Perjuangkan Perda Tuna Netra

PINTAR dan pandai bicara membuat dirinya dipercayakan oleh anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pertuni Kabupaten Kupang. Dialah Yohanis Dillak, kelahiran Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, 20 Januari 1963. 
Sebagai penyandang cacat mata, Dillak dipercayakan memegang kendali Pertuni yang sudah terbentuk sejak tahun 2000 lalu itu. Kemampuan berbicara ini dibuktikan Dillak dalam sambutannya di hadapan puluhan peserta Musayawarah Cabang (Muscab) Pertuni Kabupaten Kupang dan di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Wilhelmina Tabais Kefan. 
Mengenakan baju kemeja berwarna putih dipadu dengan celana coklat, dari atas podium Dillak dengan lantang menyampaikan rasa bangganya atas penyelenggaraan Muscab Pertuni. Dillak begitu bersemangat sembari mengangkat kedua tanggannya menyatakan akan memperjuangkan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kupang agar segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Tuna Netra. Dengan demikian ada payung hukum bagi para penyandang cacat.
Ini juga merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka setara dengan manusia normal. Selama ini kata dia, Pertuni belum berbuat banyak untuk anggotanya, apalagi memenuhi harapan mereka dalam menyetarakan hak dan nasibnya secara berimbang. Hak-hak tuna netra, antara lain hak untuk hidup layak, mendapat pendidikan, kesehatan serta perlakuan ekonomi yang layak. 
Dillak juga meminta Ketua DPRD, Wilhelmina Tabais Kefan agar turut memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama itu. Bak gayung bersambut, Tabais Kefan mengatakan akan memperjuangkan pembentukan perda tentang penyandang cacat. Ketika ditemui usai pembukaan Muscab hari Rabu (7/5/2008), Dillak mengatakan, dirinya tidak pernah mengikuti pendidikan formal, namun dirinya berkesempatan mengikuti pendidikan non formal di panti rahabilitasi tuna netra sosial. 
Suami dari Ny. Maria Lo'o dan ayah dari Marsalinda Dillak (19) dan Mirana Dillak (9), ini bercerita, ia datang ke Kupang pada 31 Januari 1978. Dia ke Kupang untuk mengubah nasib. Dan kini dia sudah punya rumah sendiri. 
"Kalau di kampung, saya hanya bisa tumbuk padi dan ambil air," katanya. 
Dillak mengatakan, untuk menafkahi keluarganya dia menjalani profesi sebagai tukang pijat tradisional. Dia sering dipanggil dari rumah ke rumah bahkan dari hotel ke hotel untuk melayani orang yang ingin dipijat. (mas)

Tata Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

JAKARTA, PK -- Ketidaksinkronan hubungan antara kepala daerah dan presiden terjadi akibat reformasi kebijakan pascadesentralisasi yang pragmatis dan parsialistik. Tata pemerintahan daerah yang disusun tidak memiliki hubungan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
Demikian diungkapkan peneliti otonomi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, Rabu (7/5/2008). Otonomi daerah dipersepsikan sebagai ketidakterikatan pemerintahan daerah dengan pusat. Padahal, pemberian hak kepada daerah untuk mengambil dan mengelola kebijakan dibuat dalam kerangka hubungan hierarkis dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
Pemilihan kepala daerah langsung membuat kepala daerah merasa lebih kuat dibandingkan dengan pusat karena dipilih rakyat secara langsung. Kondisi tersebut diperparah dengan asal partai politik kepala daerah yang sangat beragam.
Kondisi itu membuat kepala daerah lebih loyal kepada partai politik pendukungnya. "Loyalitas kepada pemerintahan yang lebih tinggi dan loyalitas kepada konstituen yang memilihnya justru terabaikan," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepala daerah yang berasal dari partai politik yang berbeda dengan dirinya untuk tidak menghindar jika ia berkunjung ke daerah mereka. Dalam konteks menjelang Pemilu 2009, pemerintah daerah harus mampu membedakan antara kegiatan pemerintahan dan politik praktis (Kompas, 7/5/2008).
Secara terpisah, guru besar ilmu pemerintahan Universitas Indonesia, Eko Prasodjo, mengatakan, kepala daerah belum mampu melepaskan status politiknya saat menjabat kepala daerah. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang sistem pemerintahan daerah yang ada.
"Itu sekaligus menunjukkan lebih besarnya kepentingan politik kepala daerah daripada kepentingan negara dan bangsa," katanya.
Dalam sistem pemerintahan, kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas memastikan program pemerintah pusat berjalan baik di daerah. Dengan sikap kepala daerah yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan yang lebih tinggi, itu akan membuat program nasional di daerah tak berjalan secara berkesinambungan dan merugikan tujuan negara.
Menurut Syarif, Undang-Undang Nomor (UU) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur pola hubungan hierarkis antara bupati/ wali kota kepada gubernur dan kepada presiden. Namun, aturan teknis pelaksanaan UU itu dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan menteri sangat kurang. Akibatnya, fungsi pemerintahan yang lebih tinggi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan nyaris tak terlaksana. (kcm)

Aturan Calon Perseorangan Belum Jelas

JAKARTA, PK -- Aturan pelaksana tentang diakomodirnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) masih belum jelas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat baru menjanjikan akan segera menyelesaikan draf peraturan KPU sebagai pedoman bagi diterimanya calon perseorangan tersebut. Aturan KPU itu menyangkut pedoman teknis yang akan dipakai KPU propinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada.
Anggota KPU, Andi Nurpati, Rabu (7/5/2008), mengatakan, pada rapat kerja dengan KPU Propinsi Batam, KPU sudah menerima beberapa masukan untuk calon perseorangan dalam Pilkada.
"Berbagai masukan itu akan segera dikomunikasikan untuk dimasukkan di draf peraturan KPU itu. Mudah-mudahan dalam dua sampai tiga hari ini drafnya sudah selesai dan disahkan," kata Andi.
Sebelumnya, ketika revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait calon perseorangan disahkan di DPR, KPU selalu menyatakan sudah menyiapkan draf peraturan KPU. Bahkan, KPU juga menjanjikan, saat revisi terbatas diundangkan Presiden, pada saat bersamaan KPU juga mengesahkan draf peraturan KPU. Saat ini, KPU baru mengeluarkan sebuah surat edaran yang hanya memuat mengenai kapan calon perseorangan bisa mendaftar ke KPU, tetapi tidak ada pedoman teknisnya.
Lebih lanjut Andi mengatakan, KPU akan hanya memberikan petunjuk teknis. Misalnya, dalam UU disebutkan, besarnya dukungan untuk calon perseorangan, lalu KPU memberikan blangko dukungan. Selain itu, KPU juga membuat petunjuk tentang verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan.
Dalam surat edaran KPU tertanggal 28 April disebutkan, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada yang tahapan pendaftaran pasangan calonnya dimulai bulan Juni agar mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari unsur perseorangan setelah tanggal 3 Mei.
Andi membantah bahwa KPU telah mengalihkan tanggung jawab kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota. Alasan yang diungkapkan Andi, pelaksanaan pilkada masih mengacu pada UU No 32/2004 yang mengatur bahwa perubahan jadwal hanya bisa dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Menanggapi lambatnya peraturan KPU untuk calon perseorangan, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Jeirry Sumampouw menyayangkan sikap KPU yang selalu menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam mengelola tahapan pemilu maupun pengaturan calon perseorangan. Kenyataannya, janji KPU itu tidak pernah terbukti.
Salah satu bukti adalah pernyataan KPU yang menegaskan bahwa struktur Sekretariat Jenderal KPU siap pada tiga bulan setelah dilantik atau Desember 2007. Namun, hingga kini penataan organisasi KPU yang menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu belum terbentuk.
Bukti lain, sejak revisi terbatas atas UU No 32/2004 disahkan DPR pada 1 April, KPU juga menyatakan bahwa aturan teknis calon perseorangan sudah siap disahkan, tinggal menunggu pengesahan revisi UU tersebut oleh Presiden. Kini, saat revisi UU itu sudah sah menjadi UU, aturan pelaksanaannya belum juga dikeluarkan dan masih didiskusikan dengan KPUD. (kcm)

Nagekeo Akomodir Calon Perseorangan

KETUA KPU Kabupaten Ngada, Drs.Yosafat Koli, mengatakan, Pilkada Kabupaten Nagekeo yang akan dilaksanakan Agustus 2008 mengakomodir calon perseorangan. KPU Ngada telah menerima edaran dari KPU pusat tentang adanya revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kini tinggal menunggu pengesahan dari Presiden RI.
Kepada Pos Kupang, Kamis (8/5/2008), Yosafat mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti edaran KPU tersebut tentang calon perseorangan.
Yosafat yang saat itu didampingi juru bicara KPU Ngada, Dhey Ngebu Bernadinus, S.P, mengatakan, untuk Pilkada Nagekeo, pendaftaran calon baru dimulai Juni 2008 mendatang. Karena itu pihaknya bisa mengakomodir calon perseorangan. Persyaratannya adalah, perlu ada dukungan suara sesuai UU dan melampirkan bukti berupa KTP.
"Kita akan akomodir calon indenpen di Nagekeo. Namun calon indenpen alias perseorangan yang maju harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Calon indenpen ini yang mendaftarkan diri harus satu paket," tambah Bernadinus.
Surat edaran KPU Pusat No. 860/15/IV/2008 tertanggal 28 April 2008 itu ditandatangani oleh Ketua KPU, Prof.Drs.H.A.Hafiz Anshary AZ, M.A. Surat tersebut dengan perihal tahapan dan jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon peserta pemilu kepada daerah dan wakil kepada daerah dari calon perseorangan.
Ada tiga point yang diutarakan KPU dalam surat itu yakni, pertama, KPU pronvinsi, kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada yang tahapan pendaftarannya dimulai Juni 2008 agar mengumumkan pendaftaran calon dari unser perseorangan pada Mei 2008.
Kedua, calon perseorangan dalam Pilkada yang mendaftar ke KPU harus menyertakan daftar dukungan serta lampiran sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.
Ketiga, KPU propinsi/kabupaten/kota dalam mengumumkan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur perseorangan agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Yosafat menegaskan, pilkada di Nagekeo akan tetap berlangsung 11 Agustus 2008. "Kita tetap sesuai jadwal walau Pilgub NTT kemungkinan dimajukan tidak akan mempengaruhi agenda Pilkada di Nagekeo," katanya. (ris)

Warga Manggarai Sambut Gaul

RUTENG, PK -- Warga Manggarai yang berasal dari Kecamatan Ruteng, Wae Ri'i, Satar Mese dan Langke Rembong menyambut calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Gaspar Parang Ehok - Julius Bobo (Paket Gaul), Kamis (8/5/2008). Paket Gaul tiba di Manggarai untuk silaturahmi dengan warga setempat.
Penyambutan Paket Gaul dimulai dari Bandara Satar Tacik. Setelah acara penerimaan, rombongan Paket Gaul diarak dengan kendaraan roda dua dan roda empat menuju Kampung Ruteng Pu'u, tempat kelahiran Gaspar Ehok.
Paket Gaul mengikuti ritual adat di rumah adat Ruteng. Ceremoni adat dipimpin Kosmas Gengkor dan Lamber Dapur, dihadiri wakil dari 45 gendang adat. Ritual adat berupa pemberian ayam jantan putih dan babi jantan putih. Usai ritus adat dilakukan ramah tamah sederhana di rumah kediaman Gaspar Ehok. 
Saat memberikan keterangan pers, Gaspar Ehok dan Julius Bobo, menyatakan optimis menang dalam Pilgub NTT. Gaspar mengatakan, meski terpaan dan goncangan menghadang Paket Gaul, semua tantangan dan hambatan yang dilakukan lawan politik diterima dalam kejernihan moral sehingga semua dilewati dengan baik.
Menurutnya, dunia politik syarat dengan permainan karena itu Gaul menyikapinya dengan hati bening dan nurani jernih. Buktinya tantangan yang dialami telah dilewati dengan baik sehingga lolos dan ditetapkan sebagai calon tetap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013.
"Kedatangan saya mau memperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Manggarai bahwa paket Gaul lolos dan ditetapkan sebagai calon dalam Pilgub mendatang. Dari hati yang paling dalam Gaul yakin menang dalam pemilihan nanti," katanya.
Menurut Gaspar, keputusan untuk maju dalam Pilkada lahir dari panggilan nurani untuk membawa NTT menuju perubahan. Adanya fakta ketidakadilan di tengah masyarakat NTT sebagai alibat lemahnya kreasi dan inovasi dari pemimpin. Jika terpilih kelak, tekad Gaul akan membawa masyarakat NTT ke arah yang lebih baik dan sejahtera. (lyn)

Lima Balon Lamar ke Partai Demokrat

ENDE, PK -- Lima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ende mengajukan lamaran ke Partai Demokrat Kabupaten Ende guna diakomodir oleh partai tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, bulan Oktober 2008 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ende, H. Pua Saleh saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Ende, Kamis (8/5/2008), menjelaskan, kelima paket dimaksud adalah Silvester Djuma-Djafar Haji Achmad, Don Wangge-Ahmad Mochdar, David Dalla-Iskandar M Mberu, Titus Tibo-Djamal Humris. Sedangkan Sipri Reda Lio melamar jadi bakal calon bupati tanpa pasangan.
Pua Saleh mengatakan, sebagai partai yang mengedepankan demokrasi pihaknya berkewajiban menerima para bakal calon yang datang melamar. Namun untuk menentukan pasangan mana yang akan diusung oleh Partai Demokrat nanti akan ditentukan melalaui rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) pada tanggal 16 Mei 2008. Rakercabus akan dihadiri oleh para pengurus DPC, PAC, tim DPD dan DPP Partai Demokrat.
Menurut Pua Saleh paket yang akan diusung oleh Partai Demokrat setidaknya memenuhi sejumlah kriteria yakni punya kemampuan serta memiliki visi dan misi untuk memajukan Kabupaten Ende di masa yang akan datang serta bebas dari KKN.
Pua Saleh mengatakan untuk mengusung paket partainya akan melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dan partai yang dipastikan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat adalah PNI Marhaenis dan PPDI. Selain itu pihaknya juga akan membangun komunikasi politik dengan lima Parpol nonset yang ada di Kabupaten Ende. 
Tentang kemungkinan partai lain akan menawarkan paket lain di luar kelima paket yang telah mengajukan lamaran ke Partai Demokrat, Pua mengatakan jika itu ada maka akan dibahas bersama.
Pada kesempatan itu juga Pua mengatakan bahwa Partai Demokrat belum bisa mengajukan kader partai untuk bertarung dalam Pilkada Ende kali ini karena kader Partai Demokrat belum siap. (rom)

Saatnya Anda Bersuara.....

ANDA punya keluhan, harapan, masukan, anjuran tentang pelayanan kesehatan? Saatnya Anda bersuara. Sampaikan aspirasi Anda menyangkut pelayanan kesehatan yang Anda lihat, Anda alami, Anda rasakan melalui SMS ke 0852 3947 7425, faks ke 0380 831801, email poskpg_opini@yahoo.com. Ayo!

---------------------------------------

081 353 87X XXX : Pelayanan kesehatan di Puskesmas Oebobo, Kota Kupang sebenarnya bagus. Tapi yang membuat saya kesal karena petugas di loket pengambilan nomor terlalu kasar sifatnya. Lebih baik dia dipindahkan ke bagian cleaning service saja supaya dia tahu menghargai pasien. Dengan demikian kalau melayani pasien wajahnya bisa bersahabat dengan siapa saja yang berobat ke sana. Trims Pos Kupang.

081 339 98X XXX : Saya kaget ketika menghantar orangtua saya berobat ke RSU Larantuka. Saya kaget karena kondisi rumah sakitnya sangat tidak mendukung. Saya bayangkan para pasien akan menderita dua kali. Menderita karena penyakit, dan menderita karena kondisi rumah sakitnya sendiri. Mohon perhatian Bupati dan Wakil Bupati Flotim. Terima kasih.

Anisa DN 085 239 05X XXX : Kepada Bapak Camat dan pimpinan RS Waiwerang, Flotim. Kapan bidan desa diberi tugas di Desa Terong? Soalnya warga sudah sangat membutuhkannya. 

Asnur Larantuka, Flotim 085 237 66X XXX : Mohon penjelasan PT Askes Larantuka. Beberapa waktu lalu anak kami rawat inap di RSUD Larantuka yang pake surat keterangan tidak mampu dari lurah. Di dalam surat terdaftar 3 anak menurut ketentuan lama tahun 2007, tapi 2008 ini anak ketiga tidak lagi terdaftar dalam askes. Menurut berita yang dihimpun bahwa aturan ini dari bupati. Apakah semua aturan PT Askes di RSUD Larantuka itu harus dari bupati? Kalau benar dari bupati, maka kami minta penjelasan batas anak sampai berapa yang bisa terdaftar di PT Askes untuk SKTIM itu. Terima kasih Pos Kupang?

085 239 28X XXX : Mat siang. Di Desa Padira Tana, Sumba Tengah belum ada polindes. Bidan desa jarang ada. Tolong Kadinkes, Kapuskesmas Lendiwacu, Kades Padira Tana bangun polindes. Kami jauh dari puskesmas dan rumah sakit. Thanks 

081 339 16X XXX : Buat Kadis Kesehatan NTT. Pak, sekali-kali tolong pesiar ke Puskesmas Panite. Pak tolong lihat kamar-kamar pasien rawat inap, sangat kotor dan bau. Di belakang puskesmas dan di belakang ruang rawat inap banyak sampah dibuang sembarangan. Bagaimana pasien bisa cepat sembuh kalau lingkungan tempat perawat saja kotor seperti itu? Apalagi sekarang banyak nyamuk. Terima kasih.

Kami Bicara 

Pdt. Ima Djenkari, S.Th, Ba'a, Rote Ndao
Belum Miliki Panggilan

SUDAH 60 tahun lebih Indonesia merdeka. Namun pelayanan kesehatan belum mengalami perubahan mutu yang baik. Yang lebih menonjol adalah sarana-prasarana, seperti pembangunan fisik puskesmas. Di Kabupaten Rote Ndao hampir di semua kecamatan dan desa serta di kampung-kampung ada pustu. Namun, pustu itu juga kadang mubazir karena umumnya bidan dan perawat yang ditempatkan jarang ada di pustu. Pengalaman pribadi saya, saat ada jemaat mau melahirkan dan membutuhkan pertolongan jarang mereka menemui bidan atau perawat di pustu. Warga langsung datang ke pendeta untuk minta didoakan. 
Kondisi ini membuat saya melihat para pelayan kesehatan baik bidan, perawat, dokter dan tenaga medis lainnya belum memiliki rasa keterpanggilan atas profesi mereka yang suci. Bidan yang pusnya pustu tapi tidak tinggal di pustu. Mereka lebih memilih tinggal di Ba'a. (iva)

Kampius Jeharu, Manggarai Timur
Tingkatan SDM 

SDM paramedis hendaknya diperhatikan secara serius sehingga bisa mendiagnosa penyakit yang diderita pasien secara tepat. SDM juga akan mempengaruhi penggunaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Perlu ada pelatihan berkala sehingga ada spesifikasi yang dimiliki paramedis itu. Karena pengobatan di puskesmas kadang-kadang tidak memadai sehingga memperlambat proses penyembuhan. (lyn)


Ny. Katarina Dhiu, warga Beja-Bajawa
Biaya Mahal

BIAYA pengobatan di pustu kami terlalu mahal. Padahal kami ada kartu miskin. Kami bawa kartu, tetapi tetap dipungut biaya. Kadang-kadang juga obat jarang ada. Sehingga kami kesulitan kalau ada keluarga yang sakit. Kami masyarakat kecil dan sederhana. Susah cari uang. Untuk kebutuhan makan minum saja susah. Mana lagi untuk biaya kesehatan. Karena itu kami minta agar biaya pengobatan bisa lebih murah lagi sehingga dapat dijangkau. (ris)

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927-2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 

***
0852922XXXX: Buat KPUD Propinsi NTT, harap bapak-bapak di KPUD bertindak, berperilaku, berbuat, bertugas selayaknya dan sebagaimana mestinya bapak-bapak diambil sumpah dan janji bahwa bapak-bapak yang duduk di dalam lembaga yang namanya KPUD itu harus bersifat independen tanpa ada niat dan usaha untuk menjegal paket cagub-cawagub dengan cara apapun. 

08123799XXXX (Aminadab-Tapatab, Alak): Saya mohon kepada pihak KPUD sebagai penyelenggara Pilkada di daerah agar melakukan pemutakhiran data Pilkada. Tolong merespon/atau dapat mendata kami masyarakat yang lain juga. Sebab kami banyak yang tidak didata oleh petugas baik dari tingkat RT dan seterusnya, jadi suara kami hilang begitu saja. Saya ada kartu Pilpres tapi tidak didata untuk Pilkada di Kota Kupang dan sesaat lagi Pilkada gubernur/wakil gubernur. Bagaimana ni?

08523926XXXX: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah semakin dekat tapi sampai saat ini belum ada pendataan wajib pilih di dusun kami yakni Dusun Wae Reca, Desa Nanga Labang-Kecamatan Borong. Jangan sampai ada pesan sponsor, ko main rahasia-rahasiaan. 

08123794XXXX: Ada rencana bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sikka terpilih akan dilantik di Kupang. Alasannya karena bapak Gubernur NTT dalam kondisi sakit. Kami masyarakat Sikka dengan tegas menolak dan meminta supaya Bupati dan Wakil Bupati dilantik di Sikka dan disaksikan langsung oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sikka. Kalau benar bapak gubernur sakit kami mohon Mendagri yang melantik. Ini keinginan masyarakat, tolong dihargai.

08135314XXXX: Selamat ulang tahun emas NTT-ku. Saya sebagai rakyat NTT mau mengajak masyarakat agar pilihlah pemimpin yang mampu membawa propinsi ini keluar dari segala macam kegelapan (gelap apa saja) yang menimpa rakyat NTT selama ini jadikan NTT "Sebagai Nusa Terus Terang". Thanks Pos Kupang

08525300XXXX: Pilkada Manggarai Timur sudah dekat. Kami warga masyarakt Manggarai Timur mengharapkan agar Cabup dan cawabup yang akan datang dapat membangun Manggarai Timur dengan baik dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Sehingga masyarakat Manggarai Timur bisa menikmati hasil pembangunan.

08133941XXXX : 50 tahun NTT-ku, 50 Tahun Nasib rakyatnya Tiada Tentu, 50 Tahun Nyanyian Tulus tentang kemiskinan, 50 tahun nafasmu timbul tenggelam di dada generasimu. 50 Tahun Nestapa Tiada Takluk dalam keroncongan perut anak-anakmu. Bisa dada pemudamu berbusung bangga? Mampukah kaki- kaki sang tarunamu menapak bumimu dalam damai? Nyanyian sukacitakah yang keluar dari bayi-bayimu yang kenyang? Salam damaikah yang selalu diucapkan kaum yang berbeda suku dan agama di pangkuanmu? Ooh Tuhan, emaskah usia pertiwiku? Darah selalu menetes dari anak negeri yang tak berdosa, bilur-bilur di tubuh sang pujaan menganga di kala pemimpin negerimu saling berebutan, sikut menyikut memperebutkan kuasa. Tolong hentikan semua itu dari Ngarai Tempatku Tentram. Selamat Ulang Tahun NTT-ku tercinta.

08523934XXXX : Selamat ulang tahun yang ke-50 tahun NTT-ku sayang. Dalam usiamu yang ke-50 ini, NTT ku sayang, kiranya dapat dipimpin oleh seorang pemimpin yang siap untuk melayani masyarakat kecil, bukan siap untuk dilayani dan jadikan NTT ini kota beriman. Terima kasih Pos Kupang.

08523919XXXX: NTT adalah propinsi yang luas. Idealnya seorang pemimpin mesti sanggup berkeliling ke seluruh wilayah untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya tahu duduk dan diam di tempat. Untuk itu kita butuh seorang pemimpin yang berusia muda dan semangat. Kita tentu tidak menghendaki kalau uang pembangunan hanya digunakan untuk membiayai pemimpin yang sakit. Hati-hati....

08525312XXXX: NTT pada usia yang ke-50 membutuhkan figur gubernur yang bersih dari KKN dan selalu mengayomi kepentingan rakyat. NTT = Niat Tulus Terlaksana. NTT membutuhkan figur yang punya niat tulus dan melaksanakan janji-janji yang diucapkan dalam kampanye.

08525378XXXX : Mat siang Pos Kupang. Siapapun yang menjadi gubernur NTT asal bijaksana, dengan mengatasi masalah tanpa masalah agar rakyat NTT, aman dan tentram. 

Myanmar Terancam Kelaparan Panjang

BANGKOK, PK -- Kawasan penghasil utama beras di Myanmar sekarang tidak tersisa setelah disapu badai nargis, akhir pekan lalu. Ini mengakibatkan munculnya kekhawatiran terjadinya bahaya kelaparan jangka panjang di negeri itu.
Badan Pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) mengatakan bahwa topan tropis itu menghajar lima negara bagian yang memproduksi sekitar 65 persen kebutuhan beras Asia Tenggara. Di wilayah itu 80 persennya adalah persawahan, 50 persen peternakan unggas dan 40 persen peternakan babi.
Karena selama ini mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, Myanmar bisa menghindarkan diri dari krisis pangan yang dipicu kenaikan harga beras. Namun terpaan nargis akan mengubah segalanya.
"Mungkin akan terjadi kelangkaan pangan yang parah hingga 18 hingga 24 bulan ke depan. Segalanya akan terasa berat," kata Sean Turnel, ekonom khusus Myanmar di Macquarie University Australia, Kamis (8/5/2008). 
Myanmar pernah menjadi pengekspor beras terbesar dengan volume 4 juta ton setahun, tetapi dalam empat dekade terakhir volume itu terus merosot hingga menjadi 40.000 ton pada tahun lalu. Sistem irigasi dan gudang penyimpanan beras rusak tanpa perbaikan, sebagian besar akibat salah urus oleh pemerintahan para jenderal.
Ekspor beras Myanmar saat ini begitu kecil, sehingga para pakar memperkirakan akan terjadi kelangkaan, karena warga Myanmar mengonsumsi sebagian besar produksi berasnya.
Badan pangan lain, World Food Programm mengatakan ada gagasan untuk menyelamatkan padi siap panen di Delta Irrawaddy, daerah paling parah kena terjangan nargis. Kawasan yang selama ini dianggap sebagai lumbung beras Myanmar itu mungkin akan sulit ditanami padi karena karena unsur haranya sudah tersapu badai.
"Selama tiga hingga enam bulan ke depan, mungkin harus ada pembagian ransum untuk tiap keluarga," kata Paul Risley, juru bicara World Food Program. (kcm/ap)

100.000 Orang Tewas

JUMLAH korban tewas di Myanmar akibat terjangan badai tropis Nargis diduga melampaui 100.000 orang. Perkiraan tersebut disuarakan oleh diplomat Amerika Serikat yang bertugas di ibukota Myanmar, Yangon.
"Situasi kian mengerikan," kata diplomat itu, Shari Villarosa, melalui telepon kepada pers yang berada di Bangkok, Thailand, tetangga Myanmar. "Sudah nyata bakal terjadi bencana penyakit jika kondisi sekarang ini tidak segera diatasi," katanya.
Jumlah korban sebesar itu ia perkirakan dari angka korban yang sudah ditemukan, ditambah yang belum ditemukan, serta korban hidup yang tidak segera mendapat pertolongan. 
Hingga Rabu malam kemarin upaya pertolongan yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap korban masih sangat minim. Padahal badai Nargis menyapu lima provinsi Myanmar dengan kekuatan dahsyat pada hari Sabtu (3/5/2008).
Menurut versi pemerintah Myanmar, korban tewas paling sedikit 22.980 orang dan 42.119 orang dikabarkan hilang.
Dugaan bahwa angka korban tewas bakal lebih tinggi daripada yang dilansir pemerintah juga disuarakan oleh pejabat dari kantor Koordinasi Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bermarkas di Bangkok. Sang pejabat PBB itu, Richard Horsey, mengatakan bahwa seluruh Delta Irrawaddy masih digenangi air laut.
"Laporan yang kami terima menyebutkan, mayat terapung dimana-mana. Ini bencana sangat besar yang pernah kami tangani," katanya. (kcm/ap)