MENEPIS GOSIP MEREDAM ISU

Tahun 1997 bisa dikatakan tahun tumbuh suburnya isu dan gosip yang berakibat timbulnya kerusuhan dan krisis moneter terburuk sepanjang sejarah Orde Baru. Terawang kali ini mencoba melihat fenomena merebaknya isu, penyebab masyarakat sangat responsif dan rentan terhadap isu, dan cara menanggulanginya.

Maknanya sama, tapi orang sering menyebut isu dengan berbagai "baju": kabar angin, desas-desus, dan rumor. Ada pula yang mengatakan isu sama dengan gosip. Padahal, menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan, penyebutan isu itu sendiri sebenarnya salah kaprah. "Kalau mengacu ke bahasa Inggris, isu 'kan artinya topik atau pokok persoalan," katanya. Isu dalam bahasa aslinya tidak ada sangkut pautnya dengan desas-desus atau selentingan yang notabene mengandung konotasi ketidakpastian.

Sementara itu dalam artikelnya di Majalah Matra Myra Sidharta, psikolog dan pengamat masalah sosial, mencoba memberi batasan antara gosip, desas-desus (kabar angin atau kabar burung), dan isu. "Desas-desus bisa jadi gosip, tetapi gosip tidak bisa menjadi kabar angin," tulisnya.

Menurut Sarlito, berbagai istilah di atas esensinya sama: kabar yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan Dr. Paulus Wirutomo, Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, menyebutnya sebagai berita yang sumber serta isinya belum jelas. "Isinya bisa benar, bisa pula salah," jelas Paulus.

Hal senada dikemukakan Jaya Suprana, pengusaha jamu dan pakar kelirumologi, dengan menyatakan, "Gosip atau isu merupakan bentuk pertukaran informasi yang informal dan kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan." (Kompas, 20-3-1993).

Tidak transparan
Kita tinggalkan saja perdebatan soal perbedaan makna berbagai istilah tadi, dan lebih baik kita serahkan urusan definisi itu pada para ahli bahasa. Yang pasti, ketiganya sering kali membuat petaka orang yang menjadi sasaran ataupun orang lain yang tak tahu menahu duduk permasalahannya.

Ketika ingatan akan api, darah, dan nyawa yang berbaur menyatu di Tasikmalaya masih membayang menutup tahun 1996, tiba-tiba saja kerusuhan di Tanah Abang menyentakkan keceriaan memasuki tahun 1997. Tak lama kemudian, masih di bulan Januari, dua peristiwa kerusuhan besar menyusul. Kali ini giliran Sanggau Ledo, Pontianak, Kalimantan Barat, dan kota bersejarah Rengasdengklok, Jawa Barat, meminta korban.

Aroma kekerasan belum menguap ketika bulan Maret Kota Batik Pekalongan menyita perhatian orang yang sedang menyongsong pesta demokrasi lima tahunan. Pemilu pun menjadi ajang pesta kerusuhan. Bahkan, masih meninggalkan jejaknya. Kerusuhan dan kekerasan merebak di mana-mana. Bisa jadi inilah Pemilu paling rusuh sepanjang Orde Baru.

Kerusuhan yang salah satu pemicunya adalah isu ternyata belum berakhir. Jika sebelumnya isu bergulir di sekitar masalah SARA, pada pertengahan tahun gantian isu bermain di seputar sektor ekonomi. Krisis moneter yang saling bersinambung dengan masalah politik menyebabkan rupiah terseok-seok sampai saat ini.
Tak berlebihan memang jika kemudian pengamat politik dari UGM, Pratikno, seperti dikutip Tabloid Adil, menobatkan isu sebagai "aktor politik" terkuat pada tahun 1997. Buktinya, ya itu tadi, berbagai kerusuhan dan terus berlanjutnya krisis moneter dan keuangan. "Isu merupakan aktor politik tanpa tubuh dan tanpa kepala yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan massa," kata doktor ilmu politik lulusan Flinders University, Australia, itu.

Meski tidak selalu dimaksudkan untuk membuat kekacauan, tapi isu bisa menjadi senjata pamungkas yang akan mengacaubalaukan sistem kemasyarakatan suatu bangsa. Bahkan di pasar modal, suka atau tidak suka, isu atau sering disebut rumor merupakan price sensitive information. Dengan begitu rumor bisa menyebabkan masyarakat pemodal mengalami disorientasi, kebingungan, atau kepanikan yang bisa membuat pengambilan keputusan sebuah investasi keliru.
Sementara di kalangan selebriti, kabar seperti itu dikemas atau diberi baju bernama gosip. Ada yang meng-kiroto boso-kan sebagai "digosok makin sip". Ketika seorang selebriti sudah terpanah oleh gosip, posisinya bak buah simalakama. Jika diam, bisa ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap gosip yang melanda dirinya. Kalau dibantah, persoalan sering malah jadi melebar. Masih ingat dengan gosip yang melanda artis Dessy Ratnasari?

Pada tingkatan lain, ramalan pun bisa berubah menjadi rumor. Tapi ramalan masih berguna sebab bisa memberikan harapan. Perlu diingat, harapan membuat manusia terus hidup dan bersemangat.

Pertanyaannya, mengapa energi isu bisa sedemikian perkasanya, terutama akhir-akhir ini, sampai sanggup mempengaruhi berbagai keadaan dalam kehidupan masyarakat?

Sarlito melihat, hal itu karena faktor informasi yang tidak transparan. "Semua orang butuh informasi. Itu adalah sifat dasar manusia. Kalau tidak memperoleh lewat jalur resmi, ia akan mencari informasi dari sumber lain," katanya. Sumber lain itulah yang menyebabkan tumbuhnya isu.

"Manusia yang selalu hidup dalam era informasi tak pernah bisa terlepas dari informasi informal," ungkap Jaya Suprana. Informasi informal itulah yang sering berwajah gosip atau isu dan kerap efektif mempengaruhi keadaan.

Senada dengan Sarlito, dr. Limas Sutanto, DSJ, pengamat psikososial dari STFT Widya Sasana, Malang, juga melihat faktor keterhambatan jalur komunikasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu pemicu. Faktor lainnya adalah mistrust di tengah masyarakat. Menurutnya, kedua faktor itu jalin-menjalin menciptakan pupuk bagi tumbuhnya isu.

Pendapat serupa dilontarkan Pratikno. "Ketika 'otoritas formal' terpinggirkan, isu berperan penting menjadi pemegang 'otoritas substansial'. Sementara itu ketika terjadi kegelapan dalam proses komunikasi publik, maka bisik-bisik pun lebih didengar dan dipercaya oleh khalayak," tambahnya.

Dalam kolomnya di Majalah Gatra, Afan Gaffar mengemukakan dua hal penyebab kecenderungan isu berkembang kuat dalam masyarakat kita. Pertama, sistem politik kita memang tak memungkinkan terjadinya transparansi dalam berbagai hal. Kedua, terciptanya kecenderungan berkaitan dengan kebiasaan dan budaya politik kita. Demokrasi yang berjalan dalam sistem politik Indonesia memang belum memberikan peluang bagi masyarakat untuk membicarakan sesuatu secara terbuka dan transparan.

Di sisi lain, diskusi publik yang menandai setiap kebijaksanaan publik dalam sebuah demokrasi tak terjadi sebagaimana mestinya. Tak jarang, lahirnya suatu kebijaksanaan didahului gosip-gosip tertentu, dan ternyata gosip itu menjadi kenyataan. Akibatnya, masyarakat lebih percaya pada gosip ketimbang pada informasi resmi yang dikeluarkan secara formal pula.

Rasa cemas juga merupakan salah satu penyebab mengapa orang mudah menelan rumor. Akarnya adalah ketidakpastian dalam berbagai kehidupan yang dialaminya.

Ingatan manusia tak sempurna
Benang merah dari beberapa pendapat tersebut memang soal kepastian. "Sepanjang sejarah manusia mendambakan aneka kepastian dalam hidupnya," kata Limas. Sebagian besar kepastian itu diraih melalui tindakan mempercayai sesuatu. Masalah timbul manakala lingkungan sehari-hari sudah tidak menyediakan sesuatu yang bisa dipercayai. Masyarakat akan dilanda krisis kepercayaan! Inilah yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini.

Ketidakpastian dalam berbagai segi kehidupan akan menimbulkan ketegangan, dan orang yang tegang cenderung panik. Dalam kepanikan, rasionalitasnya hilang dan desas-desus dianggapnya sebagai kebenaran. Dalam kondisi yang serba tidak jelas itu, rumor menjadi katup pelepasan dari situasi ketidakpastian.

Dalam masyarakat Indonesia, ketidakpastian sebenarnya sudah mengakar. Jika menoleh ke belakang, selama ini bibit-bibit ketidakpastian sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Betapa sering kita menemui ketidakkonsistenan informasi dalam tiket transportasi umum, misalnya. Dikatakan tiket sudah habis, setelah duduk ternyata masih banyak kursi kosong. Yang lebih parah adalah penggunaan kata-kata tertentu agar kesannya lebih halus dan sopan. Gejala euphemism, seperti tercermin dalam ungkapan "disesuaikan" ataupun "diamankan" dari para pejabat, justru semakin menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap mereka.

Penghayatan krisis kepercayaan berhakikatkan pula penghayatan rasa tidak aman dan rasa tidak punya pegangan. Di antara dua kondisi tersebut manusia tampil, "Bak pengendara mobil yang tidak tahu ke mana dia harus mengarahkan perjalanan mobilnya, dan tak tahu untuk apa dia mengendarai mobilnya," tambah Limas. Kalau sudah seperti itu, setiap terpaan berita, ajakan, bahkan sekadar sinyal yang sesungguhnya tak berarti pun akan membuahkan pengaruh sangat besar. Pada kondisi tertentu, pengaruh itu bisa mengubah arah perjalanan mobil menjadi melenceng jauh dari jalur yang sebenarnya.

Dalam pengamatan Limas, akhir-akhir ini terdapat gejala dan tanda-tanda yang menunjukkan kian sedikitnya hal yang bisa dipercayai. Kaidah dan nilai makin tampil sekadar sebagai jargon-jargon kosong belaka. Kaidah hukum, kaidah moral, dan kaidah etika banyak dilanggar karena lebih kuatnya kepentingan pragmatis jangka pendek kelompok digdaya. Demikian pula dengan nilai-nilai seperti kerukunan, kemanusiaan, dan keadilan sosial lebih banyak tampil sebagai menara gading, tak membumi.

Celakanya lagi, semua kondisi itu terjadi di tengah masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengkomunikasikan aspirasinya. Hambatan yang menggiring masyarakat mencetuskan aspirasinya dengan cara-cara yang sesungguhnya erratic (aneh, tak wajar), yang pada dasarnya memungkinkan pelampiasan aspirasi tanpa perlu menanggung risiko seorang diri. Salah satu perwujudan pelampiasan erratic ini adalah penyebaran isu.

Isu menjadi berbahaya karena ingatan manusia memang tidak sempurna. Karena berita harus disampaikan lengkap, maka terjadilah upaya tambal sulam terhadap informasi itu. Myra Sidharta memberi contoh sebuah eksperimen yang dilakukan Barlett.

Barlett memperlihatkan suatu gambar mirip burung hantu kepada beberapa orang. Beberapa waktu kemudian dia meminta mereka untuk menggambarkan apa yang mereka ingat. Gambar-gambar ini diperlihatkan kepada beberapa orang yang menggambarkannya pula untuk orang lain. Selang beberapa waktu, ternyata gambar burung hantu berubah menjadi kucing, komplet dengan ekornya. Pada suatu saat ada seseorang yang tidak mengingat lagi secara tepat, dan ketika itulah ia menambahkan ekornya. Tak ayal lagi, ekor itu diteruskan pada gambar-gambar berikutnya.

Perjalanan isu tak jauh dari gambaran di atas. Kadar kepastian informasi bisa cacat atau bertambah utuh, tergantung siapa yang menyebarkannya. Perlu diingat, makin samar beritanya makin mudah juga menyebabkan macam-macam emosi negatif pada orang yang terlibat.

Tak selalu kalangan bawah
Dalam memandang isu, hal yang penting diperhatikan adalah kadar sensitivitas isi isu. Apalagi didukung oleh fakta-fakta yang sangat menunjang. Ambil contoh tentang isu kematian Sudono Salim alias Liem Sioe Liong. Konglomerat ini sudah tua. Lagi pula akses informasi untuk mengetahui keadaan kesehatannya agak tertutup. Maka isu menjadi senjata sangat ampuh dan katup pelepas dahaga akan informasi.

Dalam hal rentan atau tidaknya suatu masyarakat, Sarlito justru menekankan pada keinginan masyarakat akan pemenuhan informasi. "Selama itu terpenuhi, saya kira tidak akan ada isu," katanya. Sedangkan menurut Paulus, sangat tergantung pada rumornya. Lain lagi Limas. Baginya kedua faktor yang diutarakan di depan merupakan ciri-ciri masyarakat yang rentan terhadap isu. "Sesungguhnya setiap masyarakat bisa rentan terhadap isu," katanya. Tengok saja Amerika yang dilanda gosip saat Bill Clinton sedang menyusun kabinetnya. "Di belahan dunia mana pun dan dalam model masyarakat apa pun pasti ada orang-orang yang termakan oleh gosip," tegas Jaya Suprana.

Paulus menambahkan, masyarakat yang responsif terhadap isu menandakan instabilitas dalam masyarakat yang bersangkutan. "Dalam masyarakat itu ada sekelompok orang yang ingin mengacau," katanya. Ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Soeharto ketika menerima 300 anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), beberapa bulan lalu. "Mereka ini didorong oleh berbagai paham politik, telah mengambil kesempatan menyebarkan desas-desus yang menyangkut hal-hal peka di masyarakat," ujar Presiden kala itu.

Paulus juga mengiyakan ketika ditanya rumor sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang salah dalam masyarakat. "Kalau yang bermunculan rumor politik, berarti terjadi ketidakstabilan politik dalam masyarakat," jelasnya.

Isu juga menjadi gambaran sebuah masyarakat yang tertekan, atau setidaknya timbul dalam masyarakat yang berada dalam ketidakpastian informasi. Dalam kondisi begitu, selain menjadi katup pelepas ketegangan, isu bisa memberikan bayangan harapan. Begitulah yang terungkap dari Emha Ainun Najib, Jaya Suprana, dan Prof. Dr. James Danandjaja (Kompas, 20-3-1993).

Lebih jauh Emha menegaskan, gosip merupakan refleksi dari keterbatasan pengetahuan. Sebuah gosip bisa muncul dan memanas, sangat berbanding sejajar dengan ketidakpastian informasi. "Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi kadar dan kuantitas gosip. Ketidapastian ini juga berlapis-lapis," papar Emha.

Isu lebih gampang membakar masyarakat kurang terdidik. "Umumnya mereka tak cukup kritis dicekoki dengan informasi yang ngawur dan tidak logis. Sedikit saja ada berita yang membangkitkan sentimen kesukuan atau agama, mereka gampang bereaksi," kata Indria Samego, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti dikutip Gatra. Kalau menengok sejarah ke belakang, memang banyak isu bernuansakan SARA yang mengakibatkan pergolakan rakyat kelas bawah. Kerusuhan di Banjarmasin dan Situbondo, misalnya.

Tapi tak selalu rumor lebih mudah merebak dalam kalangan bawah. "Waktu Pemilu memang ya. Tapi dalam krisis moneter belakangan ini, justru kalangan atas kena," kata Paulus.

Isu ekonomi dan politik campur aduk
Isu, di mata Jaya Suprana, sebenarnya fenomena manusiawi. Itulah sebabnya, "Isu bisa berhembus di bidang kehidupan apa pun. Politik, ekonomi, atau sosial. Dari yang berskala besar sampai tingkat keluarga," kata Limas. Di tengah fakta saling ketergantungan dan hubungan timbal balik kehidupan antarmanusia dan antarmasyarakat dalam era globalisasi dan era informasi, isu yang dihembuskan di suatu bidang kehidupan pasti membuahkan pengaruh pada bidang kehidupan lainnya.

Lihatlah ketika dolar semakin berkuasa terhadap rupiah. Isu pun merambat ke bidang politis. Hanya karena tidak melakukan kegiatan rutinnya, Mar'ie Muhammad diisukan meninggal. Versi lain, Mar'ie mundur dari jabatannya. Demikian pula ketika isu Presiden Soeharto meninggal, yang sebenarnya bermuatan politis, berakibat guncangnya perekonomian dengan terjungkalnya rupiah menjadi Rp 4.000,-an.

Bagi Indonesia, isu bernuansakan keagamaan sangat sering dihembuskan. Tahun 1988 kita dikagetkan dengan isu 63 jenis produk komoditas massal yang mengandung lemak babi. Isu yang turut menghantam mie merek Indomie keluaran PT Indofood dan susu Dancow dari Nestle itu membuat gempar masyarakat. Bagaimana tidak! Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang mengharamkan babi. Tak ayal, para produsen 63 komoditas itu kalang kabut gara-gara omzet penjualan mereka anjlok drastis.

Paulus melihat eksploitasi agama dalam isu karena masalah understanding antaragama di Indonesia masih kurang. Kalaupun ada, justru malah salah arah. "Banyak menonjolkan perbedaan-perbedaannya, sehingga membentuk eklusivitas atau fanatisme. Dengan begitu, ketika ada rumor yang terangkat justru perbedaan-perbedaan tadi," paparnya. Di mata Paulus, sosialiasi antarpemeluk agama di Indonesia masih kurang. "Masalah ini erat kaitannya dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat," tambahnya.

Bidang yang cukup sering digarap dalam pelemparan desas-desus adalah ekonomi dan politik. Bisa murni ekonomi, tapi tak jarang antara ekonomi dan politik dicampuradukkan. Krisis moneter belakangan ini ada yang mensinyalir bernuansa politis, yakni membuat tidak stabilnya politik Indonesia menjelang Sidang Umum MPR, bulan Maret tahun ini. Sementara ada pula yang menduga ada yang sewot dengan kondisi ekonomi Indonesia yang bagus.

Lembaga keuangan juga ladang subur bagi bertunasnya isu. Sejak Bank Summa dilikuidasi, istilah kalah kliring menjadi isu yang menyakitkan. Padahal kalah kliring adalah hal lumrah dalam aktivitas perbankan. Setiap dana masuk lebih kecil daripada dana yang keluar sehingga rekening di Bank Indonesia kurang alias merah, bank tersebut dinyatakan kalah kliring. Susahnya, masyarakat beranggapan, bank yang kalah kliring berarti akan dilikuidasi.

Isu kalah kliring menimpa Bank Lippo wilayah Sumatera Utara pada bulan November 1995. Segera saja kantor cabang Lippo di Medan, Batam, dan kota-kota kecil di Sumatera Utara diserbu nasabah yang akan menarik dana. Penjelasan pihak manajemen Bank Lippo tak efektif meredamnya. Bahkan dua pekan kemudian giliran cabang Ujungpandang diserbu nasabah gara-gara isu yang sama.

Bank Lippo tidak sendirian dalam hal diterjang isu. Ketika isu konversi deposito di atas Rp 20 juta ke obligasi merebak, Bank Lippo bersama empat bank swasta papan atas lainnya - Bank Central Asia (BCA), Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Bali, dan Bank Danamon - kebanjiran nasabah yang mau mencairkan depositonya, atau memecahnya menjadi beberapa sertifikat di bawah Rp 20 juta.

Sisi rentan tadi diperparah dengan fenomena masih dominannya figur seseorang dalam suatu organisasi, "Dan belum pada mekanisme yang mestinya berlaku," kata Indria Samego, yang juga peneliti di Center for Information and Development Studies, lembaga riset di bawah naungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Akibatnya, isu mengenai figur tersebut sangat kuat pengaruhnya.

Perbaiki komunikasi
Kepanikan dan kerusuhan akibat tidak rasionalnya pemikiran massa merupakan dampak dari tersebarnya isu. Dengan berkembangnya teknologi informasi, isu bisa menyebar tidak saja dari mulut ke mulut tapi melalui selebaran, telepon, faksimili, serta Internet. Banyak tujuan yang dibebankan di pundak isu. Entah untuk diri si penyebar atau sekelompok orang tertentu. Bisa untuk menjatuhkan seseorang atau sekadar teror, seperti isu bom beberapa bulan yang lalu.

Di atas kertas, yang bertanggung jawab atas dampak isu adalah si pencetus isu. Masalahnya, dalam praktik sangat sulit mencari siapa pencetus isu. "Yang lebih penting, fenomena isu niscaya ditangkap atau dipersepsikan sebagai pertanda berkecamuknya dua faktor tadi, yakni krisis kepercayaan dan keterhambatan komunikasi aspirasi, yang berlangsung kronis di tengah kehidupan publik sehari-hari," jelas Limas. Jika sudah begitu, sekadar upaya represif untuk menemukan dan menghukum pencetus isu tidak akan menghilangkan fenomena isu.

Sarlito lebih melihat bukan pada siapa pelempar isu. Akibat isu lebih penting. Ia kemudian memberi contoh sebuah dongeng. Di suatu desa, ada anak kecil yang usil. Suatu hari ia berteriak-teriak, "Macan ... macan ... macan!" Rakyat pun berbondong-bondong ingin menolong anak kecil itu. Tapi apa yang terjadi? Macan ternyata tidak ada, sementara anak kecil tadi malah tertawa-tawa sembari berkata, "Tertipu kalian ....". Kali kedua masyarakat masih percaya. Namun, ketika anak kecil itu benar-benar bertemu dengan macan, teriakannya tidak digubris masyarakat lagi. Alhasil, matilah si anak usil diterkam macan.

Karena itu yang lebih penting justru upaya meredam isu. Untuk ini perlu dikaji faktor penyebab isu. "Isu itu sendiri merupakan gejala dan tanda-tanda dari dua patologi yang mendasar itu, faktor krisis kepercayaan dan keterhambatan komunikasi aspirasi. Dua faktor itu memiliki daya untuk meruyakkan dampak yang sangat besar. Pada perspektif tertentu, kejatuhan Bung Karno bisa dilihat sebagai akibat dari berkecamuknya dua faktor tadi secara simultan dan berkesinambungan," jelas Limas.

Paulus juga menekankan, penyebar rumor bukanlah gejala sosiologis karena hanya menyangkut sekelompok orang (satu dua orang) yang memiliki kepentingan atau motivasi tertentu. "Kepercayaan masyarakat terhadap rumor, bahkan sampai bertindak itulah yang merupakan gejala sosiologis," ungkapnya.

Menarik pula belajar dari cara penanganan meredam isu yang berhasil. Ketika Sudono Salim diisukan meninggal, segera ia tampil di muka publik dan disorot oleh salah satu stasiun TV swasta. "Saya ndak mati to!" ujarnya waktu itu, sambil menekankan bahwa uang nasabah benar-benar aman. Juga kasus lemak babi. Indofood segera mengundang ulama dari Al-Washliyah dan Majelis Ulama Indonesia ke pabriknya untuk melihat proses pembuatan mie. Mereka pun disuguhi mie cepat saji itu. Tak lupa wartawan pun diundang. Langkah efektif serupa diterapkan pula oleh Nestle.

Melibatkan tokoh berpengaruh yang dekat dengan akar permasalahan yang diisukan memang sangat ampuh dalam meredam dampak isu. Kasus kerusuhan di Pekalongan bisa menjadi cermin. Ketika Gunawan Cahyadi diisukan memperkosa pembantunya - padahal ia yang meninggal waktu itu - Kepala Kepolisian Wilayah Pekalongan, Kolonel Sudibyo, bersama Kepala Kepolisian Resort Pekalongan, Letnan Kolonel Triyono, mengajak KH Ahmad Rojai dan KH Zaini, dua ulama karismatik yang disegani di daerah Pekalongan.

Mereka mendatangi kerumunan massa sambil membawa foto Gunawan Cahyadi dan memberi penjelasan. Ketika massa masih ingin melihat langsung, Sudibyo pun dengan tenang mengajak mereka ke RSU Pekalongan. Setelah melihat sendiri, barulah mereka percaya dan ikut menenangkan massa lainnya.

Agar isu tak mudah berkembang, mau tak mau harus ada perbaikan cara berkomunikasi. "Informasi yang selama ini disampaikan ke publik tak didasarkan pada kejujuran, melainkan pada kepentingan," kata Indria. Dalam bahasa Paulus, "Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, pihak-pihak yang menjadi kiblat kehidupan masyarakat haruslah konsisten. Tentu melalui tindakan-tindakan yang jelas." Yang tak kalah pentingnya, kaum elite ikut dilibatkan. "Susah untuk menghimbau masyarakat tanpa merangkul kaum ini," tambah Paulus.

Bila masyarakat mendengar adanya imbauan, selama pengimbau sendiri tidak konsisten dengan tindakannya, yang terjadi ibarat berteriak-teriak di padang gurun. Pihak pengimbau harus jelas dan konsisten dalam tindakannya. "Yang jelas transparansi. Kalau informasi itu transparan, dibom isu seberapa pun banyaknya masyarakat tak akan terpengaruh," tegas Sarlito. Kalau rasa percaya pada sumber resmi sangat tinggi, akan sangat sulit bagi masuknya desas-desus yang tak menentu, tulis Dr. Djamaluddin Ancok dalam Majalah Tiara. Kepastian hukum juga perlu diperhatikan mengingat hukum merupakan aturan yang mengikat masyarakat dalam suatu negara. (Yds. Agus Surono)

boks 1: AROMA ISU TAHUN 1997.
boks 2: Arti menurut KBI.