Palangka Raya, BPost
Anggota Depan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan Kalteng mengaku sering kesulitan mendapatkan data-data terkait pembangunan di Kalteng. Hal itu diakui kurang lancarnya koordinasi antara DPD dengan pemerintah propinsi (pemprop) setempat.

Hal itu terungkap saat pertemuan antara dua anggota DPD asal daerah pemilihan Kalteng yaitu Prof KMA Usop MA dengan Hj Permanasari dengan jajaran Pemprop Kalteng yang dipimpin langsung Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, Senin (31/10).

Menurut Permanasari, pihaknya sering kesulitan mendapatkan data tentang suatu masalah di Kalteng sehingga menjadi hambatan dalam berbicara banyak menyakinkan pemerintah. Data sangat penting untuk mendukung argumentasi anggota DPD dalam meyakinkan pemerintah agar mengabulkan usulan pemprop Kalteng.

"Kami kadang kesulitan karena saat mencoba menjelaskan lebih rinci kepada pemerintah tapi datanya kurang. DPD memang tidak memutuskan dalam hal anggaran namun bisa memberi pertimbangan serta punya kesempatan untuk meyakinkan pemerintah," katanya.

Menurut anggota Panitia Ad-Hock (PAH) IV yang membidangi anggaran ini, pihaknya sangat membutuhkan masukan dari pemprop terkait masalah-masalah yang dihadapi. Dengan adanya informasi tentang-tentang isu-isu tersebut diharapkan ada keselarasan antara pemprop dan DPD dalam memperjuangkan masalah yang sama dengan skala prioritas di pusat.

Belum lama ini keempat anggota DPD asal daerah pemilihan Kalteng yaitu Prof KMA Usop MA, Hj Permanasari, KH Haderani dan Abi Kusno turun ke beberapa daerah di Kalteng. Namun diakui sedikit terhambat karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah.