JAKARTA PERLU
ONE SINGLE MANAGEMENT

Jakarta yang bulan ini berusia 470 tahun ibarat seorang kakek yang tertatih-tatih memikul beban teramat berat di pundaknya. Problem banjir di musim hujan, sampah, lingkungan, transportasi, kemacetan, tata ruang, sepanjang tahun terus menggelayuti ibu kota republik ini. Prof. Dr. Emil Salim, mantan menteri kependudukan dan lingkungan hidup, menyodorkan gagasan mengurangi beban "kakek" Jakarta dengan konsep one single management.

"Jangan sampai Jakarta seperti Bangkok," kata Emil Salim. (Foto: Dokumen Kompas)

     Andaikata hidup kembali, Pangeran Jayakarta yang konon seorang adipati tentu tidak akan percaya kota yang kini bernama Jakarta dulu hanya sekelumit keramaian di kawasan dekat tepi pantai Teluk Jakarta. Ia juga tidak bisa mengenali lagi wilayah hutan dan rawa tempat ia dulu berburu. Sebab kini sudah berubah menjadi kawasan yang bertaburan bangunan tembus langit, pusat-pusat perbelanjaan dan mal, jalan-jalan layang dan jalan tol.

     "Hebat, eui! Cucu-cucu buyutku sudah jadi orang modern," mungkin begitu komentar pangeran dengan rasa bangga.

     Aha, belum tahu dia! Di balik semua itu segunung problem yang tali-temali terus menempel ketat mengiringi high growth city ini. Problemnya memang klasik dan menunjukkan trend ke tingkat yang tidak memadai dan sulit diatasi.

Bukan Jakarta, tapi Jabotabek

     Itu merupakan konsekuensi Jakarta sebagai ibu kota republik, sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan MPR/DPR, pusat perdagangan, dan pusat-pusat lainnya. Beban sebagai pusat yang sudah berat menjadi semakin berat dengan adanya urbanisasi. Dengan penduduk 9 juta jiwa daya dukungnya menjadi tidak memadai. Harga tanah melangit. Mau tidak mau kaum urban yang bekerja di Jakarta dan tak mampu membeli tanah di kota memilih tinggal di luar Jakarta: Bogor, Tengerang, Bekasi yang tidak lain adalah kawasan dari Propinsi Jawa Barat.

     Inilah akar masalahnya. "Orientasi kerja mereka adalah Jakarta tetapi tinggalnya di Jawa Barat," kata Prof. Emil Salim. Melihat kompleksitas masalah, Emil Salim menyarankan, manajemen kawasan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) idealnya berada di satu tangan (one single management) dan itu diserahkan pada seorang gubernur dengan "pangkat" setingkat menteri.

     Kalau mau fair, mereka yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di Jawa Barat juga dapat menikmati infrastruktur, listrik, air minum, dan pelayanan publik lainnya sama seperti penduduk Jakarta. "Jika Anda pergi ke Cinere (Kab. Bogor), misalnya, dari Jakarta mula-mula jalannya bagus, kemudian bluk-bluk-bluk, jalannya rusak karena masuk daerah Jawa Barat," kata ketua bersama World Commision on Forest and Sustainable Development ini.

     Mengapa kaum urban yang tinggal di Cinere tidak menikmati jalan yang mulus? "Nah, sekarang kita menempatkan diri pada kedudukan gubernur Jawa Barat. Ia bertanggung jawab untuk seluruh Jawa Barat. Sekarang, apa justifikasi dia mengalokasikan anggaran besar untuk Cinere, padahal masih ada Pameungpeuk, Ciamis, Rangkasbitung, ada kawasan selatan Jawa Barat yang memerlukan investasi infrastruktur, air, listrik?"

     Dari sudut kepentingan Jawa Barat, kata Emil Salim, kondisi di Cinere menduduki prioritas lebih rendah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lebih tertinggal di Jawa Barat lainnya. Akibatnya, daerah sekitar Jakarta tersebut tidak mendapat pelayanan infrastruktur yang diperlukan oleh mereka yang tinggal di sana karena alokasi anggaran meliputi Jawa Barat yang lebih luas.

     Orientasi penduduk di Botabek adalah Jakarta, bukan Jawa Barat. Itu menandakan luas areal Jakarta yang orisinal sudah tidak lagi memadai karena laju pertambahan penduduk yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. "Karena orientasi lalu lintas menuju ke Jakarta, mau tidak mau Jakarta memerlukan prasarana jaringan jalan yang memperhitungkan sifat origin destination flow ke tempat-tempat kerja di Jakarta itu," kata Emil Salim.

     Supaya tidak terjadi kemacetan, diperlukan perencanaan kota yang mencakup kawasan Botabek, bukan hanya Jakarta sendiri seperti selama ini. Kalau ada sarana pendidikan, sekolah, dan macam-macam di daerah Botabek yang memiliki mutu setingkat, maka semua tidak perlu lagi berorientasi ke Jakarta. Jadi, dengan semakin berkurangnya aliran manusia ke ibu kota, kemacetan lalu lintas menuju dan di Jakarta sendiri tentu akan berkurang. Tidak seperti sekarang ini. Pembangunan berbagai jalan tol dan jalan layang ternyata tidak berbicara banyak mengurai benang kusut kemacetan.

Terlalu banyak tangan

     Pokok kedua adanya perbedaan antara gubernur DKI dengan gubernur Jawa Barat. Secara hierarki kedudukan gubernur DKI berada di bawah menteri. Sebagai ibu kota negara, DKI sangat padat dengan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas menteri. Berbagai kebijaksanaan yang seharusnya bisa diputuskan langsung oleh guberbur DKI, kenyataannya sering kali harus dikonsultasikan kepada berbagai kementerian. Misalnya, perluasan Pelabuhan Tanjung Priok masuk wewenang menteri perhubungan; perluasan terminal bus Manggarai masuk wewenang menteri perhubungan; jalan-jalan itu masuk wewenang menteri PU. Banjir menteri, pengairan, pantura dsb. menteri. Tentu saja hal seperti ini terasa tumpang tindih. Orang yang seharusnya tahu pasti apa yang baik untuk daerahnya, dalam hal ini gubernur DKI, sering kali tidak bisa maksimal memainkan peranannya.

     "Jika gubernur DKI berpegang pada rencana pembangunan 25 tahun, tapi kemudian ada berbagai proyek dari menteri-menteri yang ada di atasnya, maka gubernur 'kan tidak bisa bilang, 'Eh, menteri saya tidak setuju'," kata guru besar FEUI ini.

     Emil Salim juga memberikan suatu contoh kongkret. "Sekarang ada rencana pembangunan subway, triple deck way segala macam, siapa komando perencanaan ibu kota ini? Apakah gubernur atau siapa? Dalam keadaan seperti itu seharusnya gubernur yang memimpin, sebab dia bertanggung jawab atas daerah khusus." Tapi karena yang dihadapi adalah menteri, tentu saja gubernur tersebut "kalah" tingkatan. "Jika diangkat menjadi setingkat menteri, seperti jaksa agung, MA, maka gubernur itu bisa berbicara setingkat, sementara sekarang antara atasan - bawahan. Bagaimana dia bisa me-manage daerahnya dengan baik, jika dalam berbagai proyek tidak dilibatkan sejak awal, tapi hanya pada tahap akhir. Dengan kata lain gubernurlah yang akan menanggung segala akibatnya dari berbagai "bom" yang jatuh di daerah Jakarta ini," ungkap Emil Salim terus terang.

     Dibandingkan dengan koleganya di daerah lain, gubernur DKI Jakarta sebenarnya punya suatu keistimewaan. Jika gubernur-gubernur provinsi lain bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri, maka gubernur DKI dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sayangnya, terus ada embel-embelnya, yaitu melalui menteri dalam negeri. "Melalui inilah yang jadi masalah. Mau langsung ke bapaknya (Presiden, Red.) rikuh. Tapi apa ada jaminannya bahwa kalau lewat sini, sini akan mendukung apa yang diinginkan si gubernur? Ini 'kan mesti mempertimbangkan menteri-menteri lain," kata Emil lebih lanjut. "Tapi jika gubernur mempunyai wewenang setingkat menteri, tidak berarti ia lalu mengurus secara nasional," Emil Salim mengingatkan, "tapi hanya otoritas penuh dalam pengelolaan Jakarta, daerah khusus Jakarta," Emil Salim menekankan.

     Menurutnya, pada posisi sekarang ini dalam banyak hal gubernur DKI seperti dihadapkan kepada semacam fait accomply. Tapi dampak dari itu dialah yang harus memikulnya.

Boleh ganti, rencana jalan terus

     Mengomentari tiap kali ganti gubernur pasti ganti perubahan, menurut Emil Salim, "Tidak apa, tapi yang mengikat 'kan plan. Yang harus kita kembangkan adalah sistem yang terdiri atas satu plan, satu policy, dan eksekusi. Dengan plan itu kita 'kan kerja selama 25 tahun, lantas, 5 tahun, kemudian 1 tahun. Ini mesti dipegang. Jadi, jangan muncul menteri baru diubah lagi, diubah lagi. Yang penting ada rolling plan, plan tertentu disesuaikan dengan situasi sekarang. Namun, prinsip-prinsip dasarnya harus tetap sama; mana sektor komersial, mana sektor untuk residensial, itu harus fixed."

     Daerah Kemang, misalnya, yang baru-baru ini menjadi berita. "Sebenarnya Kemang itu mau dijadikan apa, residential; if so non commercial. Dengan demikian akan ada kepastian hukum bagi pembeli tanah. Dia kira membeli tanah di residential area, ternyata kemudian berubah. Atau orang membuka usaha di commersial area kemudian dibongkar. Ini menimbulkan ketidakpastian."

     Emil Salim juga mengingatkan; dalam menyusun tata ruang kita harus dinamis, jangan hanya melihat potret Jakarta sekarang ini, tetapi tahun 2007, 2017, kira-kira trend-nya akan ke mana.

     Secara terus terang Emil Salim mengatakan bahwa ia melihat hal ini ke tahun 2020, di mana Jabotabek itu menjadi besar. "Jangan sampai menjadi seperti Bangkok, yang tak punya lagi kota mega, kota besar, kota menengah, kota kecil. Kalau Jabotabek berkembang terus menjadi besar, lantas kota kecil itu apa? Sukabumi! Mana yang kelas menengahnya itu? Hilang! Inilah penyakit Bangkok; berat di atas tapi kakinya kurus di bawah seperti piramida terbalik. Jika sampai terjadi seperti itu berat," katanya.

     Emil pun menyadari, peraturan yang ada sekarang ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan gagasannya. "Peraturan sekarang melihat kondisi sekarang, padahal kita harus melihat ke depan, 2020, 25 tahun kedua ini. Kalau tidak ada perubahan sekarang ini, nanti unmanageable," katanya tanpa bermaksud menakut-nakuti.

     Untuk mengendalikan derap pembangunan Jakarta yang dari hari ke hari makin menggerogoti kawasan sekitarnya, ada juga yang mengusulkan agar Jakarta pun memisahkan mana kota administratif/pemerintahan dengan kota perdagangan, seperti Washington dan New York atau Amsterdam dan Rotterdam.

     Namun menurut Emil Salim, biayanya lebih mahal lagi. "Tak usahlah pindah-pindah, sebab investasi yang sudah tertanam pada gedung-gedung kantor di sekitar Jl. Medan Merdeka Selatan, Merdeka Utara, investasi gedung Bank Indonesia, Gedung BPPT Thamrin itu luar biasa. Jadi apakah tidak lebih baik menangani sistem off management-nya? Dalam sistem of management yang jadi fokus adalah public services, transportasi, air, limbah, listrik, komunikasi. Yang dasar-dasar itulah yang 'ditembak'. Jadi dalam rencana jangka panjang 25 tahun yang mantap itu semua orang tunduk pada rencana tersebut."

Di bawah satu manajemen

     Melihat keseharian Jakarta dengan berbagai permasalahannya, mungkinkah Jakarta diarahkan menjadi sebuah kota berwawasan lingkungan?

     "Bisa," kata Emil Salim yakin. "Lihat saja Surabaya, bisa dibersihkan. It can be done. Kalau mau lebih hebat lagi Singapura. Tapi hal ini memerlukan single management dari hulu ke hilir, kalau itu diumpamakan sebagai sungai. Tapi coba jika gubernur DKI mau buang sampah padat. Karena tanah Jakarta sudah penuh, jadi harus buang ke Botabek. Ketuk pintu 'kan ke Jawa Barat? Nah, kalau Jawa Barat enggan atau memberi tempat yang transportasinya jauh? Pokoknya, kalau pembenahannya tidak di bawah satu manajemen, akhirnya yang terjadi hanya tambal sulam."

     Padahal kalau diperhatikan, yang ada di bawah berbagai taman di Tokyo itu, menurut Emil, sebenarnya sampah. Sampai itu di-landfill, lalu ditutup dengan rumput yang indah, sehingga jadi taman. "Itu kalau punya lahan yang memungkinkan. Tapi karena Jakarta sendiri sempit, maka harus di Botabek. Kalau hal itu sampai dilakukan, apakah pemikiran itu bisa diterima oleh pihak Jawa Barat?" tanyanya.

     Contoh lainnya, terminal air untuk mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota. Kalau ke Bogor lewat Ciputat, dulu banyak terlihat danau dan tanah berlekuk. Jika hujan deras lekukan tanah itu akan menampung air sehingga tidak meluap menjadi banjir. Tapi jika kering kosong. Nah, mungkin pemerintah daerah berpikir, jika lahan itu dibiarkan kosong tidak dapat Ipeda, kalau didirikan bangunan dapat Ipeda. Meskipun berkepentingan dengan adanya situ-situ tersebut, pemda DKI tidak mempunyai hak apa-apa. Sementara itu pemerintah Jawa Barat tentu lebih memprioritaskan pendapatan asli daerah untuk kepentingan provinsinya. Jadi timbul conflict of interest dalam penggunaan lahan itu. "Kalau penanganan ini dilakukan di bawah satu manajemen, konflik semacam ini nggak ada. Kalau gubernurnya setingkat menteri ia bisa berkonsultasi dengan menteri-menteri lain di berbagai bidang yang dihadapinya seperti PU, transportasi. Tapi ini tidak berarti menteri tidak boleh bekerja di DKI, tetapi on his term, term-nya gubernur, bukan term-nya menteri," sekali lagi Emil Salim mengingatkan.

     Guru besar FEUI ini memuji penataan Kemayoran, yang menurutnya merupakan satu contoh yang baik. "Penataan Kemayoran itu with the public involve. Itu tidak pakai penggusuran, tapi melibatkan penduduk setempat. Sebagai warga si penduduk tentu ingin melihat keadaan lingkungannya menjadi baik, sampai diatur, sehat dsb., sehingga I'm willing do do something untuk tempat tinggalnya, untuk RT-nya, RW-nya. Tapi jika hanya dijadikan sapi perahan, dari mereka tentu tidak bisa diharapkan suatu tindakan apa pun."

Demi republik

     Sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dalam pengembangannya Jakarta harus memperhitungkan masalah teknologi. Selama ini kota yang berpenduduk 9 juta orang ini lebih berorientasi pada primary sector sehingga daya dukungnya berat sekali. "Tapi lambat laun Jakarta akan menjadi knowledge city, city with brain power. Makanya kelak kita akan menuju seperti Singapura, kepada skill. Dalam abad XXI semuanya akan menuju pada telebanking, teleshopping, tele macam-macam. Sekarang yang sudah memakai cara pikir ini adalah PM Malaysia Mahathir Mohammad. Ia membuat cyber city, yaitu kota yang komunikasinya tanpa menggunakan kertas," kata Emil Salim memprediksikan masa depan Jakarta.

     Di lain pihak transportasi merupakan hal serius. "Sekarang ini kemacetan lalu lintas didominasi oleh mobil pribadi dan itu tidak bisa dipertahankan," Emil Salim mengingatkan. Dari tahun ke tahun jumlah mobil yang berkeliaran di Jakarta terus bertambah. Saat ini rasionya 84 mobil per 1.000 penduduk dan tahun 2021 diperkirakan menjadi 150 mobil per 1.000 penduduk. Jadi kendaraan umum seperti kereta api, bus, dsb. yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak harus lebih berperan di masa mendatang.

     Selain transportasi, air pun menempati peringkat atas dalam prioritas yang harus ditangani secara serius. Saat ini yang mendapat air leding baru 35% dari penduduk, sementara sisanya bergantung pada sumur dalam atau sungai.

     Untuk merealisasi idenya ini Emil Salim menyadari adanya berbagai kendala, tapi bukanlah suatu dosa untuk memikirkan sumbangan ide berharga yang mungkin akan membuat Jakarta lebih manusiawi. "Karena ini bukan hanya untuk kepentingan Jakarta atau Jawa barat, tetapi kepentingan ibu kota republik ini," katanya. (Al. Heru Kustara/L.R. Supriyapto Yahya)