Tokoh alternatif diminati publik
*Hasil survei LSN

JAKARTA, PK -- Mayoritas publik tidak lagi menaruh harapan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk kembali tampil dalam Pilpres 2009. Publik juga mengharapkan tokoh alumni Pilpres 2004 tidak maju lagi dalam Pilpres 2009. Publik mengharapkan munculnya tokoh alternatif, baik sebagai Capres maupun Cawapres.
Itulah hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan selama Januari-Februari 2008. Lembaga survei yang berdiri pada 2006 itu melakukan survei tersebut di 33 propinsi. 
"Survei LSN menemukan bahwa tokoh semisal Sri Sultan Hamengkubuwono X, Prabowo Subianto, dan Sutiyoso menjadi kandidat utama tokoh alternatif pilihan publik. Meskipun angkanya belum cukup signifikan," ujar Umar S Bakry, Direktur Eksekutif LSN saat memaparkan hasil survei lembaga surveinya di Jakarta, Selasa (25/3/2008).
Umar mengatakan, survei itu dilakukan dengan melibatkan total responden sebanyak 2179 orang dengan sampling error 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.
Dikatakan Umar, dari hasil survei, menurunnya kepercayaan publik terhadap SBY-JK karena kondisi ekonomi nasional yang tidak kunjung membaik. Kedua, karena program-program yang menjadi primadona SBY-JK seperti bidang hukum, politik dan keamanan mengalami degradasi. 
Umar juga menegaskan, dari temuan survei LSN, sebanyak 44,9 persen menghendaki tokoh- tokoh nasional yang pernah maju dalam konteks Pilpres 2004, tidak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres 2009. Hanya 37 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan pembatasan ini. Sedangkan 17,3 persen mengaku tidak tahu. Namun, kata Umar, meski tidak mengharapkan tokoh alumni Pilpres 2004 tidak maju, tapi jika tokoh alumni Pilpres 2004 itu dipasangkan dengan tokoh alternatif, masyarakat masih menyambut antusias. 
"Itu menandakan masyarakat pemilih Indonesia umumnya masih inkonsistensi. Meski tidak puas dengan kepemimpinan tokoh sewaktu menjabat, tapi kemudian cenderung untuk memilih tokoh tersebut saat berlangsungnya Pemilu," kata dia.
Umar mencontohkan, saat mendapat pertanyaan soal pemerintahan SBY-JK, publik banyak yang menjawab tidak puas. Namun, dalam survei, jika SBY berpasangan dengan calon alternatif, publik tetap menempatkannya di posisi teratas capres. "Jika SBY berpasangan dengan Sultan, ada di posisi teratas dengan 50 persen. Posisi kedua ditempati Megawati-Wiranto dengan persentase sebesar 46,3 persen" lanjut dia. 
Yang jelas, kata Umar, jika saja Pilpres dilaksanakan bulan ini, lebih dari 50 persen pemilih akan berstatus swing voters yang masih ragu alias golput. Namun, dengan Pilpres baru digelar Juli 2009, persentase itu diyakini akan terus menurun. Artinya, akan semakin sedikit jumlah swing voters. 
"Para kandidat bisa meramu teknik pemasaran meski dengan barang yang sama untuk mempengaruhi opini publik," lanjut Umar. (jbp/had)

Perseteruan DPR versus SBY melebar 
* Berlindung di balik pemerintahan masa lalu 

JAKARTA, PK -- Perseteruan DPR versus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin panjang terkait masalah BLBI. Polemik soal calon gubernur BI yang belum selesai, kini DPR dalam Paripurna, Selasa (25/3/2008), kembali berseberangan dengan Presiden SBY. 
Dalam menanggapi jawaban Presiden SBY terkait interpelasi BLBI, para interpelator BLBI menyatakan tidak puas alias kecewa. Bahkan pemerintahan SBY dituding berlindung di balik pemerintahan sebelumnya. Sedianya Presiden akan menjawab tanggapan DPR pada 1 April mendatang. 
Seperti sudah menjadi kebiasaan, sebelum mengemukakan pendapatnya, sidang Paripurna DPR tetap diwarnai dengan hujan interupsi. Berkali-kali para wakil rakyat dari lintas fraksi mempertanyakan terkait jawaban Presiden SBY soal interpelasi BLBI yang hanya ditandatangani oleh menteri perekonomian Boediono. 
Untung saja, Ketua DPR Agung Laksono kemudian menegaskan, Presiden SBY akan memberikan jawaban pada 1 April mendatang terkait tanggapan para interpelator BLBI dan sedianya akan menandatangani langsung jawaban interpelasi BLBI tersebut. Hujan interupsi kemudian mereda dan satu persatu para interpelator memberikan tanggapan atas jawaban Presiden SBY soal BLBI. 
Dikatakannya, pemerintah harus betul-betul memperhatikan substansi ketidakpuasan yang disampaikan DPR. Oleh karena itu, katanya lagi, jawaban Presiden SBY nantinya betul-betul memperhatikan dua hal terpenting dalam permasalahan BLBI ini.
"Yang pertama adalah substansi yang dapat memuaskan masyarakat dan DPR mengenai kepastian pengusutan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kemudian, substansi prosedur supaya tidak memicu perdebatan yaitu dengan format baru jawaban atas nama Presiden SBY secara langsung," tegas Agung Laksono.
Interpelator BLBI, dari FKB DPR, Abdullah Azwar Anas dalam pandangannya tegas menyatakan, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah BLBI.
"Jawaban pemerintah masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, yang dibutuhkan sebenarnya adalah langkah-langkah apa saja yang telah dan akan diambil oleh penegak hukum dalam kasus BLBI itu. Jawaban pemerintah sama sekali tidak memadai dan tidak menunjukkan keseriusan," tandas Azwar Anas. 
"Sayang, dalam jawaban, Presiden SBY hanya berlindung di balik kebijakan pemerintahan masa lalu. Seolah tidak ada yang dapat dilakukan oleh Presiden SBY karena semua telah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya dan saat ini hanya bisa menjalankan saja. Tidak mengherankan karena pejabat yang mewakili Presiden SBY dalam menjawab interpelasi BLBI adalah pejabat yang memiliki conflict of interest," tegasnya lagi. 
Interpelator BLBI lainnya, Andi Rahmat mengungkapkan jawaban pemeirntah itu menunjukkan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam kasus BLBI.
"Saya tidak melihat pemerintah secara tegas dalam melihat kasus ini secara serius bahwa ada kekeliruan dalam kebijakan pemerintah di masa lalu. Pemerintah terlalu berlindung di balik alasan menghormati kebijakan pemerintahan masa lalu untuk tidak serius dalam menangani kasus BLBI," cetus Andi Rahmat. (jbp/yat)

DPR restui UU Informasi dan Transaksi Elektronik
*Penjahat Cyber Crime makin mudah dijerat

JAKARTA, PK--Ketuk palu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono menandai disetujuinya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam sidang Paripurna Selasa (25/3/2008), seluruh fraksi dalam pandangannya serempak menyatakan setuju UU ITE diberlakukan.
"Apakah seluruh fraksi menyetujui RUU ITE diundang-undangkan?" tanya Agung Laksono yang langsung dijawab setuju oleh kurang lebih 320 anggota dewan yang hadir dalam Paripurna DPR kali ini.
Menkominfo M Nuh sebagai wakil pemerintah dalam sidang Paripurna mengapresiasi sikap DPR yang menyetujui RUU ITE untuk kemudian resmi menjadi undang-undang.
"Ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia menyongsong 100 tahun kebangkitan nasional yang ditandai dengan disetujuinya RUU ITE menjadi undang-undang. Pengesahan ini semakin menyempurnakan langkah bangsa Indonesia untuk siap memasuki E culture," urai M Nuh.
Dalam UU ITE tersebut banyak diatur masalah transaksi elektronik, baik yang dilakukan dalam transasksi perbankan ataupun komunikasi. UU tersebut juga mengatur mengenai pelarangan situs-situs porno. Termasuk menyebarkan informasi yang tidak menyenangkan. UU ini membentengi Indonesia dari kejahatan di dunia maya dan perbankan yang dilakukan melalui teknologi informasi. 
Pembahasan UU ITE ini dimulai sejak Januari lalu. Semula pasal UU ITE ini berjumlah 49 pasal yang kemudian bertambah menjadi 54 pasal, semakin lengkap dan komprehensif.
M Nuh menambahkan, UU ITE ini bagian dari sebuah rezim hukum baru yang menyempurnakan UU yang ada, menganut asas yuridiksi ekstratorial. Alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti lain yang diatur dalam KUHP. Tanda tangan elektronik juga diatur memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.
"Teknologi komunikasi dan informasi memberikan peluang, melahirkan kejahatan-kejahatan dan keasusilaan yang berbasis teknologi. Sebut saja cyber crime, prostitution, dan seterusnya. Oleh karena itu, pencegahannya berbeda dengan kejahatan konvensional," paparnya.
"Kejahatan (teknologi) tidak lagi dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional. Kejahatannya tidak bisa dibatasi oleh teritorial negara, bisa dilakukan dari belahan dunia mana pun. Dan pelanggaran hukum di dunia maya selama ini sulit dipecahkan," katanya lagi.
Pemerintah, diakui Menkominfo M Nuh sesegera mungkin menyiapkan segala perangkat penunjang undang-undang ITE ini untuk secepatnya diberlakukan.
"Mudah-mudahan dengan adanya UU ITE ini akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara," demikian Menkominfo M Nuh. (jbp/yat)

Cagub BI bisa digarap saat DPR libur
* Ajukan Agus lagi, pamor Presiden jatuh 
* Mensesneg: Presiden taat azas

JAKARTA, PK -- Hingga kini, teka-teki siapa dan kapan Presiden akan mengajukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Burhanuddin Abullah belum bisa dipastikan. Namun, desas-desus yang berkembang Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martwardoyo akan diajukan kembali. Bila Agus diajukan lagi, kalangan DPR menganggap, Presiden sedang mempertaruhkan reputasinya.
"Itu namanya perjudian politik kalau Agus Martwardoyo diajukan lagi. Kalau ditolak lagi, maka pamor Presiden jatuh," cetus Drajad Wibowo kepada para wartawan usai sidang Paripurna DPR, Selasa (25/3/2008).
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Effendy Choirie, juga tak kalah lantang bersuara. Politisi yang kerap disapa Gus Coi ini menganggap tindakan memalukan kalau Presiden berani mengajukan nama Agus Martowardoyo ke DPR sebagai pengganti Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur BI.
"Sudah ditolak kok dicalonkan lagi. Malu-maluin. Seharusnya, yang mencalonkan malu. Dan kalau diterima, maka DPR yang malu," tukas Gus Coy. 
Anggota Komisi XI dari FPKS Andi Rahmat saat dimintai tanggapannya berharap Presiden SBY tidak bersikap konyol, ngotot mengajukan kembali calon yang telah ditolak DPR. Agar prosesnya sesuai waktu, sebaiknya presiden secepatnya mengajukan nama baru sebelum DPR memasuki masa reses. Alasan lainnya, pada 17 Mei 2008 Gubernur BI yang baru harus sudah terpilih, karena masa kerja Gubernur BI Burhanuddin Abdullah akan berakhir pada waktu itu.
"Jangan nanti presiden mengatakan DPR tidak sungguh-sungguh. Kalau begitu kan tidak benar. Makanya segera ajukan calon baru," pinta Andi. 
Ketua DPR Agung Laksono tidak bisa memastikan batas waktu calon Gubernur BI diserahkan kepada DPR. Namun, Agung mengisyaratkan, meski DPR mulai reses atau libur selama satu bulan mulai 5 April mendatang, Komisi XI bisa melakukan fit and proper test cagub BI yang diusulkan oleh Presiden SBY. 
"Untuk nama baru cagub BI, saya kira secepatnya diusulkan. Memang tidak diatur dalam undang-undang dan dalam tata tertib. Akan tetapi, masalah ini harus segera berakhir sebelum 17 Mei, setelah tugas Gubernur BI yang lama selesai. DPR tidak boleh memberikan referensi calon, tidak ada di undang-undang," papar Agung Laksono.
Mensesneg Hatta Radjasa yang ditemui usai mengikuti sidang Paripurna DPR, mendengarkan jawaban terkait pengajuan hak interpelasi BLBI, mengaku belum bisa memastikan kapan Presiden SBY akan mengajukan cagub BI setelah penolakan resmi oleh DPR. Mensesneg juga enggan berkomentar apakah Agus Martowardoyo akan diajukan lagi atau tidak. 
"Soal siapa yang akan diajukan, saya belum bisa ngomong itu. Pokoknya tunggu saja, nanti juga akan diajukan oleh presiden," tukas Mensesneg. (jbp/yat)

* Tingkatkan APK
Depdiknas bangun 14 USB di NTT

KUPANG, PK -- Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah pertama (SMP) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat rendah, yakni 69,78 persen, sementara APK nasional 92,52 persen. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah- Departemen Pendidikan Nasional membangun 24 SMP dan 14 Unit Sekolah Bersama (USB/SD dan SMP satu atap).
Hal tersebut disampaikan Pemimpin Proyek Pembangunan SMP, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Susetyo, saat mendampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rut Nina Kedang bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ir. Thobias Ully, M.Si, di ruang kerja Kepala Dinas P dan K NTT, Selasa (18/3/2008). 
Susetyo menjelaskan, dalam tahun 2008 ini pekerjaan rumah yang sangat besar dari pemerintah pusat adalah menyukseskan wajib belajar sembilan tahun. Salah satu permasalahan yang harus ditangani adalah perluasan akses belajar bagi usia belajar 13 hingga 15 tahun. 
Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah NTT karena NTT memiliki APK terendah. APK SMP di NTT saat sekitar 69,78 persen atau sekitar 97 ribu usia 13 hingga 15 tahun belum mengenyam atau menyelesaikan pendidikan SMP. Beberapa kendalanya adalah jumlah SMP yang masih terbatas serta akses untuk mendapatkan pendidikan SMP masih sulit. 
Secara nasional, demikian Susetyo, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 2 triliun untuk 450 kabupaten di Indonesia. Kabupaten-kabupaten di NTT diharapkan bisa melihat celah itu untuk bisa mendapatkan dana guna pembangunan gedung SMP di wilayah masing-masing. 
"Kita di pusat punya dana yang besar, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada masukan dari daerah-daerah. Pemerintah daerah sebaiknya proaktif," jelasnya.
Menurut dia, pada tahun 2007 Depdiknas telah mengalokasikan dana untuk pembangunan 24 SMP, termasuk 14 USB dan penambahan 111 ruang kelas baru. Pelaksanaan pembangunan USB tersebut sudah dilaksanakan sejak bulan November 2007 lalu. Unit-unit USB yang dibangun adalah empat di Kabupaten Belu, dua di Kabupaten Kupang, dua di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan enam di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). 
"Kita membangun USB atau SMP yang berdekatan dengan SD, sehingga para siswa SD bisa langsung mendapat akses ke SMP karena jarak yang tidak jauh," jelasnya. 
Dia menjelaskan, dalam tahun 2008, pemerintah pusat melalui tim dari Universitas Diponegoro melakukan studi kelayakan dan survei lokasi untuk pembangunan SMP di wilayah NTT. (alf)

* Jemaat Genezareth 
Paskah dengan liturgi kontekstual Sumba

KUPANG, PK --Jemaat Gereja Genezareth Danau Ina Lasiana- Kupang merayakan Paskah dengan kebaktian menggunakan liturgi kontekstual dengan memanfaatkan elemen budaya Sumba. Pelaksanaan kegiatan ini digelar panitia perayaan Paskah bersama tokoh-tokoh jemaat asal Sumba.
Demikian disampaikan Pdt. Dr. Mery Kolimon dalam rilisnya yang diterima Pos Kupang, Selasa (25/3/2008). Kolimon mengatakan, alasan dasar dari tata ibadah kontekstual adalah untuk mengagungkan Tuhan Yesus yang bangkit dengan mengekspresikan budaya yang ada dalam jemaat. Pemanfaatan unsur-unsur budaya dalam peribadatan dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai kekerabatan yang ada dalam budaya guna menunjang persekutuan di antara jemaat.
Dengan demikian, katanya, jemaat diajak untuk mensyukuri berkat-berkat yang diberikan oleh modernitas, tetapi tidak lupa akan akar dari mana jemaat datang. 
Dikatakannya, budaya adalah identitas manusia, sehingga dikatakan manusia sebagai orang beriman dan berbudaya. "Ekspresi iman kita perlu secara aktif melibatkan identitas kita sebagai orang berbudaya. Dengan cara ini pula, budaya dan nilai-nilainya dipelihara," katanya.
Menurut Pdt. Kolimon, kenyataan menunjukkan bahwa warga jemaat adalah kaum urban, membuka kemungkinan bahwa akar dan nilai budaya masing-masing mulai melemah. Liturgi kontekstual seperti ini, katanya, membantu warga jemaat di perantauan untuk merasa bangga dengan budaya sukunya, namun juga tidak menjadi eksklusif dengan kelompok etnisnya sendiri. Karena ibadat dilakukan dalam kebersamaan dengan warga jemaat yang berasal dari latar belakang suku yang lain. 
Menurutnya, persekutuan yang dibangun Kristus justru mempersatukan orang-orang dari suku dan bangsa yang berbeda, namun tidak berarti keragaman dipungkiri.
Dikatakannya, unsur budaya yang masuk dalam liturgi, antara lain tarian Kataga, Woleka dan Gaza, syair-syair adat dan lagu- lagu daerah. Tarian Kataga dan syair-syair adat dipakai untuk menyambut jemaat yang pulang dari pawai kemenangan. Tarian Gaza dan Woleka dipakai untuk prosesi para pemimpin ibadah dan untuk pengantar persembahan jemaat. Lagu-lagu dalam kebaktian memakai dua bahasa, yakni bahasa Sumba (Wewewa) dan bahasa Indonesia.
Menurutnya, kebaktian seperti ini akan dilanjutkan pada hari- hari raya gerejawi bagi unsur-unsur budaya dari suku yang lain yang ada dalam jemaat, seperti Timor, Rote, Sabu, Alor, Kiser dan Ambon. (nia)

77 Siswa SD ikut Olimpiade Sains tingkat propinsi

KUPANG, PK -- Sebanyak 77 orang siswa Sekolah Dasar (SD) dari 14 kabupaten di NTT mengambil bagian dalam Olimpiade Matematika dan Sains (Biologi dan Fisika) tingkat propinsi di Hotel Cahaya Bapa Kupang-Jalan Herewila, Kupang, Selasa hingga Senin (25-31/3/2008). Hanya kabupaten Sikka dan Kabupaten Kupang yang tidak menyertakan wakilnya dalam ajang ini karena tidak lolos dalam seleksi tahap awal. 
Ketua panitia pelaksana, Don Kumanireng, yang didampingi ketua tim pelatih, Drs. Suryadi, M. T, kepada Pos Kupang di Hotel Cahaya Bapa, Selasa (25/3/2008), mengatakan, selama tujuh hari ini dalam kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT ini, para siswa akan dibekali dengan berbagai kesiapan untuk mengikuti Olimpiade Matematika dan Sains tingkat nasional di Makassar pada tanggal 9-15 Agustus 2008. Menurutnya, olimpiade tingkat propinsi ini juga diikuti para guru pendamping sebanyak 100 orang dari 19 kabupaten/kota. 
Dikatakannya, 77 peserta yang terdiri dari 36 orang siswa mengikuti Olimpiade Matematika dan 41 orang mengikuti Olimpiade Sains. Dari 77 peserta ini, akan diseleksi dan dipilih 20 orang terbaik, masing-masing 10 untuk pelajaran Matamatika dan Sains. Mereka selanjutnya mengikuti olimpiade tahap lanjutan pada bulan Mei 2008 mendatang. 
Pada seleksi bulan Mei nanti, akan dipilih lagi enam orang terbaik yang akan mewakili NTT ke tingkat nasional. Enam orang ini masing-masing tiga orang untuk pelajaran Matematika dan Sains.
Dijelaskannya, para pelatih sebanyak empat orang merupakan pakar di bidangnya, yakni Dr. Muhti Patria dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI), Drs. Ridwan H Saputra, M.Si, dari Klinik Matematika Bogor, Drs. Razadi Razid, M.Si, dari Universitas Negeri Jakarta dan Drs. Suryadi, MT, dari Fakultas MIPA UI.
Dikatakannya, potensi anak-anak NTT sangat bagus, namun harus didukung juga oleh guru dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Dengan demikian, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang mana NTT hanya mampu meraih perak dan perunggu, bisa ditingkatkan. 
Dia berharap, pemerintah kabupaten/kota segera mengambil alih peran peningkatan pembangunan pendidikan dan bersinergi dengan pemerintah propinsi. 
Drs. Suryadi, M. T, mengatakan, konsep yang dikembangkan pada kesempatan ini adalah konsep praktikum untuk mata pelajaran Sains dan eksplorasi untuk mata pelajaran Matematika. Menurutnya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kontestan NTT tidak pernah mendapatkan medali emas karena selalu kalah pada eksperimen. Makanya, tim ini datang untuk memperdalam prakteknya daripada teori. 
"Kalau soal teori, anak-anak NTT selalu unggul. Makanya kami saat ini memperdalam mereka untuk prakteknya terutama eksperimen dan eksplorasi untuk Matematika," katanya.
Dikatakannya, anak-anak ini akan disiapkan dengan berbagai model soal pada berbagai level terutama level internasional seperti Singapura dan Kanada. Tim akan melakukan pengayaan, sehingga para siswa juga bisa mewakili daerah NTT untuk mengikuti International Mathematic and Science Olimpiade (IMSO) di Mataram-Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan November 2008. (nia)

Kader HMI jangan jadi pemimpin 'karbitan'

KUPANG, PK --Para kader yang sudah dilatih dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk menjadi pemimpin harus bisa melalui berbagai fase dan proses yang matang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan suka menjadi pemimpin 'karbitan', karena mudah dijangkau tetapi akan mudah juga dijatuhkan.
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, menyampaikan hal ini pada acara tatap muka dengan 47 anggota HMI di ruang rapat Garuda, Kantor Walikota Kupang, Selasa (25/3/2008). Anggota HMI yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini sedang melakukan Pelatihan Kemimpinan Kader tingkat II di aula Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT. 
Hadir dalam tatap muka ini utusan HMI Cabang Makassar tujuh orang, HMI Cabang Bone satu orang, HMI Cabang Alor tiga orang dan HMI Cabang Kupang 36 orang.
Seperti disaksikan Pos Kupang, tatap muka ini berlangsung meriah karena Walikota Kupang banyak memberikan tips dan petuah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. 
Tatap muka ini diakhiri dengan pose bersama sebagai kenang- kenangan masing-masing cabang dengan Walikota Kupang di depan kantor Walikota Kupang. 
Menurut Adoe, organisasi pada dasarnya menciptakan kader pemimpin yang handal untuk membangun bangsa dan negara, terutama daerah NTT. Kader, katanya, adalah bingkai yang bisa menghiasi dan melindungi bangsa dan negara. Untuk itu, katanya, seorang kader agar tetap mempertahankan eksistensi dan kewibawaan bangsa dan negera sehingga tidak mudah digoyahkan, baik karena pengaruh dari dalam maupun dari luar. 
Dikatakannya, HMI sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menoleh ke belakang untuk melihat sejarah bangsa. Berbagai peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau agar tidak terulang lagi, sehingga sebaiknya jangan lengah dan tetap waspada. Para anggota HMI, katanya, harus tetap bermitra dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk sama-sama membangun, dalam upaya memberantas dan mengatasi kemiskinan. 
"Jangan cepat terprovokasi dengan hasutan orang-orang tertentu untuk berdemonstrasi. Tetaplah selalu waspada dan bisa melihat masalah secara mendalam, sehingga tidak mudah terprovokasi," katanya.
Dikatakannya, agenda daearh NTT yang sedang dalam proses pilkada hendaknya tetap dikawal dan dijaga agar berjalam aman dan lancar. 
Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Boli Tonda Baso yang didampingi Ketua Umum HMI Wilayah Nusa Tenggara (NTT, NTB dan Bali), Pandi Ahmad Affandi, mengatakan, sebagai orang HMI sangat bangga dan berterima kasih karena Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe berkenan melakukan acara tatap muka untuk membahas berbagai masalah di Kota Kupang. "Kami sangat senang dan bangga karena sejak berdiri tahun 1964 sampai saat ini, baru di tahun 2008 HMI bisa bertemu dan melakukan tatap muka dengan walikota. Ini kemajuan luar biasa," katanya.
Untuk itu, ia berharap HMI bisa bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Kota Kupang untuk sama-sama bergandengan tangan membangun daerah ini. (nia)

LSI survai 17 bacabup Nagekeo
* Dari Partai Golkar

MBAY, PK--Lembaga Survai Indonesia (LSI) sedang mensurvai 17 nama bakal calon bupati (bacabup) Kabupaten Nagekeo. Survai atas permintaan Partai Golkar itu untuk mengetahui siapa yang paling diminati masyarakat untuk menjadi bupati dari Partai Golkar.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Propinsi NTT, Cyrilus Bau Engo mengatakan hal ini saat ditanya Pos Kupang via telepon dari Bajawa, Kabupaten Ngada, baru-baru ini. 
Bau Engo menjelaskan, salah satu dari 17 bacabup itu adalah Servas Podhi. Menurut dia, Podhi telah menyatakan keinginannya untuk masuk bertarung sebagai Bupati Nagekeo melalui pintu Partai Golkar. Podhi yang menyampaikan keinginannya secara lisan kepada Ketua DPD Partai Golkar NTT. Drs. IA Medah, menyatakan bersedia mengikuti mekanisme yang ada di Partai Golkar NTT.
"Pak Servas Podhi memang pernah bertemu Ketua DPD Golkar NTT dan menyampaikan keinginan untuk masuk melalui Golkar. Tapi tidak serta merta kami memberikan jaminan karena perlu melalui mekanisme yang ada. Pak Servas pun telah menegaskan kalau ia akan tetap menghormati mekanisme partai yang akan melakukan proses penjaringan dan survai," kata Bau Engo.
Bau Engo menyatakan, semua pihak yang telah mensosialisasikan diri ingin menjadi Bupati Nagekeo nama-namanya dikirim ke DPD I Partai Golkar NTT. "Nama-nama yang dikirim akan disurvai. Kami juga tidak tahu apakah sudah ada survai atau belum. Tetapi nama-nama yang akan disurvai sekitar tiga orang sampai lima orang. Selanjutnya nanti akan ada satu nama yang ditetapkan untuk maju bertarung sebagai Bupati Nagekeo dari Partai Golkar," jelasnya.
Bau Engo yang juga anggota DPRD NTT ini mengatakan, sampai sekarang DPD I Partai Golkar NTT masih menunggu hasil pengiriman 17 nama bacabup Nagekeo dari DPP Partai Golkar. "Ada 17 nama yang kami kirim ke Jakarta dan sampai sekarang belum ada hasilnya," katanya.
Bau Engo menegaskan, semua figur yang telah melakukan sosialisasi dan berkeinginan masuk melalui pintu Golkar harus tetap mengikuti mekanisme partai. "Saya tegaskan hasil survai akan menentukan siapa yang akan menjadi calon Bupati Nagekeo melalui Partai Golkar, tapi saya tegaskan hasil survai adalah rahasia," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Golkar Nagekeo, Thomas Tiba Owa, mengatakan, pihaknya telah mengirim 17 nama ke DPD Golkar NTT untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar terkait pilkada di Nagekeo tahun 2008. (ris)

PPP belum tetapkan bacagub

KUPANG, PK -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum menetapkan bakal calon gubernur (bacagub) untuk diusung dalam Pilgub NTT 2008, meski Tim Desk Pilkada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sudah berkonsultasi dengan DPP PPP di Jakarta. 
"Rekomendasi dalam forum Rapimwil sudah dikomunikasikan Tim Desk Pilkada ke DPP PPP. Menurut rencana, hari Kamis (27/3/2008) akan menggelar rapat pleno menetapkan dua nama nominasi untuk selanjutnya diusulkan kepada DPP," kata Sekretaris DPW PPP Propinsi NTT, Abdul Syukur Dapabeang, saat ditemui di gedung DPRD NTT, Selasa (25/3/2008).
Sebelumnya, Selasa (11/3/2008), Rapimwil PPP gagal menetapkan cagub partai itu untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Alasannya, empat bakal calon gubernur yang memaparkan visi dan misinya tidak menjamin sudah mendapatkan dukungan dari partai-partai lain.
Sebanyak 14 DPC yang hadir - empat DPC yang tidak hadir adalah Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada dan Lembata - memutuskan tidak merekomendir nama kandidat. Sebab, empat bakal calon gubernur, yakni Beny Bosu, Alfons Loemau, Jonathan Nubatonis dan Beny K Harman tidak secara meyakinkan menyebut nama partai yang sudah pasti mendukung mereka.
"Kami minta agar setiap calon komunikasikan dengan parpol untuk membentuk koalisi. Dan, itu sudah dilakukan. Tapi dari sisi jumlah, untuk mencapai koalisi belum mencapai 15 persen. Ada upaya DPW intens mendorong agar secepatnya terbentuk. Dari empat bakal calon itu, minimal dua nama direkomendir ke DPP untuk ditetapkan satu," kata Dapubeang. (aca)

Panwas pilgub belum dibentuk
* Di Kabupaten/Kota se-NTT

KUPANG, PK -- Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) NTT, Drs. Djidon de Haan mengatakan, Panwas Pilgub NTT di tingkat kabupaten/kota se-NTT sampai saat ini belum dibentuk.
"Proses pembentukannya oleh DPRD kabupaten/kota. Sampai saat ini ada yang baru mengeluarkan pengumuman. Kami harapkan agar segera dibentuk sehingga bisa mulai melaksanakan tugas karena sekarang sudah memasuki tahapan pilgub. Tahapan penetapan pemilih sudah lewat jelas tidak terkontrol oleh panwas," kata Djidon, saat ditemui di gedung DPRD NTT, Selasa (25/3/2008).
Djidon mengatakan, proses pembentukan panwas sudah terlambat. Semestinya dilakukan sebelum dimulainya tahapan pilgub. "Kami berharap sebelum penetapan calon panwas ditingkat kabupaten/kota sampai di tingkat desa/kelurahan sudah terbentuk," katanya.
Ia menjelaskan, anggota Panwas pilgub tingkat kabupaten/kota sebanyak tiga orang, terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan tokoh masyarakat. Sementara ditingkat kecamatan, anggota panwas terdiri dari seorang unsur kepolisian dan dua unsur tokoh masyarakat. "Dua unsur tokoh masyarakat ini direkrut," ujarnya.
Djidon mengatakan, jika sudah dibentuk, maka pihaknya akan mengundang anggota panwas pilgub menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan pemahaman terkait dalam pelaksanaan tugas pada masa transisi karena dengan menggunakan dua rujukan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
"Kami akan mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara untuk menyelesaikan sengketa pilkada," kata Djidon. (aca)

SBY lantik Syamsulbahri akhir Maret 

JAKARTA, PK--Pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Syamsulbahri tinggal menunggu hari. Diperkirakan Kamis atau Jumat minggu akhir Maret ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik Syamsulbahri. Pelantikan Syamsulbahri terganjal karena menjalani persidangan selaku terdakwa kasus korupsi, sudah dapat bertugas di KPU.
"Syamsulbahri minggu ini sudah harus dilantik. Hari Rabu (26/3/2008), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ada tamu negara. Ya kemungkinan, Kamis dan Jumat ini," kata Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2008).
Menurut Hatta, UU Pemilu yang sudah selesai, mendesak pelantikan Syamsulbahri. Apalagi keputusan Pengadilan Negeri Malang memvonis bebas Samsul Bahri atas dugaan penyelewengan proyek. "Jadi, KPU mesti bekerja keras," ujarnya.
Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng yang ditemui di kantornya, Bina Graha mengemukakan, pelantikan Syamsulbahri berpegang pada putusan hukum pada tingkat pertama. "Presiden kalau semuanya sudah oke dan Mensesneg sudah memberikan rekomendasi, tentu saja presiden tidak ada masalah. Tinggal menyesuaikan dengan prosesnya," tukas Andi. (persda network/ade)

Apa kata mereka

Siti Hadijah (Mahasiswa FKIP Undana)
Tidak pake duit

PEMIMPIN yang akan menjadi gubernur NTT adalah orang yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN. Dengan demikian, pemimpin yang dipilih adalah benar- benar pilihan rakyat dan tidak boleh pakai duit untuk membeli suara rakyat. Kalau betul- betul merupakan pilihan rakyat pasti akan memperhatikan hak rakyat, karena dia maju untuk rakyat. Sedangkan kalau pakai duit, berarti setelah menjadi pemimpin, dia akan berusaha menggantikan uang yang sudah dikeluarkanya saat pilkada dengan cara korupsi uang-uang pembangunan untuk rakyat. (nia)


Fransiskus Frangky Manu, S.H (Konsultan Hukum LBH Kupang)
Berantas korupsi

KAMI berharap pemimpin NTT ke depan adalah pemimpin yang bisa memperhatikan penanganan pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum secara serius serta memperhatikan masalah penegakkan HAM (hak asasi manusia). Sebab, saat ini masalah penegakkan hukum, terutama dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi masih belum memuaskan masayarakat NTT. Masih ada kasus dugaan korupsi yang berkas tersangkanya bolak balik dari tangan penyidik ke pihak jaksa penuntut umum. Begitu pula dalam kasus-kasus hukum lainnya. Kasus KDRT, kekerasan terhadap anak terutama masalah pemerkosaan masih mewarnai kehidupan masyarakat NTT. Hal ini perlu mendapat perhatian dari figur pemimpin NTT ke depan. (mar)


Raymond Rihi (SMAN 1 Kupang)
Perangi narkoba

GUBERNUR yang terpilih dalam pilkada nanti, harus serius memerangi masalah narkoba yang kini melanda NTT umumnya dan Kota Kupang khususnya. Para pengedar dan pengguna harus ditindak sesuai prosedur hukum tanpa memandang golongan, suku, agama dan ras. Untuk itu, gubernur terpilih nanti harus punya program tetap untuk memberikan penyuluhan bagi kaum muda mengenai dampak dari penggunaan barang terlarang ini. (mas) 

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927-2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 
                             ***



"Ronny Painresi" aqureszha@yahoo.com: KPUD Sikka sudah mengumumkan hasil verifikasi tahap 2 tanggal 19 Maret 2007 yang lalu. Sebanyak lima paket calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Terlepas dari segala macam kekurangan KPUD Sikka selama ini, saya berharap semua pihak bisa menerima keputusan ini dengan lapang. Mari kita terus mengawal tahapan selanjutnya proses Pilkada ini. Semoga menghasilkan pemimpin Sikka yang berpihak kepada rakyat tidak hanya pada saat kampanye saja. Terima kasih Pos Kupang. Bravo.....

"aloisius bria" aloisiusbria@yahoo.com: Mungkin baik juga kami yang di rantau ikut nimbrung atas perhelatan Akbar pesta Demokrasi Pilgub NTT dan 50 Thaun NTT Pesta Emas pada tanggal 20 Desember nanti. Pertama-tama pasti kita semua bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar untuk Rakyat NTT hingga bisa merayakan pesta Demokrasi Pilgub NTT dan Pesta Emasnya. Mudah-mudahan makin bertambah umur makin dewasa dalam segala hal. Oleh karena itu, saya sebagai warga masyarakat NTT di rantau menginginkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang bisa melihat nasib teman-teman yang bekerja di perusahaan - perusahaan swasta. Jangan hanya perjuangkan kenaikan gaji PNS saja. Proficiat untuk 50 NTT Pesta Emas dan jangan lupa pilih pemimpin yang bisa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, khususnya teman-teman yang bekerja pada sektor swasta. Salam sukses buat Pos Kupang yang selalu mengudara di seantero dunia.

AU Relky, Manggarai, 085 253 27XXXX: Sebentar lagi pilgub berlangsung. Tolong Pos Kupang menjadi media yang dapat memberikan pencerahan politik di NTT, jangan dikendalikan, tekanan, muatan dari paket tertentu. 

085 253 09XXXX: Mat pagi, paket calon bupati yang telah diberhentikan atau dipensiunkan oleh negara sebaiknya jangan maju, mau cari apa lagi atau masih kurang? Thanks PK.

Sipri, Ruteng, 085 253 42XXXX: Saya harapkan pemimpin NTT lima tahun ke depan, harus berpihak kepada rakyat dan selalu turun ke desa-desa. Jangan duduk di kursi empuk atau teori yang banyak tapi faktanya tidak ada. Bravo Pos Kupang senantiasa jaya.

085 253 05XXXX: NTT masuk dalam usia ke-50. Suatu usia yang cukup dewasa, tapi sayang di moment yang paling indah ini seakan NTT hanya bisa memberikan kado gizi buruk bagi masyarakat (anak-anak di Kabupaten Rote Ndao). Saya harap untuk pemimpin yang baru biar wajah lama asal citra baru jangan wajah lama tapi tetap citra lama. Thanks PK.

Imelda Wea, Walikota, 081 339 30XXXX: 50 Tahun NTT wacana buat cagub akan datang. NTT = Naik Tinggi-Tinggi. Buat para cagub kalau janji jangan tinggi-tinggi, kalau terlalu tinggi bisa jatuh dari ketinggian (fatal). NTT = Naik Turun Terjepit. Mau naik saja sudah ribut tetapi kalau sudah naik jangan turun karena disidak KPK (korupsi). NTT = Nganggur Tak Terpakai. Orang NTT punya potensi bagus manfaatkan dong. NTT = Nusa Tak Terhingga. NTT berpulau-pulau tolong perhatikan merata walaupun engkau bukan terlahir di situ (no nepotisme). NTT = Napas Tak Terhingga, tolong jangan buat kami mati sia-sia karena masalah kesejahteraan sosial, busung lapar, pengangguran, anak terlantar dan kemiskinan, Thanks. PK. Mat Ultah Propinsiku tercinta.

081 353 93XXXX: Dirgahayu NTT ke-50 dan selamat berpesta demokrasi pemilu gubernur dan wagub. Rakyat NTT jangan terkecoh dengan janji-janji atau jual tampang waktu kampanye. Mari kita rapatkan barisan untuk menuntut para gubernur atau bupati yang gagal memenuhi janji kampanye. Pinalti mereka waktu pemilu kalau mau maju. Tahu diri bapak? Rakyat tahu, tapi maklum saja.

Della, Mbay, 081 339 84XXXX: Usia 50 adalah usia mapan dari segala aspek kehidupan. Berkenaan dengan HUT NTT kali ini yang bersamaan dengan pilkada, kiranya baik para calon kepala daerah maupun rakyat NTT marilah kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dan bermoral serta jangan mencari kambing hitam jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena akan berdampak pada tersendatnya pembangunan di daerah kita tercinta ini.

David Daud, Borong, Manggarai Timur, 085 253 31XXXX: Tidak terasa usia NTT sudah memasuki usia emas, buat kita masyarakat mari kita membangun diri, jangan terlalu bergantung kepada pihak lain, karena yang dapat merubah hidup kita adalah diri kita sendiri (syukur kalau ada pihak yang mau membantu). Buat gubernur terpilih berantas KKN, perhatikan masyarakat kecil dari segi perekonomian, pendidikan dan kesehatan serta pelestarian lingkungan hidup, Thanks PK.

Riven Saudale, Nunleu, 085 239 46XXXX: Syalom! Masyarakat NTT yang beta kasihi, marilah kitong berdoa supaya kitong dapat pemimpin gubernur dan wagub yang ditentukan oleh Tuhan, lewat kita. Jangan salah pilih tapi pililah pemimpin yang dikenal oleh rakyat dan calon pemimpin yang tidak mencari kesalahan calon pemimpin yang lain. 

Onggi, Ende, 085 253 41XXXX: Kita patut berbangga NTT akan rayakan pesta emasnya, namun kado yang paling menyakitkan banyak balita gizi buruk. Tolong pak gubernur bentuk tim untuk selidiki penanganan di tingkat RT karena KKN juga di situ anggaran juga disunat oleh kader atau kader hanya satu orang. Padahal pemda sudah bentuk kader untuk bersama-sama menanganinya, hidup Pos Kupang. 

Anna Ratu, Bajawa, 085 253 84XXXX: Mat pagi, siapapun yang jadi ujung tombak untuk memimpin NTT, tolong berantas pencurian di Pulau Sumba.

085 239 03XXXX: Wahai saudara/i se-NTT tercinta, kemajuan NTT ada di tangan kita. Untuk itu mari kita pilih pemimpin kita yang bersih dari KKN dan juga yang bersih dari tuntutan hukum agar mereka bisa memimpin kita dengan tenang, jujur dan dispilin karena mereka tidak punya masalah dengan hukum, Trims PK.

Napoleon, Atambua, 085 239 25XXXX: Untuk para calon pemimpin NTT lima tahun ke depan. Belajaralah dari sejarah seorang Napoleon Bonaparte, dia berhasil membawa Perancis keluar dari krisis keuangan dan berhasil membuat Perancis berjaya di daratan Eropa di masa kepemimpinannya. Dan, Napoleon Bonaparte berhasil membuat undang-undang yang dinamakan 'civil code' yang berisikan bahwa "setiap pejabat negara yang terlibat korupsi dipancung kepalanya di hadapan rakyat". Kami masyarakat NTT sudah muak dengan janji-janji muluk.

Yancel, Larantuka, 081 339 48XXXX: Demi kepentingan pribadi dan golongan lalu kita mengabaikan figur yang berkualitas menimbulkan kerugian bagi rakyat dan daerah Propinsi NTT yang kering dan tandus. Semoga di usia emas NTT kita masyarakat NTT dengan dewasa penuh tanggung jawab serta penuh kekeluargaan menyukseskan Pilgub NTT. 
Pemkab Ende bentuk Desk Pilkada