Sumba, Alor, Lembata

Ratusan Guru Belum Terima Gaji

WAIKABUBAK, PK--Ratusan guru kontrak dan tenaga kontrak daerah yang selama ini mengabdi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sejak bulan Januari hingga Maret 2008 belum terima gaji. 
Hal itu menyebabkan sejumlah tenaga kontrak tengah menggalang aliansi kekuatan mengancam akan melakukan demonstrasi ke Penjabat Bupati SBD, Ir. Emanuel Babu Eha, M.Si. Mereka menuntut pemerintah segera memenuhi hak para guru dan tenaga kontrak daerah tersebut.
Beberapa tenaga kerja kontrak daerah ditemui Pos Kupang di Tambolaka yang tengah sibuk mencaritahu kejelasan nasibnya di Dinas P dan K SBD, serta di Badan Kepegawaian Daerah SBD, Selasa (25/3/2008) mengatakan, selama ini, mereka hanya diminta pemerintah mendaftarkan diri (melapor) ke Dinas P dan K agar didata. 
Semua data telah diberikan termasuk ijazah dan SK kontrak daerah dari Kabupaten Sumba Barat (kabupaten induk). Data dan dokumen administrasi kelengkapan diterima pegawai P dan K, dan menyimpan di atas meja kerjanya. 
Para staf Dinas P dan K SBD terkesan lempar tanggung jawab bila guru datang menanyakan nasibnya. Kedatangan mereka di Dinas P dan K untuk menanyakan kepastian apakah tenaga kontrak daerah yang diangkat Pemkab Sumba Barat diakui dan diakomodir Pemkab SBD atau tidak. 
"Terkesan mereka lebih utamakan guru PNS, padahal sama-sama berkarya dan berjasa bagi Kabupaten SBD. Sepantasnya pemerintah menghargai karya para guru kontrak, walau pendapatan yang diterima cuma sebesar UMP. Kondisi yang sama dialami pegawai kontrak daerah, seperti di Dinas Kesehatan SBD. Bahkan CPNSD tahun 2005 mencapai 80 persen belum terima gaji dengan alasan tidak jelas. Kondisi ini membuat guru kontrak dan pegawai kontrak sengsara," aku beberapa guru kontrak yang minta namanya tidak dikorankan. (pet)

Babu Eha Tawarkan Pola 
Pembangunan Sinergi

WAINGAPU, PK--Penjabat Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ir. Emanuel Babu Eha, menawarkan pola pembangunan bersinergi antara kabupaten yang ada di daratan Sumba. Empat kabupaten di Pulau Sumba perlu duduk bersama membicarakan pola pembangunan yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat di pulau ini. Pembangunan bersinergi itu dititikberatkan pada bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perhubungan dan perekonomian. 
Babu Eha mengatakan itu saat memaparkan gambaran umum, pola pembangunan dan kondisi rii masyarakat SBD, di hadapan anggota DPRD se-Pulau Sumba, pejabat pemerintah empat kabupaten, dan propinsi, anggota DPRD NTT daerah pemilihan Sumba, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM, pers, dalam rapat kerja Adkasi yang digelar Komwil Adkasi NTT, di gedung DPRD Sumba Timur, di Waingapu, Selasa (25/3/2008). 
Babu Eha menjelaskan, pembangunan jalan trans utara Sumba sangat penting untuk menghubungkan wilayah Tambolaka, Mamboro dan Waingapu, serta untuk meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat. 
Untuk itu, kata babu Eha, Pemkab SBD, Pemkab Sumba Tengah (Sumteng) dan Pemkab Sumba Timur (Sumtim) harus membicarakan, merencanakan dan mendanai bersama sehingga wilayah tersebut tidak terisolir. 
Untuk kesehatan, pemerintah kabupaten empat daerah perlu memikirkan sebuah rumah sakit yang menjadi rujukan. Rumah sakit itu harus menjadi tanggungjawab bersama, dengan melengkapi sarana prasarana dan tenaga dokter baik umum maupun spesialis. Dengan demikian, warga Sumba tidak perlu rujuk ke RSU Kupang atau Denpasar, apalagi Surabaya atau Jakarta. Pembangunan seperti itu, perlu diterapkan dalam bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi dan peternakan. 
Babu Eha mengajak semua pihak kembalikan Sumba pada ringkikan kuda sandelwod, sapi dan kerbau dengan pola peternakan beretika. Setiap bupati se-daratan Sumba, kata Babu Eha, harus komitmen untuk melindungi dan tidak mengantarpulaukan ternak betina produktif, terutama hewan besar seperti sapi, kuda dan kerbau sehingga Sumba dikembalikan ke predikat daerah ternak yang dijuluki bangsa Belanda. 
Babu Eha menawarkan industri rumah tangga bermoral agar setiap industri rumah tangga yang dibangun di Sumba tidak berdampak pada hilangnya generasi berkualitas yang menerima estafet pembangunan. Dia mencontohkan, produk minuman keras (miras) tidak diarahkan untuk hal yang negatif tapi lebih diarahkan pada hal positif seperti alkohol untuk kosmetik, kedokteran. 
Di bidang kehutanan, Babu Eha menawarkan pola pembangunan berkelanjutan. Artinya, penanaman hutan terukur dan terorganisir dengan cara tidak diproyekkan tapi bantuan langsung masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil. Setiap bupati harus komitmen agar tidak ada lagi pembabatan hutan dan memperketat perizinan karena daratan Sumba tidak lebih dari tujuh persen hutan yang masih hidup. 
Khusus masalah listrik, ia menawarkan agar empat kabupaten mendanai bersama energi air terjun Maidang, Tabundung, Sumba Timur sebagai pembangkit listrik sehingga tidak ada lagi dana pengadaan bahan bakar, dan pemadaman yang meresahkan. Babu Eha minta Adkasi menfasilitasi hal ini sehingga Sumba bisa menjadi daerah yang mandiri. (gem/dea) 

Jatah Raskin Sumtim Tambah 1.549,645 ton

WAINGAPU, PK--Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) bertambah 1.549.645 kg atau 1.549,645 ton. Penambahan jatah raskin ini setelah pemerintah menambah alokasi jatah raskin lima kilogram per rumah tangga sejak Februari 2008.
Hal itu disampaikan Kepala Subdivre Perum Bulog Sumtim, Fredy Zakarias ketika dihubungi Pos Kupang melalui telepon, Senin (24/3/2008). Sejak Februari lalu, lanjutnya, pemerintah pusat menambah jatah raskin untuk setiap RTM lima kg. Dengan demikian, jatah yang akan diterima setiap rumah tangga miskin sebanyak 30 kg untuk satu putaran. "Penambahan jatah ini berlangsung mulai Februari hingga Oktober 2008," ujarnya.
Penambahan jatah setiap rumah tangga miskin (RTM) ini, lanjut Fredy, berpengaruh terhadap jatah raskin untuk Sumtim dari sebelumnya hanya 3.511.000 kg menjadi 5.060.645 kg untuk 34.901 rumah tangga miskin.
Fredy menyatakan, karena informasi penambahan jatah raskin sebanyak lima kilogram itu baru diterima Maret, maka pembayaran kekurangan Februari akan dilakukan bersamaan dengan realisasi raskin putaran kedua bulan ini.
Pantauan Pos Kupang di pasar induk Matawai Waingapu, Rabu (19/3/2008), harga beras medium baik lokal maupun yang datang dari Sulawesi masih stabil. Harga beras medium rata-rata Rp 5.000,00/ kg. Harga beras medium pun belum bergerak dari angka Rp 6.500,00/ kg sejak kenaikan pekan lalu dari Rp 6.000,00/ kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan di Waingapu terus bergerak naik. Saat ini harga minyak goreng kemasan berkisar antara Rp 15.000,00-Rp 16.000,00/ liter. (dea) 

Anggaran Dinas Kemakmuran Kabupaten Alor Dipangkas

KALABAHI, PK--Dinas kemakmuran di Kabupaten Alor yang tidak mampu membuka isolasi ekonomi masyarakat di desa dan kecamatan akan dipangkas anggarannya dalam tahun anggaran 2009. 
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Alor, Drs. Amon Djobo mengatakan hal ini kepada wartawan, Selasa (25/3/2008) usai membuka Musrenbang Kabupaten Alor, di aula Kantor Bappeda Alor.
Djobo menjelaskan, pemangkasan anggaran ini karena dalam pengamatannya, ada satuan kerja perangka daerah/SKPD menggunakan dana seenaknya untuk melaksanakan kegiatan seremonial, dan tidak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Djobo mengungkapkan, dalam musrenbang ini ada empat sampai lima instansi tidak memasukkan usulan. Karena itu, tegas Djobo, pihaknya tidak akan memanggil instansi tersebut untuk memasukkan usulan karena sudah beberapa kali disampaikan.
Konsekuensinya, kata Djobo, alokasi anggaran bagi instansi ini tahun anggaran 2009 tidak akan diberikan. "Ini tergambar bahwa selama ini banyak yang melihat musrenbang cuma sebagai kegiatan formalitas, juga instansi Bappeda dilihat sebagai badan pencoretan. Kita akan tunjukkan Bappeda sebagai instansi pengendalian dan perencanaan sesuai fungsinya," tegas Djobo yang menjabat Ketua Bappeda Alor pertengahan Maret ni.
Menurut mantan Asisten III Setkab Alor ini, musrenbang yang digelar kali ini merupakan tahap I untuk menyamakan persepsi usulan program yang ada dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD karena selama ini usulan dari tingkat desa, kecamatan dan SKPD lebih bernuansa keinginan, bukan bersifat kebutuhan masyarakat sehingga program kurang berdampak bagi kehidupan masyarakat. 
Ia mengatakan, program dari musrenbang harus menganut prinsip pemerataan. Artinya, program tersebar di semua kecamatan secara merata karena dalam satu tahun anggaran ada wilayah programnya minus. "Program harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehingga derajat kehidupan masyarakat baik bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat meningkat dan bukan program sesuai keinginan," tambahnya. (oma)