Jakarta, BPost
Rencana pemerintah untuk mengembalikan langsung dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke masing-masing departemen, tanpa melalui mekanisme pengajuan anggaran di DPR, sangat berbahaya dan melanggar undang-undang.

"Rencana pemerintah yang dikemukakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie untuk mengembalikan langsung dana PNBP ke masing-masing departemen tanpa melalui mekanisme pengajuan anggaran dengan alasan antara lain karena proses birokrasi, sangat berbahaya dan melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No.22/1997 tentang PNBP," kata anggota Panitia Anggaran DPR RI, Ramson Siagian, Senin (31/10).

Ia menandaskan, jika pemerintah ngotot melanggar ke dua UU tersebut, berarti Presiden akan melanggar UUD 1945 pasal 23, pasal 9, dan pasal 4. Pasal 23 UUD 1945 yang terdiri tiga ayat menyebutkan, ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksnakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2) Rancangan UU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (3): Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.