|
|
Desember 2001 W a r n a |
|
KONTROVERSIALNYA NOBEL PERDAMAIAN Duabelas Oktober lalu, PBB dan Kofi Annan diumumkan sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini. Penyerahan hadiahnya sebesar SEK 10 juta (kron Swedia) akan dilaksanakan 10 Desember bertepatan dengan ulang tahun ke-100 pemberian hadiah bergengsi ini. Sementara orang barangkali mempertanyakan pencapaian mereka, namun Hadiah Nobel, khususnya Perdamaian, memang hampir selalu menimbulkan kontroversi.
Sejak
Hadiah Nobel mulai dibagikan tahun 1901, berbagai kontroversi sudah timbul.
Jean Henri Dunant dan Frederic Passy yang pertama kali menerima Hadiah Nobel
Perdamaian. Sebagai pendiri Palang Merah Internasional (ICRC), Dunant
dinilai pantas karena organisasinya yang berdiri tahun 1863 itu memang
meringankan penderitaan manusia dalam perang. Namun, pendukung Passy tak
rela membagi hadiah itu dengan Dunant. Argumen mereka, memangnya apa yang
dilakukan ICRC untuk mencegah perang? Sebaliknya,
yang pro Dunant pun keberatan berbagi dengan Passy, salah satu pendiri Uni
InterParlemen (kelompok perdamaian) dan penyelenggara Kongres Perdamaian
Universal. Anggota Komisi Nobel ketika itu memang didominasi kaum liberal.
Tak heran kalau dari 19 pemenang hadiah perdamaian sebelum PD I, hanya dua
yang bukan dari Uni InterParlemen. ”Hadiah” politik Banyak
negarawan dan politisi penerima Hadiah Nobel Perdamaian memang mempunyai
kekuasaan untuk menciptakan perdamaian atau peperangan. Yang pertama adalah
Presiden AS, Theodore Roosevelt. Ada pendapat, seharusnya ia tidak mendapat
penghargaan itu. Lalu mengapa ia dipilih? Tahun
1905, Norwegia dan Swedia berpisah secara damai. Ketua Komisi Nobel Norwegia
saat itu menjadi Perdana Menteri Norwegia yang pertama. Setahun kemudian,
komisi memberikan Hadiah Perdamaian kepada Roosevelt, sebagai mediator untuk
mengakhiri perang Rusia-Jepang tahun 1905. Peran
”tokoh perdamaian” Roosevelt memang tidak jelas. Selama perang antara
Spanyol - AS tahun 1898, ia memimpin resimen kavaleri Amerika di Kuba.
Setelah menjadi presiden, ia tampil sebagai orang paling berkuasa dan
menggunakan kekuatan militer. Tak heran, saat ia beroleh Hadiah Nobel,
banyak media di AS yang penasaran. Malah, Harian New York Times
mengomentari, ”Senyum lebar memenuhi wajah dunia ketika hadiah
dianugerahkan kepada warga negara Amerika Serikat yang paling suka perang
ini.” Muncul
dugaan, penghargaan bagi Presiden AS ke-26 itu adalah upaya Norwegia sebagai
negara baru yang ”membutuhkan tetangga besar yang bersahabat - meskipun
jauh,” seperti dikutip dari harian Norwegia. Namun, hadiah itu menimbulkan
tantangan baru bagi media internasional yang tertarik pada Hadiah Nobel
Perdamaian. Pernah
dipertanyakan, apakah Komisi Nobel Norwegia melanggar surat wasiat Alfred
Nobel kalau memberikan hadiah pada negarawan? Nobel memang tidak menyebut
siapa yang boleh dan yang tidak. Tetapi, apakah Nobel juga berpikir tentang
raja, perdana menteri, atau presiden waktu menciptakan Hadiah Perdamaian?
Mungkin juga tidak.
Gerakan
perdamaian telah berubah sejak Nobel menulis wasiat. Waktu itu, umumnya
tokoh perdamaian sangat idealis dan sedikit terlibat politik. Setelah
pergantian abad, banyak pemerintahan yang gencar mempromosikan cara
penyelesaian damai untuk berbagai masalah internasional, misalnya arbitrasi
sebagai cara untuk mencegah konflik internasional yang serius menjadi
perang. Jadi, kian besar campur tangan politik dalam usaha untuk perdamaian.
Ketika Hadiah Nobel diberikan pada Roosevelt, 10 Desember 1906, Presiden
Parlemen Norwegia, Gunnar Knudsen, menekankan perubahan itu dan semua yang
dilakukan Roosevelt dijadikan contoh. Sebenarnya,
ada kandidat lain yang dianggap lebih layak. Enam organisasi dan 23 individu
dinominasikan. Enam di antaranya kemudian juga mendapat hadiah serupa.
Dengan memberikan hadiah pada Presiden AS itu, Komisi Nobel seolah-olah
memberikan Hadiah Nobel semata-mata untuk aksi politis dan kemanusiaan
tertentu. Hadiah kontroversial Beberapa
orang mungkin merasa ada yang tak beres dengan adanya kontroversi itu.
Posisi Hadiah Nobel Perdamaian yang sekarang, sebagian karena Komisi Nobel
Norwegia punya keberanian untuk mengambil keputusan yang bertentangan.
Penghargaan bagi sejumlah nama besar dalam sejarah perdamaian, seperti
Albert Schweitzer (misionaris kedokteran di Gabon dengan filosofi etika
Schweitzernya) dan Ibu Teresa, mungkin memang pantas disambut meriah.
Tetapi
nama-nama lain relatif menimbulkan kontroversi, seperti Carl von Ossietzky
(yang membuat Hitler marah sehingga melarang warga Jerman menerima Hadiah
Nobel), Martin Luther King, Jr. (yang mengejutkan banyak warga kulit putih
Amerika), Andrei Sakharov (yang mengagetkan para pemimpin Uni Soviet), dan
Mikhail Gorbachev (yang merangsang kemarahan sebagian warga Rusia dan
negara-negara Balkan). Kasus
lain, ada yang mestinya layak mendapatkan, ternyata tidak diberi. Mahatma
Gandhi, sang pejuang tanpa kekerasan abad XX, misalnya. Gandhi dinominasikan
pada tahun 1937, 1938, 1939, 1947, dan, akhirnya, beberapa hari sebelum
dibunuh pada Januari 1948. Namun, Hadiah Nobel tak pernah sampai di
tangannya. Begitu pula dengan Jean Monnet, ”bapak” Integrasi Eropa.
Sebaliknya, sejumlah Laureate (sebutan untuk pemenang Hadiah Nobel)
lain yang seharusnya tidak menang, malah terpilih.
|
|||||||||