MARI KITA |
Membasmi KKN di bumi pertiwi ini bukan pekerjaan enteng. Ibarat
penyakit, ia sudah sangat kronis. Masyarakat mesti ikut berperan sebagai
"dokter". Tidak cuma demonstrasi dan menuntut reformasi, tapi turut mengobati
sambil terus melakukan kontrol. Yang juga penting adalah menanamkan nilai kejujuran,
kepekaan, dan menghargai orang lain kepada generasi penerus.
Setelah kepemimpinan nasional berganti, nuansa reformasi mulai
terasa. Budaya mundur petinggi lantaran berbau KKN mulai terjadi. Tapi banyak juga yang
ogah lengser meski jelas-jelas terlibat KKN. Praktek KKN hanya bisa dienyahkan bila ada upaya nyata dan konsisten dari pemerintah, institusi negara, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Mereka harus bertindak bersama-sama. Di satu pihak pemerintah dan institusi negara tak hanya mengumbar janji. Sementara rakyat jangan getol berdemo dan menuntut, tetapi juga harus melakukan kontrol serta menjalankan kehidupan yang tidak beraroma KKN. Apa sesungguhnya yang menyuburkan praktik KKN di bumi ini? Jauh dari nilai-nilai ideal Mestinya, tugas pemerintah tak lebih dari abdi rakyat, dan bukan abdi negara. Dia dibayar dengan uang rakyat. Negara milik rakyat, bukan kepunyaan pemerintah. Individu dalam pemerintahan adalah rakyat dan tidak kebal hukum. Ketika dia mengatur segala hal yang ideal bagi negara, dia sebagai bagian dari pemerintah. Namun, ketika dia melakukan KKN, dia bukan pemerintah, dia tetap orang biasa. Sebagai gagasan, menurut Prof. Dr. Sardjono Jatiman, S.H., sosiolog dan peneliti di Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, demokrasi memang berjalan, tapi dalam praktiknya tidak. The founding fathers negara ini sadar betul adanya konsep feodal. Karena itu mereka tidak mendirikan negara kerajaan, tapi negara republik, yang egaliter, yang berdasarkan hukum. Ketika mereka menyatakan itu, mereka membuang privilege mereka. Mulai saat itu kedudukan mereka sama dengan rakyat. Tapi, ketika berjalan, gagasan itu tidak dikembangkan tetapi malahan kembali pada sistem feodal, sehingga gagasan egaliter tidak berkembang. Yang berkembang justru gagasan feodal. Apa pun yang dilakukan penguasa selalu dianggap betul. Tak ada kontrol. Korupsi pun dianggap betul. "Lo, yang dikorupsi (seolah-olah) bukan uang rakyat, itu (dianggap) duit dia kok," tutur Sardjono menggambarkan opini penguasa. Dalam menjalankan kekuasaan, penguasa memerlukan dukungan, modal, uang, dsb. Lalu, ada kelompok yang bisa memasok. Jadi, yang diberi kesempatan, ya, kelompok-kelompok itu. Maka, muncullah kolusi. Yang paling aman, ya, saudaranya, keluarganya, atau orang yang sudah dikenal lama dan teruji dalam bekerjasama. Muncullah nepotisme. Apa yang dirumuskan oleh the founding fathers kita, lanjut Sardjono, adalah ideal value. Sedangkan KKN merupakan actual value. Di sini ada kesenjangan antara yang normatif dan empirik. "Di sinilah perlunya perubahan dalam sistem penghargaan kita. Kita masih beruntung bahwa KKN masih dianggap jelek. Akan lebih celaka lagi kalau KKN dianggap bagus. Jadi, kita beruntung karena kita punya modal, KKN itu bukan nilai ideal kita," jelas Sardjono.
Sementara menurut kacamata Kuntjaraningrat, dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, sebagian besar bangsa kita belum secara mantap memiliki mentalitas pembangunan. Mentalitas itu mensyaratkan suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, sifat hemat, hasrat bereksplorasi dan berinovasi, pandangan hidup yang menilai tinggi suatu achievement karya, nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal, sikap percaya kepada kemampuan sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri. Lagi pula, sesudah zaman revolusi sifat-sifat tak percaya pada kemampuan sendiri, mengendornya disiplin, dan kurangnya rasa bertanggung jawab, semakin buruk. Juga terjadi kehilangan rasa kepekaan terhadap mutu dan timbul "mentalitas menerabas". Karena itu, banyak yang mesti dilakukan untuk mengatasi penyakit sosial budaya yang parah, seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi yang mengganas. Untuk mengubah mentalitas lemah itu, menurut Kuntjaraningrat, ada empat jalan. Keempatnya meliputi, memberi contoh yang baik, memberi perangsang yang cocok, persuasi dan penerangan, serta pembinaan dan pengasuhan generasi baru untuk masa yang akan datang sejak kecil, dalam keluarga. Diasumsikan banyak orang Indonesia mempunyai mentalitas yang berorientasi kepada para pembesar, sehingga kalau pembesar memberi contoh yang benar, maka bawahan pun akan mengikutinya. Dengan adanya contoh dan pengawasan lebih ketat dari atas, sifat disiplin dan berani bertanggung jawab bisa dikembangkan kembali. Untuk mengembangkan sifat hemat, misalnya, perlu perangsang agar orang berhasrat menabung di bank, yakni dengan iming-iming bunga yang menarik dan pelayanan yang baik. Persuasi dan penerangan merupakan jalan lain untuk mencapai mentalitas pembangunan. Di sini peran juru penerangan dan media massa sangat penting. Ujung-ujungnya, pembinaan dan pendidikan merupakan jalan untuk menanamkan mentalitas pembangunan baru bagi generasi mendatang. Keberanian mengontrol Kontrol di sini tidak hanya vertikal (masyarakat terhadap birokrasi), tapi juga horizontal (antarsesama masyarakat). Kita tak perlu takut bertindak benar di antara yang salah atau takut dianggap nyeleneh. Contohnya, ketika mengurus KTP. "Kalau ditetapkan biaya pengurusan Rp 1.000,- dalam seminggu KTP jadi, misalnya, masyarakat, ya, membayar Rp 1.000,-. Aturannya begitu kok. Kalau membayarnya tidak Rp 1.000,- dan seminggu tidak jadi, masyarakat harus mengontrol. Jadi, dasarnya adalah aturan, bukan selera, karena negara kita ini negara hukum," tambahnya. Nah, dalam melakukan kontrol ini, paling tidak mesti ada keberanian. Yang mesti dikembangkan tentu keberanian kontrol yang ada patokannya, tidak ngawur. Keberanian tanpa kendali bisa menjadi anarki. Keberanian melakukan kontrol datangnya harus dari semua. Dalam proses ini semua komponen negara harus masuk. Soal keberhasilannya? Tergantung kemauan rakyat. Kalau masyarakat mau melakukan pemberantasan secara konsisten, ya, bisa berhasil, meski perlu waktu. "Saya termasuk orang yang percaya pada sistem. Kita ini ‘kan orang yang tidak disiplin. Tapi kalau ke luar negeri tiba-tiba kita menjadi sangat disiplin. Mengapa? Karena sistemnya disiplin," tutur Sardjono.
Cepat-tidaknya proses reformasi, kata Sardjono, tergantung bagaimana mentransformasikannya dalam kehidupan. Misalnya saja dalam hal disiplin berlalu lintas. Kalau seseorang melanggar lalulintas, dia harus ditangkap. Tak perduli siapa dia. Kalau ini dilakukan secara konsisten, proses reformasi bisa berjalan mulus. Tapi kalau kendaraan bernomor polisi khusus melanggar dan tidak ditangkap, atau pelanggar itu berlindung di balik institusi tertentu lalu "dimaafkan", maka proses reformasi akan lambat. Jadi, semua harus berangkat dari diri sendiri, masyarakat, dan institusi. "Kita harus memulai dari diri sendiri, sebelum masuk ke generasi yang lain. Itu sudah kita jalankan, sebagian. Rakyat sudah berani mengkritik. Orang mulai risih dengan isu KKN, lalu mengundurkan diri. Nah, itu bagus," ungkap Sardjono. Untuk generasi mendatang, tambahnya, peranan pendidikan sangat penting. "Pendidikan itu ‘kan human investment. Tentu tidak hari ini ditanam besok hasilnya bisa dipetik. Tapi paling tidak kita mulai menanam. Bagaimana mau panen kalau tidak menanam? Kalau tidak menanam kejujuran, kapan panen kejujuran? Yang kita tanam KKN, ya, panennya KKN. Sekarang kita harus mulai menanam (kejujuran). Mulai dari diri sendiri," tegasnya. Pentingnya kejujuran, kepekaan, dan penghargaan Dalam hal ini, peranan pendidikan bukan untuk mengubah mentalitas, namun untuk menanamkan nilai-nilai yang tidak bernuansa KKN, terutama untuk generasi mendatang. Menurut Henny, dalam memberikan pendidikan atau penanaman nilai-nilai itu pijakan utamanya tetap agama. Sejak dini anak-anak mesti diberi pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kejujuran, kepekaan, dan hormat (menghargai). Ketiga nilai universal itu erat kaitannya dengan praktik KKN. Dengan penghayatan terhadap nilai kejujuran, seseorang (anak) akan merasa tidak enak kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Bila kepekaan tertanam dengan baik, dia akan memikirkan dampak yang bakal timbul sebelum melakukan sesuatu. Semisal, ketika membakar sampah, perlu dipikirkan, apakah asapnya menganggu tetangga. Atau, membatasi pemakaian air dengan cara membuka kran secukupnya, dan mematikannya begitu tidak dipakai. "Semua itu merupakan bagian dari pengajaran kepekaan yang bisa ditanamkan ketika anak masih kecil," ujar pengelola sekolah Al Ihzar ini. Kepekaan lain adalah kepekaan sosial. Contohnya, ketika mendapati baju sudah kekecilan, anak diajari untuk memikirkan, dikemanakan baju itu. "Di sini mencoba menanamkan pada benak anak, siapa yang masih membutuhkan baju itu. Adakah buku, mainan, atau barang lain yang masih bisa dibagi untuk orang lain?" jelasnya. Yang tidak kalah penting adalah peka terhadap keberuntungan atau ketidakberuntungan lingkungan. Di sini anak diajarkan untuk tidak membicarakan harga, harta, barang, kesempatan yang mereka miliki, ketika berada di depan orang yang kurang beruntung. Contoh baik untuk hal kurang baik adalah menyatakan memiliki salah satu dari lima jam termahal di dunia, seperti yang pernah dikatakan seorang (keluarga) pejabat. Sementara jutaan rakyat masih miskin. Ucapan demikian itu tidak pantas. "Hal-hal yang pantas dan tidak pantas ini harus diajarkan sejak kecil. Ini penting karena akan membuat anak senantiasa sadar bahwa mereka beruntung, dan orang lain tidak. Perasaan itu pada suatu titik akan membangkitkan kepekaan anak terhadap lingkungan." Dalam menanamkan nilai hormat (menghargai), anak dididik untuk menghargai sesama, menghargai kesempatan orang lain, serta melihat secara obyektif kesempatan setiap orang dan mempertimbangkannya. "Semua itu tentu tidak bisa diajarkan pada saat seseorang sudah menjadi pejabat, tapi mesti ditanamkan sejak kecil," tegas Henny. Menurut Henny, pendidikan nilai-nilai tadi lebih efektif dilakukan di rumah. Sekolah hanya membantu karena fungsi utama sekolah lebih pada pengajaran. Pendidikan nilai-nilai itu juga dilakukan di masyarakat dan lingkungan tentu saja. Di dalamnya termasuk teman-teman sepermainan. Ketika anak bermain kelereng, misalnya, ada aturan yang mesti ditaati. Mereka mencoba bermain tidak curang dan belajar menerima kemenangan ataupun kekalahan. "Dalam segala kegiatan nilai itu bisa ditanamkan," jelasnya. Pendidikan di rumah tadi hendaknya menyentuh budi pekerti dan materi yang tidak dogmatis. Anak diberi kesempatan mengasah sendiri nilai-nilai dalam dirinya dengan berdiskusi tentang contoh di seputar mereka. Sesuatu yang sudah terjadi bisa menjadi pelajaran yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika hutan terbakar, berapa banyak kerugian, berapa besar kesehatan masyarakat dirugikan, apa saja yang hilang karena terbakar, dsb. Bila pintu untuk berpendapat terbuka lebar, kontrol sosial juga akan muncul. Sebaliknya, ketika semua serba dogmatis, berpendapat pun menjadi sesuatu yang langka dan sulit dilakukan, dan kontrol sosial akan menghilang. Pembenaran-pembenaran akan bermunculan. Hati nurani pun tidak mampu berbicara. Padahal, dengan nurani yang terus terasah, menurut Henny, akan selalu ada hambatan dari dalam diri bila hendak melakukan sesuatu yang destruktif. "KKN itu ‘kan destruktif. Kalau kemudian hari tak bisa mencegah lingkungan yang KKN, bukan berarti dia ikut melakukan itu, melainkan akan bersikap pasif, dan tidak ikut ber-KKN. Jadi, pengaruh lingkungan itu tetap bisa dicegah kalau nilai-nilai kebenaran tadi sudah tertanam," jelasnya. Sangsi dari luar, bila dia menyimpang dari nilai-nilai tadi, menjadi tak terlalu penting. Sangsi terefektif sebetulnya kalau muncul dari dalam diri sendiri, berupa perasaan tidak enak. Itu yang kemudian bisa menjadi rambu-rambu. Kalau yang diharapkan sangsi dari luar, ketika terjadi sesuatu dan di luar tidak mendukung, maka akan muncul pembenaran-pembenaran. Sebaliknya, kalau nilai-nilai kejujuran, kepekaan, dan penghargaan tadi sudah tertanam dalam diri sendiri, langkahnya memang tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai itu. KKN menjadi sesuatu yang sangat haram dilakukan. Mudah-mudahan dengan keperdulian kita melakukan kontrol dan menanamkan nilai-nilai positif pada generasi mendatang, negara ini terhindar dari praktik KKN di masa mendatang. (Gde/Rye) |
||||||
POTRET: Ade Rai |
