RS Kolaps Akibat Klaim Askeskin

JAKARTA, PK -- Pemerintah diminta secepatnya membayar klaim Askeskin tahun 2007 senilai Rp 1,17 triliun, karena rumah sakit di daerah-daerah telah kolaps.
"Kabupaten Kerinci misalnya, jumlah utang pemerintah kepada rumah sakit ini Rp 1 miliar, sedangkan di Jawa Timur mencapai Rp 176 miliar. Mestinya diselesaikan pembayarannya agar rumah sakit tidak terganggu operasionalnya," kata Ketua Tim Kerja (Timja) Kesehatan Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nuzran Joher, Rabu (26/3/2008).
Sebagai program yang digulirkan sejak tahun 2005, pembengkakan tunggakan pemerintah itu diakibatkan lepasnya kontrol pemerintah dalam menentukan batas kemampuan anggaran belanja negara untuk membiayai program Askeskin.
"Tahun 2005, PT Askes (Persero) kelebihan dana Rp 1 triliun, sementara tahun 2006 dan 2007 kekurangan Rp 1 triliun. Mengapa seperti ini? Karena ketidaktegasan pemerintah, " tandas Nuzran.
Dia juga mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar klaim-klaim tersebut. Karena itu dia meminta agar pembayaran dana askeskin itu baru dilakukan setelah diaudit oleh pengawas fungsional.
PAH III DPD, katanya, telah mendorong Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menaikkan anggaran dan belanja Depkes sebelum mencuat silang sengketa koordinasi antara PT Askes dan Depkes.
Sementara Menkes menyatakan penetapan anggaran tidak terjadi dengan penggelembungan. Kalau penggelembungan, berarti terdapat oknum yang bertindak di luar wewenangnya. Tapi, tim kerja (Timja) Kesehatan PAH III DPD tidak menemukan penggelembungan. Yang terjadi adalah penambahan jumlah peserta Askeskin.
Penyebab lain, adanya perbedaan data masyarakat miskin antara satu instansi dengan instansi lain, misalnya Departemen Sosial (Depsos) mencatat masyarakat miskin berjumlah 40 juta jiwa, sementara Depkes yang semula mencatat 60 juta sekarang telah menjadi 76,4 juta. 
Timja Kesehatan PAH III DPD juga mendesak pemerintah untuk 
meninjau ulang program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diberlakukan 2008 yang sebelumnya dikenal dengan program Askeskin, karena tidak mengacu kepada UU SJSN. (persda network/mur)

Muhaimin Iskandar Dilengserkan Secara Demokratis
* Sebagai orang nomor dua di PKB

JAKARTA, PK -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali bikin sensasi. Sensasinya, cukup heboh. Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang tak lain kemenakan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilegserkan. Pencopotan posisi Muhaimin sebagai orang nomor dua di PKB ini dilakukan secara demokratis.
Hal ini diungkapkan khusus oleh salah seorang anggota Dewan Syura PKB, Cecep Syarifuddin, Kamis (27/3/2008). "Ini (pencopotan Muhaimin, Red) dilakukan melalui mekanisme voting. Mayoritas menghendaki saudara Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB secara demokratis," ujar politisi NU asal Jawa Barat ini.
Cecep menjelaskan, keputusan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh seluruh jajaran DPP PKB yang berakhir hingga tengah malam atau Kamis dini hari. Gus Dur dan Muhaimin, jelasnya, tak ikut dalam pengambilan suara yang dilakukan melalui mekanisme voting tersebut.
Sebelum voting yang akhirnya melengserkan Muhaimin Iskandar, ada tiga opsi yang muncul terlebih dahulu. Opsi pertama adalah segera menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB), kemudian tetap mempertahankan struktur organisasi yang ada saat ini, dan opsi terkahir, meminta Muhaimin Iskandar mengundurkan diri.
"Barulah kemudian voting dilakukan. Yang menginginkan MLB lima suara, yang tidak menginginkan tiga suara, abstain dua suara dan 20 suara menginginkan Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya. Saya tegaskan, Gus Dur dan Muhaimin tidak ikut dalam voting yang demokratis itu," urai Cecep Syarifudin.
"Alasan paling utamanya adalah untuk melakukan penyegaran di dalam internal PKB, termasuk untuk persiapan Pemilu 2009 dan pemenangan pilkada di beberapa daerah. Termasuk ingin menjadikan PKB lebih baik lagi ke depannya," jelasnya lagi.
Ditanya lagi, apakah Muhaimin Iskandar yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR memang dianggap membayakan PKB dalam menyambut pemilu legislatif dan pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden dalam Pilpres di 2009 nanti? Cecep berkilah. "Ini semua demi kebaikan partai," tukasnya lagi. (persda network/yat)

Lukman Edi Juga Dipecat dari PKB
* Dicurigai Ulah Yenny Wahid 

JAKARTA, PK -- Tak hanya penonaktifan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), ternyata mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edi yang kini menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) sudah dipecat sebagai kader sekaligus dalam kepengurusan PKB.
Lukman Edy dituding bersekongkol dengan Muhaimin Iskandar untuk menggerakkan Muktamar Luar Biasa (MLB). Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua di jajaran Dewan Syura DPP PKB saat ditemui wartawan, Kamis (27/3/2008), yang mewanti-wanti agar namanya tidak dicantumkan.
"Alasan utamanya saudara Lukman dipecat dari PKB karena ingin menggoyang DPP dengan melakukan gerakan MLB, bergerilya ke beberapa daerah. Yang terkini, kongres salah satu organisasi yang baru saja dilakukan di Batam, Lukman Edi-lah yang membiayai semuanya. Tujuan utamanya, untuk menyukseskan rencananya, melakukan MLB," tegasnya. 
Dalam waktu dekat surat pemecatan Lukman Edi akan segera dikeluarkan. "Dia dianggap salah seorang yang paling membahayakan juga sehingga pleno DPP PKB kembali menegaskan untuk memecat saudara Lukman Edi dari PKB," tandasnya lagi. 
Ditemui secara khusus Lukman Edi kemudian memberikan argumentasinya. Ia pun berani menuding 'biang kerok' dari semua ini, termasuk penonaktifan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB, tak lain adalah ulah Yenny Wahid, putri sulung Gus Dur yang menggantikan dirinya sebagai Sekjen.
"Ya, faktanya memang yang mendorong itu Yenny dan kawan-kawannya. Jelas, bukan keinginan Gus Dur," cetus Lukman Edi. 
Dirinya tegas menyayangkan hasil pleno DPP PKB yang meminta Muhaimin Iskandar mundur sebagai Ketua Dewan Tanfidz seraya berharap kepada Muhaimin Iskandar untuk melakukan tabayun. Lukman membantah bila atas kejadian ini akan melakukan penggalangan kekuatan untuk melakukan perlawanan dengan sikap DPP PKB itu. 
"Tidak ada galang-menggalang. Dalam AD/ART ada beberapa hal yang menyebabkan mundur, meninggal dunia, berhalangan tetap. Alasan lain tidak diatur dalam AD/ART," jelasnya. 
Soal tudingan dirinya bersama Muhaimin Iskandar tokoh sentral yang menggerakkan rencana Muktamar Luar Biasa (MLB)? "Tidak, lagi pula saya sudah di luar. Kalau komunikasi dengan dia (Muhaimin, Red) karena dia kan senior saya sehingga harus sering komunikasi. Apalagi, dia wakil ketua DPR. Ada orang- orang yang membelokkan, saya datang ke DPR mau ngomong masalah partai. Dan sampai saat ini, saya masih salah satu ketua PKB. Dan saya berharap semua tabayun dulu lah agar semuanya kembali ke jalan yang benar," pinta Lukman Edi. 
Mantan Sekjen DPP PKB, Hanif Dahiri, yang juga menjadi korban pemecatan tegas menyatakan, bahwa saat ini PKB yang pernah dinaunginya selama berpuluh-puluh tahun sudah rusak parah, hanya karena ulah segelintir orang yang memiliki kekuatan di PKB. Tanpa ada alasan yang jelas, pemecatan menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para petinggi PKB sekarang ini. (persda network/yat/ade) 

Polisi Selidiki Manajemen Adam Air
* Gunakan Sparepart Ecek-ecek

JAKARTA, PK -- Mabes Polri akan menindaklajuti temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam kasus kecelakaan pesawat AdamAir di perairan Majene, Sulawesi Barat, 1 Januari 2007 lalu yang menewaskan 102 penumpang. 
Diduga kecelakaan itu terjadi karena ada tindak pidana yang telah dilakukan pihak manajemen Adam Air, yang telah mengeluarkan kebijakan menggunakan spare part palsu berkualitas jelek untuk menghemat biaya. 
"Kita sekarang tengah berkoordinasi dengan KNKT untuk menindaklanjuti temuan itu. Kita akan selidiki atas dugaan terjadinya tindak pidana dalam kecelakaan itu.
Kita juga tengah mengembangkan siapa yang harus bertanggungjawab dalam masalah ini," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira, Kamis (26/3).
Salah satu hasil penyelidikan yang ditemukan KNKT menyebutkan, kecelakaan pesawat Adam Air di perairan Majene karena pesawat menggunakan spare part yang kualitasnya dibawah standar. Kualitas spare part
inilah yang dituding sebagai penyebab pesawat tidak bisa terbang sebagaimana mestinya. 
Menurut Abubakar, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana dalam kecelakaan Adam Air di Majene ini berbeda dengan kasus tindak pidana pada umumnya. Penyelidikan akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan akan
memakan waktu cukup lama. 
"Kita akan melihat Undang-Udang lain yang terkait, mulai dari Undang-Undang Perhubungan, sampai KUHP dan
lainnya. Setelah nanti ditemukan unsur tindak
pidananya, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
lainnya, kita akan masuk ke tahap penyidikan. Baru
kemudian mencari siapa yang harus bertanggungjawab
atas kecelakaan itu," jelasnya.
Mengenai laporan adanya dugaan penyelewengan keuangan
di Adam Air, sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak
investor dari dua anak perusahaan PT Bhakti Investama,
Abubakar menyatakan akan menindaklanjutinya dengan
serius. 
"Semua laporan tindak pidana pasti kita tindaklanjuti
secara serius. Apakah nanti unsur-unsur tidak pidana
sebagaimana yang dilaporkan itu terbukti atau tidak,
kita lihat prosesnya nanti," tegas Abubakar.
Dirut Adam Air yang juga wakil keluarga Suherman
sebagai pemegang sahan Adam Air, Adam Aditya Suherman,
menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. "Saya
belum dapat kejelasan pengaduan itu, tapi di negara
demokrasi siapa pun bebas menyampaikan pendapatnya, "
kata Adam dalam pesan singkatnya, Kamis (27/3). (persda network/sugiyarto)

Pengadaan Soal UN Dikawal Polisi

KUPANG, PK--Pengadaan soal-soal Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hingga distribusi dikawal ketat oleh aparat dari Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. Pengawalan dan penjagaan tersebut dilakukan untuk mencegah kebocoran soal-soal tersebut kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Direktur CV Surya Indah selaku pihak yang melakukan pengadaan soal, Tonny Anggrianto, didampingi Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis P dan K) Propinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Thobias Ully, Ketua Panitia UN tingkat Propinsi NTT, I Nyoman Martayasa menyampaikan hal itu ketika ditemui di Gudang Percetakan CV. Surya Indah di Kawasan Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kupang, Kamis (27/3/2008).
Tony menjelaskan, pihaknya meminta aparat kepolisian dari Polda NTT untuk mengawasi langsung proses pencetakan soal UN dan USBN, bahkan penjagaan di sekitar lokasi percetakan juga sangat ketat. Tidak semua orang bisa masuk dan keluar bebas di tempat itu. "Semua karyawan, petugas dari Dinas P dan K yang masuk lokasi percetakan ini akan diperiksa dengan sangat ketat. Setiap usai cetak, semua karyawan dan staf dari Dinas P dan K akan diperiksa sebelum meninggalkan lokasi ini. Bahkan ada juga petugas polisi wanita yang khusus memeriksa wanita. Kita menyiapkan bilik khusus untuk pemeriksaan tersebut," jelas Tony.
Dia menjelaskan, pengawalan terhadap bahan ujian tersebut juga bukan hanya di lokasi perecetakan saja. Pengawalan akan dilakukan terus hingga bahan-bahan ujian sampai di sekolah- sekolah pelaksanaan UN dan USBN. "Pengawalan akan dilakukan secara berantai dan estafet, mulai dari Kupang hingga ke kabupaten/kota," jelasnya.
Tony menjelaskan, proses pencetakan bahan ujian khusus USBN sudah rampung dengan total berjumlah sekitar 10 juta lembar, sisana bahan UN untuk SMP, SMA dan SMK masih dalam tahap pencetakan yang diproyeksikan berjumla tujuh hingga delapan juta lembar. 
"Kita akan berupaya mengirim bahan ujian ini tepat pada waktunya, artinya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat sehingga tidak menimbulkan masalah," jelasnya.
Dia menjelaskan, pihaknya bersama Dinas P dan K NTT, sudah mengatisipasi kendala tranportasi bila ditemukan masalah saat proses penditribusian. Apalagi pelaksanaan UN atau USBN akan dilakukan serempak di semua wilayah NTT. "Kalau ada masalah dengan transportasi laut, kita siap menggunakan transportasi udara. Yang penting bahan ujian ini sampai ke tujuan,"jelasnya 
Kepala Dinas P dan K NTT, Ir. Thobias Ully pada kesempatan itu mengatakan tahun 2007 lalu, NTT masuk dalam propinsi terbersih dalam pelaksanaan UN SMP, SMA dan SMK. Diharapkan tahun ini, predikat itu bisa diraih lagi. (alf)

Tak Kuasai Bahasa, Tulisan Wartawan Bisa Kacau

JAKARTA, PK -- Wartawan senior H. Rosihan Anwar menyatakan bahwa bagi seorang jurnalis, kemampuan berbahasa merupakan yang pertama dan utama. Hal ini disampaikannya ketika membuka diskusi pakar tentang pembelajaran bahasa Indonesia jurnalistik yang diselenggarakan oleh Program Sarjana Reguler Komunikasi FISIP-UI bekerja sama dengan UNESCO Jakarta di Gedung Dewan Pers, Jakarta, belum lama ini. 
Menurut Rosihan, kompetensi berbahasa seorang wartawan merupakan bekal yang tak dapat ditawar untuk bisa melakukan tugas secara profesional. Ia menunjukkan sejumlah contoh bagaimana kacaunya karya seorang wartawan bila penguasaan bahasa tidak memadai, sehingga berakibat pada tulisan atau pun ucapan yang tidak dapat dimengerti khalayak umum. 
Kepala Pusat Bahasa, Dendi Sugono mengatakan, kerja seorang wartawan yang setiap hari menulis berita dan kemudian dibaca oleh masyarakat dapat disejajarkan dengan apa yang dilakukan para guru di ruang kelas dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. 
"Para wartawan pun berfungsi sebagai pengajar bahasa bagi khalayak yang membaca tulisannya di media massa," kata Dendi. Secara tegas ia mendukung upaya pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia jurnalistik secara sistematik dan menyeluruh. 
Melalui kegiatan ini, menurut ketua diskusi, Zulkarimein Nasution, diharapkan dapat disusun suatu konsep pembelajaran bahasa Indonesia jurnalistik yang mengacu pada kompetensi seorang wartawan, baik untuk media cetak maupun penyiaran. 
Dengan demikian diharapkan sejak dari bangku kuliah seorang calon jurnalis telah dibekali dengan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka kelak.
Pembicara lainnya, Arya Gunawan dari UNESCO Jakarta mengungkapkan berbagai kelemahan berbahasa yang ditemukan di media utama yang ada di tanah air. Ia berpendapat pembelajaran bahasa jurnalistik bagi para calon jurnalis perlu diberi porsi yang lebih banyak dari yang telah ada sekarang.
Turut berbicara dalam diskusi tersebut TA Asmadi, koordinator Forum Bahasa dan Media Massa dan praktisi media Ed Zoelverdi. Direncanakan, diskusi ini akan berlanjut dengan penyusunan bahan dan lokakarya pembelajaran bahasa Indonesia jurnalistik untuk perguruan tinggi jurnalisme di tanah air. (persda network/bec)

Pendidik PAUD Harus Bisa Buat Mainan Kreatif

KUPANG, PK--Para pengelola dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semestinya bisa membuat berbagai permainan anak yang bersifat kreatif. Mainan anak yang kreatif akan berguna bagi pembentukan pola berpikir anak.
Demikian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadis P dan K) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Thobias Ully, M.Si saat membuka Pelatihan Kompetensi Tenaga Pengelola dan Pendidik PAUD Non Formal tahun 2008 di Aula Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB)- Dinas P dan K NTT di Jalan Perintis Kemerdekaan-Kupang, Kamis (27/3/2008).
Ully menjelaskan, pada periode lalu pemerintah melalui Dinas P dan K dalam hal ini Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) telah menyalurkan dana ke beberapa pengelola PAUD di NTT masing-masing untuk dana rintisan Rp 20 juta dan dana kelembagaan Rp 5 juta. Menurutnya, dana tersebut semestinya digunakan sebaik-baiknya dan untuk PAUD yang belum mendapatkan dana tersebut, akan diupayakan dalam tahun ini dalam bentuk pelatihan pembuatan proposal.
Dia menjelaskan, dari beberapa Paud rintisan ditemukan beberapa hal terkait penggunaan dana tersebut. Disebutkan, di PAUD tersebut, pihak pengelola tidak membuat mainan sendiri, tetapi mainan dibeli dari toko. Menurutnya, mainan dari toko kurang baik untuk diguakan bagi anak-anak untuk bermain. "Seharusnya para pengelola dan pendidik PAUD membuat mainan sendiri sehingga lebih kreatif dan bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau mainan dari toko, sulit mengajak anak didik untuk bersikap kreatif," jelas Thobias.
Menurutnya, para pengelola dan pendidikan Paud jangan hanya bisa mengadakan mainan hanya untuk melengkapi fasilitas sehingga tak ubahnya seperti menara gading. "Jangan jadikan Paud hanya sebagai menara gading, hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadikan Paud seperti menara air dan menara api yang bisa memberi kesejukan dan kehangatan," jelas Thobias Ully.
Kepada para peserta, Thobias Ully juga berharap agar bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. "Saya berharap peserta bisa bertanya dan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para nara sumber, sehingga pelatihan ini bisa berguna bagi anak-anak," jelasnya.
Sebelumnya Ketua Panitia, Marthen F Robe dalam laporannya mengatakan pihaknya merencanakan kegiatan tersebut diikuti oleh 60 perserta yang terdiri dari 30 orang pendidik dan 30 orang pengelola PUAD Non Formal. Namun dari jumlah tersebut baru hadir 49 orang. Peserta yang belum tiba dalam kegiatan yang berlangsung selama dua, Rabu-Jumat (26-28/3/2008) yakni dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada.
Dia menjelaskan, materi bagi peserta dalam pelatihan tersebut adalah kebijakan formal PAUD Non Formal, pertumbuhan dan perkembangan anak, komunikasi dengan anak (pelayanan prima), pemberian pijakan main, pengelolaan main, sensori motor, pengelolaan main peran, pengelolaan main pembangunan, pengelolaan main keaksaraan, pengembangan bahan dan alat belajar, pengelolaan main tradisional, pencataan perkembangan anak, pelaporan dan pemantauan bermain anak serta praktek belajar dan menu pembelajaran PAUD/kurikulum.
Marthen menjelaskan, perkembangan yang diperoleh anak pada masa usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap selanjutnya hingga dewasa. Dalam kaitan itu, paling tidak stimulasi dini memiliki empat fungsi, yakni penanaman nilai dasar (budi pekerti dan agama), pembentukan sikap dasar (disiplin, kemandirian dan kreativitas), pengembangan kemampuan dasar (bahasa, motorik, kognotif dan sosial) serta melejitkan potensi perkembangan otak. (alf)

Kebudayaan Tidak Bisa Dipisahkan dari Pendidikan

KUPANG, PK---Terselenggaranya pendidikan kebudayaan yang signifikan, substansi dan proporsional, maka pengelolaan pendidikan yang berakar pada kebudayaan harus tetap berlangsung dalam satu instansi, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat NTT. Dengan demikian kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan.
Demikian salah satu butir hasil rapat koordinasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh Sub Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi NTT di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) beberapa waktu lalu. Rapat ini dihadiri oleh pakar kebudayaan dan tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat se-NTT. 
Dalam rekomendasi hasil rakor yang didapatkan Pos Kupang, Rabu (26/3/2008), yang dirumuskan oleh tim perumus, antara lain Ketua : Dr. Feliks Sanga, M.Pd, Sekretaris : Drs. Petrus Melsasail, M.Si, dan anggota : Drs. Anton Lake, Drs. Abraham Gampar, Drs. John Manulangga, M.Ed, Drs. Simon Riwu Kaho, Dr. Piet Tanggu Bera, MS, Drs. Andreas Ande, M.Si dan Drs. Nua Sinu Gabriel, M.Hum, menyebutkan, pemerintah daerah NTT dalam hal ini gubernur dan DPRD NTT supaya tetap konsisten mempertahankan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Subdin Kebudayaan tetap dalam struktur dengan Dinas P dan K Propinsi NTT.
Hal ini, karena peran kebudayaan sangat penting ketika mendesain program pendidikan kebudayaan sampai kepada tersedianya hasil kegiatan. Hal ini belum dipahami secara baik oleh publik termasuk para perangkap pemerintah daerah. Oleh karena itu dipandang perlu adanya program sosialisasi kepada semua perangkat pemerintah daerah dan publik sehingga semua pihak dapat memahami secara signifikan tentang hubungan antara kearifan lokal dengan pembangunan kebudayaan dalam era otonomi daerah. Untuk itu, perlu ada studi komparatif dengan daerah-daerah yang pendidikan kebudayaan telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan karakter daerah dan bangsa.
Disebutkan juga, akibat kompleksnya pengelolaan kekayaan dan aset budaya NTT yang multietnis perlu ditetapkan payung hukum yang mengatur aspek pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah NTT. Dimana, kebudayaan adalah sumber inspirasi dan sumber nilai bagi pendidikan yang akan menghasilkan dan membentuk harkat dan martabat individu dan bangsa. 
Secara filosofi, hubungan kebudayaan dan pendidikan nasional tidak dipisahkan karena kebudayaan nasional adalah akar bagi pendidikan nasional atau kebudayaan nasional memberikan nilai materi, ciri khas dan identitas bagi pendidikan nasional, dan sebaliknya pendidikan nasional berperan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. 
Selain itu, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang sejiwa atau seroh, sehingga tidak dapat dipisahkan baik secara konsepsional maupun operasional. (nia)

Gubernur Jangan Andalkan APBN

KUPANG, PK--Gubernur dan Wakil Gubernur NTT lima tahun ke depan (2008-2013) harus memiliki komitmen dan jangan hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam membangun NTT. Yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada. 
Demikian pandangan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Saleh Husin, SE, M.Si. Ia menyampaikan hal ini saat menghubungi Pos Kupang via telepon dari Jakarta, Kamis (27/3/2008). Pandangannya itu juga disampaikan dalam surat eletroniknya (e-mail).
"Ke depan para pemimpin di NTT tidak lagi mengandalkan dana dari pemerintah pusat tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada guna menghasilkan petro dolar. NTT merupakan propinsi kepulauan dengan laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Hal ini seharusnya menjadi modal utama dalam mengembangkan berbagai jenis industri perikanan dan kelautan, juga berbagai macam industri pertambangan yang dapat diolah untuk mengais dolar. Karena kita ketahui saat ini tambang merupakan usaha yang paling menguntungkan dari berbagai sektor industri lainnya," kata Saleh Husin, putra Rote ini. 
Bagaimana caranya? Saleh Husin mengatakan, kepala daerah harus bisa membuat kebijakan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada investor yang tepat. Jangan sampai memberikan kemudahan kepada investor yang hanya bermodalkan surat serta kedekatan dengan pejabat.
"Jika pemanfaatan SDA yang tepat dan benar maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan tentunya rumah yang layak tinggal. Masalah gizi buruk yang saat ini terjadi harus menjadi prioritas utama program kerja calon gubernur NTT jika terpilih dalam pilkada nanti. Karena kita ketahui masalah pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja serta rumah layak tinggal menjadi masalah pokok di NTT selama ini," ujar alumni KRA 39 Lemhanas ini.
"Saatnya, melayani bukan dilayani. Itulah harapan kita buat pemimpin NTT ke depan," ujarnya. (aca)

April, Panwas Pilkada Nagekeo Dibentuk

MBAY, PK -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada akan meminta DPRD Kabupaten Nagekeo akan membentuk panitia pengawas (Panwas) Pilkada Nagekeo pada bulan April 2008, diawali dengan proses penjaringan calon anggota pengawas.
"Kami rencanakan sekitar tanggal 14 April 2008 kami akan meminta DPRD Nagekeo menjaring dan menetapkan anggota Panwas di Nagekeo. Kami akan serahkan semua proses penjaringan, pembentukan dan penetapan anggota Panwas pilkada Nagekeo ke dewan," kata Ketua KPUD Ngada, Drs.Yosafat Koli saat ditemui di Bajawa, Selasa (25/3/2008).
Mengenai keanggotaan panwas, Yosafat menegaskan, sebanyak lima orang yakni dari unsur masyarakat, kepolisian, kejaksaan, akademi dan pers. Namun ia menegaskan, proses penetapan akan diserahkan kepada DPRD Nagekeo.
"Dalam waktu dekat akan ditetapkan agenda Pilkada di Nagekeo. Masa tugas Penjabat Bupati Nagekeo habis pada tanggal 22 Mei 2008. Kalau dewan telah menyurati kami maka agenda Pilkada di Nagekeo akan diumumkan," ujar Yosafat.
Sementara itu, Ketua DPC PPDI Nagekeo, Paul Nuwa Veto menegaskan, pihaknya belum menetapkan bakal calon Bupati dan Wabup Nagekeo karena masih akan menggelar rapat bersama semua PAC di Nagekeo. Jika rapat PAC mengenai agenda Pilkada sudah dilakukan maka pihaknya akan menjaring dan membuka pendaftaran bagi bakal calon.
"Kami masih akan menggelar rapat dengan semua PAC tentang agenda Pilkada di Nagekeo. Nanti kami akan umumkan," kata Vetto yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo. (ris)

KIPPDA NTT cerdaskan pemilih

KUPANG, PK -- Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah (KIPPDA) NTT menggelar dialog publik dengan tema Rekonstruksi Pemilihan Langsung Gubernur - Wakil Gubernur NTT yang Demokratis, Kamis (27/3/2008). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cendana, Kupang, Kamis (27/3/ 2008) itu bertujuan mencerdaskan pemilih. Pemilih diharapkan bisa memilih pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat.
Peserta kegiatan adalah mahasiswa, aktivis LSM dan pengurus partai politik. Empat narasumber tampil memaparkan materinya yaitu, John Depa (anggota KPUD NTT), Dion DB Putra (Pemred Pos Kupang), Mikael Thomas Susu (pengamat politik) dan Laurensius Sayrani (akademisi).
John Depa dalam makalahnya antara lain menggambarkan tahapan pekerjaan KPUD NTT. Menurutnya, sejauh ini KPUD NTT sedang melakukan tahap persiapan. Dalam tahap ini, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya pergeseran agenda tahap persiapan tetapi tidak menggeser tahapan pelaksanaan Pilgub.
Ia mencontohkan, pekerjaan pemutakhiran data di beberapa kabupaten ternyata sudah out of date. "Di beberapa kabupaten, ternyata menggunakan data tahun 2005. Namun, saat ini hal ini tidak lagi menjadi persoalan walaupun jadwalnya tidak sesuai dengan agenda sebenarnya," paparnya
Menurut John Depa, KPUD NTT menilai pemutakhiran pemilih penting karena ikut menentukan kualitas Pilgub. Ia mengatakan, kasus Pilkada di Kota Kupang yang karena kondisi tertentu harus menerbitkan SKB (surat keputusan bersama) yang mengakomodir pemiih tambahan harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama KPUD NTT.
Dion DB Putra mengatakan, pers memiliki peran dalam semua tahapan Pilgub. Pers, katanya, mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, mengawal semua tahapan Pilgub dari awal sampai akhir. Fungsi ini, katanya, sudah dilakukan pelbagai media cetak dan elektronik dan akan terus dilakukan hingga tahap akhir proses ini.
Kedua, pers juga mendorong agar pelaksanaan semua tahapan harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. "Kita kawal supaya proses Pilkada berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Asas-asas pemilu seperti langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijaga. Jangan ada tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu," jelasnya.
Ketiga berkaitan dengan independensi pers, Dion menjelaskan, kepentingan pers adalah menyuarakan aspirasi warga. Pers menjadi suara masyarakat. "Karena itu, pers harus netral dalam arti fair dan proporsional terhadap semua paket dan tidak terjebak menonjolkan paket tertentu," katanya.
Tomi Susu yang membawakan makalah tentang membangun kultur politik lokal yang demokratis, antara lain mengatakan, secara teknis beberapa kabupaten di NTT telah menyelenggarakan pilkada. Walaupun mengakui belum adanya penelitian khusus yang mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan dari proses ini, ia membeberkan beberapa persoalan berdasarkan pemberitaan media massa.
Menurut Tomi Susu, regulasi kepilkadaan tidak digunakan sebagai satu- satunya acuan melainkan ada yang masih berpihak pada kepentingan. Ia mensinyalir, KPUD sangat rentan terhadap kepentingan politik kelompok/parpol atau figur tertentu sementara pada saat yang sama belum tersedia lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memantau obyektivitas dan transparansi kinerja KPUD.
Sedangkan Sayrani menegaskan, Pilkada seharusnya memposisikan warga sebagai tuan pesta. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku utama. Karena itu menurutnya, suatu ironi bila rakyat hanya dilibatkan saat kampanye ataupun pada hari pencoblosan. Rakyat, katanya, seharusnya sudah terlibat sejak awal proses ini termasuk menentukan calon yang hingga saat ini menjadi monopoli elit partai. (dar)

Loemau Akan Lepas Jabatan di Polda NTT

KUPANG, PK -- Komisaris Besar (Kombes) Polisi Alfons Leomau, M.Bus akan mundur dari jabatan Kepala Biro Bina Mitra Polda NTT jika yang bersangkutan sudah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur NTT ke KPUD NTT untuk ikut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2008.
Kapolda NTT, Brigjen Polisi Drs. R. B. Sadarum, S,H mengatakan itu melalui Kabid Humas Polda NTT, Kompol Marthen Radja, Kamis (27/3/2008). Menurut Marthen Radja, saat ini sedang digodok surat pengunduran diri Kombes Loemau.
"Surat pengunduran dirinya sedang digodok, tentunya beliau akan mundur dari jabatan yang sedang dijabatnya sekarang apabila sudah mendaftarkan diri ke KPUD NTT," kata Marthen Radja.
Apabila sudah mendaftarkan diri ke KPUD, kata Marthen Radja, maka Kombes Leomau yang pada bulan Januari 2009 akan memasuki masa pensiun dari dinas Polri, harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan yang diembannya sekarang.
"Kalau sudah mendaftarkan diri ke KPUD, maka beliau harus meninggalkan dunia kepolisian. Hukumnya seperti itu atau minta pensiun dini," katanya.
Prosedurnya, surat pengunduran diri diajukan kepada Kapolri melalui Kapolda NTT. (ben)

16 Mei, Titik Star Pilkada Alor 

KALABAHI, PK -- Pemilu kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Alor dimulai pada tanggal 16 Mei 2008 yang ditandai dengan pemberitahuan dari DPRD Alor kepada Ir. Ans Takalapeta dan Drs. Abraham Maulaka mengenai akan berakhirnya masa jabatan keduanya sebagai Bupati dan Wbup Alor.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor, Pdt. Frans Haan, S.Th mengatakan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (26/3/2008). Menurut Haan, rancangan Pilkada Alor dimulai tanggal 16 Mei disepakati setelah dilakukan rapat koordinasi antara KPUD Alor, pimpinan DPRD dan pemerintah kabupaten yang digelar Senin (23/3/2008) di gedung DPRD Alor.
Penetapan titik star, ungkap Haan, merujuk surat KPU Pusat dan KPUD Propinsi NTT menyatakan bahwa untuk putaran pertama pemilihan kepala dan wakil kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober.
Haan mengatakan, KPUD Alor telah menyiapkan rancangan tahapan pilkada, yakni mulai dari pra persiapan yang merupakan agenda intern KPUD, kemudian tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
Tentang dana, Haan menyebut, saat ini sedang dibahas di DPRD Alor. KPUD Alor telah mengusulkan dana senilai Rp 11 miliar lebih untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada dimaksud. "Kami masih menunggu penetapan dari DPRD," katanya.
Lebih lanjut Haan mengatakan, berdasarkan hasil pemutakhiran data, pemilih berjumlah 14.000 jiwa, tersebar di 17 kecamatan. Dari data pemilih itu, diproyeksi akan ada 303 tempat pemungutan suara (TPS).
Ditemui terpisah, Kamis (21/3/2008), Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Alor, Drs. John Th. Blegur mengatakan, Partai Golkar masih menunggu hasil survai dari Lembaga Survai Indonesia (LSI) tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diusung Golkar ke arena Pilkada nanti. Survai akan dilaksanakan Mei 2008.
Ketua DPC PDIP Alor, James Takalapeta mengatakan, saat ini masih mengonsentrasikan diri pada pemilu gubernur dan wakil gubernur. Setelah Pilgub NTT baru difokuskan pada Pilkada Alor. 
James mengakui bahwa sebanyak empat nama yang telah diusulkan ke DPP untuk diusung dalam Pilkada Alor. Empat nama dimaksud, yakni Drs. Amon Djobo, Drs. Aba Maulaka, Drs. Imanuel Blegur, MSi, dan dirinya. Menurut James, usulan ini masih bisa berkembang lagi sesuai dinamika politik.
Sementara, PPP, PBB, PBR dan PKS juga masih dalam tahap penyaringan calon. Menurut Ketua PKS, H. Wahid Hadi, ada sejumlah paket yang melamar ke PKS yaitu Drs. Amon Djobo-Taufik Nampira, SP, MM, dan paket Drs. Simeon Pally-Drs.Yusran Tahir. Sedangkan PPP juga ditelah dilamar sejumlah paket diantaranya Drs. Amon Djobo-Taufik Nampira, SP, MM, Drs. Simeon Pally-Drs. Yusran Tahir, Ir. Daniel Madjeni-Drs. Mohamad Gawi, dan Abdul Wahid Karoko-Drs. Azer D. Laoepada. (oma) 

Apa Kata Mereka


Anastasia Meman (Warga Penfui)
Perhatikan Rakyat Kecil

SIAPA pun yang terpilih menjadi Gubernur NTT lima tahun ke depan, harus punya rasa kepedulian terhadap rakyat kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan. Perjuangkanlah nasib rakyat kecil dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan mereka, seperti pemberdayaan ekonomi atau ekonomi bergulir agar dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Sebab, kemenangan Anda dalam pemilu adalah kemenangan rakyat. (mas)


Serilus Mena (Warga Kelurahan Penfui) 
Peka Terhadap Kondisi Rakyat 

GUBERNUR yang didambakan adalah figur yang punya hati nurani, yang peduli mendengar keluhan rakyatnya. Masyarakat NTT dilihat dari tingkat perekonomiannya masih sangat jauh dari harapan. Banyak masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Karean itu, Gubernur NTT ke depan harus peka terhadap kondisi rakyatnya. (den)

Yanni Mbado (Warga Kelurahan Liliba)
Lihat Keadaan Rakyat

PEMIMPIN NTT mendatang harus punya komitmen, lebih banyak bekerja untuk rakyat daripada banyak bicara, namun tidak ada hasilnya. Setelah jadi gubernur jangan hanya duduk di kursi jabatan, tapi harus lebih banyak kunjungi rakyat sehingga bisa melihat keadaan dan mendengar langsung keluhan rakyat. (den)

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927-2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 
                             ***

08123794XXXX (Rizal Abdullah Putra Kertan) : "Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya". Harapan saya calon gubernur dan cawagub yang terpilih nanti benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dan bisa memberantas kemiskinan di NTT. Trims.

08523923XXXX (Kenttoz, Kupang): Mat Ultah yang ke- 50 NTT ku. Semoga di usiamu yang ke-50, engkau dipimpin oleh orang yang mempunyai hati, harga diri, jati diri. Thanks.


boleng.martinjos@yahoo.com (Martinjos Boleng, Larantuka) : Gubernur dan Wakil Gubernur era 2008-2013 baru berhasil, ketika di masa itu tidak lagi muncul adanya kasus-kasus seperti yang selalu berultah selama ini : Kelaparan, kurang gizi, busung lapar, pejabat temaka (pencuri) dan merakus doi rakyat, melorotnya harga komoditi petani. Dengan keberhasilan Anda berdua menguras - tuntas cacat-cacat NTT seperti itu, maka rakyat NTT tidak sebatas bilang : "Ini Gub/ Wagub baru," tetapi lebih dari itu mereka diharapkan dengan dada membusung akan berteriak," Ini baru Gub/Wagub!" Dengan rakyat NTT Anda berdua harus bisa teken kontrak emosi dalam soal-soal ini. Kalau tidak, juga ya, podo wae alias hama hena, alias sama saja. Thank's Pos Kupang.

08133905XXXX (Ferry M.S.S) : Untuk mensejahterakan rakyat masyarakat di Kabupaten Sikka, kita harus pilih pemimpin yang punya hati nurani yang mau membangun Sikka ke depan, memiliki disiplin, kerja keras, bukan memilih pemimpin yang hanya mengumbar janji, tapi memilih pemimpin yang punya hati nurani yang mau membangun Sikka ke depan, memiliki disiplin, kerja keras, bukan memilih pemimpin yang hanya mengumbar janji, tapi memilih pemimpin yang membuat program kerja kerja harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

08523922XXXX (Patris SK, Besikama-Belu) : Harapan supaya cagub sekarang pro rakyat kecil, terlebih mereka yang tertimpa bencana. Dan kami harap penanganan bencana tidak boleh dicampur aduk dengan urusan politik.

081317XXXX (Melanus T. Pareira) : Verifikasi oleh KPUD ibarat pemeriksaan ujian, bisa gagal, bisa lulus. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bagi yang belum lulus, intropeksi dan retrospeksi membawa kita ke suasana bathin yang menyadarkan nurani tentang kelebihan dan kekurangan, lalu lebih siap untuk maju di masa datang. Demokrasi membuka peluang untuk yang siap berdemokrasi. Mari Kita ciptakan pilkada Sikka yang damai dan berkualitas. 

08523925XXXX (Libred Kones, Mahasiswa Poltek) : Saya hanya memberikan masukan bagi para calon pemimpin rakyat agar tidak melayani sebelum (calon) tapi harus melayani setelah (resmi sebagai gubernur). Satu lagi, pemimpin adalah pelayan. Layanilah rakyatmu maka sampai kapanpun rakyat terus mengenangmu. Terima kasih.

08523913XXXX (Jordi, Aimere) : Kalau gubernur yang terpilih nanti bawalah NTT ke depan seperti emas jangan hidup orang NTT seperti 50 tahun lalu. 

08522035XXXX (Ian, Ende) : Mat ultah NTT ku yang tercinta, semoga dengan usia emas ini berimbas emasnya kepada pemilu dan pilkada yang akan datang dilaksanakan, masyarakat punya pemikiran yang emas pula untuk memilih pemimpin dalam pesta demokrasi nanti, semoga memunculkan pemimpin yang Flobamoris, religius, dan berwatak Asthabrata. Thanks PK.