* Setahun Kabupaten Nagekeo (2)
Banyak Potensi, Minim Sarana

Oleh: Aris Ninu 

SETAHUN sudah umur Kabupaten Nagekeo. Tetapi Penjabat Bupati Nagekeo, Drs. Elias Djo, dan Sekab Nagekeo, Drs. Elpi Parera, sepertinya masih asyik dengan kesibukannya menggonta ganti jabatan demi jabatan di tubuh pemerintahan yang dipimpinnya. 
Pergantian pemimpin di lingkungan pemerintah itu, memang bisa dimaklumi. Apalagi kabupaten itu baru seumur jagung. Bisa saja pergantian itu sesuai aturan yang digariskan pemerintah pusat, tapi bisa juga sebagai ajang seleksi guna mendapatkan pemimpin yang benar-benar pro rakyat, pro orang kecil.
Tapi kita perlu ingatkan sejak dini, bahwa yang dibutuhkan masyarakat, bukan gonta-ganti pejabat untuk memangku jabatan di tubuh pemerintahan. Yang diharapkan adalah aksi nyata pemerintah dalam mengantar masyarakat menuju hidup yang lebih baik.
Seperti apa harapan akan aksi nyata itu? Mari kita urai satu per satu potensi yang ada di Nagekeo yang belum diperhatikan pemerintah.
Pertama, Pelabuhan Laut Maropokot. Dulu pelabuhan ini telah disinggahi Kapal Dharma Ferry II. Tapi itu hanya sebentar, setelah itu pergi dan tak pernah kembali. Akibatnya, pelabuhan itu hanya jadi pajangan.
Lalu, siapa yang salah? Masyarakat atau pemerintah? Dalam konteks ini, pemerintah tentu harus menanggung dosa, karena tidak menyiapkan fasilitas pendukung di pelabuhan itu, sehingga tak lagi disinggahi kapal.
Padahal, jika pelabuhan itu benar-benar disiapkan oleh pemerintah, maka Maropokot merupakan salah satu nadi perekonomian daerah, karena menjadi pelabuhan bongkar muat di Pulau Flores. 
Lantas, sampai kapan nasib Maropokot dibiarkan merana seperti sekarang? Pertanyaan ini tentunya sulit dijawab. Sekadar diketahui pelabuhan yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu kini hanya jadi tempat segelintir warga memancing. Itu berarti Maropokot yang potensial, Maropokot yang menjanjikan, tak mampu dikelola pemerintah secara baik agar menjadi salah satu sumber dana bagi masyarakat dan daerah setempat.
Potensi berikutnya, lahan persawahan dengan memanfaatkan Bendungan Sutami. Publik NTT sesungguhnya sangat kenal dengan areal persawahan yang namanya Mbay. Tapi apa lacur? Lahan ini hanya menguntungkan para tengkulak. 
Apa pasalnya? Para petani yang lelah mengolah lahan, lelah menanam dan merawat tanaman, tapi saat memanen, para tengkulaklah yang menuai hasil. Persawahan ini bukannya memproduksi beras membramo untuk masyarakat, melainkan segelintir tengkulak. Ini terjadi karena pemerintah belum serius menjamah lahan ini. Intervensi pemerintah belum maksimal untuk lahan yang potensial ini.
Potensi ketiga adalah perkebunan seperti cengkeh, vanili, kopra dan kakao. Dulu Nagekeo terkenal dengan hasil perkebunan tersebut. Tapi sekarang tidak lagi, tinggal kenangan. Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah dan Boawae yang merupakan daerah penghasil tanaman perkebunan ini, malah sekarang makin merana. 
Para petani bukan lagi membudidayakan komoditi perkebunan, melainkan sibuk membuka kebun baru, sibuk mengolah tanah di lereng-lereng gunung dan perbukitan untuk menanam jagung yang hanya dikonsumsi satu dua bulan.
Pemerintah mungkin lupa bahwa potensi perkebunan di daerah ini sangat besar. Andaikata potensi tersebut digalakkan kembali, bukan mustahil kalau suatu saat nanti, keberadaan masyarakat menjadi lebih baik dari sekarang.
Potensi keempat adalah pertambangan. Sesuai hasil penelitian, Bukit Nggolonio kaya akan biji besi. Tapi, sanggupkah pemerintah mendatangkan investor untuk menambang kekayaan tersebut demi kepentingan masyarakat? Hanya pemerintah yang bisa menjawabnya.
Kelima, tambak garam yang sudah hilang ditelan ombak pantai utara Flores. Dulu, tambak garam itu diharapkan menjadi sandaran ekonomi masyarakat. Akan tetapi, aset bernilai ratusan juta rupiah itu kini menjadi lokasi tak bertuan. Lokasi itu tak lagi mendapat perhatian pemerintah.
Dan aset yang tak kalah potensialnya adalah Bandara Surabaya II, bandara yang pernah disinggahi pesawat perang. Saat ini, kejayaan masa lalu bandara itu hanya tinggal kenangan. Memang, beberapa waktu lalu, kawasan Bandara Surabaya II sempat dikunjungi beberapa investor Cina. Sayangnya, kunjungan investor itu belum membawa hasil apa-apa. Bisa saja, investor tidak tertarik lantaran sarana pendukungnya amat kurang.
Jika demikian adanya, maka pemerintah mestinya segera memperhatikan ketimpangan itu dan melengkapinya dengan sarana pendukung yang memadai. Bukan sebaliknya membiarkan terlantar dengan alibi ketiadaan anggaran dan sulit mendapatkan investor.
Kalau pemerintah masih berkutat dengan paradigma lama, berkutat dengan cara pandang yang selalu mengedepankan seribu satu alasan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, maka nasib Nagekeo tak lebih dari yang dialami masyarakat selama ini.
Nagekeo yang sekarang, tetap menjadi Nagekeo yang dulu, karena masyarakat plus daerahnya senantiasa terbelakang, tertindas, miskin, melarat dan sederet predikat sumir lainnya.
Jika seperti ini jadinya, maka tidak berlebihan bila kita berpendapat bahwa pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat dan yang diharapkan masyarakat, tak lebih dari upaya legal pemerintah dalam memelihara orang kaya baru dalam kemelaratan masyarakat. 
Asumsi ini boleh dianggap sebagai terburu-buru, tapi ini perlu dikedepankan, sehingga dapat menggugah pemerintah untuk beralih orientasi kepada perbaikan nasib rakyat.
Sayang, Nagekeo punya potensi yang melimpah rua, punya kekayaan yang amat besar, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Sayang, Nagekeo yang amat kaya, tapi masyarakat hidup dalam kemelaratan. Sayang... (bersambung)