EMMY HAFILD: SUKA MEMANJAT POHON KARET

.

Anda yang mempunyai jiwa pemberontak, pertahankanlah! Itulah pelajaran yang bisa ditarik dari seorang Emmy Hafild (40), direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Wanita berjiwa pemberontak ini beberapa bulan lalu dinobatkan oleh majalah Time sebagai Heroes for The Planet bersama Russel Mittermeier (AS), Dune Lankard (Suku Indian Eyak di Alaska), Mark Plotkin (AS), dan Wangari Mathaai (Kenya). Karena sifatnya itu, dalam wacana pengandaian, Emmy menyatakan tidak mau menjadi menteri. Sekalipun itu dalam bidangnya, lingkungan hidup. "Nanti saya malah dimusuhi menteri lain. Malah merusak sistem," begitu alasannya.

Radikalisme kita diakui

Atas penobatannya oleh majalah mingguan bergengsi itu, ibu dua anak, Arista dan Radinka, ini tak menunjukkan mimik terkejut. Bahkan, ia menyikapinya dengan rendah hati. "Bagi saya, itu bukan buat saya pribadi. Harus dilihat secara keseluruhan. Itu adalah kemenangan gerakan lingkungan," kilahnya.

Bisa dimaklumi memang, mengingat Time adalah majalah kanan dan menjadi mainstream. Dalam sisi pandang majalah ini, gerakan lingkungan dilihat sebagai gerakan radikal. Digambarkan bahwa untuk menyelamatkan pohon, aktivis gerakan lingkungan akan memeluknya erat-erat. "Yah, begitulah konotasi mereka," tutur Emmy.

Bahwa kemudian melalui lima orang tadi Time melakukan peliputan khusus bertajuk "Heroes for The Planet", di situlah letak kemenangan itu. Pada akhirnya, gerakan radikal tadi diterima oleh kelompok mainstream.

Begitu pula dengan pemerintah Indonesia. Apa yang dulu mustahil, kini bisa terlaksana. "Seminggu lalu kami diundang Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional - Red.) untuk berbicara mengenai konflik politik," katanya. Sebuah kemajuan yang berarti mengingat dulu tidak ada birokrat yang mau mengajak mereka bicara.

Emmy pernah merasa sangat down dengan pemerintah. Walhi dianggap sebagai LSM bermasalah, tanpa dijelaskan di mana masalah itu. Pola lama yang membuat direktur Walhi periode 1996 - 1999 ini dilarang masuk ke Departemen Kehutanan RI. "Kami mengharapkan waktu itu Pak Jamaludin (menteri kehutanan waktu itu - Red.) bisa berani. Tapi ternyata ia harus berhati-hati juga."

Jadi, "Ketika kami menerima 'penghargaan' dari luar negeri untuk perjuangan kami di dalam negeri, ya sangat berartilah buat kita." Penobatan itu menjadi semacam bonus, dorongan bagi gerakan lingkungan. Setidaknya bisa mengangkat citra Walhi. "Memang kita radikal, tapi radikal kita diakui."

Radikalisme Emmy, yang didukung pula oleh rekan-rekannya, pada kelestarian alam itu memang tak tumbuh begitu saja. Time menggambarkan masa kecil Emmy sebagai Jungle Book. Ia memang dilahirkan di sebuah perkebunan di daerah Sumatra Utara. Sebagai "anak kebon" (istilah untuk mereka yang tinggal di perkebunan) yang memberikan banyak privilege (apalagi waktu itu zaman sulit), tentu lingkungan permainan Emmy tak jauh dari perkebunan. "Memanjat pohon karet, berenang di kali sambil menangkap kecebong, mencari biji karet," ujarnya menyebut beberapa kegiatan keseharian di masa kanak-kanaknya.

Keistimewaan lain sebagai anak pegawai perkebunan adalah hak libur setahun dua kali. Saat itulah ia bisa dengan puas menyelami keindahan lingkungan alam Danau Toba atau Brastagi. "Danau Toba saat itu sangat jauh berbeda dengan sekarang. Air sungai kecil yang jernih mengalir di belakang rumah penduduk sebelum bermuara ke danau terbesar di Indonesia itu. Makanya, saya sangat marah dengan Inti Indorayon. Marah juga dengan Otorita Asahan. Air terjun dulu sangat indah. Sekarang tidak bisa dilihat lagi."

Kombinasi persentuhan dengan lingkungan, beberapa keistimewaan yang tidak semua orang bisa memperolehnya, serta saksi mata perubahan lingkungan yang menuju kerusakan, membuat Emmy bertekad membalas itu semua dengan bekerja untuk publik. Sementara kenangan akan lingkungan yang pernah dilakoninya coba dibagikan kepada kedua anaknya.

Tantangannya memang tidak sedikit. Apalagi semakin besar, pengaruh lingkungan juga mulai berperan pada anak-anaknya. "Sekarang ingin ke mal," katanya tentang kedua anaknya. Tapi setidaknya, ia bisa bangga sebab anaknya lebih aware terhadap lingkungan dibandingkan dengan teman-temannya. Komentar-komentarnya juga sudah berwawasan lingkungan. Misalnya, "Wah, enak sekali di sini, banyak pohonnya." Atau, "Airnya jernih sekali."

Memulai menggugat presiden

Diakui Emmy, jiwa pemberontak dalam dirinya tumbuh justru karena sebagai anak bungsu ia dilindungi. Kepemberontakan inilah yang menyebabkan ia memilih Yayasan Indonesia Hijau begitu lulus dari Jurusan Agronomi, Institut Pertanian Bogor, tahun 1982. Di sini ia sempat mengorganisasi program pendidikan lingkungan bagi siswa SMU sebelum pindah ke SKEPHI (Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia).

Di sinilah tapak ke-LSM-annya mulai tampak. Advokasi lingkungan berawal ketika ia memprotes Bank Dunia yang mengucurkan dana besar-besaran untuk program transmigrasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Protes itu mendapat perhatian sehingga Emmy diminta bersaksi di depan Senat AS. Peristiwa ini mencatatkan dirinya sebagai orang asing pertama yang bersaksi di depan Senat untuk urusan dana bantuan luar negeri dan lingkungan. Buah dari protes itu adalah dihentikannya bantuan Bank Dunia kepada Indonesia tahun 1987.

Perjuangannya melawan perusak lingkungan semakin kukuh saja. Ia menggugat Presiden (waktu itu) Soeharto sehubungan dengan pengalihan dana reboisasi. Menantu mendiang Letjen HR Dharsono ini tahu bahwa akan kalah di PTUN. Tapi, seperti diakuinya, dibandingkan jika ia melawan dengan menggelar demonstrasi, jalur hukum lebih aman. Setidaknya, ia sudah memulai - di saat orang lain tidak berani - untuk menunjukkan bahwa Soeharto telah melanggar prinsip good governance. Dalam hal ini, ia merasa berhasil.

Akhirnya, kasus dengan Freeport soal penambangan di Timika, Irian Jaya, menjadi kredit poin baginya dalam penobatan sebagai Pahlawan Bumi dari majalah Time. Sungguh tak terbayangkan, Walhi yang bukan apa-apa dalam skala internasional melawan perusahaan multinasional yang bisnisnya mendunia. Ibarat Daud melawan Goliat.

Kasus itu semakin parah ketika ia malah dituduh sebagai master mind penculikan periset internasional pada 1996. Apalagi Freeport juga meminta USAID untuk menghentikan bantuannya kepada Walhi. Toh semua itu tak membuat gerak master di bidang lingkungan dari Universitas Wisconsin, AS, ini terhenti.

Sementara, sebagai nakhoda Walhi, Emmy juga berhasil membenahi manajemen Walhi, satu hal yang menjadi krisis ketika ia diangkat menjadi direktur. Kesulitan uang yang melanda bisa teratasi dengan masuknya donor dari beberapa negara seperti Jerman, Amerika, Belanda, Swedia, dan, "Sebentar lagi Inggris," tambahnya.

Ikut membangun kendaraan

Emmy rupanya tepat dipilih untuk memimpin Walhi. Selain kemampuan manajerial tadi, wawasannya soal lingkungan hidup juga tak disangsikan lagi. Ini tercermin dari berbagai pernyataannya menyangkut lingkungan hidup di bumi katulistiwa ini.

Menurut dia, meski kita sudah memiliki menteri lingkungan hidup sejak 1978, konsep lingkungan itu sendiri belum tertanam dalam benak masyarakat. Kualitas lingkungan jauh menurun dari Pelita ke Pelita. Di lain pihak, mekanisme demokrasi tidak tumbuh sama sekali. Jargon demi pembangunan begitu diagung-agungkan. Itulah sebabnya mengapa suara-suara protes terhadap kerusakan lingkungan terdengar lemah.

Ini berbeda dengan negara-negara maju. Ambil contoh Greenpeace. Gerakan lingkungan yang mereka lakukan bisa kuat karena mekanisme demokrasi di negara tempat Greenpeace itu berada sudah maju, seperti Amerika, Belanda, Inggris, Jerman, maupun Kanada. "Mekanisme sudah ada, given. Tinggal memanfaatkan mekanisme itu sebagai kendaraan."

Pantaslah kalau dia menilai tragis (atau mengenaskan?) jika Walhi yang didirikan tahun 1980 harus ikut membangun kendaraan dulu. "Jadi, pekerjaannya itu lebih sulit. Perjuangannya lebih berat," ungkapnya. Langkah untuk membangun kendaraan itu adalah dengan menyelenggarakan pendidikan pemilih.

Maka tahun 1996 dijadikan sebagai titik tolak bagi Walhi untuk menjadi bagian dari gerakan demokrasi melalui pendidikan tadi. Waktu itu dilakukan dengan diam-diam. Bahkan beberapa kali pertemuan yang dilakukan Walhi dibubarkan aparat. Berbagai program pun dibuat, seperti pelatihan maupun membuat program di radio-radio.

Misi waktu itu adalah menanamkan pengertian bahwa Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Intinya adalah mengajak untuk memboikot. Soalnya, waktu itu Pemilu kental dengan nuansa rekayasa. "Nah, sekarang misinya lain yaitu manfaatkanlah Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat."

Toh, isu lingkungan masih menduduki porsi terbesar bagi Walhi. Tahun 1996 porsi bagi pendidikan pemilih hanya 1%, sementara untuk Pemilu Juni 1999 meningkat menjadi 30%. Karena sifatnya long term, maka kegiatan ini akan terus dilakukan meski Pemilu usai. "Kita akan lebih menekankan kepada parliamentary watch. Bagaimana wakil-wakil rakyat dipantau. Apa yang dilakukan, apa kerjaannya, gitulah."

Dari situ diharapkan, DPR kita sudah seimbang dengan pemerintah. Mereka benar-benar wakil rakyat yang bisa dipercaya, kredibel, punya kualitas. Dengan begitu mereka bisa menekan pemerintah. Di lain pihak, pengadilan bebas dari intervensi pemerintah; hakim-hakim menjunjung tinggi keadilan demi rakyat; proses pengadilan independen.

Barulah Walhi bisa menaiki kendaraan dan melaju seperti Greenpeace.

Perlu pendidikan di alam

Melalui pendidikan, LSM pimpinan Emmy ini menaruh harapan. Tahun 1980-an mereka aktif sekali melakukan kerja sama dengan MAP dan Biosfer-nya UNESCO untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke tingkat SD. "Tapi 'kan konsentrasi Orba mengindoktrinasi anak SD. Titik beratnya 'kan ke PPKN. Pokoknya ke hal-hal yang tidak penting. Lingkungan jadi tidak terpikirkan." Itu memang long term. Di dalamnya terdapat termin-termin jangka pendek seperti perubahan kebijakan maupun penegakan hukum. Sayang tidak berhasil, sementara yang long term entah ke mana.

Kondisi diperparah dengan menteri lingkungan hidup yang tidak punya kekuasaan. Ada undang-undang lingkungan, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak berdaya. Makanya, "Orde Baru itu banci," tegas Emmy. UU yang dibikin hanyalah lips service, public relations saja. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia care terhadap lingkungan. Ada menteri, ada undang-undang. Tapi semua itu tidak ada artinya.

Padahal orang di balik jabatan itu tak kurang bagusnya. Ambil contoh Emil Salim (mantan menteri linkungan hidup zaman Orde Baru). Ia yang pertama membangun dasar-dasarnya, membangun pusat studi lingkungan, serta mengembangkan SDM dengan melakukan banyak pelatihan dan kursus. Di mata Emmy, Emil bagus dalam public aware dan mengangkat isu-isu lingkungan. "Tahun 1978 sewaktu ia diangkat menjadi menteri, orang belum tahu lingkungan. Sekarang sudah."

Sayangnya, implementasi tidak bisa jalan karena tidak adanya otoritas. Departemen Kehutanan sebagai instansi terkait memiliki dua tugas: melestarikan hutan dan menghasilkan devisa atau cari duit. Tentu lebih condong ke tugas kedua. Melestarikan hutan pun dikesampingkan.

Sarwono Kusumaatmadja (juga mantan menteri lingkungan hidup zaman Orba) kemudian memoles apa yang sudah dilakukan Emil Salim. Ia membuat gebrakan dengan menerbitkan daftar peringkat perusak lingkungan, meluncurkan program kali bersih, dll. "Tapi menurut saya, Sarwono itu politikus. Dengan begitu solusi-solusinya lebih mengarah ke politik."

Begitulah, selama 32 tahun pembangunan berjalan di atas eksploitasi sumber daya alam (SDA). Rentang waktu yang cukup bagi alam untuk mengatakan lelah. Perlakuan terhadap SDA sangatlah kasar dan tidak berpola. Asal keruk, asal tebang, asal menghasilkan devisa. Roda pembangunan bergulir menggilas alam, meninggalkan luka-luka dengan sedikit pengobatan.

Hasilnya?

"Hampir semua sungai di Jawa sudah tercemar (limbah) B3. Sumber air tanah di Jakarta terpolusi coli," ujar Emmy. Selain itu hutan sedikit demi sedikit menghilang. Apakah kasus Filipina, di mana dulu menjadi eksportir kayu tropis terbesar di dunia tapi kini menjadi net importer, akan menimpa Indonesia? Angka sudah berbicara. Seperti dilansir sebuah harian, produksi kayu kita hanya 27 juta m³ per tahun. Padahal 80% kapasitas terpasangnya berjumlah 42,5 juta m³ per tahun.

Kerusakan kualitas lingkungan juga menjadi ironis jika berbicara soal ecotourism yang sekarang didengung-dengungkan. Kata Emmy, "Modal pariwisata kita selain kebudayaan adalah keindahan alam." Modal kedua itulah yang tidak kita jaga. Seharusnya, kita bangga memiliki salah satu coral terindah di dunia. Sayang, 70%-nya rusak. Demikian pula dengan flora dan fauna.

Turis asing yang menyingkir dari Bali ke arah timur (Lombok, Sumba) mengindikasikan mereka sudah tidak menikmati Bali dari sisi lingkungan. Ecotourism yang dikembangkan juga identik dengan tempat terpencil, sulit dijangkau, sehingga hanya mereka yang memiliki minat khusus saja yang mau mendatanginya. "Berbeda dengan Ekuador, misalnya. Begitu kita keluar dari Quito, sudah ada hutan yang sangat baik. Di sini kalau mau melihat hutan, harus ke Gunung Gede atau Pangrango dan setengah mati jalannya."

Maka sangat sulit untuk menanamkan soal lingkungan kepada anak kita. Memang pelajaran soal itu sudah mereka terima melalui beberapa pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Sosial, Geografi, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sayang, itu hanya teoritis. Padahal anak butuh contoh, butuh merasakan sendiri, "membaca" sendiri melalui "kaca matanya".

Masa kecil Emmy Hafild adalah contohnya. Dengan menyentuh sendiri sesosok tanaman, melihat sendiri aliran air sungai yang jernih, mendengar sendiri kicauan burung, dan merasakan sejuknya berdiri di bawah tajuk pepohonan, kecintaan pada alam tentu akan tumbuh. Bukan tak mungkin emmy hafild-emmy hafild lain nanti bermunculan. (Yds Agus Surono)