Tahun 1936, Literary Digest meramalkan, kandidat Partai Republik, Alf Landon, akan mengungguli Franklin D. Roosevelt dengan suara 57%. Sampel yang diambil adalah para pemilik telepon, yang saat itu berjumlah sekitar 30%. Kenyataannya salah besar! Justru Roosevelt yang berjaya.

Tahun 1992, Newsweek bersama Gallup Poll, melakukan serangkaian jajak pendapat (polling) tentang calon presiden AS antara George Bush dan Bill Clinton. Dari sampel 761 calon pemilih berusia di atas 18 tahun diketahui, 43% memilih Clinton, 35% Bush, sisanya untuk kandidat "penggembira", Ross Perot. Hasil resmi pemilihan presiden, Clinton meraih suara 43%, Bush 37%, dan Perot 19%. Mendekati kenyataan!

Sementara itu, Litbang Harian Kompas pernah melakukan pengumpulan pendapat masyarakat kelompok menengah ke atas di Jakarta melalui telepon. Sebanyak 877 responden diminta pendapatnya tentang sikap mereka terhadap kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Hasilnya, 50% menyatakan setuju, 5,9% tidak setuju, dan 44,1% tidak menjawab.

Melalui survai pada kesempatan lain, 1.073 pekerja di Jakarta dimintai pendapatnya tentang hal yang sama. Hasilnya sedikit berbeda, 63% setuju, 13% tidak setuju, dan 24% tidak menjawab.

Pasti bias
Tampak dari ketiga ilustrasi itu bahwa jajak pendapat selalu bias dibandingkan dengan kenyataannya. Untuk mendapatkan hasil terbaik, selain memiliki dasar ilmu riset pemasaran, menguasai teori probabilitas, lembaga penjajak harus memahami teknik sampling. Menurut Yanti B. Sugarda, direktur Polling Center, jajak pendapat bertujuan mengumpulkan respons masyarakat secara cepat terhadap suatu permasalahan yang sedang hangat di masyarakat. "Berbicara polling tentu bicara riset. Dengan begitu, semua metode riset berlaku," katanya. Hanya saja riset itu komprehensif, menggali sampai dalam.

Sampling adalah sebuah cara untuk memilih sebagian unit (sampel) dari keseluruhan unit yang ada sedemikian rupa sehingga sebagian unit yang dipilih itu dapat menggambarkan atau mewakili keseluruhan unit atau populasi yang ada.

Ada dua kelompok cara pengambilan sampel. Pertama probability sampling atau dikenal dengan random sampling. Pada cara ini sampel dipilih secara objektif dengan mempertimbangkan aspek peluang yang ada dan dimiliki oleh masing-masing sampel. Pada tataran ini, keinginan, kepentingan, dan campur tangan peneliti saat sampel diambil sama sekali tidak boleh ada. "Metode ini mengutamakan objektivitas, artinya siapa pun juga berhak menjadi responden," kata Bestian Nainggolan, peneliti pada Litbang Kompas.
Kelompok kedua adalah non-probability sampling. Di sini pengambilan sampel sepenuhnya hak peneliti. "Karena ditentukan dengan pertimbangan khusus, maka aspek peluang sama sekali tidak ada," tutur Bestian. Non-probability sampling masih dibedakan dalam tiga jenis, convinience, judgement, dan quota sampling.

Dalam proses sampling pasti terdapat kesalahan (error). Bisa berupa sampling error atau non-sampling error. Sampling error terjadi akibat ketidakakuratan ketika mengambil sampel. Kesalahan ini bisa dihitung secara matematis. Besaran yang ditampilkan bisa mengukur sejauh mana deviasi data terhadap suatu sampel terpilih melalui populasi. Makin kecil error, hasil jajak pendapat makin mendekati kenyataan. "Di Amerika sekitar 1%," kata Bestian. Sementara Kompas berkisar 3,6% dengan tingkat kepercayaan 95% dan Insight 5%.

Non-sampling error tidak bisa dihitung secara matematis. "Ini 'kan error yang terjadi karena faktor manusia, seperti desain penelitian yang buruk, cara bertanya yang salah, dll. Bagaimana menghitung besaran seperti itu?" kata Bestian.

Mengarah ke jurnalisme presisi
Sulit menentukan mana dari kedua cara sampling itu yang terbaik, sebab jawaban sangat tergantung pada kepentingan peneliti terhadap hasil jajak pendapat. Yang jelas, perbedaan keduanya adalah dalam hal generalisasi ke tingkat populasi. Probability sampling bisa digeneralisasi ke tingkat populasi, sementara non-probability tidak. Apakah dengan begitu probability sampling lebih banyak dipakai orang?

Bestian Nainggolan

Tidak juga. Kedua cara itu tetap dapat dilakukan tergantung tujuan jajak pendapat sebab, "Yang pertama dilakukan dalam jajak pendapat adalah tujuannya untuk apa. Baru kita bisa tahu nanti cara pengambilan sampelnya, metode yang dipakai. Datanya seperti apa," kata seorang dosen Jurusan Matematika, FMIPA, UI.

Ambil contoh Harian Kompas dan Majalah Tempo yang sama-sama menggunakan metode random sampling. Polling di Kompas dilakukan oleh litbang harian itu, sementara Tempo bekerja sama dengan lembaga independen Insight. "Kompas sebenarnya sudah melakukan jajak sejak 1985. Hanya waktu itu metodologinya masih asal-asalan. Tahun 1995 baru mulai agak strike. Pemunculannya pun sudah rutin, minimal seminggu sekali tiap hari Senin," jelas Bestian.

Lebih jauh Bestian menjelaskan, saat ini kita harus mulai mengubah orientasi jurnalisme konvensional menuju ke jurnalisme presisi, yang merupakan cikal bakal masuknya jajak pendapat ke media massa. Memang untuk mengarah ke hal itu ada kendalanya, terutama dalam hal dana dan metodologi. "Ilmu sampling kita bisa, yang jadi masalah adalah teknis pelaksanaan," kata Bestian. Apalagi dengan jumlah penduduk besar dan tersebar tidak merata.

Dalam melakukan jajaknya Kompas melalui dua cara yakni wawancara langsung dan via telepon. Persoalannya, sesuai dengan media harian, bagaimana polling bisa selesai dengan cepat. "Karena itu kita menggunakan cara telepon. Dalam waktu tiga hari bisa selesai. Tapi kelemahannya tidak bisa mewakili seluruh masyarakat. Bahkan penduduk Jakarta pun juga tidak, sebab hanya 35 – 40% penduduk Jakarta yang memiliki telepon. Bandingkan dengan Amerika yang kepemilikan teleponnya mencapai 98%. Konsekuensi dari cara itu, kita hanya bisa menggeneralisasi sampai ke tingkat pemilik telepon di Jakarta."

Sementara itu Insight juga memakai metode probability sampling, khususnya multi-stage sampling. Dengan metode itu, diharapkan bisa didapat sampel yang benar-benar bisa mewakili masyarakat Jakarta. Pada stage pertama Insight mendaftar semua kelurahan yang ada di Jakarta (dengan sedikit tambahan kelurahan Botabek yang berbatasan dengan Jakarta). Secara acak mereka memilih 25 kelurahan sebagai primary sampling unit. Dari setiap kelurahan terpilih, secara acak dipilih satu RW, dan dari RW itu dipilih lagi satu RT. Pada RT yang terpilih didaftar 50 – 60 rumah tangga melalui suatu prosedur yang disebut random walk. Secara sistemik Insight mewawancarai sekitar 20 responden di tiap kelurahan.

Dalam melakukan survai lapangan, Insight melakukan rolling panel (mirip dengan yang dilakukan dalam penghitungan rating acara TV). Di sini Insight akan mendatangi responden yang sama tiap minggu untuk menanyakan pendapat mereka tentang topik-topik yang sudah ditentukan. Berhubung responden tidak bisa dipertahankan dalam waktu lama, Insight melakukan suatu perencanaan untuk menggantikan satu lokasi (kelurahan) dengan lokasi lainnya. "Penggantian ini dilakukan secara acak. Umumnya atas permintaan si pewawancara. Bisa jadi karena antusiasme warga sudah menurun," kata Ardi Wirdamulia, manajer riset Insight.

Berhubung sebagian besar tugas yang dilakukan adalah pelaksanaan wawancara di lapangan, maka kendala yang dihadapi tentu berkaitan erat dengan pelaksanaan wawancara di lapangan. Menurut Ardi, setidaknya ada tiga. Pertama adalah "birokrasi", di mana ketua RT di lokasi terpilih tidak memberi izin. "Terpaksa kami melakukan drawing ulang," kata Ardi.

Kendala kedua, tidak adanya tanggapan dari pemilik rumah yang didatangi pewawancara. Kendala ketiga menyangkut minat responden. "Pada sebagian orang, masalah politik (topik yang sering diangkat oleh Tempo) bukanlah topik yang ingin mereka bicarakan dengan orang asing. Bahkan, mereka mungkin takut membicarakannya," jelas Ardi. Dengan sistem panel Insight mencoba menghilangkan perasaan itu.

Baik untuk tracking
Jajak pendapat yang dilakukan Polling Center berbeda dan unik. Mereka mengembangkan metode telepoll. Bekerja sama dengan Asiatelindo sebagai penyedia hardwarenya, telepoll merupakan suatu bentuk jajak pendapat masyarakat dengan cara interaktif melalui pesawat telepon, terhadap isu-isu sosial atau politik yang dilontarkan dalam media massa.

Konsep-konsep yang akan ditanggapi ditayangkan atau dimuat dalam media massa, antara lain melalui TV. Dari situ, masyarakat bisa menanggapi secara interaktif dengan mengangkat telepon dan memutar nomor telepon Polling Center untuk memberikan pendapatnya.

Timbul pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang menelepon lebih dari sekali? "Mesin yang kami punyai bisa mengeliminasi nomor telepon atau demografi yang sama. Kecuali ada kesepakatan, nomor telepon sama tetapi demografi berbeda (misal anak dan orang tua ikut menelepon) akan dicatat. Asalkan satu rumah, boleh lebih dari satu responden," jelas Yanti.

Responden yang menanggapi dan menelepon nomor yang tertera akan dijawab oleh mesin dan memberikan pertanyaan yang telah direkam sebelumnya. Pertama soal demografi, baru kemudian ke materi jajak. Kebanyakan bersifat jawaban tertutup, dalam arti responden tinggal menekan angka sebagai jawaban. "Jika responden iseng dengan menekan angka di luar yang disediakan – misalkan jika laki-laki tekan angka 1, wanita tekan angka 2 dan responden menekan angka 3 - akan ada peringatan," kata Yanti. "Tapi pada kasus tertentu, seperti waktu jajak pendapat soal partai yang jumlahnya ratusan, tidak mungkin dengan jawaban tertutup. Harus dengan jawaban terbuka, dalam arti penelepon menyebut nama partai," kata Thomas dari Asiatelindo.

Meski menggunakan tarif premium (lebih mahal dari tarif biasa), sambutan masyarakat lumayan juga. "Kami mensubsidi penelepon luar Jakarta. Soalnya dengan tarif premium, telepon dari seluruh Indonesia (tarifnya) sama," lanjut Thomas. Apalagi jika ada insentif alias hadiah. "Insentif ini tak perlu barang berharga. Apalagi sekarang ini banyak yang lagi butuh duit. Insentif sebesar Rp 100.000,- atau paling tinggi Rp 1 juta saja sudah menarik minat (responden) untuk merespons," papar Yanti.

Sebagai gambaran, pada sebuah jajak pendapat tentang consumer product dengan frekuensi tayangan tinggi, untuk tarif premium dengan insentif berhasil menggaet 8.000 sampel. Sementara tanpa insentif hanya 1.000. Demikian pula untuk tarif non-premium, dengan insentif mengumpulkan 20.000 penelepon, tanpa insentif 4.000. "Untuk topik politik dalam satu jam bisa masuk 3.000 penelepon," jelas Yanti.

Akan tetapi, telepoll termasuk metode non-probability sampling, di mana sampel merupakan volunteer sampel dan tidak dipilih secara matematis. Sampel juga dibatasi oleh akses terhadap media televisi dan pesawat telepon (telepon rumah, telepon umum, atau telepon bergerak) serta masyarakat yang memiliki minat terhadap isu yang dilontarkan. Oleh sebab itu, telepoll tidak digunakan untuk memproyeksi ke populasi total ataupun prediksi.

"Polling ini baik untuk tracking, melihat kecenderungan (suatu masalah). Misalnya, saat Gus Dur (Abdurrahman Wahid, ketua umum PBNU - Red.) bicara, kok suara untuk PKB malah turun. Berbeda saat Amien Rais bicara, PAN justru naik. Bisa jadi omongan Gus Dur tidak berkenan di masyarakat. Jadi, track itu yang bisa kita jadikan indikator terhadap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat," kata Yanti sambil mengutip salah satu hasil dari jajak tentang menjamurnya partai-partai di Indonesia.

Dengan sifat sampel yang non-probability itu maka tidak bisa dilihat sampling error-nya. Telepoll mengukur sampel sejauh sampel yang berada dalam batasan-batasan tadi. Penekanan nilai error hanya bisa dilakukan pada measurement error, yakni kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran. "Misalnya pencegahan duplikasi tadi," kata Yanti. Dengan cara itu, telepoll bisa mencapai convidence level sebesar 95%.

Ada yang palsu
Ihwal pemilihan topik jajak pendapat di media massa, menurut Bestian, harus menyangkut masyarakat. "Kalau masyarakat tidak mengalami dan tidak berhak menjawab, berarti ngarang itu," sergahnya. Kompas sendiri tidak melulu soal politik, meski hal itu sangat menarik. "Belum lama ini kami mengadakan polling soal gizi," Bestian memberi contoh. Sementara, menurut Ardi, pihaknya hanya menjalankan metodologi saja. Soal topik dan analisis, Tempo yang melakukannya. Sedangkan Polling Center tergantung pesanan.

Tanggapan masyarakat terhadap polling yang dilakukan Kompas, Bestian menyebutkan, kebanyakan bertanya seputar masalah metodologi. "Sayangnya, di Indonesia belum ada pengujian untuk mengecek hasil polling. Dengan begitu masyarakat belum percaya benar. Saya berpikir, seharusnya saya menguji supaya hasilnya tepat. Di Amerika ada, yaitu saat pemilihan presiden. Dan siapa yang gagal di situ, kredibilitasnya bisa hancur," tambah Bestian.

Dalam kolomnya di Tabloid Kontan, Rhenald Kasali, pengajar program MM dan FE UI, memberi peringatan untuk tidak meremehkan hasil jajak pendapat. Menurut dia, hasil jajak pendapat bisa membentuk opini. Di negara-negara maju, kadang kala hasil jajak pendapat suatu partai dibocorkan sepanjang hal itu menguntungkan.

Hanya saja, hati-hatilah dengan jajak pendapat palsu atau semu (pseudo-polls). Dikatakan palsu sebab tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali sekadar memenuhi rasa ingin tahu. Topiknya bisa beragam, tapi tidak bisa dipakai untuk meramal opini publik pada area yang sangat serius. Hasil jajak seperti ini hanya dapat dipakai untuk meramal tindakan-tindakan unik, lucu, dsb. Misalnya, film apa yang sekarang lagi banyak dibicarakan.

Dengan begitu, bisakah jajak pendapat yang sekarang ini menjamur bisa diandalkan? Tentu saja bisa. Asal, ya itu tadi. Datanya diambil dengan penuh kehati-hatian. Atau meminjam ucapan dosen matematika tadi, "Kalau sudah disajikan di media yang bermutu, saya kira bisa dipercaya." Yang jelas, Ardi melihat bahwa polling bisa sebagai jembatan untuk melatih masyarakat terbiasa memiliki pendapat, menghargai perbedaan pendapat, dan mendasari keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat berdasarkan keinginan mayoritas masyarakat.

Ardi juga yakin, mereka yang menyelenggarakan polling di mana respondennya yang berinisiatif untuk menelepon, memahami adanya bias dalam polling itu. "Melaporkan hasil polling tanpa memberikan suatu peringatan adalah tindakan yang menyesatkan," katanya. Bestian juga menengarai adanya polling yang menyembunyikan metodologi. "Mereka bilang sudah diacak. Tapi yang bagaimana? Lebih parah lagi, ada yang berani sampai menggeneralisasi sampai tingkat populasi," ungkapnya.

Untuk sementara, semua memang terserah kepada masyarakat. "Saya berharap masyarakat bisa lebih arif untuk melihat mana polling yang lebih mencerminkan pendapat masyarakat karena metodenya memang dirancang untuk tidak bias," kata Ardi. Sayangnya, menurut Ardi, masyarakat masih terbatas pemahamannya tentang apa sesungguhnya yang membuat hasil polling bisa dipercaya. (Yds. Agus Surono)

Artikel lepas lainnya: Pijat Untuk Kebugaran