Cermin: Setia pada kesepakatan

Setia pada Kesepakatan

Barangkali manusia adalah makhluk yang paling kaya keinginan. Dalam sebuah risetnya, pakar personologi ternama, Henry A. Murray, pernah merinci adanya 20 macam kebutuhan psikologis pada diri manusia, yang sehari-hari diwujudkan sebagai keinginan-keinginan. Uniknya, peta kebutuhan psikologis manusia yang satu dengan lainnya amat berbeda.

Ditinjau dari sudut ini, keinginan yang ada dalam diri manusia yang satu bisa dipastikan berbeda dengan keinginan manusia lain. Insan yang satu sering memiliki sederet keinginan yang bertentangan dengan keinginan insan lain. Bisa dibayangkan, jika manusia terlalu mengunggulkan keinginan sendiri, atau mendasarkan segala pertimbangan, sikap, dan tindakannya pada segala keinginan yang berkecamuk dalam dirinya, betapa sulitnya dia bekerja sama atau menggalang relasi harmonis dengan manusia lain. Padahal demi kehidupan normalnya, manusia mesti bekerja sama secara sehat.

Keberadaan keluarga dalam kehidupan manusia bisa menjadi salah satu bukti keniscayaan kerja sama yang sehat demi kehidupan normal manusia. Sebuah keluarga terdiri atas bermacam-macam orang dengan sedemikian banyak keinginan. Dalam satu rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, bahkan mungkin pula ada pembantu rumah tangga. Daftar penghuni rumah ini bisa ditambah misalnya dengan paman, bibi, atau kakek dan nenek. Beragam orang itu niscaya terangkum dalam sebuah keluarga yang harmonis, tidak banyak ditandai pertikaian, bahkan sanggup berperan sebagai ajang kehidupan bersama yang menguatkan setiap anggotanya.

Keluarga harmonis - ditandai relasi yang sehat antaranggotanya - akan menjadi sumber penghiburan, inspirasi, dorongan yang menguatkan, dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Nah, bagaimana mungkin relasi yang baik antaranggota keluarga yang satu sama lain berbeda keinginan itu bisa diwujudnyatakan? Kerja sama yang sehat bisa diwujudnyatakan jika perbedaan keinginan dijembatani dan dibatasi oleh kesepakatan-kesepakatan penting yang dipegang teguh oleh setiap anggota keluarga. Kesepakatan itu memang hanya mengenai hal-hal mendasar, semisal cara penggunaan uang, apresiasi terhadap keharusan mendapatkan pendidikan, moral yang dijunjung tinggi dalam keluarga, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas.

Kendati hanya mengenai hal-hal mendasar, setiap anggota keluarga, tanpa kecuali, harus setia pada kesepakatan-kesepakatan itu. Pada perspektif demikian, kesepakatan berperan sebagai rambu-rambu yang membatasi ingar-bingar keinginan individual setiap anggota keluarga, kendati tidak mematikan sama sekali semua keinginan individu. Rambu-rambu yang melahirkan berbagai pembatasan itu sesungguhnya juga berperan menjembatani perbedaan keinginan antaranggota keluarga. Dengan demikian mereka juga menyatupadukan seluruh keluarga. Sesama anggota keluarga boleh berbeda dalam banyak hal, namun tatkala berurusan dengan hal-hal prinsip, semua harus berpegang pada kesepakatan bersama.

"Setia pada kesepakatan" adalah salah satu frasa kunci untuk perwujudan relasi sehat antarmanusia. Jika melihat kondisi hubungan antarinsan di Indonesia akhir-akhir ini, mungkin akan segera mencuat kesan betapa kualitas relasi itu sedemikian buruk. Kalau dicermati lebih teliti, itu terjadi karena tiadanya kesepakatan-kesepakatan mendasar yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat.

Salah satu kesepakatan mendasar yang mestinya dijunjung tinggi oleh warga masyarakat adalah hukum. Kesetiaan warga pada hukum mencerminkan kesetiaan pada kesepakatan yang sangat mendasar. Kesetiaan pada hukum itu sangat penting untuk perwujudan kesatupaduan seluruh warga bangsa. Sebaliknya, ketidaksetiaan warga masyarakat pada hukum, mencerminkan ketidaksetiaan pada kesepakatan mendasar. Kalau warga masyarakat yang tidak setia pada hukum cukup banyak, masyarakat akan terpecah belah, kacau-balau, dan anarkis. Di tengah masyarakat seperti itu akan berlaku hukum rimba, siapa yang kuat, dialah yang menang. Sementara pihak yang lemah niscaya tertindas.

Contoh suatu peristiwa yang mencerminkan ketidaksetiaan pada hukum adalah penghakiman massa terhadap penjahat jalanan. Padahal menurut hukum, seorang pencuri beneran pun tidak bisa dan tidak boleh ditangani dengan dibakar atau dibunuh beramai-ramai.

Para politisi boleh berbeda pendapat, namun bukan berarti bisa bersikap dan bertindak semau gue, karena mereka harus setia pada kesepakatan-kesepakatan mendasar yang memilari keberadaan negara. Kesepakatan itu antara lain tertuang dalam undang-undang dasar negara (konstitusi), yang harus ditaati oleh setiap warga negara termasuk politisi. Politisi boleh punya seribu satu macam keinginan, nafsu, atau ambisi, namun dia harus taat dan setia pada setiap pasal dan ayat ketentuan UUD.

Tidak jarang, dalam sebuah negara ada kesepakatan tentang hal-hal yang bersifat teknis namun mendasar. Salah satu contoh mutakhir adalah kesepakatan teknis dalam mewujudnyatakan reformasi di Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan itu bersangkut paut, misalnya, dengan persoalan bagaimana korupsi mesti diberantas, bagaimana partai-partai yang mengaku reformis harus menanggung beban bersama perwujudan reformasi, dan sebagainya.

Sesungguhnya, sejak saat reformasi dicetuskan sampai kini, kesepakatan seperti itu belum ada. Reformasi didengungkan oleh setiap partai dan setiap politisi yang mengaku sebagai "reformis sejati", namun sesungguhnya partai-partai dan para politisi yang tentu satu sama lain berbeda itu tidak pernah terangkum dalam kesepakatan yang terkristal sebagai visi bersama reformasi di Indonesia.

Maka, tidak mengherankan, para politisi dan partai-partai kini menampilkan perkutuban kontradiktif. Mereka tidak memelopori perwujudan relasi sehat antarwarga masyarakat, tetapi malah mempertontonkan pertikaian, perselisihan, tindakan menyalah-nyalahkan dan mengambinghitamkan pihak lain. Ini contoh sangat buruk, terutama kalau dilihat pada perspektif cita-cita perwujudan relasi sehat antarwarga bangsa.

Demi relasi sehat antarinsan di bumi tercinta, saatnya kini para politisi maupun partai berhenti bertindak sendiri-sendiri. Sebaiknya, mereka segera membuat kesepakatan-kesepakatan bermoral tentang hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta kesepakatan bermoral tentang pelaksanaan reformasi. Setelah itu, semua harus setia pada kesepakatan-kesepakatan itu. (dr. Limas Sutanto, D.S.J., pengamat psikososial dari STFT Widya Sasana, Malang)