Jakarta, BPost
Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asya’ri, menyatakan kesiapannya untuk angkat koper atau mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pengunduran diri ini akan dilakukannya bila partai politik pengusungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya sih siap-siap aja. Jadi menteri itu kan pengabdian. Posisi menteri bertujuan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Bila partai menilai kerja kami kurang maksimal ya kami siap untuk mundur. Masih banyak jalan untuk bisa berbakti kepada negara," katanya, Senin (31/10).

Sebelumnya, Sekjen DPP PKS Anis Matta mengemukakan desakan daerah kepada DPP PKS agar menarik dukungan kepada koalisi pemerintah, sudah meluas dan merata. "Saat ini potensi kegagalan pemerintah untuk mewujudkan perubahan lebih besar. Kalau PKS tetap bertahan, selain tidak sesuai dengan nota kesepahaman koalisi, PKS akan seperti lilin. Berfungsi menerangi saja, tetapi kemudian habis meleleh di tangan," kata Anis.

Pertimbangan lain soal penarikan dukungan pemerintah, menurutnya, adalah tidak dilibatkannya PKS dalam pengambilan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober lalu. "Jadi kenapa PKS harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan pemerintah, kalau tidak terlibat dalam pengambilan keputusan?" tambahnya.

Dalam kabinet, PKS menempatkan tiga kadernya yakni Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Menpera M Yusuf Asy‘ari, dan Menteri Pertanian Anton Apriantono.

Sementara itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring dikabarkan akan masuk jajaran menteri pascareshuffle. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Anwar Saleh. Menurutnya PKS sudah merekomendasikan empat nama yang akan dijadikan sebagai menteri.

"Nah, Tifatul salah satunya, termasuk nama Irwan Prayitno. Sementara nama yang lain, saya tidak mengetahui secara pasti. Dan apa posisi untuk Tifatul dan Irwan Prayitno, wallahualam, saya tidak tahu," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, fungsionaris DPP PKS, Andi Rahmat enggan memberikan komentar. "Apa iya? Kita lihat saja nanti, yang jelas PKS akan bersikap, tunggu saja," ujar Andi Rahmat.

Dirinya juga tidak mau membeberkan siapa sebetulnya kader PKS yang akan masuk dan kemudian mengantikan beberapa kader yang sudah duduk empuk menjadi menteri. "Pokoknya kita tunggu saja nanti. Yang jelas partai politik tentunya punya resiko," tandas politisi asal Makassar ini.

Menanggapi gertakan PKS yang akan menarik dukungannya dalam koalisi dengan pemerintah, pengamat politik Arbi Sanit menilai hal itu sudah sering diucapkan oleh PKS, namun tidak pernah direalisasikan. "Gertakan itu kan sudah berkali-kali diucapkan oleh PKS, tapi sejauh ini belum pernah terealisasikan. Apakah alasan yang kali ini diusung lebih kuat dibandingkan alasan yang terdahulu, itu belum jelas," kata Arbi.

Menurut dosen FISIP UI Jakarta ini, ketika kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dibahas di DPR, anggota FPKS juga tidak ada yang melakukan walk out. "Jadi memang sudah seharusnya PKS bertanggungjawab soal kenaikan harga BBM," ujarnya.

Arbi berpendapat parpol-parpol yang berkoalisi mendukung pemerintah masih menilai bahwa posisi mereka akan lebih menguntungkan bila tetap bergabung dengan pemerintah. Ada berbagai fasilitas, ada kekuasaan, dan kehormatan bila mereka bergabung dengan pemerintah.

Kritis

Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung menyatakan akan tetap bersikap kritis kepada pemerintah. Akbar akan tetap melanjutkan pertemuan dengan KH Abdurrahman Wahid, Try Sutrisno, dan Megawati Sukarnoputri, meskipun telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Ia juga meminta kepada Partai Golkar untuk mengambil sikap yang sama terhadap pemerintah. "Saya kira Golkar harus tetap kritis walaupun ketua umumnya sebagai wakil presiden,"kata Akbar.