Pelecehan Martabat Manusia

PELECEHAN MARTABAT MANUSIA

Relasi yang baik dan benar biasanya terwujud karena insan-insan di dalamnya menghargai manusia sebagai makhluk bermartabat luhur yang tak layak dilecehkan. Manusia memang bisa salah, bahkan mungkin sering. Tetapi sebesar apa pun kesalahannya, manusia tetap manusia, insan bermartabat luhur yang seharusnya dihargai dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan.

Lihatlah, pelecehan martabat manusia sering terjadi tatkala seorang manusia melakukan diskriminasi atas manusia lain. Dalam arti hakiki, diskriminasi senantiasa menjadi ide dasar pelecehan manusia. Dari sini kemudian lahir berbagai tindak pelecehan martabat insani, mulai yang ringan semisal pengambinghitaman sesaat, sampai yang tergolong berat seperti pemerkosaan, pembakaran rumah, penyiksaan, dan pembunuhan.

Ihwal pelecehan martabat manusia atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akhir-akhir ini sudah menjadi wacana penting yang amat populer di Indonesia.

Suka tidak suka, perspektif psikososial menginspirasikan adanya hubungan timbal-balik antara rusaknya relasi antarinsan dan pelecehan martabat manusia. Di tengah masyarakat yang kehidupan antarwarganya ditandai kerusakan relasi, niscaya terjadi pula pelanggaran HAM. Sebaliknya, maraknya pelecehan martabat manusia di tengah suatu masyarakat akan ditandai rusaknya relasi antarinsan.

Tidak bisa disangkal bahwa relasi antarinsan di negeri ini sudah tidak utuh lagi. Di sana-sini terdapat noda dan bercak-bercak kerusakan relasi antarinsan. Kerusuhan di berbagai wilayah, kecenderungan pengelompokan dengan mengeksploitasi label primordial yang kian meruncingkan konflik antarkelompok, merupakan bukti nyata. Apalagi di tengah fakta itu banyak terjadi pelecehan martabat manusia.

"Teriakan" dunia internasional yang sepertinya "usil" mempersoalkan pelanggaran HAM di Indonesia, mestinya tidak serta merta dianggap sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negeri. Pasalnya, perlindungan martabat luhur manusia kini sudah menjadi wawasan universal, dan memang begitulah seyogianya. Dalam lingkup persoalan HAM, semua manusia di mana pun, dari suku bangsa atau ras apa pun, dari kelas sosial ekonomi apa pun, adalah sama. Tanpa bisa didiskriminasi, semua manusia sama-sama bermartabat luhur. Oleh karena itu, perlu dilindungi dan tidak boleh dilecehkan martabatnya dengan alasan apa pun.

Apresiasi atas keluhuran martabat manusia yang kemudian menjelma sebagai sikap hormat dan protektif terhadap HAM, merupakan suatu nilai yang ditanamkan dalam sanubari selama puluhan bahkan ratusan tahun. Bangsa Amerika bisa lebih apresiatif dan protektif terhadap HAM karena mereka telah belajar ratusan tahun. Tidak salah memang. Justru fakta itu seharusnya mendorong masyarakat kita untuk segera memulai menanamkan sikap hormat dan protektif terhadap martabat luhur manusia. Ini tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi, fakta riil kerusakan relasi di tengah kehidupan bangsa ini makin membuat rakyat menderita.

Seyogianyalah fakta itu menggugah setiap manusia di negeri ini untuk secara riil bertindak mendarahdagingkan apresiasi dan sikap protektif terhadap martabat luhur manusia.

Apresiasi dan proteksi terhadap martabat luhur manusia perlu dikristalisasikan sebagai program mental dalam jiwa setiap insan di Indonesia, lewat pendidikan budi pekerti yang peduli pada kepentingan HAM. Pendidikan budi pekerti di Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, perlu dihidupkan kembali dengan penekanan topik apresiasi dan proteksi terhadap HAM. Selanjutnya, pembelajaran dan diskusi di kelas ditindaklanjuti dengan upaya pendarahdagingan lewat jalur afektif dan psikomotor, dengan keteladanan orang tua, guru, serta sesama murid dalam kehidupan riil sehari-hari.

Meski upaya penanaman apresiasi dan proteksi HAM itu bisa dilakukan melalui banyak cara, ada satu jalur penting yang sangat relevan untuk masa sekarang ini. Jalur penting itu adalah penghapusan diskriminasi.

Sudah menjadi rahasia umum, bangsa ini sedang dililit penyakit diskriminasi yang secara canggih menjelma sebagai kroniisme, nepotisme, politisasi ras, suku bangsa, agama, dan golongan, bahkan kolusi dan korupsi. Padahal mental diskriminasi itu merupakan ide dasar dan lahan permulaan pelecehan martabat manusia.

Bangsa yang de facto dililit KKN, kroniisme, dan politisasi suku bangsa, ras, agama, golongan, harusnya sadar betapa di dalam khazanah mental mereka bercokol program diskriminasi yang sedemikian mendarah daging. Demi pendidikan apresiasi dan proteksi HAM, program mental diskriminasi itu harus ditipiskan terlebih dulu secara signifikan (dr. Limas Sutanto, D.S.J., pengamat psikososial dari STFT Widya Sasana, Malang)