F L O R E S A

     Seputar Flores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantan Kadispenda Sikka Diperiksa 3 Jam

MAUMERE, PK-- Robertus da Silva, mantan Kepala Dinas Pendatapan Daerah (Kadispenda) Sikka, Jumat (10/5/2008) diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maumere. Pemeriksan Robertus yang kini menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Sikka terkait dugaan rekayasa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 senilai Rp 1 miliar lebih. Meski sudah masuk tahap penyidikan (dik), namun jaksa belum memastikan siapa yang bakal diseret jadi tersangka dalam kasus ini.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maumere, Acep Sudarman, S.H, mengatakan itu kepada wartawan usai memberikan keterangan pers, Sabtu (10/5/2008), di Sekretariat KPU Sikka, terkait Drs. YBS Sadipun menang perkara atas gugatan perdata terhadap KPUD Sikka. 
Sudarman menjelaskan, hingga saat ini sekitar 10 saksi dimintai keterangannya penyidik jaksa. Pada Jumat (9/5/2008) sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita, jaksa telah memeriksa mantan Kadispenda Sikka, Robertus da Silva.
Sudarman menegaskan, pihaknya sudah memerintahkan tim jaksa serius, cermat dan teliti menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani saat ini. 
Sudarman mengatakan, saksi lain yang akan menyusul diperiksa dalam kasus dugaan rekayasan PBB Sikka tahun 2004, yakni mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Sikka, Petrus da Silva, yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelolalan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sikka. "Jadwal pemeriksaan Petrus hari, Senin (12/5/2008)," kata Sudarman dibenarkan jaksa Arif.
Arif menambahkan, Kejari Maumere sudah memberikan surat panggilan kepada saksi Petrus da Silva untuk diperiksa hari Senin (12/5/2008). 
Untuk diketahui, salah satu kasus dugaan korupsi yang ditangani jaksa di Kejari Maumere adalah kasus dugaan rekayasa PBB Sikka tahun 2004. Informasi menyebutkan, guna memenuhi target pembayaran PBB tahun 2004 Pemkab Sikka diduga merekayasa penerimaan PBB hingga bisa terealisasi 100 persen. Namun diakhir tahun 2004 belum capai realisasi sehingga Pemkab Sikka pinjam dana di Bagian Keuangan Rp 150 juta untuk memenuhi target realisasi PBB. 
Karena memenuhi target, pemerintah pusat memberikan dana Rp 1 miliar kepada Pemkab Sikka dan dana ini kemudian dibagikan kepada juru pungut dan sejumlah PNS lainnya. Namun dana pinjaman Rp 150 juta tidak ditutupi sehingga saat pemeriksaan BPK ditemukan dana sekitar Rp 150 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (vel)


Warga Luar Masuk Pulau Papagarang

LABUAN BAJO, PK--Banyak warga asal luar daerah saat ini masuk ke Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Kehadiran warga ini untuk mencari nafkah, namun cukup mengganggu kehidupan warga di pulau ini. 
Hal ini disampaikan Kepala Desa (Kades) Pulau Papagarang, Haji Bahrun, saat ditemui Pos Kupang di pulau itu, Sabtu (10/5/2008). Ia menuturkan, selama ini banyak warga luar pulau datang dan berdalih untuk berdagang atau mencari ikan. Namun ada yang sampai hari ini tetap berada di pulau ini. "Di sini banyak warga luar yang masuk tanpa identitas resmi. Kebanyakan mereka masuk di sini saat bulan gelap," kata Bahrun.
Dia menjelaskan, warga luar pulau yang masuk di pulau ini cukup signifikan, dan kondisi ini berbeda dibanding pulau lain, baik yang ada dalam kawasan maupun di luar kawasan. Pasalnya, letak Pulau Papagarang cukup strategis sebagai jalur lalu lintas kapal nelayan. 
Bahrun mengakui, keberadaan warga luar daerah di pulau ini pada bulan gelap saat pencarian ikan cukup tinggi. "Mereka manfaatkan musim di bulan gelap untuk masuk ke pulau mencari ikan. Mungkin di wilayah ini potensi lautnya tinggi sehingga mengundang orang luar masuk pulau ini," ujarnya. 
Dikatakannya, orang yang merapat ke pulau ini sebagian berada di atas perahu dan sebagian turun ke kampung. Karena itu, pihaknya akan menertibkan masuknya orang baru itu.
Camat Komodo, Drs. Alo Nala, mengatakan,dalam waktu dekat pemerintah kecamatan akan operasi penertiban warga di pulau termasuk dalam kawasan TNK. "Pemerintah kecamatan atau muspika plus akan melakukan operasi penertiban identitas warga yang ada di pulau-pulau termasuk di Papagarang melibatkan anggota Polsek Komodo, Koramil dan Pos TNI AL," kata Nala. (yel)


* Triwulan I 2008
Ende Dapat Dana Bos Rp 3 Miliar 


ENDE, PK--Jumlah dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Kabupaten Ende triwulan I (Januari-Maret) sebesar Rp 3 miliar lebih. Dana itu untuk sekolah dasar (SD) Rp 2.571.813.500,00 bagi 40.501 murid pada 326 SD. Untuk SMP sebesar Rp 1.057.663.500,00 bagi 11.951 siswa pada 65 SMP. 
Ketua Manajemen BOS Kabupaten Ende, Benediktus Jegho, mengatakan itu kepada Pos Kupang di Ende, Sabtu (9/5/2008).
Bene menjelaskan, progam BOS bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
Dikatakannya, sasaran progam BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Sedangkan progam Kejar Paket A dan B tidak termasuk sasaran progam BOS. Selain itu, madrasah diniyah takmiliyah juga tidak berhak memperoleh BOS karena siswanya tidak terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.
Bene mengatakan, mulai tahun ajaran 2007-2008 (Juli 2008), SMP terbuka regular, TKB Mandiri dan Madrasah Diniyah formal yang menyelenggarakan progam wajib belajar sembilan tahun masuk dalam sasaran progam BOS. Sedangkan besarnya dana BOS yang diterima sekolah atau madrasah dan Pondok Pesantren dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp 254 ribu/siswa/tahun. Sedangkan SMP/Mts/SMPLB/SMPT/ Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp 454 ribu/siswa/tahun.
Bene menjelaskan, dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Selain itu, untuk pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
Dana BOS juga untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah dan sejenisnya.
Ketua Manajemen BOS Propinsi NTT, Drs. Aloysius Min, saat sosialisasi dana BOS bagi para kepala sekolah se-Kabupaten Ende, di Aula STPM St Ursula Ende, Selasa (22/4/2008) lalu mengatakan, dengan adanya dana BOS bagi siswa, khususnya bagi siswa di Kabupaten Ende, maka tidak ada alasan bagi siswa di daerah ini untuk berhenti sekolah karena kehadiran BOS untuk meringankan siswa yang tidak mampu secara material.
Menurut dia, meskipun secara umum dana BOS belum bisa menjawab persoalan pendidikan, namun setidaknya sudah bisa meringankan siswa yang kurang mampu. Untuk itu, Bene meminta para guru atau pengelola dana BOS agar cermat memanfaatkan dana tersebut.
Dia juga memberi peringatan kepada guru ataupun pengelola dana BOS agar dalam menggunakan dana BOS harus didukung dengan data yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan karena ini dana publik apabila salah gunakan akan berusan dengan hukum. (rom)


Flotim Belum Miliki Kapal Patroli 
* Aksi Bom Ikan Marak

LARANTUKA, PK-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim) sampai saat ini belum memiliki kapal khusus untuk patroli pengamanan di wilayah perairan laut. Akibatnya, aksi pemboman ikan oleh nelayan asal luar dan nelayan di Flotim menghancurkan terumbu karang serta biota laut lainnya sulit dideteksi. Sementara aksi pemboman ikan kini marak dilakukan di perairan laut Flotim. 
"Pada tahun 2007 kami di Dinas Perikanan dan Kelautan usulkan anggaran Rp 500 juta untuk pengadaan kapal patroli laut karena waktu itu Flotim akan dibantu Departemen Kelautan dan Perikanan. Kapal dibutuhkan agar bisa bersama instansi terkait melakukan patroli di perairan laut Flotim untuk meminimalisir aksi pemboman ikan. Tapi usul ini tidak mendapat respon DPRD Flotim. Potensi laut sangat penting bagi rakyat Flotim. Potensi laut ini harus dilestarikan untuk kelanjutan kesejahteraan masyarakat Flotim," kata Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Flotim, Drs. Bazir Kia Teron, ketika ditemui di Larantuka, Sabtu (10/5/2008). 
Bazir Kia Teron ditemui terkait maraknya pemboman ikan di perairan laut Flotim, terutama di pantai selatan Pulau Solor dan pantai utara Kecamatan Titehena. 
Bazir mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak menanggapi laporan masyarakat tentang maraknya pemboman ikan di laut Flotim. "Bagaimana mau tangkap pelaku pembom ikan kalau kami tidak ditunjang sarana penunjang seperti kapal khusus untuk patroli. Kami pasrah dan hanya bisa menyaksikan para pembom ikan beraksi. Apalagi nelayan melengkapi diri dengan telepon genggam sehingga saat petugas muncul di pantai mereka sudah kabur ke laut lepas," papar mantan Kepala Banwasda Flotim itu.
Sebagai solusi, kata Bazir, pihaknya cuma melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat nelayan di pesisir perairan laut tentang dampak menangkap ikan pakai bom. "Terakhir pada Desember 2007 lalu saya bersama Ketua MUI Flotim, serta Kapolres turun ke Desa Moton Wutun dan Desa Watobuku di Solor Timur. Kami sholat bersama nelayan sambil memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa menangkap ikan dengan cara bom menyusahkan diri sendiri karena terumbu karang tempat hidup ikan ikut hancur dan terumbu baru bisa tumbuh kembali setelah 30 tahun ke depan. Kalau tidak ada terumbu karang di laut maka ikan akan punah," ujarnya.
Tentang kondisi tersebut, Bazir mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan salah satu kapal bantuan kepada nelayan di Lohayong, Solor Timur. Kelompok nelayan penerima, Lohayong Indah sudah buat pernyataan tidak sanggup mengelola kapal tersebut. 
Karena itu, kapal tersebut rencananya akan diberikan kepada kelompok lain di Lohayong yang bersedia mengelolanya. Rencananya, selain untuk penangkapan ikan, kapal tersebut juga dimanfaatkan untuk patroli di laut Flotim. (art)


4 SD di TNK Dapat Bantuan

LABUAN BAJO, PK --Empat sekolah dasar (SD) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Selasa (6/5/2008) mendapat bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari PT Putri Naga Komodo (PNK). Empat SD itu, yakni SD Negeri Pulau Komodo, SDNegeri Pulau Rinca, SD Negeri Papagarang, dan SD Inpres Kerora. 
Hal ini disampaikan Pimpinan PT PNK Labuan Bajo, Ir. Fransiskus Harum, kepada Pos Kupang di kantornya, Kamis (8/5/2008). 
Harum mengatakan, bantuan berupa peralatan/perlengkapan sekolah bagi siswa empat SD bertujuan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, selain membantu dalam peningkatan mutu pendidikan. "Kami fokus pada mutu pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah, yakni pendidikan dasar sembilan tahun. Bantuan berasal dari salah satu donatur PNK," katanya.
Perlengkapan yang disumbangkan antara lain, alat tulis-menulis, fasilitas atau sarana olah raga seperti bola kaki, raket badminton, globe, peta dunia dan Indonesia. Selain itu, bantuan buku pintar,sejumlah poster tentang serangga dan hewan lainnya serta buku english for children. "Kami juga berikan buku tulis dan tas untuk para guru dan satu unit mesin tik serta alat peraga lainnya. Kami harapkan sumbangan ini bisa menjadi suatu yang berharga demi peningkatan mutu pendidikan di daerah ini umumnya dan khususnya bagi sekolah dalam kawasan TNK," ujarnya.
Harum menjelaskan, pihaknya selama ini telah memberikan bantuan kepada warga dalam kawasan TNK seperti bantuan kesehatan melalui dokter keliling, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi melalui kredit mikro. Penyerahan bantuan dilakukan di SD Negeri Pulau Papagarang langsung kepada siswa sekolah itu. Penyerahan oleh Sahidin, Pengawas TK/SD Kecamatan Komodo. (yel)