Dua Permadi Tewas diluar Pentas

RIWAYAT SI KAMBING HITAM

Ini memang bukan cerita seekor hewan berkaki empat. Yang dimaksudkan dengan "kambing hitam" pada tulisan ini adalah sebuah kiasan yang berarti, "insan atau pihak yang dipersalahkan kendati sesungguhnya tidak bersalah."

Sudah menjadi rahasia umum, masyarakat kita suka bertindak mengambinghitamkan. Buktinya, di tengah kehidupan sosial politik Indonesia mutakhir, banyak orang atau pihak yang tidak bersalah namun justru dijadikan kambing hitam. Aneka ragam kerusuhan massa yang sangat destruktif, nyaris selalu tidak terusut tuntas hingga ketemu biang keladinya. Justru di era Orde Baru, mekanisme pengambinghitaman difungsikan untuk meniadakan pengusutan yang sejati. Bahkan aksi-aksi serupa yang terjadi berulang-ulang di era Reformasi pun, sampai kini belum terusut paripurna. Masyarakat masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang berbagai tindak kekerasan itu? Pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan. Semuanya terkesan buntu.

Riwayat kebuntuan ini ternyata tercermin dari apa yang terjadi di masa kecil. Kita tahu di dunia anak-anak, orang-orang dewasa sengaja memperkenalkan modus pengambinghitaman. Ketika seorang anak yang sedang bermain, jatuh tersandung batu dan menangis, para pengasuh segera menenangkannya dengan menyalahkan batu yang tadi ditabrak si anak. Jarang sekali para pengasuh menegur si anak supaya lain kali lebih berhati-hati, sehingga batu itu tidak akan menyebabkan dirinya jatuh. Kendati sepele, cermin di atas bisa merefleksikan kecenderungan melakukan pengambinghitaman, yang sebegitu mendarah daging. Apalagi, adat mengambinghitamkan pihak lain telah diperkenalkan sejak kurun kehidupan anak.

Nah, di tengah upaya masyarakat memperjuangkan relasi antarinsan yang harmonis sekarang ini, sudah semestinya adat mengambinghitamkan pihak lain diangkat sebagai salah satu fokus perhatian. Kendati tampaknya sepele, di balik adat itu bersarang kondisi-kondisi yang akan menyulitkan perwujudan relasi antarinsan yang harmonis.

Beberapa kondisi itu antara lain, pertama, keengganan meneropong kesalahan diri sendiri. Kedua, ketidakjujuran. Ketiga, keengganan mengakui kesalahan sendiri serta keengganan meminta maaf secara tulus. Semua kondisi itu berpotensi menghambat perwujudan relasi antarinsan yang harmonis, karena ketiganya menipiskan bahkan meniadakan keotentikan (keaslian seperti apa adanya).

Akibat tipisnya keotentikan, relasi antarinsan lebih cenderung diwarnai kepalsuan, kemunafikan, dan kepura-puraan. Padahal kepalsuan, kemunafikan, dan kepura-puraan itu pada suatu saat pasti terbongkar dan akan menimbulkan sakit hati dan kekecewaan (disillusionment) besar. Akibatnya, pihak yang menemukan kepalsuan, kemunafikan, dan kepura-puraan dalam diri mitra relasinya, akan merasa dipecundangi, ditipu, dan dipermainkan.

Pada titik ini jelaslah bahwa adat mengambinghitamkan pihak lain berakibat amat buruk. Ia adalah salah satu simtom di permukaan kehidupan yang mencerminkan adanya ketidakjujuran, adanya keengganan mengakui kesalahan diri sendiri, serta keengganan meminta maaf secara tulus. Maka seyogianya adat yang amat buruk itu segera harus ditinggalkan, dan dibuang jauh. Namun, langkah ini memang akan melahirkan berbagai konsekuensi, yang mungkin terasa agak berat untuk ditanggung.

Konsekuensi pertama, keniscayaan untuk lebih menumbuhkembangkan budaya meneropong kesalahan diri sendiri, melampaui adat mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Langkah ini amat penting, justru karena warga Indonesia kini sedang berkubang dalam kehidupan yang sarat dengan berbagai tindak saling menyalahkan, saling mencerca, dan saling menuding. Semua orang kini cenderung merasa sebagai pihak yang benar, sekaligus menganggap orang lain sebagai pihak yang salah.

Para pengamat, tokoh, bahkan "pakar", hari demi hari muncul di media massa dengan penilaian ini dan itu, komentar ini dan itu, kritik ini dan itu, yang semuanya ditujukan kepada orang-orang lain. Padahal sesungguhnya mereka sedang mengangkat diri sendiri sebagai pihak yang paling benar, dan menuding orang lain paling salah. Hiruk-pikuk tuding-menuding dan saling mencerca itu sudah sedemikian memuakkan. Kondisi ini mencerminkan suburnya kecenderungan warga untuk lebih suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain ketimbang meneropong kesalahan diri sendiri.

Konsekuensi kedua, keniscayaan untuk lebih menumbuhkembangkan budaya kejujuran, melampaui adat bersilat lidah, menipu, dan mengecoh. Konsekuensi ini pun penting karena ada kesan kuat di masyarakat betapa kejujuran secara umum sebegitu merosot. Ini tercermin pada penghayatan ketidakpercayaan di tengah kehidupan sehari-hari. Kalau mau jujur, setiap warga pasti akan merasakan sendiri. Siapakah yang sungguh masih bisa dipercaya di bumi Indonesia ini? Apakah para pejabat bisa dipercaya? Apakah para hakim, jaksa, polisi, jenderal, pengacara bisa dipercaya? Apakah para konglomerat bisa dipercaya? Apakah para guru dan para dosen bisa dipercaya? Apakah para "pakar", elite politisi, dan pengamat bisa dipercaya?

Barangkali, di tengah kejujuran yang asali, banyak warga masyarakat akan gamang menjawabnya. Dari kegamangan itu akan meruyak kecenderungan mengesahkan pendapat bahwa kepercayaan sudah sedemikian menipis, dan ketidakpercayaan sudah sebegitu merebak.

Konsekuensi ketiga, keniscayaan untuk lebih menumbuhkembangkan budaya berani mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus, melampaui adat lempar batu sembunyi tangan dan adat meminta maaf dalam kepura-puraan. Ini layak untuk diperhatikan. Sejarah Indonesia diwarnai banyak peristiwa kekerasan yang memakan korban tidak sedikit. Pada perspektif demikian perlu diwaspadai kemungkinan bercokolnya dendam dalam khazanah mental bawah sadar kolektif. Padahal dendam bisa melahirkan kekerasan baru, dan dengan demikian memusarkan lingkaran setan kekerasan yang tak kenal henti.

Itulah sebabnya, rekonsiliasi dan perdamaian wajib dilaksanakan. Namun, perdamaian tidak pernah terwujud jika mereka yang bersalah tidak sudi mengakui kesalahan secara jujur serta tidak sudi meminta maaf secara terbuka, sementara mereka yang menjadi korban tidak mau memaafkan secara tulus. (dr. Limas Sutanto, D.S.J., pengamat psikososial dari STFT Widya Sasana, Malang)