8 Kabupaten Belum Selesaikan Data Penduduk
* Termasuk TTU

JAKARTA, PK--Pemerintah optimistis akan menyerahkan data kependudukan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 5 April 2008. Saat ini tinggal delapan kabupaten yang masih harus menyelesaikan data kependudukannya, yang akan dijadikan dasar penyusunan data pemilih.
Selasa (25/3/2008) malam di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan, pemerintah akan menyampaikan data kependudukan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
"Insya Allah, 5 April nanti kami akan menyerahkan data kependudukan ke KPU sesuai dengan ketentuan," katanya, seusai membuka Rapat Regional Penyerasian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan.
Saat ini, Depdagri bersama dengan pemerintah daerah telah menyelesaikan data kependudukan di 449 kabupaten/kota. Delapan daerah yang sedang menyelesaikannya adalah Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), serta Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Buton Utara (Sulawesi Tenggara).
"Keraguan banyak pihak terhadap ketepatan waktu penyelesaian data kependudukan menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja keras dan bertanggung jawab memberikan suatu data kependudukan untuk kepentingan awal pelaksanaan pemilu," kata Mendagri lagi.
Di Jakarta, Selasa, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, meminta data pemilih yang diserahkan pemerintah pada April nanti memiliki tingkat validasi yang baik. KPU tidak ingin menjadi pihak yang dipersalahkan jika terjadi gugatan terhadap keabsahan data pemilih pemilu.
Menurut Putu Artha, data pemilih dalam pemilu diperoleh dengan proses dan regulasi yang sama untuk memperoleh data pemilih pemilihan kepala daerah (pilkada). Kenyataannya, banyak pilkada yang validitas data pemilihnya sering diragukan dan digugat peserta pilkada.
Kondisi itu terjadi karena pendaftaran pemilih di tingkat bawah sering kali kurang serius. Pendaftaran pemilih tidak dilakukan dengan pendataan langsung dari pintu ke pintu, namun hanya menggunakan data Kartu Keluarga yang jarang diperbarui.
Secara terpisah, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw mengatakan, KPU seharusnya sudah bersiap-siap melaksanakan pemutakhiran data penduduk untuk menjadi data pemilih Pemilu 2009.
"Kami melihat KPU belum siap melakukan pemutakhiran data pemilih. Ada beberapa masalah, seperti petugas pemutakhiran data pemilih, KPU daerah yang menghadapi pilkada, dan juga sedang mengalami pergantian KPU. Di daerah pasti akan kerepotan," kata Jeirry. (kcm)

* KPU Siapkan Kemudahan Proses

JAKARTA, PK -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mempersilakan 34 partai politik langsung mendaftar sebagai calon peserta pemilu mengundang perdebatan. Hal yang diperdebatkan khususnya mengenai 26 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual di KPU pada tahun 2004.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Selasa (25/3/2008), mengatakan, permasalahan saat ini adalah bagaimana dengan parpol lama yang tidak lolos dalam verifikasi faktual KPU pada tahun 2004.
"Apakah mereka juga dapat langsung mendaftarkan diri ke KPU tanpa harus mendaftar ke Dephuk dan HAM? Jika ya atau tidak, apa dasarnya," katanya.
Ray mengatakan, UU Pemilu menyatakan parpol yang dapat langsung ke KPU hanyalah parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu sebelumnya.
"Ada pun parpol yang lama tetapi tak lolos dalam verifikasi KPU, namun masih memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Dephuk dan HAM, tidak dimaksudkan dalam hal ini," katanya.
Persoalan lainnya karena ada ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan parpol yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No 31/2002 tetap diakui keberadaannya.
Ray mengatakan, parpol lama yang tidak lolos menjadi peserta pemilu sebelumnya wajib diverifikasi di Departemen Hukum dan HAM.
Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, sesuai dengan UU Pemilu, parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak mencapai ambang batas (electoral threshold ) 3 persen dan tidak memiliki kursi di DPR cukup menempuh verifikasi sebagai peserta pemilu.
"Sepanjang parpol yang bersangkutan tidak mengubah status badan hukumnya, termasuk tidak mengganti nama, bisa langsung diverifikasi di KPU," katanya. Jika parpol yang bersangkutan melakukan perubahan status badan hukum, parpol terkena ketentuan parpol baru.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha, KPU akan memberi kemudahan bagi parpol baru yang akan melakukan verifikasi.
"Parpol cukup menyerahkan foto kopi berkas kelengkapan proses verifikasi di Dephuk dan HAM untuk mengikuti verifikasi di KPU," katanya.
Parpol baru tidak perlu menyerahkan data asli, tetapi cukup mengajukan data fotokopi. (kcm/sie/mzw)

Kapal perang RI selalu ada di perairan NTT

Kupang, PK-- Sekalipun secara fisik kapal-kapal perang milik TNI AL tidak terlihat di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang, tetapi kapal-kapal militer yang memiliki bobot besar dan dilengkapi peralatan militer yang cukup cangih itu selalu beroperasi di seluruh wilayah perairan NTT untuk menjaga kedaulatan wilayah RI.
Hal itu dikatakan Danlantamal VII Kupang, Laksamana Pertama (TNI) Marinir Ir. Syaiful Anwar, M. Bus, M. A ketika melakukan dialog dengan pimpinan dan karyawan Harian Pos Kupang di ruang redaksi Harian Umum Pos Kupang, Rabu (26/3/2008) siang.
"Memang secara fisik kapal-kapal perang milik TNI AL tidak terlihat di Tenau, tetapi kapal-kapal yang langsung di bawah kendali Pangarmatim di Surabaya itu selalu secara rutin hadir di perairan NTT. Untuk kepentingan operasional Lantamal VII Kupang hanya didukung dua kapal milik TNI AL dengan bobot sangat kecil," kata Syaiful.
Dia mengatakan, pelanggaran hukum di perairan NTT tidak terlalu menonjol, tetapi yang menjadi perhatian TNI AL khususnya Lantamal VII Kupang adalah wilayah perbatasan. Apalagi wilayah Propinsi NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.
Mantan Wadanlantamal Manado ini mengaku prihatin terhadap para pemilik kapal ikan dan barang di NTT yang kurang memperhatikan keselamatan di laut dengan tidak melengkapi Surat Layak Operasi (SLO) ketika berlayar. 
"Sering kali kapal nelayan kita ditangkap hanya karena tidak memiliki SLO, padahal kapal itu bergerak ke laut harus layak. Kalau tidak layak akan berdampak pada keselamatan. Kasus seperti itu juga ditemukan di NTT," katanya. 
Selain bertugas untuk mengamankan wilayah laut NTT, kata dia, TNI AL juga berkepentingan untuk membina masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membina potensi maritim yang bisa dijadikan suatu kekuatan.
Menurut jenderal bintang satu yang baru dua pekan menjadi Danlantamal VII Kupang ini, wilayah perairan NTT sangat kaya sumber daya alam, tetapi belum dijamah secara maksimal karena warga NTT sendiri kurang melirik laut sebagai potensi yang menjanjikan.
Dalam kesempatan itu, Pemimpin Umum Harian Pos Kupang, Damyan Godho, memberikan masukan agar TNI AL khususnya Lantamal VII Kupang menjadi pioner untuk mengelar 'wisata sekolah' bagi kalangan pelajar di NTT, sehingga generasi muda bisa mengetahui potensi wisata di daerah ini.
"NTT ini memiliki banyak obyek wisata laut dan darat. Warga NTT sendiri juga banyak yang belum mengetahui potensi itu. Momentum Visit Indonesia Year 2008 ini kita di NTT bisa manfaatkan sebagai momentum untuk menggelar 'wisata sekolah' yang bisa disponsori TNI AL," kata Damyan. Usulan itu ditanggapi serius Danlantamal VII Kupang dan akan menindaklanjutinya.
Dalam kunjungan itu, Danlantamal VII Kupang didampingi Asisten Intel, Kolonel (E) Feri Sidjaya dan Kadispen Lantamal VII Kupang Mayor Laut Rory Stefanus Rore. (ben)

Korban Pemerkosaan Mengadu ke Komisi Perempuan

KUPANG, PK -- Seorang perempuan berinisial MYW (32) dari Kampung Bodorango, Desa Patiala Dete, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, mengadu ke Komisi Pemberdayaan Perempuan Sumba Barat. Dia meminta bantuan komisi tersebut untuk menindak B. Bulu, pria yang diduga memerkosa dirinya, Jumat (25/1/2008).
Masalah ini sudah dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada Kapolsek Lamboya Barat. Laporan lisan disampaikan saudara korban, Okta Kode Yane, tanggal 14 Februari 2008. Namun, karena tidak ada tindak lanjutnya, korban menyampaikan laporan tertulis pada tanggal 12 Maret 2008.
"Sampai sekarang juga tidak ada tanggapan dari Polsek Lamboya. Malah terkesan polisi mengalihkan masalah. Pengaduan pelaku yang terluka setelah memerkosa ditindaklanjuti, sementara kasus pemerkosaannya diabaikan," kata Okta Kode Yane, yang mengantar kopian surat pengaduannya ke Redaksi Pos Kupang, Selasa (25/3/2008).
Pengaduan MYW kepada Komisi Pemberdayaan Perempuan Sumba Barat tertuang dalam surat nomor: 02/YW/PDT/III/08, tanggal 16 Maret 2008. Dalam surat itu korban membeberkan kronologi pemerkosaan terhadap dirinya. 
Pada Jumat (25/1/2008), satu jam sebelum tidur malam pukul 22.00 wita, datanglah seorang lelaki bernama B. Bulu ke rumah korban, menanyakan apakah masih ada beras yang dijualnya. Korban menjawab bahwa masih ada beras.
Korban pun sempat mempertanyakan mengapa pelaku datang malam-malam. Pelaku berdalih bahwa dia hendak mengadakan kerja kelompok di kebun besoknya. Korban lalu menanyakan jumlah beras yang hendak dibelinya. Pelaku menjawab bahwa dia hendak membeli 4 kg beras.
Ketika korban membukakan pintu rumah, pelaku langsung masuk dan menanyakan keberadaan mama korban. Korban menjawab bahwa mamanya sedang berada di Kampung Padi, sekitar 3 km dari rumahnya, melayat orang mati.
Pada malam itu rumah korban gelap. Hanya ada sebuah lampu pelita. Ketika korban hendak meraih kantong plastik untuk mengisi beras, pelaku menarik tangannya, menutup mulutnya dan membawanya ke kamar.
Korban mengaku kesulitan untuk berteriak minta tolong. Sampai di kamar pelaku pun masih mengancam korban. "Jangan berteriak. Kalau kau berteriak, nanti saya bunuh," tulis korban mengutip pelaku.
Akibatnya korban hanya bisa meronta-ronta. Pelaku lalu melucuti seluruh pakaian korban dan memerkosanya. Setelah pelaku melampiaskan nafsunya barulah korban bisa berteriak minta tolong. 
Mendengar teriakan itu, saudara korban, Okta Kode Yane, segera datang menanyakan kenapa dia berteriak. Korban pun menyampaikan apa yang telah terjadi. Pada saat itulah pelaku berusaha melarikan diri, tapi korban yang sudah mendahuluinya di pintu kamar mendorongnya hingga menabrak pintu dan jatuh terpelanting di atas peti yang ada di dalam kamar sehingga kepalanya terluka. (ati)

* Di NTT
Partai Gerindra Masuk ke 20 Kabupaten 

MAUMERE, PK -- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah masuk atau membentuk 20 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Nusa Tenggara Timur. Sementara di Indonesia, Gerindra sudah masuk ke 29 propinsi. Diharapkan seluruh pengurus Gerindra mulai dari propinsi, kabupaten hingga kecamatan bisa mulai bekerja keras untuk mengambil bagian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala bidang guna meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing.
Demikian Ketua DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc, kepada wartawan usai pertemuan Ketua Umum Gerindra bersama rombongan dengan pengurus DPD, DPC, DPAC se-NTT Region Flores di Hotel Pelita, Maumere-Sikka, Selasa (26/3/2008) malam. 
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPD Gerindra NTT, F Foenay dan koordinator DPC se-Flores-Lembata, serta pengurus DPC-DPAC sedaratan Flores. 
Suhardi mengatakan, partai Gerindara dibentuk tanggal 6 Februari 2008 dan sudah lolos verifikasi administrasi di KPU pusat. 
Menjawab wartawan, Suhardi mengatakan, di Indonesia Gerindra sudah hadir di 29 dari 31 propinsi di Indonesia. Dua propinsi yang belum dimasuki Gerindra adalah Papua dan Bangka Belitung. 
Menurut Suhardi, partai Gerindra lahir karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dalam bidang energi, pangan, budaya dan lain-lain. "Saya melihat, selama ini martabat bangsa Indonesia sepertinya dilecehkan, terpuruk dengan berbagai persoalan. Seperti Ambalat, masalah energi, pangan, budaya dan lain-lain. Salah satu sebab negara kita terpuruk adalah regulasi yang dibuat tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itulah Gerindra lahir untuk membuat regulasi peraturan yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga persoalan bangsa bisa diatasi," kata Suhardi.
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, untuk menjawab hal itu maka diharapkan segenap pengurus Gerindra baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga kecamatan bisa berpartisipasi dan bekerja keras untuk memperbaiki nasib bangsa melalui daerahnya masing-masing. 
Ditanya massa yang bisa direbut Gerindra, Suhardi mengatakan, melihat dari gerakan bawah, dia mengasumsi Gerindra bisa merebut 10.000.000 - 15.000.000 massa di seluruh Indonesia, massa terbesar yakni petani dan nelayan.
Ketua DPD Gerindra NTT, Foenay mengatakan, Gerindra sudah masuk di 20 kabuapten di NTT. Sementara di tingkat kecamatan, sudah terbentuk 134 dari 256 PAC di NTT. "Targetnya, sebelum deklarasi Gerindra tanggal 20 Mei 2008 mendatang, sebanyak 122 PAC Gerindra sudah terbentuk," kata Foenay.
Kepada pengurus Gerindra di Flores dan Lembata, Foenay berharap, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tetap memihak kepentingan masyarakat.
Menurut pemantauan wartawan, kedatangan Ketua DPP Gerindra, Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc di Bandara Waioti Maumere disambut segenap pengurus DPC dan DPAC Gerindra Sikka beserta massa dan simpatisan. Selanjutnya, rombongan diarak keliling Kota Maumere. Pada Rabu (26/3/2008) pagi, Ketua DPP Gerindra bersama Ketua DPD Gerindra NTT dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi sejumlah sekretariat PAC Gerindra di Kabupaten Sikka. (vel)

TPI Selenggarakan Rakor
*Samakan Presepsi UN

KUPANG, PK---Tim Pemantau Independen (TPI) kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar rapat koordinasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTT, Senin hingga Rabu (31/3-2/4/2008). Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi antara semua tim baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota sehingga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Demikian disampaikan Kepala LPMP Propinsi NTT, Drs. Ismail Kasim, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (26/3/2008). Kasim menjelaskan, rakor ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 34 Tahun 2007 tentang UN dan Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2008. Dimana, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) membentuk TPI seluruh Indonesia termasuk NTT. 
Tahun 2008, kata Kasim, BNSP menunjuk Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App, Sc, Ph.D, sebagai Koordinator TPI tingkat Propinsi NTT, dan beberapa rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yakni Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Pater.Dr. Cosmas Fernandez, SVD, Rektor Universitas Muhamadyah Kupang (UMK) Markhotib dan Rektor Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Ir. Godlief Neonufa, MT sebagai wakil koordinator. Sementara sekretaris dijabat kepala LPMP Propinsi NTT.
Dikatakannya, berdasarkan arahan dari BNSP bahwa di setiap kabupaten/kota akan dibentuk TPI kabupaten/kota. Koordinator setiap kabupaten/kota ditunjuk oleh koodinator tingkat propinsi. Menurutnya, rakor ini akan dihadiri oleh para rektor, direktur perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh NTT dan dewan pendidikan sebanyak 80 orang. 
Dijelaskannya, TPI dibagi atas beberapa tim, yakni pertama, Tim A adalah para rektor di propinsi yang bertugas memantau proses penggandaan soal UN dan memantau pendistribusian soal UN ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota yang meliputi penyerahan naskah dan dari percetakan ke penyelenggara UN. Selain itu, selama UN berlangsung memantau penyerahan lembaran jawaban (LJ UN) oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota dan memantau penilaian LJ UN kepada penyelenggara UN tingkat pusat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan selama pemantauan UN.
Kedua, Tim B adalah para dosen PT negeri/swasta dan para widiaswara dari LPMP yang bertugas meneliti kesesuaian TPI kabupaten/kota, dan selama UN berlangsung melakukan koordinasi dengan TPI kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan kegiatan. 
Ketiga, Tim C adalah PT swasta dan dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bertugas menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pelaksanaan UN dari penyelenggara tingkat propinsi ke kabupaten/kota dan memantau pengamanan penyimpanan bahan ujian. 
Keempat, Tim D adalah TPI yang dibentuk oleh koordinator TPI kabupaten/kota di tingkat penyelenggaraan UN atau di sekolah penyelenggara.
Sebagai Kepala LMPM, Kasim berharap agar para pengawas dalam saat UN nanti hendaknya jangan sampai mengganggu para siswa. Untuk itu, katanya, diharapkan agar proses pengawasan dilakukan dari luar saja. "Pengalaman tahun sebelumnya, ada pengawas yang melakukan wawancara dengan siswa. Ini mengganggu karena waktu yang disediakan sangat terbatas. Jangan sampai kita melihat UN seperti orang yang mau berperang. Biarkan anak-anak bisa lebih bebas dalam mengerjakan soal-soal UN," katanya.
Data sementara yang didapatkan LPMP, jumlah sekolah penyelenggara UN sebanyak 1.088 sekolah (SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK). Empat kabupaten yang belum mengirimkan data sekolahnya adalah Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Total dana yang diberikan BNSP untuk TPI tahun 2008 adalah Rp 1.147.000.000. (nia)

Kader HMI Jangan Jadi Pemimpin 'Karbitan'

KUPANG, PK --Para kader yang sudah dilatih dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk menjadi pemimpin harus bisa melalui berbagai fase dan proses yang matang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan suka menjadi pemimpin 'karbitan', karena mudah dijangkau tetapi akan mudah juga dijatuhkan.
Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, menyampaikan hal ini pada acara tatap muka dengan 47 anggota HMI di ruang rapat Garuda, Kantor Walikota Kupang, Selasa (25/3/2008). Anggota HMI yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini sedang melakukan Pelatihan Kemimpinan Kader tingkat II di aula Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT. 
Hadir dalam tatap muka ini utusan HMI Cabang Makassar tujuh orang, HMI Cabang Bone satu orang, HMI Cabang Alor tiga orang dan HMI Cabang Kupang 36 orang.
Seperti disaksikan Pos Kupang, tatap muka ini berlangsung meriah karena Walikota Kupang banyak memberikan tips dan petuah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. 
Tatap muka ini diakhiri dengan pose bersama sebagai kenang- kenangan masing-masing cabang dengan Walikota Kupang di depan kantor Walikota Kupang. 
Menurut Adoe, organisasi pada dasarnya menciptakan kader pemimpin yang handal untuk membangun bangsa dan negara, terutama daerah NTT. Kader, katanya, adalah bingkai yang bisa menghiasi dan melindungi bangsa dan negara. Untuk itu, katanya, seorang kader agar tetap mempertahankan eksistensi dan kewibawaan bangsa dan negara sehingga tidak mudah digoyahkan, baik karena pengaruh dari dalam maupun dari luar. 
Dikatakannya, HMI sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menoleh ke belakang untuk melihat sejarah bangsa. Berbagai peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau agar tidak terulang lagi, sehingga sebaiknya jangan lengah dan tetap waspada. Para anggota HMI, katanya, harus tetap bermitra dan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk sama-sama membangun, dalam upaya memberantas dan mengatasi kemiskinan. 
"Jangan cepat terprovokasi dengan hasutan orang-orang tertentu untuk berdemonstrasi. Tetaplah selalu waspada dan bisa melihat masalah secara mendalam sehingga tidak mudah terprovokasi," katanya.
Dikatakannya, agenda daerah NTT yang sedang dalam proses pilkada hendaknya tetap dikawal dan dijaga agar berjalam aman dan lancar. 
Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Boli Tonda Baso, yang didampingi Ketua Umum HMI Wilayah Nusa Tenggara (NTT, NTB dan Bali), Pandi Ahmad Affandi, mengatakan, sebagai orang HMI, dia sangat bangga dan berterima kasih karena Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, berkenan melakukan acara tatap muka untuk membahas berbagai masalah di Kota Kupang. "Kami sangat senang dan bangga karena sejak berdiri tahun 1964 sampai saat ini, baru di tahun 2008 HMI bisa bertemu dan melakukan tatap muka dengan walikota. Ini kemajuan luar biasa," katanya.
Untuk itu, ia berharap HMI bisa bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Kota Kupang untuk sama-sama bergandengan tangan membangun daerah ini. (nia)

Kebudayaan Tidak Bisa Dipisahkan dari Pendidikan

KUPANG, PK---Terselenggaranya pendidikan kebudayaan yang signifikan, substansi dan proporsional, maka pengelolaan pendidikan yang berakar pada kebudayaan harus tetap berlangsung dalam satu instansi, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat NTT. Dengan demikian kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan.
Demikian salah satu butir hasil rapat koordinasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh Sub Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) beberapa waktu lalu. Rapat ini dihadiri oleh pakar kebudayaan dan tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat se-NTT. 
Dalam rekomendasi hasil rakor yang didapatkan Pos Kupang, Rabu (26/3/2008), yang dirumuskan oleh tim perumus, antara lain Ketua : Dr. Feliks Sanga, M.Pd, Sekretaris : Drs. Petrus Melsasail, M.Si, dan anggota : Drs. Anton Lake, Drs. Abraham Gampar, Drs. John Manulangga, M.Ed, Drs. Simon Riwu Kaho, Dr. Piet Tanggu Bera, MS, Drs. Andreas Ande, M.Si dan Drs. Nua Sinu Gabriel, M.Hum, menyebutkan, pemerintah daerah NTT dalam hal ini gubernur dan DPRD NTT supaya tetap konsisten mempertahankan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Subdin Kebudayaan tetap dalam struktur dengan Dinas P dan K Propinsi NTT.
Hal ini, karena peran kebudayaan sangat penting ketika mendesain program pendidikan kebudayaan sampai kepada tersedianya hasil kegiatan. Hal ini belum dipahami secara baik oleh publik termasuk para perangkap pemerintah daerah. Oleh karena itu dipandang perlu adanya program sosialisasi kepada semua perangkat pemerintah daerah dan publik sehingga semua pihak dapat memahami secara signifikan tentang hubungan antara kearifan lokal dengan pembangunan kebudayaan dalam era otonomi daerah. Untuk itu, perlu ada studi komparatif dengan daerah-daerah yang pendidikan kebudayaan telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan karakter daerah dan bangsa.
Disebutkan juga, akibat kompleksnya pengelolaan kekayaan dan aset budaya NTT yang multietnis perlu ditetapkan payung hukum yang mengatur aspek pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah NTT. Dimana, kebudayaan adalah sumber inspirasi dan sumber nilai bagi pendidikan yang akan menghasilkan dan membentuk harkat dan martabat individu dan bangsa. 
Secara filosofi, hubungan kebudayaan dan pendidikan nasional tidak dipisahkan karena kebudayaan nasional adalah akar bagi pendidikan nasional atau kebudayaan nasional memberikan nilai materi, ciri khas dan identitas bagi pendidikan nasional, dan sebaliknya pendidikan nasional berperan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. 
Selain itu, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang sejiwa atau seroh, sehingga tidak dapat dipisahkan baik secara konsepsional maupun operasional. (nia)

* Pilkada TTS
PDS-Pelopor Belum Tentukan Paket

SOE, PK -- Koalisi Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Pelopor hingga saat ini belum menentukan paket calon bupati dan wakil bupati untuk diusung mengikuti pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) 2008. Lima bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah melamar masih digodok oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDS di Jakarta.
Ketua Partai Damai Sejahtera Kabupaten TTS, Chris Pay mengatakan hal itu saat ditemui Pos Kupang di SoE, Rabu (26/3/2008) siang. Pay menjelaskan bahwa koalisi PDS-Pelopor sudah menutup pendaftaran bagi bagi paket calon. 
"DPP sudah memerintahkan kami untuk menutup pedaftaran. Soal kapan penetapan paket kami di TTS belum mendapatkan kepastian waktu dari DPP PDS," kata Pay. 
Pay mengakui dari lima paket yang masuk melalui pintu koalisi PDS-Pelopor, tiga paket langsung mendaftar ke DPP PDS pusat. Sementara dua paket terakhir memasukkan lamarannya melalui PDS TTS. Lamaran yang masuk melalui PDS TTS kemudian diteruskan ke DPP PDS.
"Ketiga pasangan yang mendaftar langsung ke DPP PDS Pusat yakni, Ir. Johanis Oematan-Drs. Thomas Lakapu, Eduard Nabunome-Jonas Sanam dan Ir. Paul Mella-Beny Litelnoni. Sedangkan dua paket yang memasukkan lamarannya melalui PDS TTS, yakni pasangan Alek Kase-Yohanis Knaufmone dan Ir. Yaan M.J Tanaem-Ampera Seke Selan, S.H," kata Pay sambil menyatakan setiap pasangan yang mendaftar dikenakan biaya sebesar Rp 50 juta. 
Pay mengakui koalisi PDS-Pelopor menjadi incaran para pelamar lantaran membuka pintu seluas-luasnya bagi warga untuk mencalonkan diri. Koalisi PDS-Pelopor pun tidak mengharuskan pelamar harus dari partai PDS maupun Pelopor. "Dari lima paket yang mengajukan lamaran kami yakin itu putra-putra terbaik yang ada di TTS," jelas Pay. 
Menyoal tidak adanya kader PDS yang mengikuti seleksi paket balon bupati dan wakil bupati, Pay mengatakan, ke depan akan dipikirkan agar kader PDS bisa masuk menjadi balon bupati dan wakil bupati. Pasalnya, PDS merupakan partai yang baru naik daun sejak pemilu 2004. Dengan demikian, kader-kader dari PDS harus betul-betul disiapkan sebelum mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati pada pilkada. 
Ditanya apakah koalisi PDS-Pelopor tidak merugi lantaran kelima pelamar yang masuk menjadi balon bupati dan wakil bupati bukan berasal interen partai, Pay mengatakan, pihaknya tidak merasa merugi. Pasalnya, pasca penepatan paket nanti koalisi PDS-Pelopor akan membuat kontrak politik dengan paket yang sudah ditetapkan DPP. 
"Kontrak politik diantaranya paket terpilih harus melaksanakan program partai dan memenangkan partai pada pemilu mendatang. Selain itu bila calon yang ditetapkan berasal dari parta lain maka saat penetapan paket yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan pada partai asalnya," jelas Pay. (aly)

KPUD Temukan Perbedaan Data Desa

KUPANG, PK -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi NTT menemukan perbedaan data jumlah desa/kelurahan pada sejumlah kabupaten/kota pada saat pemutakhiran data pemilih. Perbedaan data ini berpengaruh pada penetapan jumlah pemilih dan proyeksi penentuan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Hal ini diungkapkan anggota KPUD NTT, Yos Dasi Jawa, John Lalongkoe dan John Depa dalam acara jumpa pers di Sekretariat KPUD Propinsi NTT di Jalan Polisi Militer- Kupang, Rabu (26/3/2008). 
Yos Dasi mengungkapkan, di Kabupaten Ngada, dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tertera jumlah desa sebanyak 87, berbeda dengan jumlah data awal sebanyak 94 desa. Di Kabupaten Nagekeo, data awal 100 desa sementara dalam DP4 hanya ada 93 desa. Sementara di Kabupaten Manggarai, dalam DP4 ada 137 desa, sedangkan data awal ada 149 desa.
Menurut Yos Dasi, perbedaan data administratif desa berkorelasi pada penetapan daftar pemilih tetap dan penetapan jumlah TPS.
"Awalnya kita proyeksi ada 7.549 TPS. Kemungkinannya jumlah TPS akan bertambah karena jumlah desa berbeda. Penetapan data pemilih tetap juga terpengaruh akibat adanya perbedaan jumlah desa. Penetapan pemilih merujuk pada DPS (daftar pemilih sementara) yang prosesnya diinput dari DP4. Jadi, berpengaruh pada DPS," kata Yos Dasi.
Dia menjelaskan, penetapan data pemilih akan dilaksanakan 6 April 2008. Untuk mengatasi masalah perbedaan data jumlah desa, KPUD NTT telah menurunkan tim ke 20 kabupaten/kota.
"Kami beri perhatian khusus. Kami telah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota dan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mem-back up proses kerja, diantaranya dengan menyiapkan fasilitas pendukung seperti tenaga yang profesional mengingat waktu sudah semakin mepet," katanya.
Pemantau Pilgub
Pada bagian lain penjelasannya, Yos Dasi juga mengatakan, KPUD sudah memberi akreditasi kepada empat lembagai pemantau Pilgub NTT, yakni KIPPDA, Yayasan Peduli Sesama (Sanlima), Yayasan Karya Kasih dan Gereja Kristen Bersinar.
John Depa menambahkan, KPUD NTT juga sudah membentuk kelompok kerja (Pokja) pencalonan. Keanggotaan pokja tersebut melibatkan pihak eksternal KPUD yaitu kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pengadilan. 
"Anggota Pokja ada 15 orang, limanya adalah anggota KPU dan selebihnya unsur terkait. Keterlibatan pihak eksternal ini merupakan tuntuan dari aturan," kata John Depa.
Dia juga mengatakan bahwa KPUD NTT dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan pihak rumah sakit untuk membicarakan penentuan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan para calon dan penetapan tim pemeriksa. "Kerjasama ini wujudnya dalam bentuk MoU (nota kesepahaman)," kata John Depa.
Sesuai dengan jadwal, pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada tanggal 8 -14 April 2008. (aca)

KPUD Ende Siap Laksanakan Pilkada

ENDE, PK--Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende siap melaksanakan pemilu kepala daerah (pilkada) NTT untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pilkada Ende untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ende.
Hal ini dikatakan juru bicara KPUD Kabupaten Ende, Rosario Ndai menjawab Pos Kupang di kantor KPUD Ende, Rabu (26/3/2008) saat dikonfirmasi tentang kesiapan KPUD Ende dalam rangka menyambut Pilkada NTT maupun Pilkada Kabupaten Ende.
Rosario menjelaskan tahapan Pilkada yang sementara dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ende saat ini adalah melakukan pendaftaran pemilih dan diperkirakan pada Jumat (28/3/2008) proses tersebut telah rampung dan akan segera ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT).
"Proses pendaftaran pemilih telah kami umumkan melalui radio baik RSPD Ende maupun RRI Ende dan diperkirakan dua hari mendatang prosesnya telah rampung," kata Rosario.
Sedangkan mengenai jadwal Pilkada Kabupaten Ende yang pasti Rosario mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menentukan jadwal waktu yang tepat karena masih dibicarakan secara interen dalam KPUD Kabupaten Ende namun yang pasti menurutnya bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende akan dilakukan pada Bulan Oktober dan jika terjadi dua kali putaran maka putaran kedua akan dilakukan pada Bulan Desember. "Untuk tanggal yang pasti saya belum bisa kami tentukan namun yang jelas bahwa Pilkada Kabupaten Ende akan dilaksanakan pada Bulan Oktober," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ende pemerintah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp 12, 5 Miliar dan saat ini pemerintah selain mengalokasikan dana juga menyediakan tenaga dan juga data yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pilkada. (rom)

16 Mei, Titik Star Pilkada Alor 

KALABAHI, PK -- Pemilu kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Alor dimulai pada tanggal 16 Mei 2008 yang ditandai dengan pemberitahuan dari DPRD Alor kepada Ir. Ans Takalapeta dan Drs. Abraham Maulaka mengenai akan berakhirnya masa jabatan keduanya sebagai Bupati dan Wbup Alor.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor, Pdt. Frans Haan, S.Th mengatakan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (26/3/2008). Menurut Haan, rancangan Pilkada Alor dimulai tanggal 16 Mei disepakati setelah dilakukan rapat koordinasi antara KPUD Alor, pimpinan DPRD dan pemerintah kabupaten yang digelar Senin (23/3/2008) di gedung DPRD Alor.
Penetapan titik star, ungkap Haan, merujuk surat KPU Pusat dan KPUD Propinsi NTT menyatakan bahwa untuk putaran pertama pemilihan kepala dan wakil kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober.
Haan mengatakan, KPUD Alor telah menyiapkan rancangan tahapan pilkada, yakni mulai dari pra persiapan yang merupakan agenda intern KPUD, kemudian tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
Tentang dana, Haan menyebut, saat ini sedang dibahas di DPRD Alor. KPUD Alor telah mengusulkan dana senilai Rp 11 miliar lebih untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada dimaksud. "Kami masih menunggu penetapan dari DPRD," katanya.
Lebih lanjut Haan mengatakan, berdasarkan hasil pemutakhiran data, pemilih berjumlah 14.000 jiwa, tersebar di 17 kecamatan. Dari data pemilih itu, diproyeksi akan ada 303 tempat pemungutan suara (TPS).
Ditemui terpisah, Kamis (21/3/2008), Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Alor, Drs. John Th. Blegur mengatakan, Partai Golkar masih menunggu hasil survai dari Lembaga Survai Indonesia (LSI) tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diusung Golkar ke arena Pilkada nanti. Survai akan dilaksanakan Mei 2008.
Ketua DPC PDIP Alor, James Takalapeta mengatakan, saat ini masih mengonsentrasikan diri pada pemilu gubernur dan wakil gubernur. Setelah Pilgub NTT baru difokuskan pada Pilkada Alor. 
James mengakui bahwa sebanyak empat nama yang telah diusulkan ke DPP untuk diusung dalam Pilkada Alor. Empat nama dimaksud, yakni Drs. Amon Djobo, Drs. Aba Maulaka, Drs. Imanuel Blegur, MSi, dan dirinya. Menurut James, usulan ini masih bisa berkembang lagi sesuai dinamika politik.
Sementara, PPP, PBB, PBR dan PKS juga masih dalam tahap penyaringan calon. Menurut Ketua PKS, H. Wahid Hadi, ada sejumlah paket yang melamar ke PKS yaitu Drs. Amon Djobo-Taufik Nampira, SP, MM, dan paket Drs. Simeon Pally-Drs.Yusran Tahir. Sedangkan PPP juga ditelah dilamar sejumlah paket diantaranya Drs. Amon Djobo-Taufik Nampira, SP, MM, Drs. Simeon Pally-Drs. Yusran Tahir, Ir. Daniel Madjeni-Drs. Mohamad Gawi, dan Abdul Wahid Karoko-Drs. Azer D. Laoepada. (oma) 

Apa Kata Mereka

Rosalina Beo (Warga Kelurahan Liliba)
Buka Lapangan Kerja

GUBERNUR mendatang harus bisa melihat keadaan masyarakat kecil yang selalu tertindas dan terbelenggu dengan birokrasi aturan yang berbelit-belit. Sebaiknya gubernur jangan hanya mengumbar janji. Salah satu persoalan mendasar saat ini dihadapi masyarakat NTT adalah lapangan pekerjaan. Orang NTT banyak yang merantau ke daerah lain bahkan keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Untuk itu, Gubernur NTT masa bhakti lima tahun mendatang perlu membuka lapangan kerja baru guna menampung angkatan kerja di daerah ini. (den)

Fitria Titi Meylawati (Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik Undana)
Pemimpin yang Arif

FIGUR pemimpin yang saya dambakan adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan, lebih memperhatikan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri. Masyarakat NTT yang tidak pernah maju-maju karena pemimpinnya tidak mau dekat dengan rakyat dan mendengar keluhan rakyat kecil. Mereka lebih mendengar suara- suara orang yang memberikan mereka keuntungan. (nia) 


Viki Baribe (Mahasiswa STIE Oemathonis-Kupang)
Peningkatan Ekonomi

PEMIMPIN NTT ke depan harus memperhatikan masalah pendidikan, kesehatan dan masalah kemiskinan. Masalah gisi buruk merupakan masalah yang selalu saja terjadi setiap tahun di propinsi ini karena ekonomi masyarakat masih dibawah garis kemiskinan. Gagal panen membuat masyarakat mengalami rawan pangan yang berlanjut pada kemungikan adanya gisi buruk. Oleh karena itu, gubernur NTT mendatang haruslah gubernur yang memperhatikan masalah peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat sudah bagus, pasti kesehatan masyarakat akan terjamin dan biaya pendidikan tidak lagi menjadi hal yang mengganjal. (mar)

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927-2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 
                             ***



081 353 84X XXX (Sius B, SoE-TTS) : Mat pagi Pos Kupang, usia NTT yang mapan harus miliki pemimpin yang punya gagasan, membangun kepercayaan tapi harus punya jaringan (net working) dengan LSM, pers, generasi muda, pelajar/mahasiswa, komponen perempuan dan lembaga-lembaga publik yang ada. Saya yakin Flobamora akan tampil beda ke depan. Bravo NTT.

085 253 36X XXX (Stenly, Ende) : Di tahun emas NTT ini, saya mengimbau rakyat NTT untuk memilih gubernur seperti Pak Ben Mboi dulu. Jangan pilih gubernur yang programnya tidak jelas. 

085 253 05X XXX : NTT tidak akan pernah maju, karena semua orang hanya berpikir politik untuk pemilu, pemilu dan pemilu! Dampaknya uang rakyat hanya untuk pemilu. Kapan maju? 

085 230 01X XXX : Siapa pun dia yang akan menjadi pemimpin di Ende nanti adanya di tangan masyarakat. Tolong paket yang mau maju jangan dulu saling memfitnah, tidak ada manusia yang tak tercela. Kalau mau mencalonkan diri harus juga siap kalah. Dan, ingat jangan bohongi calon rakyat dengan pura-pura jadi malaikat sesaat. Thanks.

081 339 48X XXX (Yance L, Larantuka) : 50 tahun Propinsi NTT terbentuk, 50 tahun juga masyarakat NTT terus menjerit kehausan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan jeritan lain sebagainya pertanda NTT termasuk daerah miskin. Untuk itu gubernur yang harus harus dipilih adalah : 1. Orang yang cinta Tuhan, manusia dan NTT. 2. Orang yang jujur dan bersih. 3. Orang yang berani dan cepat mengambil tindakan dengan sikap yang ramah dan kekeluargaan. Untuk itu jelilah masyarakat NTT memilih gubernurnya. Jangan asal calonkan orangnya dan jangan asal pilih.

085 253 00X XXX (Heraclius, Kelurahan Beru, Maumere): Siapapun calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang terpilih untuk 5 tahun yang akan datang bisa peduli terhadap pencegahan HIV/AIDS. Sehingga masyarakat NTT bisa hidup sehat dan saya mengharapkan kiranya dengan kepemimpinan yang baru bisa membangun daerah NTT lebih maju.

085 253 00X XXX (Aloysius Dinong, Siswa SMP Frater Maumere) : Buat bapak-bapak bakal Cabup dan Cawabup Sikka. Tidak usah terlalu menyusun program yang muluk-muluk. Ini cuma usul buat bapak-bapak, bila bapak-bapak terpilih nanti, jangan lupa lihat jalan-jalan yang sudah pada berlubang di jantung kota Maumere, yang bisa setiap saat dapat merenggut nyawa manusia. Seperti di depan Stadion Madawat. Di pertigaan jalan sebelah utara Raja Jaya Motor, juga di depan Toko Lio, serta perempatan Toko Agung, kiranya usul ini menjadi titipan buat bapak-bapak bila terpilih nanti.

085 239 16X XXX (Dion, Bajawa) : Buat Cagub NTT. Apa yang terbaik pada gubernur itulah yang terbaik pada masyarakat dan apa yang terbaik pada masyarakat itulah yang terbaik pada gubernur NTT. Thanks PK.

085 253 17X XXX (Eman SRD, Maumere) : Memasuki usia emas, NTT-ku butuh pemimpin yang BERASA. Berasa memiliki dan bagian dari rakyat, berasa diri pengabdi dan bukan penguasa, berasa malu bila mau KKN. "Ad Multos Anos".

081 353 71X XXX : Sulit memunculkan pimpinan yang akan menjadi pemimpin sejati karena dibatasi oleh materi/uang, eskalasi politik, motivasi yang kabur dan kepentingan kelompok yang ada di negeri ini, sehingga perhatian pada rakyat akan terabaikan.

aqureszha@yahoo.com (Ronny Painresi) : Satu dua hari belakangan di Maumere ada aksi demo yg menentang keputusan KPUD. Sah saja, yang penting jangan bertindak anarkis.

081 339 15X XXX : Mat ultah NTT-ku, untuk cagub dan wagub, kampanyekan program Gerbadi (Gerakan Bangun Diri) yang positif untuk rakyat NTT. Jangan hanya duduk, diam, malas dan menunggu. Kapan NTT bisa maju kalau tidak ada perubahan mentalitas kita? Bravo.

081 353 73X XXX (Jhon, Oesapa Selatan) : Mat ultah NTT-ku tercinta yang ke-50. Saya tidak terlalu berharap kepada gubernur terpilih nanti, kalau su jadi gubernur, mereka lupa akan janjinya karena lebih sibuk ke Jakarta.

085 253 17X XXX (Ari, Kampar, Kupang): Gema pilkada NTT akan dimulai, namun jauh-jauh hari sudah ada cagub dan cawagub yang mencuri waktu start, demi promosi dirinya untuk menjadi orang Nomor 1 dan 2 di bumi Flobamora. Banyak kalender, iklan di radio, spanduk dan kaos yang dibagikan untuk masyarakat. Semuanya itu bertujuan mengambil hati masyarakat untuk memilihnya. Ingat jangan pilih calon seperti itu, belum terpilih sudah mencuri waktu, apalagi nanti sudah terpilih, bisa-bisa kekayaan NTT dicurinya untuk kepentingan pribadinya.

081 339 13X XXX (Ero, Kupang) : Memasuki 50 tahun NTT, diharapkan gubernur terpilih mengetahui sejarah politik, budaya dan agama NTT dan memiliki komitmen, kerja dan nurani teruji, figur macam ini gampang diterima rakyat dan mampu membangun kerjasama dengan seluruh kelompok, golongan dan etnis. Soal siapa tak masalah yang penting tidak pernah terlibat KKN dan kasus amoral, karena amat memalukan dan hanya akan memeras keringat rakyat sendiri.

081 237 94X XXX (Rizal Abdullah Putra Kertan) : "Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya". Harapan saya calon gubernur dan cawagub yang terpilih nanti benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dan bisa memberantas kemiskinan di NTT. Trims.

085 239 23X XXX (Kenttoz, Kupang): Mat Ultah yang ke 50 NTT-ku. Semoga di usiamu yang ke 50, engkau dipimpin oleh orang yang mempunyai hati, harga diri, jati diri. Thanks.