Sumba, Alor, Lembata

Telkom Bantu Komputer Tiga Sekolah

WAIKABUBAK, PK--Manajemen Kantor Daereah Telekomunikasi (kandatel)/PT Telkom Kupang membantu komputer tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat (Sumbar). Tiga sekolah yang mendapat bantuan komputer, yakni SDK III Waikabubak, SMA Kristen Waikabubak dan SMA Negeri I Waikabubak.
Komputer bantuan gratis itu diserahkan oleh General Manager PT Telkom Kupang, Propinsi NTT, Jacky James Ndoen, kepada masing-masing sekolah. Penyerahan hadiah tersebut dilakukan sesaat setelah peresmian Plasa Telkom Waikabubak, Kabupaten Sumbar di halaman depan Kantor Plasa Telkom Waikabubak, Jumat (9/5/2008). 
Ndoen berharap para guru dan siswa dapat memafaatkan bantuan tersebut dengan baik demi meningkatkan pengetahuan teknologi informasi siswa/i dan guru. 
Menurut Ndoen, menghadapi perkembangan pelayanan penyedia jasa komunikasi yang semakin pesat, pihaknya perlu membenahi peralatan kantor Telkom sebagai media penyedia jasa komunikasi di wilayah ini. Hal itu demi memberikan kepuasan pelayanan kepada konsumen. Beberapa peralatan yang belum ada akan dilengkapi demi menunjang kelancaran pelayanan kepada konsumen. 
Demi meningkatkan pelayanan dan kepuasan kepada konsumen, demikian Ndoen, ke depan Telkom akan berlakukan beberapa persyaratan. Pelanggan diminta segera melapor dalam waktu 2 x 24 jam, jika terjadi gangguan. Jika tidak ada perbaikan maka pelanggan yang bersangkutan dibebaskan biaya abonemen. Hal yang sama juga untuk pemasang baru, jika dalam waktu 3x24 jam belum berdering maka yang bersangkutan juga dibebaskan biaya abonemen. 
Sekab Sumba Barat, Drs.Umbu K Anagoga dalam sambutannya, meminta warga Sumba Barat memanfaatkan peralatan komunikasi itu dengan baik demi mengakses informasi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, warga tidak ketinggalan informasi dan ketertinggalan teknologi informasi.(pet)

Pemkab Alor Bangun Dermaga Mini Di Kabir

KALABAHI, PK--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor membangun dermaga mini atau tambatan perahu di wilayah Kabir, Ibu kota Kecamatan Pantar. Tambatan perahu yang dibangun tahun ini untuk menggantikan dermaga sebelumnya yang telah rusak akibat bencana.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan, Infokom dan PDE Kabupaten Alor, Drs. Seprianus Datemoly di Kalabahi, Jumat (9/5/2008). Dia ditanya soal harapan warga di wilayah kepulauan terhadap tambatan perahu, Datemoly mengatakan, tambatan perahu merupakan kebutuhan mendasar bagi warga yang pemukimannya dekat pantai. Ini terbukti dari wilayah yang belum memiliki tambatan perahu, dalam forum musbangdes maupun UDKP tingkat kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten, mengusulkan dibangun tambatan perahu. Namun, kata Datemoly, pemerintah mengalami keterbatasan dana sehingga dilakukan secara bertahap. 
Mantan Kadis Pariwisata Alor ini menyebutkan, untuk tahun 2008 pemerintah membangun sebuah dermaga mini di Kabir, Ibukota Kecamatan Pantar. Dermaga mini ini untuk menggantikan dermaga sebelumnya yang telah rusak akibat bencana sehingga selama ini masyarakat di kecamatan itu kesulitan turun-naik perahu motor di pantai Kabir. "Kalau saat air pasang tidak ada masalah, karena perahu langsung sandar di tembok pantai Kabir. Jika air surut, maka perahu harus berlabuh di tengah laut dan warga yang turun-naik harus jalan cukup jauh. Belum lagi barang bawaan," kata Datemoly.
Ia menyatakan, pemerintah segera mensurvai untuk menindaklanjuti pembangunan fisik dermaga mini tersebut yang dianggarkan Rp 300 juta. Mengenai sejumlah wilayah lainnya seperti Pulau Pura, Pantar dan Alor, Datemoly mengatakan, telah direncanakan pembangunan tambatan perahu tahun 2009 mendatang.(oma)

Realisasi Kredit Petra Terhambat KTP

WAINGAPU, PK-- Kredit lunak untuk penerbitan sertifikat bagi petani di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) yang digulirkan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprop NTT) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT dan Bank NTT hingga kini belum rampung 100 persen. BPN baru menerbitkan 45 lembar sertifikat. Keterlambatan ini karena sebagian besar petani penerima kredit belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Cabang Bank NTT Sumtim, Alex Riwu Kaho, ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Kamis (8/5/2008). 
Alex mengatakan, persyaratan untuk permohonan kredit ini cukup mudah, hanya foto copy KTP dan surat permohonan kredit. "Kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Petani sendiri yang terlambat mengajukan permohonan ke Bank NTT, bukan kita yang mempersulit," ujarnya.
Menurut dia, para petani mengaku terlambat mengajukan permohonan kredit karena belum memiliki KTP. Dari pengakuan petani, kata Alex, pengurusan KTP membutuhkan waktu cukup lama. 
Kredit Petra, demikian Alex, cukup lunak karena angsuran setiap bulan hanya Rp 42.800,00 dengan pokok pinjaman Rp 500.000,00. Jangka waktu pengembaliannya satu tahun. Sejak digulirkan tahun 2006 lalu, lanjut Alex, BPN menargetkan dalam waktu dua tahun, kredit ini sudah bisa terealisasi semua. Namun dalam perjalanan, katanya, ada kendala di tingkat petani. "Setiap permohonan yang masuk langsung diproses. Yang penting persyaratan lengkap," kata Alex. 
Ia menjelaskan, kredit ini sistemnya bergulir. Dana pengembalian dari 100 lebih sertifikat itu akan digulirkan lagi kepada petani lain. Saat ini, kata Alex, dari 45 sertifikat yang sudah diterbitkan, ada satu sertifikat yang sudah lunas.
Di tempat terpisah, Kepala BPN Sumtim, JB Lona mengatakan, program kredit sertifikat berjalan lambat, karena sejak program ini digulirkan tahun 2006 lalu baru 45 lembar sertifikat yang diterbitkan. Padahal, katanya, BPN sudah menyiapkan 100 sertifikat yang dibutuhkan. (dea)

Kebersihan Sekolah Perlu Dijaga 

WAIKABUBAK, PK--Wakil Bupati Sumba Barat (Sumbar), dr. Kornelius Kodi Mete, mengingatkan semua komponen sekolah menjaga kebersihan lingkungan dan merawat gedung sekolah. Gedung yang ada perlu dimanfaatkan secara baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah itu. 
Penegasan ini disampaikan Kodi Mete ketika meresmikan penggunaan gedung Sekolah Dasar Katolik (SDK) III Waikabubak, Kabupaten Sumbar, Rabu (7/5/2008). 
Kodi Mete meminta segenap warga SDK III Waikabubak menjaga kebersihan dan perawatan gedung agar bertahan lama dan bermanfaat bagi anak didik sekolah itu. Para guru dan anak murid diminta memanfaatkan gedung sekolah itu dengan baik, karena pembangunannya menelan dana cukup besar. 
Gedung ini, kata Kodi Mete, harus menghasilkan anak didik yang pintar. Gedung sebagus ini, lanjutnya, dibangun tahun anggaran 2007 dengan dana sekitar Rp 800 juta. Wabup berharap gedung itu dapat digunakan sebaik mungkin demi menunjang proses KBM sekolah tersebut. 
Ketua panitia pelaksanaan pembangunan, Matheus Tamo Ama mengatakan, pembangunan gedung tersebut berlangsung lancar. Dan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Sumba Barat yang mau mendengar aspirasi mereka. Kepala SDK III Waikabubak, Lince Leda, A.Ma, Pd, mengatakan, pihaknya bersyukur atas pembangunan gedung ini sehingga bisa menampung para siswa yang semakin membludak. Saat ini, sebut Lince, jumlah siswa SDK III sebanyak 710 orang dan diperkirakan tahun pelajaran baru akan terus bertambah. 
Meski demikian, kata Lince, pihaknya sudah merasa bangga karena kehadiran gedung itu turut membantunya mengatasi problem yang dihadapi selama ini terkait keterbatasan ruang kelas dan gedung itu sudah tak layak lagi digunakan, karena usianya cukup tua. 
Pantuan Pos Kupang, gedung berlantai II itu digunakan untuk ruang kelas (lantai I) dan lantai II sebagian untuk ruang kepala sekolah, aula dan perpustakaan. (pet) 

Penderita Gizi Buruk di Alila Belum Ditangani 

KALABAHI, PK-- Enam penderita gizi buruk di Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor, hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah. Dikhawatirkan kondisi fisik penderita semakin gawat. 
Kepala Desa Alila, Radjab Maro mengatakan itu saat ditemui di Kalabahi, Sabtu (10/5/2008). Dia menyebutkan, ada enam orang anak penderita gizi buruk di desa itu yang belum ditangani secara serius. 
Masalah yang dihadapi anak-anak ini, kata Maro, akibat kesulitan ekonomi rumah tangga untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak, apalagi kondisi pangan masyarakat di desa itu dalam musim tanam 2007 mengalami kekurangan. "Kami berteriak atau paksakan agar orangtua memberikan anak makanan yang bergizi, namun masyarakat sendiri kekurangan pangan, jadi kita tidak bisa paksakan," ujarnya.
Menurut Maro, enam anak penderita gizi buruk ini baru diketahui dalam kegiatan rutin posyandu di desa itu selama 2008. Saat penimbangan oleh kader ditemukan berat badan tidak sinkron dengan usia. Masalah ini langsung didata oleh pemerintah desa. "Kami tidak tahu apakah memang anak-anak ini menderita sudah lama atau baru. Saya baru menjabat sebagai kepala desa sehingga untuk waktu sebelumnya tidak tahu. Namun ini menjadi masalah di desa yang perlu mendapat perhatian,"kata Maro. 
Maro mengharapkan, dalam kegiatan posyandu selalu ada petugas kesehatan sehingga kasus ini dapat disampaikan langsung kepada pemerintah kabupaten agar bisa memberikan penanganan melalui posyandu. "Kami berharap ada bantuan untuk posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT). Karena kami tidak bisa berharap banyak dari posyandu sebab posyandu sendiri tidak ada dana," kata Maro.
Maro mengungkapkan, masalah kesehatan anak-anak di desa itu, bukan hanya sebatas gizi buruk, tapi ada sejumlah penyakit lainnya. Warga kesulitan mendapatkan penanganan karena polindes di desa itu tidak ada petugas medisnya. "Sebelumnya ada petugas medis yang sering melayani kesehatan masyarakat di desa kami, tapi saat ini petugas medis itu tidak kelihatan sehingga masyarakat di desa ini tidak lagi mendapat penanganan sehingga berbagai penyakit, termasuk gizi buruk tidak terpantau dengan baik," ungkap Maro. (oma)