Marabahan, BPost
Kejaksaan Negeri (Kajari) Marabahan berjanji akan melakukan menelisik dua kasus, terkait dugaan penyimpangan sisa dana penggunaan pemeliharaan jaringan irigasi pembersihan sungai di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pariwisata dan Kebudayaan (LKPB) Batola serta sisa dana pembersihan total Sungai Hadangan Kecamatan Kuripan.

Kepala Kajari Marabahan, M Yusuf SH mengakui pihaknya saat ini mulai melakukan penelisikan terhadap dua kasus tersebut, dengan mengumpulkan sejumlah data dan informasi.

"Selain mengumpulkan data dan informasi kami juga akan membentuk tim untuk melakukan penelisikan. Bila perlu kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait mengenai masalah tersebut, dalam hal ini Kadis LKPB serta camat Kuripan," katanya ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Menurut Yusuf, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi, kejaksaan akan lebih fokus dalam melakukan penyelidikan apalagi hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apabila memang ada penyimpangan, pihaknya akan mengambil tindakan yang lebih lanjut.

"Apabila benar ada penyimpangan maka kami membentuk tim penyidikan, apakah ada indikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua LSM Penelitian Pengkajian Pembangunan Daerah Batola (P3DB) Kabupaten Batola, Asia Thaysoni mempertanyakan sisa dana pembersihan beberapa sungai Di Kecamatan Marabahan, yang tercantum di APBD Batola tahun 2005 sebesar Rp60 juta.

Berdasarkan data yang ia miliki, hasilnya pengerjaan proyek pembersihan beberapa sungai tersebut berbeda, dan hanya direalisasikan sebesar Rp10 juta, sisanya sekitar Rp50 juta tak jelas keberadaannya.

Permasalahan yang sama juga dilontarkan beberapa warga di Desa Rimbun Tulang, Kecamatan Kuripan tentang sisa dana pemeliharaan (pembersihan total) Sungai Hadangan di desa mereka.

Menurut beberapa warga, pembersihan total Sungai Hadangan tersebut sesuai yang tercantum di APBD berjumlah sekitar Rp34,5 juta namun realisasinya hanya menghabiskan dana sekitar Rp10 juta.