* Model Berprestasi Asal Kupang 
Jangan Sia-siakan Peluang

KUPANG, PK -- Wakil Wali Kota Kupang, Drs. Daniel Hurek mengatakan para model asal Kota Kupang jangan menyia-nyiakan peluang yang ada melainkan tetap berkreasi dan berprestasi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. 
Hal itu disampaikan Daniel Hurek dalam pertemuan dengan para model asal Kupang di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2008). Beberapa model asal Kupang itu meraih beberapa tropy juara di ajang Pemilihan Calon Bintang TV 2008 dan Penobatan Model Berprestasi di Jakarta, 30 Maret 2008.
Para gadis yang berhasil meraih tropy terseut yakni Anastasya Ningrun Rais untuk juara Princes, Komang Ayu juara favorit pilihan dewan juri, Audradyfa Thariesitha Putri Sigit juara The Best Catwalk, dan Denisha Angeline Hendriet Manafe menjadi The Best Dress. 
Turut hadir dalam pertemuan itu Top Model 2007, Rahmi Rahmadani, Manager ISSIS (Ikatan Sanggar Senam Ieda Salon) Modeling, Farieda Talib dan para orangtua.
Menurut Hurek, potensi masing-masing orang berbeda-beda dan setiap orang memilikinya. Namun, kadangkala orang tidak menyadarinya karena tidak pernah ingin mencoba dan memulai. "Banyak orang melihat bias yang tampak, padahal esensinya bukan di situ, tetapi brand (kecerdasan) yang meliputi intelektual, emosional dan mental. Orang baru menyadari bahwa ternyata dirinya memiliki potensi yang perlu dikembangkan ketika dia mulai mencoba," katanya
Sementara itu, Farieda Thalib mengatakan, potensi anak-anak NTT tidak kalah dengan anak-anak di luar NTT. Walau selama ini, predikat NTT di mata masyarakat luar NTT selalu diidentikkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, namun dirinya yakin tidak seperti itu. Ini terbukti, ketika peserta asal NTT ini yang memiliki potensi dan bakat di bidang modeling selalu meraih prestasi di tingkat nasional. "Delapan tahun lalu ketika pertama kali saya membawa para model asal NTT dan berlomba di tingkat nasional, saya pernah merasa tidak yakin akan menang dalam ajang tersebut. Tetapi, berbekal percaya diri saya bisa mengantar anak-anak berhasil di tingkat nasinal," katanya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah maupun masyarakat bisa mendukung secara moril sehingga anal-anak NTT bisa terus berprestasi di tingkat nasional. (nia)

60 Tutor Paket B Ikut Diklat Kompetensi 
* Bidang Studi Matematika dan Bahasa Inggris

KUPANG, PK--Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dinas Dikbud NTT menggelar Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kompetensi Pendidik Kesetaraan (Tutor) Paket B Bidang Studi Matematika dan Bahasa Inggris. Diklat yang digelar di UPTD setempat, 2-6 Mei 2008 dan diikuti 60 peserta, ini dibuka Kepala Dinas Dikbud NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, Sabtu (2/5/2008).
Thobias Uly dalam sambutannya mengharapkan agar diklat tersebut menjadi momentum strategis menyiapkan tenaga pendidik berkualitas. Dengan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan didaktik metodik, kata Uly, akan tercipta out put program pendidikan nonformal yang makin berkualitas.
Thobias Uly menyebut salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena tenaga pendidik khusus (tutor) kurang memenuhi syarat kualifikasi bidang studi, apalagi bila harus mengajar matematika dan Bahasa Inggris. "Masih banyak tutor yang berlatarbelakang pendidikan berbeda dengan tugas yang diemban dan kurang memahami metode pembelajaran efektif," ujar Uly.
Saat ini, katanya, sekitar 2.000-an tutor kesetaraan membantu melayani pendidikan bagi masyarakat. Untuk paket A sekitar 363 tutor, paket B 1.265 tutor, paket C 764 tutor. Jumlah ini, diakuinya, tidak sebanding dengan jumlah garapan di lapangan karena angka putus sekolah masih cukup tinggi. Untuk tingkat SD, misalnya bisa mencapai 52.020 orang, SMP mencapai 33.921 orang dan SMA mencapai 14.212 orang.
Ketua Panitia, Yohanes Hani, menyebut para fasilitator berasal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), antara lain Dr. Agapitus Ola, M.Pd, Drs. Ola Sanga Yohanes, MM. Juga dari perguruan tinggi, Dr. Felix Tans, serta dari Pamong Belajar UPTD PKB Dikbud NTT. (eni)

Kompas Gramedia Sumbang 
Buku Spektakuler

JAKARTA, PK--Pengumpulan buku dalam program books drop yang digelar Ibu Negara, Ani Yudhoyo, mendapat perhatian khusus petinggi Kompas Gramedia. Dengan mengambil tema "Books For Nation, Turut Mencerdaskan Bangsa," pimpinan Kompas Gramedia hadir di Wisma Negara, Rabu (7/5/2008), untuk memberikan sumbangan buku sebanyak 100 ribu buku kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Program books drop, Ibu Negara Ani Yudhoyono di Toko Buku Gramedia mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Selama lima bulan, sejak program books drop diresmikan Kepala Negara, Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Desember 2007 lalu, sudah terkumpul 21 koli buku.
Pemberian buku dengan nilai sekitar Rp 2 miliar tersebut diserahkan langsung Presiden Komisaris Kompas Gramedia, Jakob Oetama, beserta Petrus Waworuntu (Direktur Utama PT Gramedia Asri Media), Priyo Utomo (Direktur Kelompok Penerbitan), Herman Darmo (Direktur Kelompok Koran Daerah Kompas Gramedia), dan Dedi Pristianto PU sekaligus Pemred Warta Kota.
Mengantongi buku yang luar biasa besar, Ibu Negara Ani Yudhoyono tanpa sungkan memberikan pujian di hadapan 'bos besar' Kompas Gramedia. "Terima kasih atas sumbangan buku yang spektakuler, dan ini akan saya kirinkan ke masyarakat yang membutuhkan di daerah," kata Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Ibu Negara, Ani Yudhoyono berharap aksi kepedulian Kompas Gramedia yang telah menggelontorkan sekitar 100 ribu buku berikut sumbangan masyarakat dalam program books drop bisa menjadi 'virus' di kalangan masyarakat Indonesia. "Mudah-mudahan (program) ini bisa mengajak masyarakat yang lain. Atau kita anggap sebagai virus yang menularkan kepada masyarakat lain untuk bisa menyumbangkan rezekinya," kata Ani Yudhoyono. 
Dengan kepedulian tersebut, menurut Ani Yudhoyono, anak-anak Indonesia yang mengantongi kecerdasan mumpuni sedikit terbantu dalam mengasah kemampuan berpikir. "Anak-anak Indonesia itu anak yang cerdas, hanya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu, karena itu perlu kepedulian kita," ujarnya.
Menyangkut bantuan yang diberikan Kompas Gramedia, Presiden Komisaris Kompas Gramedia berharap program books drop dan pemberian buku diikuti penerbit-penerbit lain di Tanah Air. "Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dan juga diikuti toko-toko buku yang lain," papar Jakob Oetama.(persda network/ade mayasanto)

Dephuk dan HAM Isyaratkan Tak Sahkan Kedua Kubu PKB

JAKARTA, PK -- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengisyaratkan bahwa Dephuk dan HAM tidak memiliki alat ukur untuk menguji sah atau tidak sahnya muktamar luar biasa yang digelar kedua kubu Partai Kebangkitan Bangsa. Dephuk dan HAM menjelaskan, yang memiliki alat ukur untuk menguji itu adalah pengadilan.
"Ada dua cara, dimungkinkan bisa diputuskan salah satunya yang dinilai sah. Atau kedua, bisa dianggap perselisihan dan harus diselesaikan di pengadilan. Sekarang kita mau mengukur, medianya mengukur apa, padahal kedua kubu menggelar musyawarah luar biasa. Dephuk dan HAM tidak punya media untuk mengukur keabsahan dan ketidakabsahan MLB. Yang punya adalah pengadilan," jelas Aidir Amin Daud, Direktur Tata Negara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM), seusai menerima pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (5/5/2008).
Kemarin, Sekretaris Jenderal PKB kubu Muhaimin, Lukman Edy, didampingi oleh pengurus PKB, di antaranya Abdul Kadir Karding, menemui Aidir Amin Daud. Mereka menyampaikan formatur kepengurusan DPP PKB kubu Muhaimin Iskandar.
Aidir mengatakan, Dephuk dan HAM memerhatikan semua proses politik yang terjadi, termasuk MLB yang digelar kubu Gus Dur dan MLB kubu Muhaimin.
"Kami tidak punya media untuk mengukur MLB, alasan MLB ada permohonan minimal setengah DPW masing-masing, dihadiri perwakilan yang diyakini sah oleh mereka. Dephuk dan HAM tidak punya media untuk mengukur itu. Kalau kedua pihak memiliki kecenderungan kesesuaian dengan AD/ART, kami akan kesulitan memiliki alat ukur. Kami akan menyerahkan lembaga yang diberi kewenangan oleh UU, setelah diputuskan, baru kita tetapkan," kata Aidir.
Mengenai batas waktu 12 Mei, Aidir mengatakan bahwa ada dua hal yang sudah jelas, yaitu PKB telah memiliki badan hukum dan PKB adalah peserta pemilu.
Cabut Gugatan
Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur (Jatim), KH Fuad Amin Imron, mengharapkan kedua pihak yang bertikai dalam tubuh PKB segera mencabut gugatan masing-masing. "Tunjukkan kenegarawanan masing-masing," tuturnya.
Sementara Ketua DPW PKB Jatim versi Abdurrahman Wahid, Hasan Aminuddin, mengatakan bahwa Jatim sangat penting bagi PKB. Pada Pemilu 2004, 50 persen kursi PKB di DPR diraih di Jatim.
"Dalam pemilu nanti (perolehan kursi) masih akan tetap bertahan. Tidak ada konflik PKB, hanya dinamika internal saja," ujarnya. (kcm)

Pengembalian Formulir Tak Diperpanjang

JAKARTA, PK -- Komisi Pemilihan Umum tidak akan memperpanjang batas terakhir pengembalian formulir pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2009. Namun, untuk partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh UU Nomor 10 Tahun 2008, tetapi terhambat oleh konflik internalnya, nasib mereka akan diputuskan KPU pada 9 Mei.
Demikian diungkapkan Ketua KPU, A Hafiz Anshary, seusai menerima kunjungan pengurus Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar Luar Biasa Parung, Bogor, di Jakarta, Senin (5/5/2008).
Hafiz menegaskan, PKB telah ditetapkan Pasal 315 UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai peserta pemilu karena melampaui ambang batas perolehan suara 3 persen pada Pemilu 2004. Namun, KPU terikat aturan Pasal 14 yang menyatakan, parpol peserta pemilu harus mendaftarkan diri ke KPU untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Selain PKB, parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, tetapi menghadapi kendala akibat kepengurusan ganda, antara lain, adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.
Sebelumnya, Hafiz juga menerima kunjungan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta khusus membincangkan partai-partai berpengurus ganda yang sudah ditetapkan UU sebagai peserta pemilu dan kini telah mendaftar ke KPU.
Menurut Hafiz, Andi mengatakan, Dephuk dan HAM sulit segera menentukan kepengurusan yang sah jika partai yang berkonflik itu beperkara di pengadilan. Jika tidak beperkara di pengadilan, Dephuk dan HAM dapat langsung menentukannya.
Pengadilan diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan. Padahal, tenggat KPU 12 Mei tak dapat diundur karena akan mengganggu tahapan pemilu. "KPU berharap banyak pada Dephuk dan HAM sebagai penentu sah tidaknya kepengurusan parpol," katanya. (kcm)
Juliana B, Kelurahan Bakunase, Kota Kupang
Tingkatkan Fasilitas Pelayanan

SAMPAI saat ini masih begitu banyak masalah kesehatan menyiksa masyarakat. Gizi buruk, kematian ibu melahirkan, kematian balita. Masalah-masalah itu terjadi karena fasilitas kesehatan milik pemerintah belum memadai. Banyak ibu hamil maupun yang sedang menyusui jarang datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan maupun memeriksa kesehatan anaknya oleh karena di puskemas di wilayah terpencil tidak punya tenaga kesehatan. Sudah begitu, fasilitas di puskesmas juga belum memadai. Tidak heran masyarakat di kampung- kampung lari ke pengobatan tradisional bila menderita sakit. Kami minta pemerintah serius membangun sarana kesehatan diikuti dengan penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai. (ben)

Apa Kata Mereka

Ny. Barbara Deru, warga Beja-Bajawa
Obat Tidak Ada

SAYA dan keluarga sering berobat di Pustu Beja, Bajawa. Tetapi ketika kami berobat selalu tidak ada obat. Kami terpaksa ke RSU Bajawa dan membutuhan biaya ojek. Kami ada pustu, tapi obat tidak ada. Kami minta obat di Pustu Beja harus ada sehingga kami tidak buang uang ke Bajawa. (ris)

Cornelia L Tang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Alor
Perhatikan Fasilitas Posyandu 


KARENA dari keluarga yang pas-pasan, saya sulit memeriksa kesehatan kami di rumah sakit, apalagi saat sakit. Sesuai dengan pengalaman yang saya alami saat hamil, tiap bulan saya memeriksa diri di Posyandu Melati yang ada di kelurahan kami. Ada bidan yang yang bagus, ada juga kader yang bekerja sungguh-sungguh. Sayang, mereka bekerja sukarela alias kerja sosial, padahal jasa mereka sangat penting. Banyak ibu yang tertolong saat melahirkan. Karena itu saya minta agar pemerintah lebih memperhatikan fasilitas dan tenaga di posyandu. (oma)

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927- 2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 
***

085 253 00X XXX : Mohon penjelasan PT Askes Larantuka. Beberapa waktu lalu ada edaran dari PT Askes tentang pelayanan kesehatan bagi PNS di Larantuka pemegang kartu untuk pelayanan Pos RSUD Larantuka No. 24068011, kalau berobat di RSUD Larantuka harus membawa rujukan dari dr. Yoseph Kopong Daten yang setiap hari berpraktek di Apotek Kartini (depan Polres Larantuka). Kami PNS yang berdomisili di Larantuka merasa tidak efektif bila harus mendapat surat rujukan dari dr. Yos karena dr. Yos sudah mempunyai pasien umum begitu banyak, mana lagi lagi dengan PNS yang berdomisili di Larantuka. Akibatnya, PNS akan enggan untuk berobat di RSUD Larantuka, karena prosedurnya cukup makan waktu. Kami mohon penjelasan dari PT Askes Larantuka.

Natalia Langodai, Suku Tokan, Adonara, Flotim : 085 253 33X XXX : Buat para pelayan yang ada di RSUD Larantuka. Katanya semua pelayan harus melayani semua pasien dengan murah senyum. Tapi ternyata ada pelayan yang mukanya asam dalam pelayanan. Kami harap agar pelayan yang merasa dirinya seperti begitu, tolong diubah, sehingga pasien merasa nyaman. Thanks Pos Kupang.

081 339 04X XXX : Ini di RSU Ruteng. Saya kecewa karena saat mau urus SK 100% CPNS disuruh periksa lengkap di laboratorium. Dan saya bayar total Rp 600 ribu, sedangkan teman lain cuma Rp 300 ribu. Thanks PK.

085 239 05X XXX : Ini menyangkut pelayanan RS Waiwerang, Flotim. Perawat-perawat di RS tersebut terlalu kasar. Sudah begitu sombong lagi. Masa sama pasien dibentak-bentak? Yang paling menyedihkan mereka malah jijik dengan penyakit si pasien. Pasien disuruh buka mulut, tapi malah tenaga medisnya malah buang muka dan menutup hidungnya. Seharusnya itu kan sudah menjadi tugas mereka.

081 339 05X XXX : Pelayanan di IRS RSU Prof. Dr. WZ Johannes-Kupang sangat mengecewakan. Tanggal 3 Maret 2008 jam 5 sore saya datang mau berobat karena lutut luka infeksi karena kecelakaan. Tapi oleh dokter yang bertugas disuruh besok pagi baru datang dan lewat loket umum untuk mengambil karcis, padahal kaki saya sangat sakit dan tak bisa jalan. Apa memang IRD itu khusus yang baru celaka?

081 339 43X XXX : Maaf. Pelayanan kesehatan di RSUD Kupang tidak baik. Karena ketika orang sakit, yang diutamakan adalah administrasi dan profit daripada menolong nyawa orang.