
|
Humbalorata
Sumba, Alor, Lembata
|
11 Kades Tolak Camat Tanah Righu WAIKABUBAK, PK-- Sebelas orang kepala desa (kades) dan sejumlah tokoh masyarakat (tomas), serta tokoh pemuda di Kecamatan Tanah Righu, Kabupaten Sumba Barat (Sumbar), Senin (5/5/2008), mendatangi Bupati Sumba Barat, Drs. Julianus Pote Leba, M.Si. Mereka mendesak bupati membatalkan pelantikan Camat Tanah Righu, Melkianus Bili, dan meminta bupati melantik Sekretaris Kecamatan Tanah Righu yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tanah Righu, DD Robaka, S.Sos menjadi camat di wilayah ini. Robaka dinilai rajin turun ke desa, mengenal warganya, memiliki visi misi membangun di Tanah Righu sehingga jika diganti maka program ini tidak akan berjalan. Sebelas kades yang datang bertemu Bupati Potelaba diwakili 3 orang kades, yakni Bili Duka (Kepdes Loko Riy), Lende Poety (Kades Malata), ATU Paty (Kades Lingu Lango), dua tokoh masyarakat yakni DA Tenda, dan BU Pare, dan tokoh pemuda, Melkianus Pandang. Sedang lainnya menunggu di luar. Kedatangan puluhan warga pakai bus Damri semula hendak bertemu Bupati Julianus Pote Leba. Namun bupati tugas ke luar daerah sehingga 30 tokoh masyarakat dan kades menunggu di ruang kerja Wakil Bupati (Wabup) Sumba Barat, dr. Kornelius Kodi Mete untuk menyampaikan aspirasi ini. Wabup Sumba Barat, dr. Kornelius Kodi Mete, usai hadiri sidang pelantikan Panwas Pilgub NTT, Senin (5/5/2008), langsung bertemu para kades dihadiri Asisten I, Drs. Richard Djami, Asisten II, Drs.Umbu Sappi Pateduk, Kabag Tatapem, Trasisius Tamo Ama, dan Kepala BKD, Drs. AN Dapawole. Tokoh masyarakat, BU Pare, mengatakan kedatangan 11 kades dan tomas serta tokoh pemuda bersama sejumlah warga Tanah Righu bukan untuk demo, tapi ingin menyampaikan aspirasi. "Kami masyarakat Tanah Righu hendaki agar Plt Camat DD Robaka dilantik menjadi camat Tanah Righu agar program kerja yang dicanangkan dapat berjalan. Warga Tanah Righu bangga dengan keputusan Bupati Sumbar menempatkan kader Tanah Righu jadi Plt camat namun diharapkan bisa diikuti kebijakan pelantikan menjadi camat defenitif. Kalau diganti maka program tidak dapat berjalan," kata Pare. Hal senada disampaikan DA Tenda kalau mereka bukan aksi demo tapi ingin sampaikan aspirasi. "Pengambilan keputusan sepenuhnya ditangan bupati dan wakil bupati," tegasnya. Tokoh pemuda, Melkianus Pandang mengatakan, kehadiran masyarakat menyampaikan aspirasi agar didengar pemerintah. Wabup Kornelius Kodi Mete, sebelum menanggapai aspirasi ini menanyakan apakah aspirasi ini murni atau tidak. "Saya bisa katakan sekcam berada dibalik semua ini. Sebagai aparat pemerintah seharusnya memahami aturan kepegawaian karena Sekcam Tanah Righu belum memenuhi syarat kepangkatan untuk dilantik menduduki posisi camat. Dia harus dipindahkan dulu untuk menduduki jabatan lain baru dipromosi menjadi camat. Penempatan dalam jabatan ada aturannya. Bila penempatan PNS tidak sesuai ketentuan maka bupati dan wakil bupati bisa disalahkan," tegasnya. Mendengar penjelasan wabubu, BU Pare lalu meminta agar camat yang dilantik jangan putra daerah tapi orang luar agar mengerti dan mau bekerja untuk Tanah Righu. "SK sudah ditandatangani bupati. Pejabat yang dilantik sudah memenuhi syarat dan layak ditempatkan di wilayah itu," tegas Kodi Mete. Mendengar penjelasan ini warga bisa memahaminya. (pet) 2.000 Predator Dilepas di Atadei |