F L O R E S A

     Seputar Flores

Berkurang, penerima PKH di Sikka 

MAUMERE, PK-- PT Pos Indonesia (Posindo) Cabang Maumere, sejak Sabtu (15/3/2008) menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II dan III untuk 8.066 warga di lima Kecamatan di Kabupaten Sikka. Total dana PKH yang disalurkan tahap II dan III sebesar Rp 8.049.078.000,00. Jumlah penerima PKH tahap II dan III berkurang 13 orang dari penerimaan PKH tahap I sebanyak 8.079 orang.
Penyaluran dana PKH tahap I belum terealisasi 100 persen dan masih sekitar dua persen atau tiga persen yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana yang belum dicairkan masih tersimpan di Posindo.
Hal itu dikatakan oleh Kepala PT Posindo Cabang Maumere, Agus Sulistyo, saat ditemui di Maumere, Sabtu (22/3/2008). 
Ia menjelaskan, pihaknya tidak tahu mengapa dana PKH tahap II dan III sudah disalurkan kepada masyarakat, sementara dana tahap I belum 100 persen disalurkan. "Kami tidak tahu alasannya karena Posindo hanya menjalankan perintah dari Depsos," katanya. 
Agus mengemukakan, pihaknya sudah menyalurkan dana PKH tiga tahap dengan total Rp 11.422.200.000,00. Dirincikan, tahap I sebesar Rp 3.373.122.000,00 untuk 8.079 orang. Disebutkannya, jumlah dana PKH tahap II sebesar Rp 4.021.658.000,00 dan tahap III sebesar Rp 4.027.420.000,00.
Agus mengatakan, pihaknya mendapat data dari Depsos bahwa penyaluran dana PKH tahap II dan III sebesar Rp 8.049.078.000,00 atau Rp 4.021.658.000,00 (tahap II) dan Rp 4.027.420.000,00 (tahap III). (vel)

Jumlah dana yang disalurkan
Tahap Penerima Nilai
I 8.079 org Rp 3.373.122.000
II 8.066 org Rp 4.021.658.000
III 8.066 org Rp 4.027.420.000
Total Rp 11.422.20 0 .000

5 Keluarga buat pernyataan pindah 
* Amankan diri dari pesisir pantai Aimere 

BAJAWA, PK-- Lima kepala keluarga yang telah membangun rumah di wilayah pesisir pantai selatan Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada membuat surat pernyataan pindah ke lokasi lebih aman agar terhindar dari bencana gelombang pasang di perairan itu. 
Surat pernyataan lima kepala keluarga tersebut sudah diserahkan kepada Camat Aimere, Gerardus Reo, S.E, M.Si. Lima kepala keluarga itu akan meninggalkan daerah pesisir yang masuk dalam kawasan jalur hijau. Sementara enam kepala keluarga lainnya masih mencari tanah (lokasi) untuk pindah dari wilayah pesisir pantai tersebut. 
Camat Aimere, Gerardus Reo, kepada Pos Kupang, di Kota Bajawa, Rabu (19/3/2008), menjelaskan, lima kepala keluarga yang membuat pernyataan pindah telah menemui pihak kecamatan dan menyampaikan surat secara tertulis bahwa mereka akan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan enam kepala keluarga masih mencari tanah guna membangun rumah. 
Sebelas kepala keluarga (KK) but, jelas Gerardus, selama ini mendiami kawasan pesisir pantai yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan jalur hijau. Akibatnya, mereka selalu terkena gelombang air laut yang masuk hingga ke rumah mereka. Menyikapi hal itu, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada 11 KK yang tinggal di pesisir pantai dan meminta mereka agar bisa mencari tempat yang jauh dari pantai.
"Kita tidak bisa toleransi karena setiap tahun mereka selalu kena gelombang pasang yang masuk ke rumah mereka. Pemerintah tidak bisa bantu setiap tahun sehingga kami minta mereka segera pindah ke lokasi aman. Saya selaku camat sudah bertemu mereka dan ada kemauan baik untuk mau pindah. Lima kepala keluarga buat surat pernuyataan untuk pindah. Enam kepala keluarga masih mencari lahan untuk membuat rumah. Lima KK yang membuat pernyataan karena sudah memiliki tanah di Aimere," ujar Gerardus.
Surat pernyataan lima warga yang diberikan Camat Aimere kepada Pos Kupang, yakni surat tertanggal 8 Maret 2008. Mereka membuat surat pernyataan dengan mengetahui camat setempat. Dalam pernyataan itu tertuang keinginan warga untuk pindah ke tempat aman di Desa Aimere Timur dan tidak akan menetap di pesisir pantai.
Untuk diketahui, awal Februari 2008, bencana terjadi di Desa Aimere Timur, tepatnya di pesisir pantai selatan Aimere dimana sebanyak 11 KK yang menetap di pinggir pantai rumahnya dihempas gelombang laut. Harta benda milik warga terendam air laut karena posisi rumah berada di pesisir pantai. (ris)


Nama 5 KK yang pindah :
1. Muhamad Nasir
2. Ibrahim Wajo
3. Abubakar
4. Jae Nale
5. Armani Sale
Sumber:Camat Aimere

Jabatan lowong minta segera diisi

Ende, PK-- Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi, S.H minta kepada pemerintah agar segera mengisi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Kesehatan Ende. Pasalnya, hingga kini kepala dinas dua instansi itu masih lowong pasca mutasi kadis sebelumnya ke instansi lain.
Ruben mengatakan hal itu saat ditemui ketika memberikan sambutan pada acara pelantikan camat Ende Selatan, di Aula Kantor Camat Ende Selatan, Rabu (19/3/2008).
Menurut Ruben, jika jabatan kepala dinas masih merangkap jabatan lain, maka hal itu tidak efektif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena yang bersangkutan harus membagi waktu untuk urusan lain. Padahal, lanjutnya, jabatan kepala dinas membutuhkan alokasi waktu dan konsentrasi yang tinggi agar instansi yang dipimpinnya itu berhasil.
Ruben mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan figur yang akan menjabat kepala dinas, namun diharapkan kepala dinas yang baru adalah figur yang memiliki latar belakang sesuai dengan bidang tugas yang akan dipimpinnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Ende, Drs. Iskandar Mberu mengatakan, jabatan kepala dinas dikbud sudah ditempati Agus Ambi yang kini berstatus pelaksana harian/plh. Begitupun dengan Kadis Kesehatan sudah ditempati dr. Agustinus Ngasu yang juga sebagai pelaksana harian (Plh). Sedangkan Asisten II yang akan ditempati Drs Anton Se, namun yang bersangkutan mengundurkan diri, maka pemerintah sedang mencari pengganti. Begitupun dengan Kepala BKP3 Kabupaten Ende masih lowong pasca pejabat lama, Ahmad Mochdar memasuki masa pensiun.
Tentang rangkap jabatan yang dilakukan Plh Kadis Dikbud merangkap sebagai kepala tata usaha, dan juga Plh Kadis Kesehatan merangkap sebagai salah satu Kasubdin di Dinkes Ende, menurut Iskandar hal itu sengaja dilakukan karena yang bersangkutan sebelumnya adalah pejabat eselon III. Agar bisa naik eselon II maka yang bersangkutan harus memimpin dua kali di jabatan eselon III. 
Menurut Iskandar, proses mutasi adalah hal biasa dalam pemerintah dan bukan didasari kepentingan politik atau berdasarkan suka dan tidak suka, namun atas dasar profesionalisme dan kemampuan pejabat bersangkutan.
Dia mengatakan, pihaknya mengangkat seseorang menempati jabatan tertentu adalah pejabat yang mau diajak bekerjasama dan bukan pejabat yang membangkang. (rom)

Tim Dishut amankan kawasan Hutan Nteer

RUTENG, PK--Tim terpadu dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Manggarai dan Polres Manggarai mengawal dan mengamankan kawasan hutan lindung Nteer, Kecamatan Satar Mese. Pengawalan dilakukan agar tidak terjadi perambahan hutan di lokasi hutan itu. Sementara pelaku perambah hutan yang sudah ditangkap polisi diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Manggarai, AKBP Lilik Apriyanto, menyampaikan hal itu saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (19/3/2008). Dia diminta keterangan terkait tindaklanjut yang dilakukan tim terpadu dalam menyelamatkan kawasan hutan Nteer yang sudah tandus akibat pembalakan liar oleh masyarakat setempat.
Menurut Lilik, operasi penertiban kawasan hutan di Nteer sudah berlangsung lama. Bahkan beberapa orang yang ditangkap polisi sudah diberi penyuluhan agar tidak melakukan hal serupa di lokasi itu. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga masyarakat tetap melakukan kegiatan memotong pohon jenis ampupu di hutan itu. Karena itu, tim terpadu melakukan penertiban di wilayah itu secara berkelanjutan dan menciduk beberapa pelaku.
Penertiban dilakukan, demikian Lilik, tidak hanya sebatas saat tertentu tapi mengawasi seluruh lokasi hutan agar tidak ada kegiatan penebangan lagi di wilayah tersebut. "Daerah Nteer menjadi prioritas pengawasan kami dan patroli dilakukan secara rutin untuk menghindari terjadinya kegiatan serupa di lokasi tersebut," katanya.
Sementara lahan yang sudah gundul akibat ulah masyarakat, akan dilakukan reboisasi ditangani oleh Dinas Kehutanan Manggarai.
Pada bagian lain, Lilik menjelaskan, ada empat orang tersangka pembalakan liar di kawasan hutan lindung Nteer. Empat orang tersangka, yakni, MB, DA, HM dan RM. BAP empat tersangka sedang dirampung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Menyinggung sikap lamban aparat setempat dalam menyikapi pembalakan liar di Nteer, Lilik, mengatakan, selama ini pelaku sudah pernah tangkap beberapa pelaku. Namun penyidik memulangkan mereka karena pertimbangan mereka melakukan kegiatan karena dikondisikan oknum tertentu. 
Polisi sedang mengusut aktor intelektual penyerobotan hutan lindung itu. "Ada satu nama yang sudah kami kantongi dan dalam waktu dekat akan kami tangkap," katanya.
Pantauan Pos Kupang di Nteer, kawasan hutan lindung yang terdiri dari pohon ampupu itu sudah rusak. Banyak pohon di lokasi hutan dipotong untuk kebutuhan masyarakat. Beberapa lokasi di hutan itu bahkan dibangun rumah dan ditanami jagung. Kondisi di kawasan itu sangat kritis dan tandus. (lyn)

Marak, bom ikan di perairan Aimere

BAJAWA, PK-- Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) di wilayah perairan Aimere, Kabupaten Ngada, kini kian marak. Banyak nelayan dari luar Flores diduga menangkap ikan menggunakan alat peledak. 
Terkait persoalan itu, Camat Aimere, Gerardus Reo, S.E, M.Si telah mengeluarkan edaran imbauan kepada semua kepala desa (kades) dan lurah di Aimere guna menangani dan melaporkan jika ada pembomanan ikan di pesisir pantai Aimere.
Imbauan atas pertimbangan ada laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi aksi pemboman ikan, baik pada siang hari maupun malam hari di wilayah itu. Penangkapan ikan pakai bahan peledak belum tersentuh aparat penegak hukum di wilayah itu guna memberi efek jera.Camat Aimere minta warga melapor ke polisi dan pihak kecamatan jika melihat ulah para nelayan gunakan bom ikan.
Gerardus Reo, yang ditemui Pos Kupang di Kota Bajawa, Selasa (18/3/2008), menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan edaran kepada semua kades/lurah di Kecamatan Aimere. Pasalnya, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke kecamatan bahwa penangkapan ikan di Pantai Aimere masih marak menggunakan bom.
"Kami minta kades dan lurah mengimbau masyarakat agar melapor ke polisi dan pihak kecamatan kalau menemukan nelayan menangkap ikan pakai bom di Aimere. Para pelaku perlu diproses sehingga ada efek jera," tegas Gerardus.
Soal nelayan dari mana yang sering menangkap ikan pakai bahan peledak, Gerardus menegaskan, berdasarkan laporan mereka nelayan dari luar dan bukan dari Aimere. "Siang hari di Aimere masih dengar ledakan di tengah laut. Kami tidak bisa berbuat banyak karena kekurangan speedboat. Kalau petugas kepolisian dan Dinas Perikanan dilengkapi alat maka memudahkan upaya penertiban nelayan yang menangkap ikan pakai bom," ujarnya.
Ia berharap 10 kepala desa dan dua lurah yang ada di wilayah Aimere agar bersama masyarakat menjaga kelestarian biota laut. "Selain edaran tentang pemboman ikan di laut, kami juga keluarkan edaran bagi warga yang menangkap udang diimbau jangan mengeluarkan alat peledak seperti arus listrik di daerah pesisir pantai atau di daerah kali/sungai saat menangkap udang dan ikan," kata Gerardus. (ris)

Lintas Flores

ENDE-- Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Amanah, di Desa Lokoboko. Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende dibentuk hari Kamis (13/3/2008). Pembentukan koperasi ini bertempat di rumah milik Ketua Umum KSU Al-Amanah, Yusuf Mustafa, S.H, ditandai dengan pembentukan lima orang badan pengurus dan pembentukan pengawas koperasi terdiri dari tiga orang. Yusuf Mustafa selaku penggagas KSU Al-Amanah mengatakan, pembentukan koperasi berawal dari keprihatinan dirinya melihat kehidupan warga Desa Lokoboko dimana sumber daya alam memadai namun keadaan hidup masyarakat jauh dari kesejahteraan. Kepala Desa Lokoboko, Maximus Ibu menyambut baik pembentukan Koperasi Al-Amanah demi kesejahteraan bersama. Sedangkan Mari Luis, S.H selaku Kepala Sub Bidang (Kasubdin ) Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende mengatakan, esensi dasar pembentukan koperasi adalah untuk kesejahteraan bersama anggota koperasi namun jangan abaikan lingkungan sosial. Ketua 1 KSU-Al-Amanah, Drs. Welhelmus Wangga mengatakan, sebagai koperasi yang bergerak di semua bidang usaha maka tahap pertama pihaknya mendatangkan beras untuk di drop kepada anggota koperasi guna dijual serta minyak tanah. Modal awal koperasi Rp 3 juta, dan para anggota memiliki simpanan wajib Rp 50 ribu dan simpanan pokok Rp 5 ribu/bulan. (rom)

NAGEKEO-Ruas jalan Aegela-Danga menuju Ibukota Kabupaten Nagekeo masih beberapa ruas jalan yang berlubang dan belum diperbaiki. Kerusakan jalan ini berada di Desa Labolewa dan Boanio. Perbaikan jalan telah dilakukan pemerintah tapi tidak semua ruas jalan di hotmix. Penguna jalan yang ingin ke Mbay minta pemerintah provinsi yang mengerjakan jalan ini bisa memperbaikinya. Pos Kupang yang sering melintasi jalan itu selalu ektra hati-hati terutama di Desa Labolewa dan Boanio karena banyak kerikil dan berlubang.(ris)

NGADA--Sampai sekarang beberapa titik lampu jalan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada belum diperbaiki dan belum nyala. Dinas teknis yang mengurus lampu jalan diminta memperbaiki lampu yang rusak. Edu, warga Kota Bajawa mengaku, di Kelurahan Lebijaga ada lampu telah dipasang tapi belum nyala. Padahal lampu tersebut sebelumnya menyala namun rusak dan tidak perah diperbaiki. Siska, warga Kelurahan Ngedukelu, mengeluhkan hal serupa diman lampu jalan di wilayah itu mati membuat Kota Bajawa seperti kota mati. (ris)