F L O R E S A

     Seputar Flores

Kontraktor Adukan Kadiskan Flotim

LARANTUKA, PK-- Direktris CV Sarina Jaya, Elisabeth Bertji Hana, ancam akan mengadukan dan memroses hukum Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskan) Kabupaten Flotim, Drs. Bazir Kia Teron, selaku pengguna anggaran dan panitia tender proyek pengadaan satu unit kendaraan dinas roda empat tahun anggaran 2008 senilai Rp 250 juta lebih di dinas itu. Pasalnya, pelaksanaan tender diduga menyalahi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan diduga sarat KKN sehingga merugikan rekanan ini sebagai calon yang seharusnya dimenangkan.
Panitia dan Kadiskan Flotim melalui pengumuman No. Dis. PKL.058/522/TU/2008 tanggal 5 April 2008 menggugurkan CV Sarina Jaya, dan memenangkan CV Putra Bungsu yang nilai penawarannya lebih tinggi. Sementara rekanan itu pada saat pembukaan dokumen telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. 
Elisabeth kepada Pos Kupang di Larantuka, Senin (5/5/2008) mengatakan, pihaknya akan mendudukan persoalan ini pada porsi hukum yang adil. Sebab, sanggahan awal kepada pejabat pembuat komitmen/PPK di Diskan Flotim tanggal 8 April 2008 tidak dijawab jelas dalam surat PPK tanggal 11 April 2008). 
"Informasi yang kami peroleh, bupati menolak bertanggung jawab karena panitia, PPK/Kadiskan sebagai pengguna anggaran tidak pernah konsultasi dengan bupati dalam pelaksanaan sampai muncul kasus tender proyek ini," kata Elisabeth.
Tidak Setor Rp 7,5 Juta
Seperti yang diperoleh Pos Kupang surat dari Direktris CV Sarina Jaya di Larantuka, dalam sanggahan pertama tanggal 8 April 2008) kepada PPK ditegaskan, CV Sarina Jaya ajukan penawaran terendah Rp 266,2 juta dan menjadi calon pemenang namun digugurkan panitia karena perusahan ini tidak memberikan uang jasa Rp 7,5 juta yang diminta panitia menjelang pengumuman pemenang. 
Elisabeth dalam sangahannya mengungkapkan, pada 3 April 2008 pukul 15.30 Wita, dirinya dipanggil panitia melalui telepon agar datang ke Kantor Diskan di Pantai Besar untuk klarifikasi. Hadir tiga panitia, yakni Ir. Elisabeth Kleden (Ketua Panitia) didampingi Drs. Frans Hurint dan Simon Soge Makin, S.Si. "Tiga orang ini bernegosiasi dengan kami dari CV Sarina Jaya untuk setor uang jasa Rp 7,5 juta sebelum pengumuman tender. Uang ini minta agar diserahkan kepada sekretaris panitia untuk dibagikan kepada Kadiskan Flotim sebagai pengguna anggaran, PPK, Valentinus Tukan, SAP, lima anggota panitia tender dan lima anggota tim pemeriksa barang," tulis Elisabeth.
Namun, lanjut Elisabeth, pihaknya mempertimbangkan bahwa sikap panitia bukan ketentuan mengikat dan bukanlah jaminan untuk memenangkan proyek sehingga ia tidak memenuhi permintaan panitia. Ternyata saat pengumuman, CV Sarina Jaya yang mestinya menang justru digugurkan 
Kadiskan Flotim, Drs. Bazir Kia Teron, dikonfirmasi di kediamannya menjelaskan, ia menandatangani pengumuman pemenang tender karena menurut panitia semua urusan konsultasi dengan Wabup Flotim dan Bagian Ekbang sudah selesai. "Saya tanya panitia, mereka bilang sudah oke sehingga saya tanda tangan saja. Kalau timbul kasus dan rekanan mau proses hukum, sebagai pemimpin saya siap menanggung dosa bawahan kalau mereka berbuat salah dan melanggar hukum. Itu risiko jadi pemimpin," tegasnya.
Tentang sanggah banding namun ditolak Bupati Simon untuk menandatanganinya dengan alasan panitia tender tidak prosedural, Bazir mengakuinya. "Saya sudah bertemu pak bupati dan beliau menolak bertanggung jawab atas kasus ini dengan alasan kami tidak konsultasi dan tidak minta memo/disposisi kepada bupati dalam menentukan pemenang tender. Namun sebagai pimpinan dinas saya sudah nyatakan di depan bupati bahwa saya siap bertanggung jawab,"kata Bazir. (art) 

Tanda tangan Daftar Hadir, ULP Nihil

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ngada sejak beredar informasi bahwa mereka akan mendapat uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp 10.000,00/hari sesuai edaran Menteri Keuangan, maka mereka ramai-ramai menandatangani daftar hadir. Namun hingga kini sejumlah PNS yang ditanya Pos Kupang mengaku belum menerima ULP dari pemerintah. Inilah fakta yang mencuat di kalangan PNS lingkup Setkab Ngada yang membuat mereka resah.
Sejumlah PNS yang enggan ditulis namanya mengatakan, Bupati Ngada belum memerintah Bagian Keuangan Setda Ngada agar membayar ULP yang menjadi hak PNS. "Di kantor kami begitu ada kabar mau bayar ULP, maka pegawai setiap pagi rajin tandatangan daftar hadir. Tetapi kini ada yang mulai malas karena ULP yang menjadi hak PNS cuma wacana. Kami minta bupati Ngada, Drs. Piet Nuwa Wea bisa memberikan penjelasan karena ada landasan hukum yang mengatur pembayaran ULP dan ini berlaku sama bagi PNS di republik ini," kata seorang PNS yang bertugas di Bappeda Ngada, Senin (5/5/2008).
PNS mengatakan, pemberian ULP adalah perintah pusat namun Pemkab Ngada belum mau merealisasi. "Kalau belum direalisasi harusnya ada penjelasan resmi tentang ULP kepada PNS sehingga ada kejelasannya. Di tempat lain PNS menuntut haknya agar pemerintah bayar ULP tapi di Ngada tidak ada kejelasan sampai sekarang. Bupati Ngada harus beri penjelasan," tegas PNS.
Selain PNS di Bappeda, sejumlah guru dan tenaga medis di Ngada juga pertanyakan uang insentif yang hingga belum di bayar. Beberapa guru di Kecamatan Golewa mengaku masalah uang insentif telah diangkat tapi Dinas PPO Ngada belum menentukan sikap. 
"Kami harapkan pemerintah bisa bayar uang insentif yang harusnya diberikan kepada guru. Di tempat lain guru mendapat haknya tapi kenapa di Ngada belum ada realisasi," kata seorang guru yang bertugas di Kecamatan Golewa.
Para Guru di Golewa juga mengatakan, dana insentif yang diberikan guru seharusnya ada realisasi sehingga tidak meresahkan kaum guru. PNS, guru serta medis di Kabupaten Ngada berharap bupati Piet Nuwa Wea bisa memberikan penjelasan secara resmi tentang hal ULP bagi PNS serta dana insentif yang belum ada realisasinya sampai sekarang. (ris)

Ende Kekurangan Pangan 18 Ribu Ton 

ENDE, PK-- Kabupaten Ende setiap tahun kekurangan pangan setara beras 16 ribu ton hingga 18 ribu ton. Untuk menutupi kekurangan ini harus mendatangkan beras dari luar daerah.
Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Ende, Ir. Don Randa, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (6/5/208) menjelaskan, berdasarkan perhitungan kebutuhan pangan setara beras, Kabupaten Ende setiap tahun kekurangan pangan, namun bukan berarti stok pangan di masyarakat menipis. 
"Kalau stok pangan dihitung setara beras, maka dipastikan setiap tahun Kabupaten Ende kekurangan pangan. Bahkan, bukan hanya Ende hampir semua wilayah di NTT kecuali Manggarai," kata Don. 
Don menjelaskan, selama ini stok pangan identik dengan beras padahal yang namanya pangan bisa ubi, jagung, kacang-kacangan atau pisang karena ukurannya beras maka dipastikan Ende mengalami kekurangan pangan. Namun kalau untuk stok pangan lain non beras maka stok pangan di Kabupaten Ende mencukupi.
Tentang stok pangan secara umum di Kabupaten Ende, Don mengatakan, sejauh ini berdasarkan pantuan lapangan dan laporan belum ada warga mengalami kekurangan pangan. Bahkan di sejumlah wilayah, terutama di utara Ende sebelumnya banyak sawah tidak bisa dikelola karena ketiadaan air kini banyak yang bisa dikelola karena air hujan mencukupi dan kondisi demikian langsung akan berpangaruh stok pangan warga.
Ia meminta masyarakat tidak selalu menggantungkan diri kepada beras namun harus ada usaha untuk membudidayakan pangan lokal seperti jagung, pisang, kacang maupun ubi-ubi karena pangan lokal kandungan gizi tidak kalah dengan beras. Namun perlu dikelolah lebih bervarisi agar terlihat menarik dan mengundang selera untuk dikosumsi. 
"Kalau stok pangan identik dengan beras maka Kabupaten Ende selalu kekurangan dan untuk menjaga stok pangan warga kita minta mereka mengembangkan pangan lokal dan tidak selalu tergantung pada beras," kata Don. (rom)