MENYIKAPI opini berkembang dan masukan dari simpatisan/komponen masyarakat HSS selama ini mengenai kebijakan pembangunan hingga supremasi hukum, LSM GABIK (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Bangsa Ingin Kemajuan) merasa perlu memberikan tanggapan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan/keputusan.

1. Kebijakan pembangunan yang timpang: tujuh kecamatan di HSS merasa dianaktirikan (BPost 10/9/2005). Menurut watak asli masyarakat HSS yang tertib, rakat, damai, segala sesuatu yang berkembang dimasyarakat cukup dibicarakan antarsesama (sekadar pandir di warung dan selesai), karena mereka percaya pada lembaga yang ada. Langka terjadi, tokoh masyarakat dari tujuh kecamatan di HSS datang ke legislatif untuk menyampaikan aspirasi. Tentu mereka tidak asbun (asal bunyi) dalam mengeluarkan statmen, karena dengan alasan yang jelas. Mungkin, karena merasa daerah yang ditokohinya kurang diperhatikan dalam kebijakan pembangunan. Tetapi yang terjadi adalah semacam dialog di media massa, mencari pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan, bukan mencari jalan keluar. Kalau hal itu tidak benar, maka sistem manejerial istitusi di HSS harus menyikapi dan masing-masing lembaga melakukan insropeksi. Sebab, di era keterbukaan, aspirasi yang berkembang bukan hanya untuk ditampung kemudian didiamkan. Tetapi harus disalurkan sesuai porsinya agar tidak meluap. Dengan kata lain, peranan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dari, oleh dan untuk rakyat benar-benar dilaksanakan. Sistem yang ada, actionnya kurang kompak, terkesan jalan sendiri-sendiri akibatnya tidak dapat mengakomodasi sebagian besar aspirasi masyarakat HSS. Bahkan menghasilkan konflik. Karenanya, perlu pembenahan manejemen institusi yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Keprihatinan masyarakat tentang supremasi hukum di HSS akibat vonis yang mengusik rasa keadilan, mulai vonis bebas hingga kasus relai TV. Mengapa yang dikorbankan justru menjadi tumbal, bagaimana dengan tokoh/motor penggerak di belakang layar yang terlibat dan menikmati manisnya uang negara yang notabene uang rakyat. Masyarakat HSS hanya bisa memandang dan menilai, kemudian bertanya-tanya serta menanti episode ke dua, yaitu pengembalian dana purna bakti DPRD HSS Periode 1999-2004. Kenapa asuransi pejabat negara dan sekda (bantuan premi asuransi Siharta) lebih Rp1 miliar, dikembalikan? Tentu terjadi kesalahan dari pertama diekspos dan diproses penyidik, tetapi sampai sekarang kasusnya terkesan berlarut-larut. Sudah jadi rahasia umum dan pandir di warung bagi warga HSS, menanam jasa agar kata akhir berbuah sesuai pesan sponsor. Semoga hal ini tidak benar.

Masyarakat HSS di tengah krisis multidimensi akibat naiknya harga BBM masih berprasangka baik dan menaruh harapan besar terhadap moral dan kinerja aparat hukum, sehingga produk hukum dapat mewakili hati nurani/rasa keadilan publik HSS. Kondusifnya daerah dan dukungan masyarakat dalam menjalankan roda pembangunan khususnya di HSS, ditentukan oleh penegakan hukum dan hormat kepada supremasi hukum sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan pada diri sendiri sejauh mana dukungan terhadap pernyataan Presiden SBY: ‘Perang Terhadap Koruptor’

Kami tunggu output hukum di HSS. Semoga bukan wacana?