Ratu adil dan liturgi natanagara

RATU ADIL DAN LITURGI NATANAGARA

Dilihat lewat kacamata kosmologi, ternyata kemunculan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI tidak pas. Keduanya dianggap sebagai pemimpin peralihan yang mengantarkan tampilnya pemimpin sesungguhnya, yang bukan hanya cocok dengan periode kosmologis tetapi juga sesuai dengan liturgi natanagara. Bagaimana dengan Soekarno dan Soeharto?

Realitas perpolitikan Indonesia seperti sebuah pentas pertunjukan yang mulai ditinggalkan oleh penontonnya karena dianggap tidak menarik lagi. Betapa masyarakat sudah lelah menyimak perseteruan antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan oleh sebuah jajak pendapat.

Rivalitas itu menunjukkan, krisis kepemimpinan seolah menjadi bagian paling gawat dari sederetan krisis yang ada. Gus Dur misalnya, lebih dari setahun lalu dianggap sebagai sosok penyelamat bangsa dari ancaman perpecahan dan keterpurukan. Kini ia ibarat seorang komandan pasukan yang ditinggalkan prajuritnya di medan laga. Legitimasinya digerogoti oleh para wakil rakyat yang dulu mengusungnya ke kursi presiden.

Bahkan presiden yang humanis itu dianggap pantas menerima "kado" memorandum oleh DPR. Jika tak dihiraukan, DPR bisa melayangkan memorandum ke-2 yang cuma berumur sebulan sebelum para wakil rakyat mengusulkan Sidang Istimewa MPR. Sebuah forum yang bisa menggulingkannya.

Baharuddin Jusuf Habibie, presiden ke-3, dulu juga bernasib serupa. Pertanggungjawabannya ditolak dalam SI MPR yang membuatnya dinilai tak layak memangku jabatan Presiden RI. Pakar konstruksi pesawat terbang itu pun urung mencalonkan diri menjadi presiden.

Kama sampai moksa

Peta politik yang naik-turun itu mewarnai perjalanan kita sebagai bangsa beberapa tahun belakangan ini. Pertanyaannya, apakah percaturan politik itu sesuatu yang lumrah ataukah sebuah perwujudan wacana yang berakar jauh ke masa silam?

Doktor Damardjati Supadjar, dosen Fakultas Filsafat UGM, melihat, perjalanan bangsa dan para pemimpin itu tak lepas dari latar belakang kosmologis. Perjalanan masyarakat yang kini disebut bangsa Indonesia ini sempat diwarnai pengaruh ajaran Hindu - Buddha selama 12 abad. Tiga abad sesudahnya masuk pengaruh Islam melalui pendatang. Setelah itu datang pula nilai-nilai akibat kolonialisme Belanda sekitar 300 tahun, dan fasisme Jepang selama 3,5 tahun. Nah, dengan beragam latar belakang pengaruh itu berdirilah negara RI pada 17 Agustus 1945.

Guyuran kearifan ajaran Hindu - Buddha selama berabad-abad itulah, terutama, yang terasa paling mengkristal dalam darah daging bangsa ini. Kearifan itu muncul dalam ajaran berwujud tataran kesadaran yang meliputi kama, harta, darma, moksa.

Keempat tingkat kesadaran secara mikrokosmologis mempengaruhi tampilnya para pemimpin. Dengan wawasan makrokosmos ini, menurut Damardjati, munculnya pemimpin negeri diindikasikan oleh liturgi na-ta-na-ga-ra. "Natanagara pertama-tama bukanlah nama orang, tetapi perbuatan menata negara kendati yang mengemukakan pertama-tama adalah Prof. Natanagara (secara bahasa Jawa dibaca Notonagoro, salah satu penggagas ideologi Pancasila - Red.)," tandas dosen S1, S2, dan S3 untuk mata kuliah Filsafat Agama dan Filsafat Ketuhanan di UGM ini.

Maka pengaruh Hindu - Buddha selama sekian belas abad itu pun sudah mengendap dalam alam bawah sadar Bung Karno (BK) yang kemudian menjadi presiden pertama RI.

Pakar filsafat Timur itu berpendapat, kemunculan BK sesuai dengan periode kosmologi kama; ini gambaran semangat laki-laki yang menerobos segala sesuatu. Terbukti kemudian Sukarno melawan kolonialisme dan melepaskan rakyat keluar dari belenggu penjajahan. Sayangnya, BK yang merupakan personifikasi dari kama itu terdepak lantaran dianggap tahu arah gerakan Pasukan Cakrabirawa. Gerakan yang kemudian oleh Angkatan Darat disebut sebagai upaya pendongkelan Sukarno dari jabatan presiden.

Lantas, berpedoman pada Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang diteken Bung Karno, Soeharto tampil hingga menjadi presiden ke-2 RI. Dari sudut wawasan kosmologis, ia juga sosok yang tepat dengan periode kosmologi harta.

Damardjati mengakui, keunggulan Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk, 8 Juni 1921, terletak pada penghayatannya soal keseimbangan kosmis melalui laku asta brata, atau hidup religius alami. Laku untuk menyesuaikan dengan kedelapan unsur yaitu matahari, bulan, bintang, suasana, tanah, bumi, air, angin, dan api. "Jadi, Pak Harto itu juga memenuhi syarat dalam mempersonifikasikan tahap kosmologis (harta) itu," jelas Damardjati.

Apa mukti, apa mati

Sayang, dalam perjalanannya, jenderal yang murah senyum itu melakukan kesalahan fatal. Ia mengucapkan tekad yang bunyinya apa mukti apa mati (sejahtera atau mati - Red.) pada 1945. Tekad itu diperkuat oleh kerabat Mangkunegaran dengan tiji tibeh: mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh (satu sejahtera, yang lain ikut sejahtera; mati satu, mati semua - Red). Karena pada saat geger 1965 Soeharto mukti dan tidak mati, maka semua kroninya ikut mukti.

"Kita yang mempelajari visi-visi demikian, terus terang terkejut secara kejiwaan. Kok begini, mati untuk mukti, enggak ada ajaran Jawa begitu," kata Damardjati. Dalam ajaran Jawa, katanya, tidak dikenal orang mencari kekayaan. Yang dicap kaya justru orang luar. Sementara orang Jawa justru diidentikkan dengan kerendahan hati dan kesaktian. "Yen wong Jawa ilang kasutapane, pada karo Cina ilang petunge, pada karo Londo ilang budayane (Jika orang Jawa kehilangan kesaktiannya, itu sama saja dengan orang Cina kehilangan kemampuan menghitungnya, atau orang Belanda yang kehilangan budayanya - Red.)."

Jadi, gangguan dalam menghadapi hari akhir Soeharto dan dinastinya adalah hukum yang mau tidak mau akan mengenai diri sendiri karena Soeharto salah membuat simpul mukti. Karena itu periode sekarang masih periode harta, dan kesalahan itu harus dikoreksi.

Dalam pengamatan Damardjati, keguncangan yang menimpa Soeharto juga diperparah oleh kesalahannya dalam menafsirkan berbagai hal. Misalnya, pada pemugaran Monumen Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta tahun 1997, Soeharto menancapkan gunungan di belakang monumen. "Padahal gunungan yang disusulkan dan ditancapkan tegak lurus, dalam pewayangan berarti goro-goro. Terbukti, goro-goro itu hingga sekarang belum selesai mewarnai kehidupan kita sebagai bangsa. Gunungan seharusnya ditancapkan sejak awal," katanya. Dalam pewayangan gunungan merupakan wayang berbentuk gunung untuk mengawali, membatasi, dan mengakhiri lakon. Sementara goro-goro menggambarkan suasana kacau-balau.

Soeharto juga dianggap ceroboh ketika memainkan lakon wayang Semar Mbabar Jati Diri (Semar Membuka Kedok). "Enggak pernah ada Semar itu mbabar jati diri. Semar sudah ikhlas menjadi rakyat dengan jati diri yang ksatria dan tak suka menonjolkan diri," tandas Damardjati. Semar adalah salah satu punakawan dalam dunia pewayangan, yang juga titisan dewa.

Persoalannya, kenapa Soeharto yang dianggap ahli laku bisa terjebak dalam kesalahan, "Lha ini anehnya, kalau soal tekad itu orang bisa keliru."

Maka agar periode beralih dari harta ke darma sesuai dengan periode kosmologis, sebetulnya belum terlambat bagi Soeharto untuk membuang tali wangke (watak sial). Caranya, mengembalikan kekayaan dan seluruh sistem yang keliru. Ini sekaligus sebagai prasyarat agar periode harta beralih ke darma. Apalagi ilmu Jawa yang juga dianut Soeharto mengajarkan bahwa kekayaan sebaiknya jangan disimpan di laci. "Kekayaan itu harus disebarkan di ujung kaki, nyebar udik-udik. Inilah kesempatan emas keluarga Cendana dan kroninya kalau mau diampuni," tandas Supadjar.

Dalam praktik udik-udik (kekayaan) itu bisa diserahkan kepada rakyat melalui program Bangga Suka Desa, pembangunan keluarga bersuasana kota di desa. Program ini dicanangkan Soeharto sendiri ketika memperingati hari lansia beberapa tahun lalu. "Jadi, sebenarnya ada peluang untuk mengoreksi secara total, cuma sayangnya tak ada tanda-tanda keluarga Cendana mau bertobat. Aneh sekali, selalu berkelit. Itu namanya bukan orang Jawa," tegas Damardjati.

Presiden ke-2,5 dan ke-2,75

Lantaran masih berkutat dalam periode harta, maka Habibie dan Gus Dur belum bisa dianggap sebagai presiden ketiga dan keempat. Habibie adalah presiden ke-2,5 (dua setengah), sementara Gus Dur presiden ke-2,75 (dua tigaperempat). Keduanya, menurut Damardjati, cuma bertugas mengantarkan periode harta menuju darma.

"(Darma) itu suatu masa ketika para pemimpin memerangi kegelapan, kemiskinan, kebodohan seperti ajaran Buddha," jelas Damardjati. Tugas mulia ini dalam era Soeharto tak dilakukan dengan baik lantaran kesalahannya dalam membuat simpul tadi itu.

Wawasan kosmologis terdiri atas empat masa yaitu kama, harta, darma, moksa, sementara liturgi kepemimpinan terdiri atas lima hal yaitu na-ta-na-ga-ra. Karena itu, menurut Damardjati, harus ada penyesuaian, dan penyesuaian itu ada pada diri Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. "Apakah presiden ketiga itu namanya Habibie, 'kan bukan? Habibie itu nama dirinya 'kan Baharuddin. Jadi, kalau Baharrudin ditulis dengan huruf Jawa, na-nya dipangku ("n" sebagai huruf akhir). Demikian juga dengan Abdurrahmman." Jadi, keduanya tidak menyandang na bulat seperti na kedua pada natanagara.

Atas dasar itu sekarang sedang ditunggu na bulat, untuk menyelesaikan periode na-ta-na. Yang termasuk menyandang na bulat, menurut Damardjati, adalah Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Gubernur DIY, dan Susilo Bambang Yudoyono, Menko Politik, Sosial, dan Keamanan yang lahir di Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949.

Kedua tokoh penyandang na itu kalau diberi amanat, akan segera mengubah situasi, lalu akan ada rekonsiliasi nasional. Sementara masalah Soeharto diselesaikan secara menyeluruh termasuk menyerahkan kekayaannya. Ujung-ujungnya, Indonesia menjadi tamansarinya dunia. Di masa darma dan moksa ini Damardjati percaya, bisa jadi muncul Ratu Adil, pemimpin yang memerintah dengan memakai udheng supaya rakyat mudheng. Artinya pemimpin yang bijaksana. (G. Sujayanto)

Boks: Soeharto: Seperti Debu Tertiap Angin

� 1996 - 2000 Intisari Online