Bulan Ini

Bulan Lalu

Buku Tamu

Mailing List

Di balik kisah

Info iklan

Email

Nepotisme

Salah satu sasaran yang akan dibasmi gerakan Reformasi di Indonesia adalah nepotisme, yang dianggap sebagai salah satu sumber utama kebobrokan moral bangsa Indonesia di masa Orba. Memang, selama nepotisme dimanfaatkan untuk tujuan negatif bahkan destruktif, seperti kolusi dan korupsi, jelas sifatnya buruk, maka layak dibasmi. Namun, nepotisme tidak selalu harus bersifat buruk, karena paham ini sebenarnya sekadar alat, yang nilai positif-negatifnya tergantung pada bagaimana dan untuk tujuan apa, sang alat digunakan. Nepotisme merupakan naluri evolusioner yang justru melestarikan masing-masing jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Berkat naluri nepotisme, terbentuk sistem kenegaraan monarki sejak awal peradaban umat manusia.

Namun, di zaman yang disebut modern pun, jangan gegabah memvonis sistem monarki ketinggalan zaman, dan pasti brengsek. Kinerja negara-negara monarki - kini lazim diembel-embeli konstitusional - seperti Inggris, segenap negara Benelux, Denmark, Swedia, Norwegia, Liechtenstein, Monako, Spanyol, Jordania, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman (absolut!), Maroko, Malaysia, atau Jepang yang malah kekaisaran, tidak dapat dikatakan lebih buruk ketimbang negara-negara non-monarkis.

Raja Thailand lebih dicintai rakyatnya ketimbang para pemimpin politis yang silih berganti mengaku demokrat! Sihanouk yang sudah jemu jadi raja, masih dihormati segenap pihak berseteru secara "demokratis" di Kamboja. Dalam sejarah Nusantara, salah satu puncak kejayaan justru di masa Hayam Wuruk yang menjadi raja Majapahit berkat nepotisme. Kesultanan Brunei di masa kini pasti lebih baik ketimbang kepemimpinan anti-monarki, anti-nepotisme, yang dipilih secara demokratis seperti Adolf Hitler di masa Nazi-Jerman.

Prasangka nepotisme pasti biang korupsi-kolusi tidak selalu benar, karena korupsi-kolusi juga bisa saja dilakukan di luar jalur nepotisme. Baik buruknya kinerja pemerintahan, bukan tergantung sistem - yang cuma garapan manusia biasa - namun sumber daya manusia - ciptaan Allah Maha Kuasa - yang menatalaksana sang sistem. Menarik, fenomena para pemimpin non-monarki di Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dinasti Nehru di India, atau pilihan people power yang menggulingkan diktator Filipina, rata-rata memiliki jalinan hubungan keluarga langsung - suami-istri, anak, atau menantu - dengan tokoh pimpinan terdahulu. Demi menghindari tudingan nepotisme, Goh Chock Tong "diselipkan" sebagai PM Republik Singapura, sebelum seorang putra Lee Kwan Yew pada suatu hari akan naik "tahta".

Siapa bilang Amerika Serikat, sang negara demokrasi garda depan, bebas nepotisme! Karier politik dinasti Kennedy berwarna nepotisme, apalagi ketika John F. Kennedy menjadi presiden, Robert Kennedy menjadi Jaksa Agung! Hillary Clinton yang kini berkarier politik mandiri, harus sibuk menangkis cemooh mumpungisme lewat jalur nepotisme, di saat suaminya presiden. Jika saja ayahnya bukan mantan presiden, lebih sulit bagi George W. Bush untuk terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Penanggulangan masalah kontekstual justru butuh jurus konseptual. Maka, apabila masalah nepotisme memang dianggap perlu tuntas ditangani, sebelumnya perlu dibentuk sebuah konsep, yang diakui atas kesepakatan segenap pihak terlibat, yang di dalam sistem ketatanegaraan disebut: undang-undang. Nepotisme baru akan berhenti menjadi masalah, apabila Undang-undang Nepotisme benar-benar ditegakkan.

© Intisari Online

www.indomedia.com/intisari/