Chatting Kartu As Rp 9.900,00/Bulan

JAKARTA, PK -- Telkomsel melengkapi program Gratis Bicara 3 menit dan SMS Murah ke semua operator, tidak hanya untuk pelanggan Simpati. Pelanggan Kartu As pun menikmati biaya komunikasi yang hemat dengan diluncurkannya layanan Kartu As Chatbox. Dengan kartu ini, pelanggan bisa chatting sepuasnya hanya dengan paket Rp 9.900/bulan. 
Biaya tersebut sudah termasuk akses datanya (GPRS/3G/HSDPA). Untuk ber-chatting ria pelanggan cukup SMS ketik CHAT ON kirim ke 8999. Selanjutnya, setelah registrasi berhasil, pelanggan akan menerima informasi, yakni user ID, password, access point, serta server. Pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan Rp 9.900,00/30 hari dan dapat ber-chatting kapan saja dan di mana saja, tanpa dikenakan biaya GPRS.
Bagi pelanggan yang telah mengikuti program SMS Murah (200 SMS hanya Rp 10.000), hanya dikenakan Rp 5.500,00 saat mengaktifkan layanan Chatbox ini. Sedangkan pelanggan yang ingin menikmati layanan Chatbox dan SMS Murah sekaligus, dapat mengaktifkannya dengan kirim SMS ketik SMCHAT kirim ke 8999. Tarifnya hanya Rp 15.500,00 untuk kedua layanan tersebut.
Chatbox memungkinkan pelanggan berkomunikasi dengan fasilitas chatting, di mana fitur chatting telah populer dan tersedia di berbagai ponsel yang tersedia di pasaran (Nokia: IM+, Sony Ericsson: My Friends). 
Manager Corporate Communications Telkomsel Suryo Hadiyanto mengatakan, "Setelah pemberlakuan SMS Murah dan tarif Gratis 3 Menit, lagi-lagi Kartu As memberikan lagi benefit buat pelanggan untuk menikmati biaya komunikasi yang sangat murah lewat layanan chatting sepuasnya hanya Rp 9.900,00". 
Selain itu, tersedia pula fasilitas group chat, chatroom (beberapa user dengan interest yang sama), status pribadi (menandakan mood, alias, keberadaan, dan sebagainya), emoticon (ikon smile/emosi), dan rekaman pembicaraan (menampilkan kembali rekaman pembicaraan dan dapat menyimpan pembicaraan tiap saat). (JBP/hbk)

Harga Beras Maksimal Rp 6.000,00/kg

JAKARTA, PK -- Pemerintah mematok harga beras dalam negeri pada kisaran Rp 4.750,00 - Rp 6.000,00/kg. Kebijakan itu diambil untuk menjaga stabilisasi harga dalam negeri.
Hal itu dikemukakan Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu dalam simposium bertajuk "City Indonesia Economic & Political Outlook 2008" di Jakarta, Rabu (26/3/2008). "Itu kisaran harga yang tidak membebani masyarakat," ujar Mari dalam simposium yang dihadiri ratusan investor lokal dan luar negeri itu.
Dikatakannya, selama ini, harga beras dalam negeri relatif stabil. Harga beras yang berlaku di pasaran belum terpengaruh oleh harga beras di pasar luar negeri yang melambung. "Kami masih memantau apa yang terjadi di luar negeri. Apakah ini sesuatu yang sifatnya sesaat atau yang lebih fundamental," katanya.
Stok beras dalam negeri, lanjut dia, saat ini masih memadai. Namun bukan berarti pemerintah melarang ekspor beras di saat harga di pasar internasinal tengah membumbung tinggi. "Yang paling penting adalah amankan stok beras dalam negeri dulu, setelah itu baru lihat pasar internasional," jelasnya.
Saat ini permintaan beras di pasar internasional menguat. Vietnam dan Thailand sebagai negara pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara menerapkan pajak ekspor tinggi guna mengamankan stok beras dalam negeri.
Melonjaknya harga beras internasional sudah barang tentu dapat memunculkan spekulasi ekspor demi keuntungan berlipat. Dengan pilihan menahan harga beras, terang Mari, pemerintah masih membahas alternatif-alternatif menjaga keluarnya beras dari dalam negeri. "Yang penting bagaimana me-manage beras apakah itu stock dalam negeri, apakah itu impor-ekspor, itu bagian dari suatu keseluruhan," jelasnya. (JBP/aco)

VIY di NTT diluncurkan awal April

KUPANG, PK -- Dinas Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan meluncurkan program Visit Indonesia Year (VIY/tahun kunjungan wisata) tingkat NTT, awal April 2008. 
Kepala Dinas Pariwisata NTT, Drs. Lens Haning mengemukakan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/3/2008). 
Dikatakannya, launching VIY tingkat NTT itu rencananya dilakukan bersamaan dengan Musrenbang tingkat Propinsi NTT yang akan dihadiri para kepala daerah/bupati se-NTT.
"Kami masih berkoordinasi mengenai rencana ini. Kami juga akan undang Dirjen Pengembangan Destinasi untuk ikut dalam acara launching VIY ini," ujarnya.
Pihaknya juga, lanjut dia, akan mengajak semua pihak, terlebih para pelaku pariwisata seperti pemilik hotel, rumah makan, ASITA dan PHRI untuk menyukseskan program VIY ini.
Mengenai persiapan lokasi-lokasi destinasi di NTT, Haning mengungkapkan, di tingkat kabupaten, persiapannya sudah dilakukan dengan penataan lokasi-lokasi wisata, misalnya membersihkan obyek wisata, menyiapkan kelompok sadar wisata, termasuk guide (pemandu wisata).
Dia mengatakan, meskipun VIY untuk NTT baru dilaunching pada April nanti, tetapi selama ini, setiap hari sekitar 50 wisatawan mancanegara (wisman) berwisata ke NTT. Wisman itu mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka datang dari Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pada pertengahan tahun ini, lanjut Haning, akan datang wisatawan dalam jumlah cukup banyak dalam dua event. Pertama, delapan kapal pesiar yang akan singgah di beberapa tempat di NTT dengan membawa wisatawan sebanyak 5.094 orang.
Evet berikutnya, Sail Indonesia yang diikuti 250 kapal dengan jumlah wisatawan sekitar 600 orang. "Untuk kegiatan Sail Indonesia ini, kami akan mengikuti rapat persiapan di Denpasar, Bali 28 Maret 2008 dengan konsul Darwin," ujarnya. (ira)

50 Desa dapat program PPFM

"Dalam program ini, masyarakat harus bergabung dalam kelompok dan setiap kelompok itu akan mendapatkan bantuan Rp 26 juta."

--- Frans Salem, S.H ---

KUPANG, PK -- Sebanyak 50 desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sasaran program pemberdayaan fakir miskin (PPFM) dari Dinas Sosial (Dinsos) NTT, tahun ini.
"Dengan program ini, masyarakat sangat miskin akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah," ujar Kepala Dinas Sosial NTT, Frans Salem, S.H, beberapa waktu lalu. 
Dikatakannya, model bantuan yang diberikan itu sama dengan program sebelumnya. Bedanya, kalau tahun-tahun sebelumnya, bantuan yang diberikan itu berupa ternak, namun tahun ini diuangkan.
Bantuan dana tersebut, lanjut Salem, selanjutnya dikelola oleh keluarga yang menerima dana itu, dengan pengawasan pendamping, sehingga dana itu tidak salah sasaran.
Menurut Salem, dalam aturan tentang pengguliran dana itu, disebutkan bahwa uang tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi produktif. 
"Jadi, kalau ada keluarga yang salah menggunakan uang tersebut, maka bantuan pada tahun berikutnya dialihkan untuk keluarga yang lain. Makanya, kami harap masyarakat tidak main-main," pesannya.
Mengenal hal teknis yang mengatur tentang penyaluran dana itu, mantan Kepala Biro Bina Sosial Setda NTT ini, mengatakan, yang terpenting adalah masyarakat harus bergabung dalam kelompok. Dan satu kelompok beranggotakan 10 rumah tangga miskin (RTM).
Saat ini, katanya, sudah terdata 245 kelompok masyarakat yang tersebar pada 50 desa. Setiap kelompok akan mendapatkan dana pemberdayaan Rp 26 juta.
Untuk menyukseskan program ini, lanjut Salem, pihaknya telah menggandeng Undana, dalam hal ini beberapa pakar ekonomi, seperti Dr. Fred Benu. Keikutsertaan para pakar ekonomi itu penting untuk mendorong masyarakat agar serius dengan program yang bertujuan memperbaiki derajat hidup masyarakat itu. (kro)