| Berita Utama
3
|
Tanah Labil, 42 Rumah di SoE Retak
SOE, PK -- Diguyur hujan selama dua minggu berturut-turut, rumah- rumah warga di Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengalami retak pada lantai dan dinding. Sudah 42 rumah yang terdata mengalami retak, bahkan sudah ada yang roboh. Diduga retakan itu terjadi karena Desa Kuatae berada di daerah patahan yang sangat rentan terjadi pergeseran tanah dan longsor. Pantauan Pos Kupang, Rabu (26/3/2008), selain dinding dan lantai rumah, permukaan tanah juga mengalami retak. Bahkan permukaan aspal jalan menanjak yang melintas di desa tersebut mengalami penurunan setengah hingga satu meter. Pengendara harus ekstra hati-hati melintasi jalan itu.
Data yang dihimpun dari Satuan Polisi Pamong Praja TTS menyebutkan dari 42 rumah yang retak satu rumah rubuh, lima rumah mengalami kerusakan berat dan 36 rumah rusak ringan. Rumah yang rubuh itu milik Elia Kause (80), warga RT 1/RW 1, Desa Kuatae.
Elia yang ditemui di rumahnya, kemarin siang, mengatakan, peristiwa retaknya tanah dan bangunan itu terjadi sejak Kamis (21/3/2008) malam, pada saat hujan deras mengguyur desanya. Elia yang didampingi istrinya, Dina mengatakan, sekitar pukul 00.30 malam dia melihat dinding di salah satu kamar rumahnya retak. Dia langsung meminta semua penghuni rumah mengungsi ke tetangga.
Pagi harinya, Jumat, 22/3/2008, lanjut Elia, usai pulang dari gereja, rumah semi permanen berukuran 6,5 x 9 meter itu sudah rata dengan tanah.
Menurut Elia, baru tahun ini dia mengalami kejadian tersebut. Tahun- tahun sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa.
Camat Kota SoE, Deny Nubatonis, S.SoS yang dihubungi Pos Kupang, Rabu (26/3/2008) siang, mengatakan, pemerintah kecamatan telah menginstruksikan kepada warga yang rumahnya rawan terkena retak untuk mengungsi ke tempat yang aman. Pasalnya, musim hujan yang masih terus berlangsung sangat rentan dengan terjadinya longsor dan pergeseran tanah di desa tersebut.
"Daerah itu memang daerah patahan sehingga sangat rentan terjadinya longsor dan pergeseran tanah. Saya sudah minta warga untuk mengungsi sementara ke rumah saudaranya yang aman agar tidak terjadi korban jiwa," kata Deny yang menambahkan bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian itu kepada Bupati TTS.
Kepala Satpol PP TTS, Yopi Magang yang juga datang memantau lokasi kejadian, mengatakan, kedatangannya ke lokasi bencana untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang terkena bencana. Selain mendata jumlah warga yang terkena dampak, pihaknya juga memantau langsung kondisi warga.
Yopi Magang bersama belasan anak buahnya didampingi Camat Kota SoE, Deny Nubatonis mendata rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Data itu akan dilaporkan ke Pemkab TTS untuk keperluan pemberian bantuan dan upaya penanggulangan lainnya. (aly)
Demo, Atambua Lumpuh 7 Jam
ATAMBUA, PK -- Ratusan warga eks Timor Timur (Timtim) dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu, menggelar demonstrasi di gedung DPRD Belu di Atambua, menuntut pemerintah memperhatikan nasib dan masa depan mereka. Aksi damai, Rabu (26/3/2008) itu membuat kota Atambua lumpuh sekitar delapan jam sejak pukul 08.00-15.00 Wita.
Selama berlangsungnya demo dari warga yang menamakan diri Forum Kemanusiaan Warga Negara Indonesia (WNI) Korban Keputusan Politik, itu, suasana Atambua lengang. Pasar lengang, kompleks pertokoan pun sepi karena toko-toko tutup. Warga takut karena tersiar kabar bahwa aksi demo itu anarkis.
Disaksikan Pos Kupang, warga eks Timtim itu datang secara bergelombang dari berbagai tempat di kabupaten itu. Mereka datang dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Kakulukmesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan bergabung dengan warga eks Timrim yang ada di Atambua.
Selain membawa bendera merah putih dan puluhan poster, mereka juga mengusung dua peti mati bertuliskan "Kofi Anan" dan "Habibie". Sementara ratusan aparat keamanan dari Polres Belu dibantu satu peleton dari Polres TTU, Satuan Brimobda Kompi A Belu, jajaran TNI dari Kodim 1605 Belu, berjaga-jaga di pintu masuk gedung DPRD Belu.
Dalam orasinya, Mateus BC Guedes menyampaikan, kehadiran warga di tempat itu untuk meminta penjelasan pemerintah terkait keberadaan warga eks Timtim saat ini. Warga eks Timtim yang masih setia pada Merah Putih itu adalah korban politik di Timor Timur dulu yang kini nasibnya diterlantarkan. Mereka
menuntut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperhatikan nasib mereka.
"Kami tidak terima kalau pemerintah katakan bahwa di Belu tidak ada lagi pengungsi. Buktinya masih banyak warga yang tinggal di kamp-kamp. Untuk itu kami minta pemerintah pusat melalui Pemkab Belu dan DPRD Belu memperhatikan nasib kami," tegas Mateus.
Saat itu, Ketua Umum Forum Kemanusiaan WNI eks Timtim korban politik, Carlos Araujo Brito membacakan pernyataan sikap mereka. Pertama, pemerintah segera membangun rumah di atas tanah bersertifikat bagi masyarakat yang sampai saat ini masih berada di kamp pengungsian. Tanah yang ditempati sekarang adalah tanah yang dibeli warga sendiri sementara ada sebagian masih tinggal di kamp.
Kedua, memberikan bantuan dana tunai yang cukup dan sama kepada setiap kepala keluarga untuk biaya hidup, jaminan hidup dan pemberdayaan hidup semua WNI eks Timtim baik TNI, Polri, PNS, pensiunan purnawiran dan masyarakat biasa.
Ketiga, mengaudit semua bantuan kepada pengungsi Timtim (WNI eks Timtim) selama ini, dengan membentuk tim verifikasi nasional yang terdiri dari TNI, Polri, sipil dan swasta dibawa kendali KPK dan Indonesia Coruption Watch.
Keempat, memohon bantuan kepada TNI Zipur untuk membantu membangun rumah dan sarana prasarana yang berkualitas bagi seluruh WNI pada umumnya dan WNI eks Timtim di Belu.
Kelima, seluruh WNI eks Timtim di Belu menyesal dan menolak keras terhadap pernyataan Direktur Bantuan dan Jaminan Sosial RI tanggal 13 Maret 2008 tentang penghapusan bantuan bagi pengungsi WNI eks Timtim beserta hak-haknya. Sebab tidak sejalan dengan Tap MPR RI Nomor V tahun 1999.
Keenam, membentuk Komisi Kesejahteraan Pengungsi Nasional Indonesia (KKPNI) untuk menyelesaikan masalah pengungsi WNI eks Timtim dengan melibatkan semua komponen eks Timtim.
Pernyataan sikap ini kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Belu, Ludovikus Taolin dan Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili.
Menanggapi hal itu, Wabup Mau Bili menyatakan, akan meneruskan kepada pemerintah pusat. Pemkab Belu akan membahas tuntutan tersebut dengan pemerintah pusat.
Awal unjuk rasa itu, warga sempat merengsek masuk ke gedung DPRD Belu. Warga menuntut kehadiran Bupati Belu guna memberikan penjelasan tentang hasil perjuangannya ke Jakarta. Namun saat ini Bupati Belu tengah mengikuti pertemuan di Kupang.
Warga kemudian diarahkan aparat ke halaman depan gedung DPRD Belu. Warga eks Timtim memilih menginap di gedung DPRD Belu sambil menunggu jawaban dari pemerintah pusat. Untuk kepentingan makan minum, Dinas Sosial Belu memfasilitasi selama warga bertahan di halaman gedung DPRD Belu.
Dalam aksi ini, Kota Atambua lumpuh selama tujuh jam (dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 Wita). Pasar Baru Atambua, toko-toko, warung-warung ditutup sejak pagi hari. Aparat keamanan juga berjaga-jaga di setiap sudut kota. Kendaraan roda dua maupun roda empat tidak terlihat selama aksi damai berlangsung. Aktivitas baru normal sekitar pukul 16.00 Wita.
Kapolres Belu, AKBP Drs. Mulyadi Kaharni, Dandim 1605 Belu, Letkol (Inf) Samuel Hehakaya, Wakapolres Belu, Kompol Dwi Ariwibowo, S.Ik, turun langsung memantau jalannya aksi demo tersebut. (yon)
|
