F L O R E S A

     Seputar Flores

Pemkab Manggarai Timur Kontrak Rumah Warga

BORONG, PK--Untuk melancarkan tugas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur mengontrak delapan rumah milik warga setempat. Nilai kontrak sekitar Rp 12,5 juta/rumah/tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekab Manggarai Timur, Yosep Biron Aur, S.Sos, menyampaikan hal itu saat dihubungi Pos Kupang, Senin (24/3/2008). Dia dihubungi terkait tugas pelayanan masyarakat menyusul pelantikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), belum lama ini.
Biron Aur menjelaskan, setelah mengisi kantor sementara di Toka, terdapat kekurangan delapan unit ruangan kerja. Karena itu, pemerintah setempat mengontrak delapan unit rumah milik warga. Delapan unit rumah yang dikontrakan untuk melayani masyarakat, layak ditempati sebagai operasional ruang kantor.
Menurutnya, meski di sana-sini terdapat kekurangan namun setiap satuan kerja bekerja maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Berbagai upaya pembenahan sarana dan prasarana kantor masih terus dilakukan pemerintah sehingga proses pelayanan masyarakat tidak terhambat.
Khusus perkantoran di Toka, kata Biron Aur, sedang diupayakan instalasi air bersih, listrik dan telepon dari PT Telkom. Tiga instansi teknis baik PDAM, PLN dan Telkom sudah dilakukan pendekatan saat ini dan menunggu realisasi pemasangan. "Untuk sementara komunikasi kita pakai HP saja. Pemda tetap berupya maksimal agar seluruh pelayanan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia berharap dukungan dari semua pihak agar lalulintas pelayanan serta dukungan infrastruktur kantor bisa dilengkapi sehingga semua pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan normal. (lyn)



8 SKPD yang kontrak rumah warga:

Distan, Perikanan dan Peternakan
BKD
Dispenda dan PKAD
Dinas PU dan Pertambangan
Dishub Pariwisata dan Informasi
Dispenduk dan Capil
Perindag, Koperasi dan UKM 
Kantor Penyuluhan Pertanian 

Pustu Natarandang Ditingkatkan Jadi Puskesmas 

BAJAWA, PK--Puskesmas Pembantu (Pustu) Natarandang di Desa Denatana, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada ditingkatkan menjadi puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat di Kecamatan Wolomeze. Pasalnya, wilayah Wolomeze telah otonom menjadi kecamatan, namun belum memiliki puskesmas. Pelayanan kesehatan masih dilakukan di poliklinik desa (polindes) dan puskesmas pembamtu (pustu) yang ada di desa. 
Camat Wolomeze, Christian Haning, S.Sos, kepada Pos Kupang di Bajawa, Senin (24/3/2008), menjelaskan, terkait peningkatan status Pustu Natarandang jadi puskesmas, pihak Dinas Kesehatan Ngada telah membangun tambah empat ruangan kesehatan di pustu itu.
Haning mengatakan, pustu ini sebelumnya hanya memiliki empat ruangan dan saat ini memiliki delapan ruang. Tenaga kesehatan di Pustu Natarandang dilayani dua tenaga medis. Namun, apabila tahun ini jadi puskesmas, maka jumlah tenaga medis dan peralatan akan ditambah.
Mengenai jenis penyakit di wilayah Kecamatan Wolomeze yang memiliki empat desa, Haning mengatakan, data penyakit di Wolomeze umumnya malaria dan diare. Masyarakat bersyukur karena Pustu Natarandang telah ditingkatkan status menjadi puskesmas.
"Tidak ada persoalan tanah karena lahan pustu masih luas. Pembangunan ruang di pustu telah dilakukan dan diharapkan tahun ini bisa diresmikan untuk digunakan bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas Wolomeze nantinya bisa melayani masyarakat empat desa karena puskesmas ini berada di pusat kecamatan," kata mantan Sekcam Nangaroro ini. 
Terkait masalah kesehatan masyarakat, Bupati Ngada, Drs. Piet Nuwa Wea sebelumnya menegaskan, sehat itu menjadi hak asasi setiap warga negara sehingga pelayanan harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Terkait peningkatan Pustu Natarandang menjadi puskesmas, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Ngada, Hildegardis Bhoko melalui Kasubdin P2M, Martinus Beno Doven, membenarkannya.
Dia mengaku peningkatan status Pustu Natarandang menjadi puskesmas karena Wolomeze sudah menjadi kecamatan otonom sehingga membutuhkan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (ris)

Elar Selatan dan Kota Komba Dianaktirikan 

BORONG, PK---Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur (Matim) mengantirikan wilayah Kecamatan Kota Komba dan Elar Selatan (Elsel). Pasalnya, bencana alam yang terjadi di dua wilayah itu kurang diberi perhatian sehingga jalur transportasi di wilayah itu macet.
Demikian pernyataan Wakil Ketua DPRD Manggarai, Cosmas Djalang, B.A, saat ditemui Pos Kupang di Ruteng, Selasa (25/3/2008). Dia menyampaikan hal itu agar Pemkab Manggarai Timur bersikap arif, adil dan bijaksana dalam menangani bencana alam menyusul hujan yang terjadi belakangan ini.
Cosmas menegaskan, jika alasan keterbatasan dana mengakibatkan penanganan bencana alam tidak dilakukan secara komprehensif, mengapa daerah lain ketika ada bencana ditangani secara cepat. Ini membuat masyarakat pada dua wilayah ini merasa dianaktirikan. 
Dia menyebutkan, jalan Pa'an Leleng-Wukir dan Paleng - Mukun sudah putus sejak sebulan lalu. Sepanjang lima kilometer ruas jalan pada dua jalur tersebut putus. Akibatnya, jika dipaksakan waktu tempuh memakan waktu lima jama hingga enam jam. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi dua wilayah itu.
"Ini tanggung jawab siapa? Pemkab Matim tidak punya dana namun di kecamatan lain jika jalan putus cepat ditangani. Nampaknya Kota Komba dan Elsel kurang diberi perhatian," katanya.
Cosmas menyarankan pemerintah daerah perlu memetakan secara detail daerah rawan longsor sehingga penanganan bisa dilakukan dan jangan abaikan kecamatan tertentu yang juga kena bencana. Padahal, dari segi potensi dua wilayah ini menjadi andalan di Manggarai Timur. Untuk itu, Pemkab Manggarai Timur diminta melakukan rehabilitasi dan penggusuran jalan di wilayah itu.
Secara terpisah Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pertambangan Kabupaten Manggarai Timur, Thomas Ngalong, mengatakan, jika ada longsoran pihaknya akan menangani, namun jika membutuhkan penggusuran pakai alat berat pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemkab Manggarai. "Kami sudah gusur daerah longsoran," katanya. (lyn) 

Bangun Jalan di Selatan Ngada Serap Rp 7 miliar

BAJAWA, PK-- Jalur lintas selatan Kabupaten Ngada memiliki panjang 147 km dan delapan segmen jalan. Ruas jalan itu dimulai dari Kecamatan Aimere berbatasan dengan Manggarai Timur dan Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo berbatasan dengan Kabupaten Ende. Pembangunan jalan lintas selatan Kabupaten Ngada tersebut akan dilakukan tahun 2008 dengan sumber dana dari APBN senilai Rp 7 miliar. 
Terkait pengerjaan jalan ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ngada, Kosmas Lana, S.H, ditemui Pos Kupang di Bajawa, Senin (24/3/2008) menjelaskan, pengerjaan ruas jalan lintas selatan Flores sedang dalam proses tender di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Nusa Tenggara Timur (Kimpraswil NTT).
Kosmas menjelaskan, jalan lintas selatan Pulau Flores akan menjadi jalan negara atau jalan nasional karena melintasi beberapa wilayah, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka dan Flores Timur.
"Lintas selatan Ngada sudah dilakukan pengukuran sepanjang 147 km menghubungkan Manggarai dengan Kabupaten Ende melintasi Aimere. Jadi, pengerjaan jalan lintas Flores dalam upaya mempercepat pembangunan perekonomian masyarakat di bagian selatan dan arus barang/jasa akan masuk di Flores bagian selatan," ujarnya.
Kosmas menyebutkan, ada delapan segmen jalan lintas selatan di Ngada sepanjang 147 km dari Kecamatan Aimere berbatasan Kabupaten Manggarai Timur. "Jalan lintas selatan telah ada sejak masa penjajahan Jepang dan ada beberapa segmen yang telah dihotmix, diaspal dan diperlebar. Pengerjaan akan dilakukan dengan menghotmix, pelebaran dan mengaspal jalan berlubang di selatan Flores khususnya di Kabupaten Ngada," katanya.
Kosmas berharap masyarakat di selatan Flores mendukung program pembangunan jalan di lintas selatan Flores guna memacu perekonomian masyarakat dan memudahkan distribusi barang dan jasa masuk-keluar wilayah ini. (ris)


Segmen lintas selatan Flores:

1. Segmen Nangaroro-Maunori sepanjang 30 km
2. Segmen Maunori-Kolatolo sepanjang 2 km
3. Segmen Kolatolo-Mauponggo sepanjang 28 km
4. Segmen Mauponggo-Maumbawa sepanjang 10 kmM
5. Segmen Maumbawa-Waeluja sepanjang 12 km
6. Segmen Waeluja-Wogowela sepanjang 25 km
7. Segmen Wogowela-Waebela sepanjang 16 km
8. Segmen Waebela-Aimere sepanjang 25 km
Sumber : Bappeda Ngada

Sistem Anggaran di NTT Buta Gender

ENDE, PK-- Sistem anggaran yang berlaku di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masih netral, bahkan masih buta gender, di mana adanya anggaran bagi umum dan aparatur diasumsikan bahwa secara otomatis anggaran tersebut bagi laki-laki dan perempuan.
Demikian Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi NTT, Dra. Sisilia Sona, saat workshop penyusunan anggaran responsif gender di Aula Baranuri, Ende, Selasa (25/3/2003).
Dikatakannya, walaupun anggaran secara umum bagi perempuan dan laki-laki, namun tidak secara otomatis dinikmati dengan kapasitas yang setara, dan berdampak sama baiknya bagi perempuan dan laki-laki. Pasalnya, kata Sisilia, perempuan yang secara kultural dan historis mewarisi ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan yang akan semakin memperburuk kondisi dan posisi perempuan.
Mencermati kondisi ini, demikian Sisilia, Pemerintah Propinsi NTT dalam hal ini Biro Pemberdayaan Perempuan mengadakan kegiatan work shop penyusunan anggaran responsif gender untuk mendorong instansi atau satuan kerja perangkat daerah melaksanakan komitmen nasional untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui anggaran, serta meningkatkan efektivitas serta efesiensi anggaran terhadap perempuan dan laki. 
Kecuali itu, lanjut Sisilia, untuk memperkecil atau mengurangi ketimpangan dan kesenjangan gender serta merubah anggaran kebijakan publik dalam meningkatkan kesetaraan gender.
Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H dalam sambutanya yang dibacakan Asisten I Setda Ende, Drs. Hendrikus Seni mengatakan, masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya serta lingkungan yang kurang responsif gender.
Menurut dia, anggaran berbasis gender bertujuan mendukung terciptanya kesetaraan gender dan memberikan perhatian pada peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, anak-anak dan perempuan. (rom) 

Lintas Flores

ENDE-- Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Amanah, di Desa Lokoboko. Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende dibentuk hari Kamis (13/3/2008). Pembentukan koperasi ini bertempat di rumah milik Ketua Umum KSU Al-Amanah, Yusuf Mustafa, S.H, ditandai dengan pembentukan lima orang badan pengurus dan pembentukan pengawas koperasi terdiri dari tiga orang. Yusuf Mustafa selaku penggagas KSU Al-Amanah mengatakan, pembentukan koperasi berawal dari keprihatinan dirinya melihat kehidupan warga Desa Lokoboko dimana sumber daya alam memadai namun keadaan hidup masyarakat jauh dari kesejahteraan. Kepala Desa Lokoboko, Maximus Ibu menyambut baik pembentukan Koperasi Al-Amanah demi kesejahteraan bersama. Sedangkan Mari Luis, S.H selaku Kepala Sub Bidang (Kasubdin ) Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende mengatakan, esensi dasar pembentukan koperasi adalah untuk kesejahteraan bersama anggota koperasi namun jangan abaikan lingkungan sosial. Ketua 1 KSU-Al-Amanah, Drs. Welhelmus Wangga mengatakan, sebagai koperasi yang bergerak di semua bidang usaha maka tahap pertama pihaknya mendatangkan beras untuk di drop kepada anggota koperasi guna dijual serta minyak tanah. Modal awal koperasi Rp 3 juta, dan para anggota memiliki simpanan wajib Rp 50 ribu dan simpanan pokok Rp 5 ribu/bulan. (rom)

NAGEKEO-Ruas jalan Aegela-Danga menuju Ibukota Kabupaten Nagekeo masih beberapa ruas jalan yang berlubang dan belum diperbaiki. Kerusakan jalan ini berada di Desa Labolewa dan Boanio. Perbaikan jalan telah dilakukan pemerintah tapi tidak semua ruas jalan di hotmix. Penguna jalan yang ingin ke Mbay minta pemerintah provinsi yang mengerjakan jalan ini bisa memperbaikinya. Pos Kupang yang sering melintasi jalan itu selalu ektra hati-hati terutama di Desa Labolewa dan Boanio karena banyak kerikil dan berlubang.(ris)

NGADA--Sampai sekarang beberapa titik lampu jalan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada belum diperbaiki dan belum nyala. Dinas teknis yang mengurus lampu jalan diminta memperbaiki lampu yang rusak. Edu, warga Kota Bajawa mengaku, di Kelurahan Lebijaga ada lampu telah dipasang tapi belum nyala. Padahal lampu tersebut sebelumnya menyala namun rusak dan tidak perah diperbaiki. Siska, warga Kelurahan Ngedukelu, mengeluhkan hal serupa diman lampu jalan di wilayah itu mati membuat Kota Bajawa seperti kota mati. (ris)