Timor, Rote, Sabu

Disapu banjir, tanaman pertanian rusak

SOE, PK-- Sekitar 200 hektar tanaman pertanian milik warga Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) rusak disapu banjir akibat meluapnya Sungai Noeleke, menyusul hujan yang turun di wilayah itu beberapa pekan terakhir. 
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD TTS, Sefrits Nau, kepada Pos Kupang di SoE, Senin (24/3/2008). Dikatakannya, meluapnya sungai ini karena normalisasi Sungai Noeleke yang melintas di desa itu tidak dilakukan optimal.
Sefrits mengatakan, beberapa hari lalu ia bersama anggota Komisi C DPRD TTS, Welly Mella, Loit Tahun, Amir Arifudin, dan Arfaksad Tlonaen melakukan kunjungan kerja ke Desa Tuasene. 
Menurut dia, tidak hanya lahan pertanian yang disapu banjir, namun sekitar 20 rumah penduduk setempat terendam dari luapan banjir Sungai Noeleke. Akibat luapan banjir, banyak petani mengalami gagal panen. 
Sefrits menjelaskan, posisi permukiman dan lahan pertanian warga lebih rendah dibandingkan daerah aliran (tepi) sungai mengakibatkan banyak rumah masyarakat terancam banjir Kali Noeleke. Bila banjir besar datang dipastikan masyarakat setempat akan terkena bencana.
Dikatakannya, selama ini hanya pemerintah propinsi yang melakukan normalisasi sungai tersebut. Namun, normalisasi hanya mencapai ratusan meter. Sementara untuk mengamankan desa tersebut dibutuhkan normalisasi kali sepanjang 2,2 kilometer. 
"Kami sebagai anggota dewan akan memperjuangkan agar masyarakat Tuasene dan sekitarnya dapat terselamatkan bila musim hujan tiba. Pasalnya, sekitar 123 kepala keluarga atau sekitar 3.000-an jiwa tinggal di desa tersebut," ujarnya. 
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata Sefrits, masyarakat Desa Tuasene menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Bila lahan pertanian makin terkikis akibat banjir dipastikan warga akan kehilangan pekerjaannya. 
Terhadap persoalan di Desa Tuasene, Sefrits minta dinas terkait bertindak melakukan penanganan secepatnya. Bila pemerintah lamban melakukan langkah darurat masalah di Tuasene, maka masyarakat setempat akan mengalami kesulitan hidup. (aly)

Dinkop TTS salurkan Rp 1,75 miliar 
* Bantu penguatan modal usaha

SOE, PK-- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akan menyalurkan bantuan penguatan modal bagi kelompok ekonomi produktif sebesar Rp 1,75 miliar pada tahun anggaran 2008. 
Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM TTS, Drs. Oberlin Muni, saat ditemui di SoE, Senin (24/3/2008), mengatakan, dana sebesar Rp 1,75 miliar itu bersumber dari dana alokasi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTS 2008, dan dana APBD I Propinsi NTT. 
Oberlin menjelaskan, dana itu akan diberikan kepada ratusan kelompok ekonomi produktif yang memenuhi persyaratan. Bagi masyarakat TTS yang bergerak di bidang usaha kecil dan berminat mendapatkan penguatan modal, kata Oberlin, diminta datang ke Dinkop UKM TTS untuk mengambil formulir. 
Oberlin mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat untuk mendapatkan penguatan modal usaha. Setiap masyarakat yang disetujui pengajuan kredit penguatan modal akan mendapatkan bantuan berkisar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Dana itu harus dikembalikan dalam jangka waktu setahun dengan bunga 0,5 persen. "Setelah satu bulan menerima dana itu, baru mulai mengangsur setiap bulannya," ujarnya.
Mengenai mekanisme mendapatkan bantuan penguatan modal, Oberlin menjelaskan, setiap warga yang hendak mengajukan bantuan dana harus memiliki usaha. Setelah mengisi formulir yang diambil Dinkop UKM TTS, tim dari Dinkop UKM TTS akan melakukan survai ke lokasi untuk menentukan kelayakan calon penerima dana tersebut. "Kalau dalam survai ternyata tim menyatakan tidak layak menerima bantuan, maka Dinkop UKM TTS menolak permohonannya," tandasnya. 
Oberlin menyatakan, survai perlu dilakukan agar kelak tidak terjadi kredit macet karena berdasarkan survai akan ketahuan kemampuan warga, apakah ia bisa mengembalikan bantuan penguatan modal. "Kami belajar dari pengalaman banyak yang mengajukan permohonan penguatan modal tapi setelah kami survai ke lokasi ternyata yang bersangkutan tidak punya usaha," ungkpanya.
Tentang jumlah kelompok penerima dana pemberdayaan ekonomi tahun 2007 lalu, Oberlin menyebutkan 159 kelompok penerima. Dari jumlah itu sekitar 20 kelompok yang pengembaliannya macet. (aly)

Kejari Atambua selidiki proyek Pasar Baru

ATAMBUA, PK--Tim khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua akan menyelidiki pengelolaan dana Rp 10 miliar (bukan Rp 8 miliar, Red) yang sudah dialokasikan dalam APBD 2008 untuk penataan Pasar Baru Atambua. Saat ini tim Kejari Atambua masih melakukan telaahan dan diharapkan dalam waktu dekat sudah melakukan penyelidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Atambua, Yohanes Gatot Irianto, S.H, mengatakan hal ini ketika dihubungi Pos Kupang melalui handphonenya, Selasa (18/3/2008). Saat dihubungi, Yohanes sedang berada di Kupang menemui Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) NTT.
Yohanes menjelaskan, pihaknya sudah mengikuti pemberitaan media massa terkait pertanyaan dari anggota DPRD Belu terhadap pengelolaan dana Rp 10 miliar untuk Pasar Baru Atambua. 
Dikatakannya, Dewan mensinyalir dana tersebut terancam hangus karena hingga kini belum ada kegiatan di lapangan. Padahal, sejak APBD 2008 ditetapkan seharusnya tahapan-tahapan pelaksanaan proyek itu sudah harus berjalan. Untuk itu, lanjut Yohanes, kejaksaan akan menelaah keberadaan dana tersebut dan bagaimana proses pemanfaatannya.
"Kami belum turunkan tim. Saat ini kami masih selidiki dulu apakah benar dana Rp 10 miliar itu sudah ditetapkan dalam APBD 2008. Lalu kenapa sampai belum ada kegiatan di lapangan. Kami telusuri dahulu alur perjalanan dana tersebut. Kalau sudah ada data akurat maka tim sudah bisa kami lepas untuk melakukan penyelidikaan lanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa turunkan tim," katanya.
Anggota DPRD Belu, Cyprianus Temu, mengatakan, dana proyek Pasar Baru Atambua senilai Rp 10 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD 2008, terancam mubazir. Pasalnya, lokasi pasar tersebut disinyalir belum memiliki sertifikat tanah yang jelas. Dewan berharap pemerintah segera mengambil langkah darurat sehingga dana itu tidak menjadi dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Sedang ditender
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Belu, Jonisius Mali, S.H, yang ditemui terpisah, Selasa (18/3/2008), mengatakan saat ini sedang dilakukan proses tender sehingga dananya tidak akan mubazir. 
"Alokasi dana tahun 2007 tidak ada. Dana untuk penataan kembali Pasar Baru Atambua, itu sudah dianggarkan dalam APBD 2008 senilai sekitar Rp 10 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) dalam areal pasar yang ada sekarang ini. Dana itu masih ada dan akan digunakan pembangunan pasar itu," jelasnya.
Tentang belum ada sertifikat kepemilikkan tanah di Pasar Baru Atambua, mantan Kepala Dispenda Belu ini menampiknya. Dia menyampaikan bahwa lokasi tanah di pasar tersebut merupakan tanah Pemda Belu dan sudah ada sertifikatnya.
Mengenai warga yang sedang berjualan sekarang, Joni mengatakan, sementara waktu diarahkan ke Pasar Lolowa dan Pasar Fatubenao. Tetapi untuk memindahkan mereka, lanjutnya, pemerintah sedang berupaya menata kedua pasar itu sehingga kehadiran warga di lokasi itu tidak menimbulkan persoalan baru.(yon)

Balita gizi buruk di Rote 'pendatang baru'

BA'A, PK-- Para bayi di bawah lima tahun (balita) penderita gizi buruk di Rote Ndao tahun 2008 ini adalah balita 'pendatang baru' yang baru diketahui petugas medis. Sedangkan 138 penderita gizi buruk di Rote tahun 2007 sekitar 70 persen mengalami penyembuhan. 
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, dr. Jonathan Lenggu, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (22/3/2008). "Hasil evaluasi posyandu serempak, Rabu (13/3/2008) berhasil merekap 207 angka balita penderita gizi buruk dan umumnya data baru, dan mereka adalah penderita 'pendatang baru'. Sedangkan data 138 penderita gizi buruk tahun 2007 sekitar 70 persen sudah pulih. Jadi, program saya tidak gagal," kata Jonathan.
Ia juga menanggapi kasus gizi kurang 1.211 balita karena kurang sosialisasi bidang kesehatan kepada masyarakat, koordinasi yang tidak jalan di tingkat struktural antara bidan desa di pustu, puskesmas dan dinas kesehatan, serta anggaran yang ditetapkan lebih besar untuk monitoring dan evaluasi yang juga tidak jalan. Bahkan, kata Jonathan, lebih parah lagi dana setiap tahun dialokasi ratusan juta rupiah yang mestinya untuk pemberian makanan tambahan (PMT), namun tidak jalan.
Terhadap persoalan ini, Jonathan membantah semuanya karena data yang diterimanya proses PMT berjalan. "Saya akan lihat semua masukan yang ada. Namun hasil yang saya terima, PMT berjalan dan buktinya 70 persen dari 187 balita di tahun 2007 mengalami perubahan," katanya.
Menurut dia, ada sejumlah kendala untuk mendeteksi penderita gizi buruk dan gizi kurang, diantaranya partisipasi masyarakat kurang membawa balita mereka ke posyandu. Padahal, setiap bulan posyandu dilaksanakan dan saat ini ada peningkatan kuantitas posyandu dari 301 posyandu menjadi 317 posyandu.
"Sejumlah faktor ikut berpengaruh terhadap peningkatan penderita gizi buruk dan gizi kurang seperti gagal tanam, gagal panen termasuk rendahnya partisipasi masyarakat terutama orang tua balita membawa anak ke posyandu. Ini yang membuat angka meningkat," kata Jonathan.
Petugas gizi kurang
Pantauan Pos Kupang saat evaluasi hari Rabu (19/3/2008) di aula kantor bupati terungkap sejumlah hal, yakni selain petugas mengeluh perilaku orang tua yang kurang memperhatikan anak mereka, juga dugaan dana operasional untuk para kader yang ditetapkan Rp 10 ribu/kader, selama delapan bulan pada tahun 2007 tidak diterima para kader. 
Kendala lainnya, fasilitas di posyandu seperti timbangan tidak normal. "Petugas gizi hanya beberapa orang termasuk petugas KB," kata Camat Rote Barat Laut, Thobias Nggili. 
Bahkan, kata Nggili, tahun sebelumnya PMT dibagikan petugas dinkes kadaluarsa sehingga banyak anak mencret. Kondisi ini membuat berat badan anak turun. "Niat kita baik tapi dalam pelaksanaan banyak makanan kadaluwarsa mengakibatkan anak mencret. Apalagi PMT telur banyak yang busuk. Begitu juga kacang hijau sudah rusak dan susu kadaluwarsa," papar Nggili dibenarkan para camat yang hadir.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a, dr. Delly Pasande, M.Mr, dihubungi Pos Kupang, Sabtu (22/3/2008) mengatakan, saat ini pasien gizi buruk yang fase marasmus di RSUD Ba'a sebanyak 15 anak kini berkurang menjadi 13 anak dan dua orang sudah dipulangkan. 
"Saat ini anak-anak yang dirawat sekitar 13 orang dari 15 marasmus. Sedangkan beberapa kasus gizi buruk sudah dipulangkan. Sementara seorang anak dirujuk di ke Kupang karena mengalami kelainan jantung," kata Delly.
Ia menjelaskan, setiap anak yang pulang dari rumah sakit dibekali makanan untuk dua minggu khusus untuk penderita. Soal lanjutan PMT, Delly mengakui, pihak RSU merawat pasien saat pasien dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh dibawa pulang ke rumah selanjutnya menjadi tanggungjawab orang tua dan pihak dinas untuk memberikan PMT sebagai penanganan lanjutan untuk pemulihan. (iva)

Proyek air bersih, warga TTU protes 

KEFAMENANU, PK-- Warga Kelurahan Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memprotes pelaksanaan proyek pembangunan jaringan air bersih (air minum) di wilayah itu. Pasalnya, lokasi proyek dipindahkan sehingga manfaatnya bukan dinikmati warga Upfaon, tapi oleh warga Kelurahan Supun. Selain itu, proyek ini boros dana serta rawan terjadi kerusakan.
Protes warga disampaikan tertulis lewat surat pengaduan tertanggal 15 Maret 2008 yang ditujukan kepada Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si. Surat setebal tiga halaman itu ditandatangani 20 tokoh masyarakat (tomas) Kelurahan Upfaon.
Dalam surat itu, warga menulis proyek ini dipindahkan secara sepihak oleh pelaksana proyek. Akibatnya, proyek itu bukan dinikmati warga Upfaon, tapi oleh warga Kelurahan Supun. 
Warga juga memaparkan bahwa dalam survai awal oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) TTU melibatkan pemerintah Kecamatan Biboki Selatan, dan pemerintahan Kelurahan Upfaon telah disepakati pembangunan bak resevoir di Huik'in. Namun ternyata dalam pelaksanaannya dipindahkan ke Salmetan, Kelurahan Supun.
Selain itu, pengambilan air bukan lagi dari sumber air Bonak sesuai hasil survai tapi dipindahkan ke sumber air Oepliu. Akibatnya, terjadi pemborosan pipa sepanjang hampir 2.000 meter hingga 3.000 meter. Ukuran bak hidran umum terlalu kecil cuma 1,5 meter dan tinggi 80 centimeter sehingga tidak layak untuk menampung air. Jaringan pipa tidak ditanam saat melewati wilayah permukiman warga.
Warga juga mengungkapkan jaringan pipa yang terpakai untuk warga Kelurahan Upfaon hanya sekitar 25 persen, dan sisanya dibawa pulang ke perusahaan. Padahal proyek ini diusulkan oleh warga Upfaon lewat musrenbang kecamatan dan kabupaten. Pembangunan jaringan air ini bisa menimbulkan kecemburuan diantara warga dua kelurahan dan berpotensi terjadinya konflik horisontal.
Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si, belum berhasil dikonfimrasi karena bertugas ke Jakarta. Kepala Dinas Kimpraswil TTU, Drs. Willem Teti yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan. "Setelah itu baru saya bisa komentar," tukasnya pendek. (ade) 


20 Tomas Kelurahan Upfaon: 
Victor Masu
Yosep Sotan
Gabriel Maitea
Hendrikus Kusi
Yohanes Timo
Agustinus Bano
Lodovikus Kefi
Urbanus Uluk
Zakarias Sikone
Julio da Costa Ulan
Petrus Tabati
Ny. Maria Robertha M
Joni M
Ny. Ermelinda S
Ny. Angela Alupan
Yosefina Nainabu
Dominggus Kas
Marsel Naifatin
Yance Nainoe
Paskalis N