Sumba, Alor, Lembata

Bantaran Wetabua harus dibronjong

KALABAHI, PK--Lurah Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Arifin Panara minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Alor membangun bronjong di bantaran Sungai Wetabua. Hal ini untuk menggantikan sementara tembok penahan kali yang roboh pada Minggu (23/3/2003) akibat dihantam banjir. 
Arifin Panara ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (25/3/2008) mengatakan, permintaan ini karena dari pengamatam terhadap cuaca di Kabupaten Alor, potensi hujan masih tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan masih akan ada banjir besar di Sungai Wetabua. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat Kampung Pantar dan sebagian masyarakat di Kelurahan Wetabua.
Dia mengatakan, terhadap korban banjir di Kampung Pantar, butuh penanganan darurat dengan membuat bronjong di bantaran kali karena potensi hujan masih sangat besar. Jika tidak cepat buat bronjong, masyarakat korban banjir di Kampung Pantar dan sebagian rumah penduduk di Kelurahan Wetabua akan menghadapi masalah yang sama karena saat ini tembok penahan kali sungai telah ambruk. 
"Saya khawatir masih turun hujan besar, maka beberapa rumah di daerah sungai akan diseret banjir dan rumah-rumah penduduk kembali digenangi air. Satu-satunya jalan mengamankan kejadian ini dengan bangun bronjong," katanya.
Menurut Panara, berbagai kerusakan yang terjadi di Kampung Pantar akibat banjir telah didata stafnya untuk dilaporkan ke pemkab untuk penanganan lebih lanjut. 
Hasil pantauannya, banjir meluap menyeret dan merendam rumah penduduk karena ulah masyarakat setempat yang membangun rumahnya hingga ke bagian atas tembok penahan banjir. Ketika tembok penahan roboh akibat banjir, maka rumah ikut ambruk terbawa banjir. 
Penyebab lainnya, alur sungai sebelumnya cukup lebar namun masyarakat melakukan penimbunan untuk membangun rumah sehingga saat hujan sungai tidak dapat menampung derasnya aliran air lalu meluap. "Tindakan darurat saar ini perlu bangun bronjong diikuti pembangunan permanen ke depan. Pokoknya pemerintah siapkan bronjong masyarakat siap kerja bakti," ujarnya.
Kasubdin Pengairan dan Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Alor, Domy Salmau, ST, dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, berbagai kerusakan akibat banjir telah didata pihaknya. Untuk kegiatan bronjong, pihaknya masih usulkan ke pemkab untuk dialokasikan dana agar bisa dibuatkan bronjong. Saat ini inidana yang ada pada pos mereka masih kosong. "Mudah-mudahan dana emergency ada sehingga kita dapat lakukan penanganan darurat," ujar Domy.
Menurutnya, ke depan tembok penahan kali itu harus dibangun lagi namun harus diawali survai. Rumah masyarakat yang dibangun hingga menempel tembok penahan tebing sungai harus ditata kembali.
Pantauan Pos Kupang, Selasa (25/3/2008) di lokasi Kampung Pantar, masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya rumah dibersihkan. Namun masyarakat tetap waspada karena kondisi cuaca di Kota Kalabahi beberapa minggu terakhir pagi hari cuaca cerah namun siang hari hingga sore dan malam turun hujan. (oma) 

Jatah raskin Sumtim tambah 1.549,645 ton

WAINGAPU, PK--Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) untuk Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) bertambah 1.549.645 kg atau 1.549,645 ton. Penambahan jatah raskin ini setelah pemerintah menambah alokasi jatah raskin lima kilogram per rumah tangga sejak Februari 2008.
Hal itu disampaikan Kepala Subdivre Perum Bulog Sumtim, Fredy Zakarias ketika dihubungi Pos Kupang melalui telepon, Rabu (19/3/2008). Sejak Februari lalu, lanjutnya, pemerintah pusat menambah jatah raskin untuk setiap RTM lima kg. Dengan demikian, jatah yang akan diterima setiap rumah tangga miskin sebanyak 30 kg untuk satu putaran. "Penambahan jatah ini berlangsung mulai Februari hingga Oktober 2008," ujarnya.
Penambahan jatah setiap rumah tangga miskin (RTM) ini, lanjut Fredy, berpengaruh terhadap jatah raskin untuk Sumtim dari sebelumnya hanya 3.511.000 kg menjadi 5.060.645 kg untuk 34.901 rumah tangga miskin.
Fredy menyatakan, karena informasi penambahan jatah raskin sebanyak lima kilogram itu baru diterima Maret, maka pembayaran kekurangan Februari akan dilakukan bersamaan dengan realisasi raskin putaran kedua bulan ini.
Pantauan Pos Kupang di pasar induk Matawai Waingapu, Rabu (19/3/2008), harga beras medium baik lokal maupun yang datang dari Sulawesi masih stabil. Harga beras medium rata-rata Rp 5.000,00/ kg. Harga beras medium pun belum bergerak dari angka Rp 6.500,00/ kg sejak kenaikan pekan lalu dari Rp 6.000,00/ kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan di Waingapu terus bergerak naik. Saat ini harga minyak goreng kemasan berkisar antara Rp 15.000,00-Rp 16.000,00/ liter. (dea) 

Gizi buruk akibat kehancuran lingkungan 

WAINGAPU, PK--Gizi buruk, busung lapar, kekeringan, banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, flu burung dan berbagai masalah lainnya terjadi akibat kehancuran lingkungan. Lingkungan dengan kekayaan biodiversity sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk sumber kehidupan antara lain, pangan lokal. 
Pangan lokal Indonesia umumnya dan Sumba khususnya sangat khas dan melimpah seperti ganyong, garut, gembili, uwi, ketela, sukun, dapat tumbuh dengan baik di bawah tagakan, tidak seperti beras atau gandum yang harus dalam kondisi terbuka dengan syarat tumbuh yang tinggi. Pangan lokal kadar protein dan kalsiumnya tinggi sehingga kualitas daya tahan tubuh manusia menjadi kuat. Namun akhir-akhir ini hampir diabaikan. 
Hal ini dikemukakan, Prof.Dr.Ir. Suhardi, anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat di hadapan para wakil rakyat se-Pulau Sumba, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta anggota DPRD NTT daerah pemilihan Sumba, pada rapat kerja Asosasi Dewan Perwakilan Rakyat Seluruh Indonesia (Adkasi) Komisaris Wilayah NTT, di aula Gedung DPRD Sumba Timur, di Waingapu, Selasa (25/3/2008). 
Suhardi menegaskan, Indonesia, NTT dan Sumba kaya akan sumber daya alam tapi sangat menggantungkan diri dari pangan impor. Padahal, potensi yang dimiliki beragam dengan kualitas yang tinggi. Banyak bahan pangan tumbuh di pekarangan dan hutan, baik jenis maupun kuantitasnya tapi tidak dioptimalkan. 
Bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Sumba, lebih suka mengonsumsi produk pangan impor dengan jumlah yang besar. "Super mie saja, kita mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk mengimpornya. Padahal, super mie itu bisa dibuat dari sorgum, gandum atau tepung beras. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas lingkungan, jelas bangsa ini kaya akan makanan lokal," kata Ketua Lembaga Peduli Hutan Kebun dan Pangan ini. 
Menurutnya, masyarakat Indonesia, NTT dan Sumba lebih banyak mengekploitasi sumber daya alam ketimbang melestarikan, apalagi menghasilkan. Teknologi dan kebijakan ekonomi, kata Ketua HKTI Yogyakarta ini, hanya mengubah dan mendistribusi hasil sumber daya, jika tidak dikendalikan dengan baik, maka alam bangsa ini akan defisit dan kehancuran lingkungan mencemaskan. Teknologi lebih pada memudahkan manusia dan pembangunan ekonomi cenderung hanya menjadikan manusia lebih nyaman. 
Padahal, kata Suhardi, kemakmuran yang sempurna adalah meningkatkan produksi untuk ketahanan pangan, papan, air, sandang, budaya, ilmu, keamanan dan lain-lain. 
Menurut dia, lingkungan hutan tropis yang sangat ideal untuk menghasilkan semua sumber kehidupan telah dirubah untuk kepentingan jangka pendek dan dihancurkan hanya untuk kepentingan kelompok orang tertentu atau kepentingan pemodal domestik dan asing untuk komoditas yang mereka perlukan dan tidak diperlukan oleh sebagian besar warga bangsa. 
Suhardi menyatakan, lahan yang potensial untuk kelestarian lingkungan bagi masa depan anak-anak dan cucu justru dihancurkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penghancuran langsung atau tidak langsung yakni dengan memperbanyak impor, lanjutnya, seolah-olah impor menjadi penyedia cepat kebutuhan pangan bagi warga negara. 
Kenyataannya, demikian Suhardi, rakyat Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk pangan luar negeri yang penuh subsidi dan kemudahan, sedangkan produk pangan masyarakat justru mensubsidi kebutuhan pangan orang kota atau pejabat atau siapapun yang bukan petani penghasil. 
Ia menyarankan para bupati dan DPRD melahirkan regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, pengembangbiakan pangan lokal sehingga tidak ada lagi balita yang menjadi korban gizi buruk, tidak ada lagi yang menjadi korban pemanasan global. 
Para bupati dan DPRD jangan hanya mementingkan budidaya pohon karet dan menanam pohon besi seperti kelapa karet atau kelapa hias, dan tiang listrik yang dihiasi bola lampu warna-warni. 
Lebih baik, tegas Suhardi, dana untuk itu dialihkan untuk penanaman pohon yang bermanfaat bagi manusia sehingga tidak ada lagi kekurangan pangan, gizi buruk dan damapk lain yang ditimbulkan kerusakan alam. (gem/dea) 

6 Dokter ahli ditugaskan di RS Lapangan di Alor
* Mulai beroperasi April

KALABAHI, PK--Enam dokter ahli akan ditugaskan di Rumah Sakit (RS) Lapangan yang dibangun pemerintah pusat di Kabupaten Alor. RS Lapangan yang akan beroperasi bulan April 2008 dibangun dengan konstruksi baja ringan system knouck down. Fisik gedung telah rampung, namun masih menunggu peralatannya untuk dipakai di RS itu.
Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Drs. Nikodemus Turwewi, kepada Pos Kupang, di sela-sela kegiatan pelayanan kesehatan kepada korban banjir di Kampung Pantar, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Senin (24/3/2008).
Nikodemus menjelaskan, fisik gedung RS Lapangan yang berlokasi di Mola, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara telah rampung 100 persen. Untuk pengoperasiannya masih menunggu pemasangan peralatan yang sudah berada di Kalabahi.
Ia memastikan RS Lapangan ini akan beroperasi dimulai April 2008 setelah petugas medis berada di Kalabahi. Tentang tenaga medis, Nikodemus menyebut, ada 25 orang terdiri dari enam dokter ahli, dan 19 orang lainnya tenaga kebidanan dan keperawatan, serta tenaga spesialis. 
Dari jumlah tenaga yang ada ini, demikian Nikodemus, dokter ahli akan didatangkan dari Jakarta bersama sejumlah tenaga spesialis seperti radiology dan laboratorium. Tenaga kebidanan dan keperawatan akan memanfaatkan petugas yang ada di daerah ini.
Menyangkut dokter ahli yang akan bertugas di RS Lapangan ini, Nikodemus mengatakan, ahli bedah, ahli kandungan, kebidanan, anak, ahli penyakit dalam dan anestesi.
Ia menjelaskan, RS Lapangan dibangun untuk 10 daerah di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah pusat, dan Kabupaten Alor salah satu daerah yang mendapat RS Lapangan sebagai pilot projek. Dalam pelaksanaannya nanti, pada tahun keempat semua aset yang ada diserahkan kepada pemerintah daerah. 
"Dalam persetujuan yang ada, tahun pertama pelaksanaannya seluruh biaya operasional ditanggung Departemen Kesehatan (Depkes). Tahun ke-II Depkes tanggung 75 persen dan pemda tanggung 25 persen, pada tahun ke-III operasional 50 persen ditanggung Depkes dan 50 persen oleh pemda, dan tahun ke-IV 25 persen ditanggung Depkes dan pemda tanggung 75 persen," katanya.
Menyinggung soal besarnya dana untuk pembangunan RS ini, Nikodemus mengatakan, semua bangunan fisik hingga peralatan, dokter dan tenaga spesialis ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya mendukungnya dengan menyiapkan lokasi dan membangun fasilitas pendukung lain seperti pagar, jalan masuk, jaringan air, listrik, dan WC umum.
"Khusus untuk WC sudah ada tapi itu hanya disiapkan untuk tenaga medis dan pasien. RS Lapangan ini akan melayani semua masyarakat dan pelayanannya akan sangat efektif karena dilengkapi dokter ahli," tuturnya. (oma)



Fasilitas di RS Lapangan:
* Tiga tempat tidur pria
* Tiga tempat tidur perempuan
* Empat tempat tidur anak-anak
Jumlah:10 Tempat tidur rawat inap 

Pengambil kebijakan diajak berpikir tentang Sumba

WAINGAPU, PK-- Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Seluruh Indonesia (Adkasi) Komisariat Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajak seluruh pengambil kebijakan di empat kabupaten di daratan Pulau Sumba untuk berpikir tentang Sumba, dan tidak terperangkap dalam pemikiran lokal. 
Alasannya, empat daerah yang ada di daratan Sumba secara geografis dan geneologi memiliki karakteristik yang sama sehingga berbagai potensi yang dimiliki baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dapat digerakkan secara bersama dan terpadu.
Ajakan ini disampaikan Ketua Adkasi NTT, Drs. Lukas Kaborang dalam pertemuan anggota DPRD dan bupati se-daratan Sumba, di ruang sidang utama DPRD Sumba Timur di Waingapu Selasa (25/3/2008).
Lukas mengatakan, persoalan yang dihadapi bangsa dan daerah akhir-akhir ini berkisar pada dua prioritas, yakni produktivitas dan demokrasi yang masih dalam tahap perjuangan. 
Karena itu, lanjut Lukas, semua pihak di daratan Sumba agar mendefinisikan persoalan yang dihadapi, dan tantangan serta kesempatan yang tersedia internal dan ekstesnal tanpa harus mempertentangkan kedua prioritas tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, demikian Lukas, harus dibingkai dalam koridor kebersamaan dan keterpaduan sebagai orang Sumba yang demokratis. Pola seperti ini sudah berhasil diterapkan di Pulau Bali.
Proses ke arah itu, jelas Lukas, mulai terlihat sejak adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur dengan PT Merpati Nusantara Airlines membuka akses transportasi di daratan Sumba dengan daerah lain. Namun kerja sama ini masih butuh langkah baru yang adaptatif dan solutif untuk mencapai tujuan pembangunan terpadu dan kompetitif. 
Langkah penataan ruang tidak hanya sebatas kabupaten tapi skala regional Sumba agar terlahir wilayah pengembangan baru. Misalnya penataan ruang wilayah peternakan, pengembangan komoditi ekonomi tertentu sehingga tidak terjebak pada kepentingan lokal tapi dipadukan dengan kepentingan masyarakat Sumba secara regional. Apalagi Sumba sebagai gudang ternak.
Pembangunan yang demikian disertai dengan penguatan sistem sosial sebagai turunan dari leluhur orang Sumba diharapkan akan menambah kuatnya rasa solidaritas sosial kesumbaan. Peningkatan rasa solidaritas itulah yang akan memperkokoh integrasi regional dan integrasi nasional.
Melalui kegiatan ini Lukas berharap dapat melahirkan strategi dan kebijakan dari keempat daerah yang sifatnya terintegral untuk kawasan Sumba sehingga perilaku dalam berpemerintahan yang egois kedaerahan akan terbendung dan upaya mewujudkan makna kemerdekaan untuk sebuah kedaulatan rakyat makin mudah diwujudkan di daratan Sumba.
Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda NTT, Ir. Beny Ndoenboey berharap melalui Adkasi keberadaan DPRD sebagai pengawal demokrasi dalam berbagai tindakannya patut memberikan kontribusi positif dan elegan bagi tegaknya demokrasi.
Melalui pertemuan anggota DPRD se-Pulau Sumba, Wagub Lebu Raya berharap dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara semua stakeholders guna mewujudkan Pulau Sumba sebagai kawasan pembangunan yang terintegrasi. (dea)