional pemerintah dan belanja untuk penggajian para
karyawan pemda," kata Hafiz.
Sedangkan, DAU adalah bantuan untuk daerah yang masih kekurangan untuk urusan daerah
tapi juga masih ada tugas-tugas nasional dalam pembangunan bangsa ini.
Pembagiannya tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah, kalau kemampuan daerah
itu besar maka DAK-nya diperkecil.
Yang jelas, kata Hafiz, DAU dan DAK 2006 telah diketuk palu, jadi tidak bisa bertambah
atau berkurang.
Dia mengimbau semua pejabat daerah agar tidak tergiur pada orang-orang yang menawarkan
jasa untuk mencairkan atau berupaya menambah anggaran. Menurutnya, dana itu sudah pasti
akan cair dan tidak akan berubah besarannya. "Tolong para kepala daerah agar tidak
percaya dengan orang-orang yang menawarkan untuk mencairkan dana itu. Karena mereka itu
adalah para calo, yang tidak bisa mempengaruhi lagi pencairan DAK dan DAU ini," tegas
anggota Komisi XI DPR RI. JBP/ewa)
![[::] Portal Berita Daerah [::]](../../../index_files/indomedia.jpg)
