|
T I R O S A
Timor, Rote, Sabu
|
* DAK/DP Belum Dibayar
Kontraktor Mengadu ke DPRD TTS
SoE, PK-- Sebanyak 16 kontraktor mendatangi Gedung DPRD TTS, Senin (5/5/2008) untuk mengadu sikap Pemkab TTS yang belum juga membayar proyek fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana penyesuaian (DAK/DP) senilai Rp 17,5 miliar.
Di gedung Dewan para kontraktor diterima Komisi C DPRD TTS. Kepada Komisi C, kontraktor mencurahkan persoalan dari masalah hutang mereka kepada bank, toko dan denda hingga persoalan pembayaran pajak galian C di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) TTS.
Untuk itu, para kontraktor minta agar proses tender pengadaan barang dan jasa tahun 2008 sementara ditunda. Penundaan berlaku hingga Pemkab TTS membayar semua hutangnya kepada rekanan. "Kami memberikan deadline waktu kepada Pemkab TTS untuk membayar semua hutang kepada rekanan selama lima kali 24 jam. Bila dalam rentang waktu ini tidak dipenuhi maka kami akan mempratunkan Bupati TTS," ujar Abia Nabuasa, salah satu rekanan yang hadir dalam pertemuan itu.
Abia menyatakan, para rekanan sudah jenuh mendengarkan pernyataan pejabat TTS yang hanya memberikan janji. Kedatangan para kontraktor ke ruang dewan untuk mendapatkan kejelasan kapan pembayaran hutang akan dilakukan kepada kontraktor.
Lain halnya dengan Abia, Ely Tari menilai pemerintah terkesan menganggap rekanan sebagai anak kecil yang diberikan gula-gula lalu diam. Dalam arti, apa yang disampaikan Pemkab TTS tentang persoalan pembayaran hutang kepada rekanan hanya bersifat menghibur. Pasalnya, sejak persoalan ini muncul akhir tahun 2007 belum ada kejelasan pembayaran sisa DAK dan DP sebesar Rp 17, 5 miliar kepada rekanan.
Kontraktor lainnya, Hery Kristanto minta agar DPRD TTS tidak menggunakan gaya birokrasi dalam menyelesaikan hutang milik Pemkab TTS kepada rekanan. Semestinya, tegas Hery, DPRD TTS menjemput bola untuk menggolkan persoalan ini. "Kami minta DPRD TTS memakai hati nurani. Berapa banyak buruh dan tukang yang notabene memilih bapak sekalian tapi sampai saat ini belum menerima bayaran karena sisa DAK dan DP belum cair," kata Hery.
Ia menangkap kesan persoalan sisa DAK/DP sudah menjadi komoditi politik untuk menjatuhkan orang tertentu. Persoalan itu terjadi karena DPRD TTS dan Pemkab TTS sebagai mitra kerja tidak kompak.
Menanggapi persoalan itu, Sefrits Nau selaku moderator dalam pertemuan mengatakan, DPRD TTS telah berusaha mendorong agar Pemkab TTS segera bayar kekurangan sisa DAK dan DP kepada rekanan. Namun kemampuan dewan hanya sebatas melakukan kontrol, sedangkan yang melaksanakan kewenangan pemerintah. (aly)
Tarif Tak Sesuai, Angkot Mogok
KEFAMENANU, PK---Angkutan kota (Angkot) jurusan Kota-Kampus Universitas Timor (Unimor) melakukan aksi mogok. Aksi mogok angkot dipicu longgarnya penerapan tarif yang lazimnya sampai Kampus Unimor Rp 1.500,00/penumpang. "Tapi mahasiswa hanya bayar Rp 1.000,00/orang. Jasa pelayanan yang kami berikan tidak diganjar setimpal. Seharusnya mahasiswa bayar Rp 1.500,00 sesuai SK Bupati TTU," kata Marianus Akoit, sopir Angkot 'Perjuangan', saat ditemui Pos Kupang, Senin (5/5/2008) siang.
Ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unimor berjalan kaki empat kilometer ke kampus atau kembali ke terminal bayangan angkot di kilometer 8, Kelurahan Sasi, Kota Kefamenanu. Pasalnya, 24 angkot yang selama ini layani trayek Kota-Kampus Unimor mogok beroperasi.
Menurutnya, tarif Rp 1.500,00/orang sebenarnya masih rendah. Sebab katanya, SK Bupati TTU tentang penetapan tarif angkutan sudah kadaluarsa, yakni dibuat tahun 2005. "Sementara harga BBM naik dua kali tapi tarif tidak berubah Tapi kami para sopir masih tolerir. Tapi anehnya, mahasiswa hanya membayar Rp 1.000/orang. Itu namanya mau gampang," tukasnya.
Kekecewaan yang sama disampaikan Egi, sopir Angkot Otomotif. "Bayar ongkos kurang, sopir dan konjak disemprot dengan makian bahkan ancam dipukul ketika awak angkot menagih kekurangan ongkos," tukasnya kesal.
Nina (21), mahasiswi FKIP Unimor ditemui di terminal bayangan Kelurahan Sasi, mengaku terlambat sampai di Kampus Unimor karena tidak ada angkot. "Terpaksa pakai ojek bayar Rp 5.000,00 karena sekarang lagi ujian," ujarnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimor, Alfons Naisaban, dimintai komentarnnya, mengatakan pihaknya sudah menemui sopir angkot di terminal bayangan di Kelurahan Sasi. "Setelah dengar duduk persoalan sebenarnya, kita akan imbau mahasiswa supaya membayar jasa pelayanan angkutan sesuai aturan tarif yang berlaku." katanya.
Pantauan Pos Kupang, 24 unit angkota trayek Kota-Kampus Unimor, parkir di depan gedung SDK Sasi, kilometer 8.Dari arah timur, ribuan mahasiswa jalan kaki dari kampus ke simpang Ring Road arah Eban sepanjang tiga kilometer, lalu melanjutkan ke depan SDK Sasi sepanjang satu kilometer. Sebagian mahasiswa pakai jasa ojek. (ade)
64 Desa di TTU Kekurangan Pangan
KEFAMENANU, PK---Sampai akhir April 2008 tercatat 64 desa dari 172 desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kekurangan pangan berupa jagung. Dari 64 desa ini, 32 desa diidentifikasi mengalami rawan pangan dengan kategori sedang. Meski demikian, produksi sumber pangan lainnya seperti padi ladang dan ubi-ubian meningkat pesat.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, Ir. Primus PB. Siribein, M.M, di ruang kerjanya, Senin ( 5/5/2008 ). "Tercatat 64 desa dari total 172 desa/kelurahan alami penurunan produksi jagung hampir 50 persen," ujarnya.
Penyebabnya, kata Primus, saat masa pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan batang dan daun, curah hujan malah sedikit. Akibatnya jagung tumbuh tidak normal. Ketika memasuki masa perkawinan, justru hujan disertai angina kencang melanda wilayah TTU. "Selain itu serangan belalang hijau cukup mengganggu," tambahnya.
Primus menjelaskan, dari 64 desa yang kekurangan pangan strategis berupa jagung, tercatat 32 desa diidentifikasi mengalami rawan pangan dengan kategori sedang. "Namun sumber pangan lainnya seperti padi ladang dan ubi-ubian mengalami peningkatan produksi," papar Primus
Ia mengatakan, menghadapi kondisi ini TTU belum dikategori mengalami rawan pangan serius. Sebab produksi pangan setara beras seperti ternak sapi, babi, kuda, kambing, ayam, ikan dan sebagainya berlimpah. Meski demikian tetap waspada mengantisipasi musim paceklik bulan Oktober-Desember 2008 ini," lanjutnya.
Kewaspadaan itu berupa upaya intervensi pangan berupa bantuan raskin serta disertifikasi pangan berupa penanaman kacang hijau dan ubi jalar dengan memanfaatkan sisa curah hujan. (ade)
Desa Rawan Pangan Sedang:
Kecamatan Miomafo Timur
Desa Banain B
Desa Banain C
Desa Sunkaen
Desa Bitefa
Kecamatan Insana
Desa Susulaku
Desa Ainiut
Desa Sekon
Desa Lanaus
Desa Kiupasan
Desa Mamsena
Desa Loeram
Desa Tainsala
Desa Tapenpah
Desan Letneo
Kecamatan Biboki Utara
Desa Boronubaen
Desa Naku
Deas Lokomea
Dess Manumean
Kecamatan Biboki Selatan
Desa Sainiup
Desa Luniup
Desa Upfaon
Kecamatan Miomaffo Barat
Desa Nian
Desa Bijaepasu
Desa Noenasi
Desa Oetulu
Desa Saenam
Desa Bisafe
Desa Batnes
Desa Oeolo
Kecamatan Noemuti
Desa Popnam
Desa Banfanu
Desa Fatumuti.
KKP Fasilitasi Diklat Bina Damai
* Mengidentifikasi Anatomi Kekerasan di Masyarakat
KUPANG, PK--Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Keuskupan Agung Kupang (KAK) memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Gerakan Bina Damai (Aktif Tanpa Kekerasan) di Stasi Tano, Paroki St. Gregorius Agung Oeleta, Kelurahan Alak, 30 April-1 Mei 2008. Diklat yang dibuka Pastor Paroki Oeleta, RD Piet Olin, ini diikuti 25 orang pemuda, lima tokoh masyarakat dan tokoh agama serta lima orang anak.
Pelatihan ini, sebagaimana diakui Ketua KKP KAK, RD Maxi Un Bria, dimaksudkan agar peserta memahami dan mampu mengidentifikasi anatomi kekerasan dalam hidup bermasyarakat yang bertentangan dengan DUHAM, UU KDRT, UU Perlindungan Anak serta Ajaran Sosial gereja (Injil Sosial).
RD Maxi menyebut lima isu kekerasan yang didiskusikan dan didalami peserta selama diklat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan strukutural dan kekerasan lingkungan hidup. "Kekerasan-kekerasan tersebut bukan lagi sekadar isu melainkan telah menjadi kenyataan dalam interaksi sosial setiap hari," ujar RD Maxi di Kupang, Senin (5/5/2008).
Selama dan sesudah diklat, katanya, peserta membuat komitmen untuk menjadi promotor perdamaian dan keadilan, menghentikan tindak kekerasan karena menghancurkan kualitas kehidupan manusia.
Narasumber diklat, RD Maxi Un Bria, mengupas materi, "Anatomi Kekerasan dan Spiritualitas Aktif Tanpa Kekerasan; Ajaran Sosial Gereja tentang Perdamaian dan Keadilan." RD Primus Tjung Lake, membawakan materi, "Pemuda dan Aktif Tanpa Kekerasan." Emy Haukilo, Robert Ikun dan Wely Kono, memberi pencerahan tentang DUHAM, UU Perlindungan Anak dan KDRT. (eni)
|
