UPTD Bahasa Gelar Lomba Cerpen

KUPANG, PK---Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Lomba Penulisan Cerita Pendek (Cerpen), Kamis-Minggu (15-19/5/2008) di Rumah Jabatan Gubernur NTT. Menurut rencana, lomba ini diikuti oleh 15 SMA/MA se-Kota Kupang yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Pekan Budaya Daerah.
Kepala UPTD Bahasa, Drs. Hadji Husen, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Senin pekan lalu mengatakan, lomba ini bertujuan agar perserta dapat menulis cerpen yang merupakan hasil kreativitas peserta yang diperoleh dari kalangan masyarakat dan mengenal berbagai jenis cerpen yang ada di masyarakat. Lomba ini, katanya, sebagai ajang kompetensi peserta dalam menulis karya cerpen dan mengapresiasikan karya cepen. 
Menurut Hadji Husen, lomba cerpen ini menitikberatkan pada naskah cepen yang sesuai dengan perlombaan, yakni kepahlawanan, cinta tanah air, lingkungan, cinta dan kearifan lokal atau budaya lokal. Karya-karya penulisan para peserta itu akan dinilai oleh para juri, yakni Mezra E Pellondou (komunitas sastra), Tony Kleden (wartawan), Drs. Sem Nitbani, M.Pd (Dosen), Willem Beribe (Guru) dan Nur Maimunah, S.S (staf dari UPTD Bahasa).
Dikatakan Husen, peningkatan apresiasi sastra perlu digalakkan di kalangan siswa sebagai upaya menanamkan nilai, sikap dan kemampuan dasar untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan mandiri. 
Menurutnya, apresiasi sastra diharapkan dapat menghasilkan pemahaman dan penghayatan nilai moral serta peningkatan kemampuan penalaran kreativitas sehingga mereka memiliki kesanggupan untuk menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan nilai luhur bangsa. 
Selain itu untuk memeriahkan Pekan Budaya Daerah NTT, UPTD Bahasa juga menyelenggarakan lomba sastra daerah untuk tingkat SLTA/MA se-NTT. Lomba ini bertujuan menggali sastra daerah yang merupakan warisan leluhur yang dituturkan secara lisan di kalangan masyarakat secara turun-temurun. Lomba ini akan diikuti oleh 13 kabupaten/kota dan masing- masing daerah berhak mengirim dua peserta dan satu pendamping. (nia)

Presiden Terima Banyak Usulan Pengganti Boediono

JAKARTA, PK -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini banyak menerima nama calon pengganti Menteri Koordinator Perekonomian Boediono yang pada tanggal 17 Mei mendatang akan dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun, hingga kini nama-nama tersebut masih dipertimbangkan oleh Presiden.
Menurut Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, Sabtu (10/5/2008) petang, Presiden Yudhoyono juga masih mempertimbangkan perlu atau tidaknya mengisi kekosongan jabatan yang bakal ditinggalkan oleh Boediono tersebut.
"Oleh karena itu semua adalah hak prerogatif Presiden, sebaiknya kita hormati dan kita tunggu saja hingga waktunya," tandas Andi.
Menurut dia, Presiden memang banyak menerima usulan nama calon Menko Perekonomian. "Akan tetapi, saya belum tahu siapa saja. Saya sendiri belum tahu, apakah nama yang dimaksud termasuk yang diusulkan," katanya.
Beberapa nama
Andi diminta konfirmasi mengenai kebenaran nama mantan Menteri Negara BUMN pada era Presiden BJ Habibie 1998-1999 Tanri Abeng, yang juga Komisaris Utama PT Telkom Tbk, yang disebut-sebut bakal menggantikan Menko Perekonomian Boediono. Tanri Abeng disebut-sebut diusulkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie baru-baru ini.
Nama lain yang muncul saat terpilihnya Boediono sebagai calon Gubernur BI, di antaranya mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Kuntoro Mangkusubroto serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Ia dikenal sebagai menteri yang kini dinilai paling senior setelah Boediono.
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang dihubungi Kompas juga mengaku sama sekali belum tahu mengenai informasi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa juga menyatakan hal yang sama. "Saya sama sekali belum pernah mendengar soal itu. Saya kira, hal-hal seperti ini sangat spekulatif. Karena, yang pasti tahu hanyalah Presiden," kata Hatta. (kcm)

PPP Mengikrarkan Komitmen Berantas Korupsi

JAKARTA, PK -- Kader Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif berikrar untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga berikrar untuk tidak menerima janji atau pemberian dari siapa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ikrar tersebut diucapkan para kader PPP dalam Rapat Koordinasi Nasional Fraksi PPP se-Indonesia di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar serta Direktur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung, Suprapto di Jakarta, Sabtu (10/5/2008). Pembacaan ikrar dipimpin Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin.
Kader PPP juga berikrar untuk tak memberi atau menjanjikan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan dan siap menjadi saksi dan mendukung upaya pengungkapan kasus korupsi. Jika melanggar ikrar itu, mereka siap dikenai sanksi moral, administrasi, serta tuntutan pidana sesuai ketentuan undang-undang.
Kasus Al Amin
Menurut Lukman, komitmen tersebut juga diilhami oleh kasus dugaan korupsi yang dilakukan kader PPP, Al Amin Nur Nasution. Amin yang merupakan anggota Komisi IV DPR itu kini ditahan KPK karena diduga menerima suap dalam kasus pengalihfungsian 7.300 hektar hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
Amin saat ini sudah dinonaktifkan dari kedudukannya sebagai Ketua DPW PPP Jambi. Namun, ia belum dapat diberhentikan sebagai anggota DPR oleh PPP karena belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap.
Badan Kehormatan DPR juga hanya dapat memberikan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan Amin, bukan pelanggaran hukumnya. Pelanggaran etik yang dapat dijatuhi sanksi BK DPR antara lain tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut. Sanksinya pun bervariasi, mulai dari teguran hingga diberhentikan dari DPR.
Mengambil hikmah
"PPP mengambil hikmah dari kasus Amin. Ke depan, kita akan lebih selektif dalam memilih calon anggota legislatif yang memiliki integritas," katanya.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menambahkan, ikrar ini juga menjadi bukti komitmen PPP untuk memberantas KKN. PPP adalah salah satu partai yang turut melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN dan melahirkan terbentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Suryadharma menambahkan, PPP tidak akan menghalang-halangi upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Namun, pengungkapan harus dilakukan secara transparan dan proporsional. (kcm)

Indonesia Masih Terpuruk

BANDUNG, PK -- Seratus tahun setelah Kebangkitan Nasional tahun 1908, Indonesia dinilai belum bangkit dari keterpurukan. Ini terbukti dengan kegagalan bangsa Indonesia menegakkan keadilan sosial dan demokrasi.
Ahli filsafat Franz Magnis-Suseno SJ mengemukakan itu pada seminar nasional Satu Abad Kebangkitan Nasional Indonesia 'Inteligensia Indonesia' di Universitas Parahyangan, Bandung, Sabtu (10/5/2008). Menurut Franz, keberadaan bangsa Indonesia kini cenderung mengalami stagnasi terutama di bidang demokrasi dan keadilan sosial.
"Bangsa Indonesia harus menghadapi krisis pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Ironisnya negara ini begitu kaya akan sumber daya alam. Ditambah pula kini kebebasan beragama di Indonesia semakin mengalami kemunduran," ujar Franz.
Menurut Franz, berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini berakar pada ketidakkuatan pemimpin bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tegas.
Dalam kemunduran
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom berpendapat bangsa Indonesia saat ini juga berada dalam kemunduran. Pada saat negara-negara Asia Tenggara lain menempati daya saing global pada posisi di atas 48 dari 131 negara, Indonesia hanya mampu bertengger di nomor 54, atau 23 posisi di bawah Malaysia.
Miranda menilai, keterpurukan ini berakar pada ketiadaan visi bangsa yang dirumuskan tanpa mengedepankan aspek ilmu pengetahuan yang inovatif.
"Singapura membasiskan visi bangsanya pada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan, begitu pula Malaysia yang mendasarkan ekonominya pada ilmu pengetahuan," kata Miranda.
Miranda mengutip Yayasan Indonesia Forum 2007, dikatakan visi Indonesia 2030 menjadi negara unggul dalam pengelolaan kekayaan alam, ditopang dengan pencapaian menjadi lima negara besar dalam kekuatan perekonomian dunia, dan mewujudkan kualitas hidup modern yang merata.
Menurut Miranda, visi itu terlalu muluk dan tidak nyata karena Indonesia menargetkan tanpa mengukur kemampuan diri. "Indonesia tidak memiliki dasar apa-apa, seperti ilmu pengetahuan yang harus dijadikan fondasi bangsa, tetapi menargetkan sesuatu yang begitu tinggi," kata Miranda.
Guru besar filsafat Universitas Parahyangan Bambang Sugiharto mengemukakan, di tengah kekisruhan di bidang politik ekonomi dan keadilan sosial seperti ini, Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan. Tantangan itu antara lain tantangan globalisasi, tantangan keapatisan masyarakat terhadap penegakan hukum internal, dan tantangan keegoisan setiap individu.
Franz menambahkan, tantangan Indonesia lebih mengarah kepada tantangan kepicikan rasa kedaerahan, budaya hedonis, dan eksklusivisme keagamaan.
Bambang dan Franz berpendapat, masalah stagnasi bangsa pascaseabad Kebangkitan Nasional ini dapat dipecahkan dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial, melalui pengembangan sikap toleransi antarindividu. (kcm)

TNI-Polri Jangan Dipolitisasi

JAKARTA, PK -- Prajurit TNI dan Polri jangan dipolitisasi, misalnya membolehkan mereka mendukung calon perseorangan (independen) dalam Pilkada. Draf peraturan KPU yang membolehkan TNI dan Polri mendukung calon independen, dapat menimbulkan perkelahian antara TNI dan Polri. 
"Nggak ikut dukung Pilkada saja TNI dan Polri sering pukul-pukulan, apalagi ikut, bisa timbul tembak-tembakan," kritik Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Jakarta, Sabtu (10/5/2008).
Menurut dia, sebaiknya KPU jangan membuat peraturan seperti itu. Apalagi saat ini penghapusan dwi fungsi TNI masih dalam proses.
"Harus ditarik peraturan itu. TNI-Polri jangan dipolitisasi," jelas pria lulusan Psikologi UI ini.
Sebelumnya, TNI dan Polri boleh mendukung calon independen termasuk dalam pembahasan finalisasi draf peraturan KPU tentang pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.
Tentang calon perseorangan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf berpendapat, meski Mendagri telah memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut menjadi peserta Pilkada namun aturan teknis yang mengatur calon independen belum dibuat oleh KPU. "KPU harusnya sudah mempersiapkan itu. KPU bisa menjadi penghambat, bisa dituntut oleh calon independen itu," ujar UI Maswadi Rauf, Sabtu (10/5/2008).
Menurut Maswadi, aturan teknis yang harus ditetapkan KPU seperti waktu pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran dan waktu masuk tahapan Pilkada.
Bila KPU belum menetapkan aturan calon independen tersebut, lanjut Maswadi, maka aturan tersebut tidak bisa jalan. "Kalau tidak ada aturan itu, tinggal aturan di atas kertas," tandas Maswadi. (dtc)

* Sengketa Hasil Pilkada Sikka
Masuk Tahap Penyerahan Bukti

KUPANG, PK -- Sidang sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sikka yang digelar di Pengadilan Tinggi (PT) NTT saat ini memasuki tahap penyerahan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Sidang lanjutan sengketa Pilkada Kabupaten Sikka itu akan dilanjutkan hari ini, Senin (12/5/2008).
Sidang sengketa Pilkada Sikka ini digelar di PT NTT setelah pihak KPUD Kabupaten Sikka digugat paket calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang diusung PDIP Sikka, Drs. Alexander Longginus - dr. Ignatius Henyo Kerong (Paket Ayo). Paket Ayo menyatakan keberatan terhadap hasil perhitungan suara Pilkada Sikka karena menilai dalam proses perhitungan suara terjadi penyimpangan.
Pada hari Jumat (9/5/2008), sidang sudah sampai pada agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat (termohon) KPU Sikka. Sidang kemudian ditunda hingga, Senin (12/5/2008) siang, karena hari Sabtu (10/5/2008) merupakan hari libur.
Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Fransc Loppy, S.H, MBA, M.Hum didampingi empat hakim anggota, D Tuwa Tobu, S.H, Ni Wayan Mariati, S.H. M.H, I Made Tjakra, S.H dan Wellem Djari, S.H. Bertindak sebagai kuasa hukum Paket Ayo yakni Fransesko Bero, S.H sementara menjadi kuasa hukum KPUD Sikka, Philipus Fernandes, S.H dan Fredrik Djaha, S.H.
Kuasa hukum KPU Sikka, Philipus Fernandes, S.H yang dihubungi pertelepon, Minggu (11/5/2008) siang, mengatakan, "Sidang kasus itu sudah memasuki tahap pembuktian. Sidang lanjutannya akan digelar Senin (12/5/2008)."
Gugatan Paket Harkat
Sementara itu, sesuai penetapan majelis hakim, sidang perkara gugatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Benny K Harman, S.H - Alfred Kase (Paket Harkat) melawan KPU Propinsi NTT akan digelar Kamis (15/5/2008) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Perkara gugatan Paket Harkat ini sudah didaftarkan di PTUN Kupang pada hari Selasa (6/5/2008).
Kuasa hukum Paket Harkat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), A Luis Balun, S.H ketika dihubungi, Minggu (11/5/2008), mengaku sudah menyiapkan materi gugatanuntuk dibacakan dalam persidangan nanti. (mar)

Pilkada SBD dan Sumteng Dicanangkan

WAIKABUBAK, PK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat selaku kabupaten induk, mencanangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Pilkada Kabupaten Sumba Tengah (Sumteng), Sabtu (10/5/2008). Ikut mencanangkan adalah pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten SBD dan Sumteng. 
Pencanangan Pilkada SBD dilakukan terlebih dahulu di Tambolaka dan setelah itu pencanangan Pilkada dilakukan di Waibakul-Sumba Tengah.
Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat, Nehemi Katu yang dihubungi di Waibakul, Sabtu (10/5/2008), menjelaskan, setelah pencanangan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman beserta penyerahan dana hibah untuk kegiatan Pilkada dari kedua penjabat bupati kepada KPUD. Kegiatan lainnya adalah penyerahan data pemilih.
Untuk data pemilih, demikian Katu, yang baru diserahkan adalah data pemilih Kabupaten Sumteng sebanyak 37.627 jiwa. Sedangkan data pemilih Kabupaten SBD belum diserahkan karena Kepala BKKBN Sumba Barat, Lazarus Luku Lewa, masih bertugas keluar daerah.
Katu mengatakan, meskipun pencanangan Pilkada sudah dilakukan tetapi secara riil pelaksanaan Pilkada dimulai tanggal 12 Mei 2008 mendatang. 
"Pencanangan lebih awal mengingat pekan depan kedua penjabat bupati akan menjalankan tugas keluar daerah yang tidak bisa diwakili," kata Katu.
Menurutnya, dengan pencanangan ini, maka secara resmi pula proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten SBD dan Sumteng dimulai. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban agar proses Pilkada berlangsung aman dan lancar. (pet)

* Pilkada Nagekeo
Biaya Pengamanan Rp 1 Miliar

MBAY, PK -- Kepolisian Resor Ngada mengusulkan biaya untuk pengamanan Pilkada Nagekeo senilai Rp 1.062.709.900 (satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Usulan itu sudah dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada, Pemkab Ngada dan DPRD Kabupaten Nagekeo.
"Dana pengamanan Pilkada di Nagekeo Rp 1 miliar lebih. Datanya lengkap dan kami sudah sampaikan ke KPUD dan pemerintah. Di dalam laporan tersebut sudah rinci dan lengkap termasuk jumlah personil pengamanan," kata Kapolres Ngada, AKBP Sugeng Kurniaji saat ditemui di Mapolres Ngada, Sabtu (10/5/2008).
Wakapolres Ngada, Kompol Bambang K yang melanjutkan penjelasan Kapolres Sugeng mengatakan, "Kami sudah ajukan ke KPUD Ngada sebagai penyelenggara Pilkada Nagekeo pada Februari 2008 lalu."
Jumlah personil Polri dan TNI yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama Pilkada Nagekeo sebanyak 303 orang. Kompol Bambang merincikan, personil Polri sebanyak 286 orang, TNI 17 orang dan ditambah anggota Linmas yang sedang dalam pendataan. "Kami juga telah menggelar latihan-latihan menjelang Pilkada Nagekeo," kata Kompol Bambang.

Panwas terbentuk 
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada bupati dan wakil bupati, DPRD Kabupaten Nagekeo telah membentuk panitia pengawas (Panwas) Pilkada. Jumlah anggota sebanyak lima orang, terdiri dari unsur pers, dua orang unsur masyarakat, unsur kejaksaan dan kepolisian.
Adapun anggota Panwas Pilkada Nagekeo adalah Marianus Ritan (wartawan Flores Pos), Mus Sina dan Niko Daeng (unsur masyarakat), Roberth Jimi Lambila, S.H (unruk kejaksaan) dan Iptu Adrianus Ndait (unsur kepolisian)
Pelantikan Panwas Pilkada Nagekeo dilakukan oleh Ketua PN Bajawa, Martinus Bala, S.H di ruang sidang DPRD Nagekeo, Kamis (8/5/2008). Setelah pelantikan, anggota Panwas mengadakan rapat dan memilih Marianus Ritan sebagai Ketua Panwas Pilkada Nagekeo.
"Kami siap mengawasi semua tahapan pilkada secara aktif, independen, jujur dan adil. Kami meminta dukungan semua pihak agar bisa membantu agar pelaksanaan pilkada di Nagekeo bisa berlangsung baik dan berjalan sukses dan berkualitas," kata Marianus saat dihubungi per telepon, Kamis (8/5/2008) siang. (ris)

* Gaul konsolidasi di Mabar
Berjuang Tanpa Sakiti Orang Lain 

LABUAN BAJO, PK -- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Gaspar P Ehok dan Yulius Bobo, S.E, Jumat (9/5/2008) menggelar konsolidasi di aula Youth Centre Paroki Roh Kudus-Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Paket Gaul menyatakan berjuang memenangkan Pilgub tanpa menyakiti orang lain.
Kedatangan Paket Gaul di Mabar disambut warga mulai dari Pang Lembor -- wilayah Kabupaten Manggarai-Mabar. Dari sana paket ini diarak ke Labuan Bajo. Di sana, selain melakukan konsolidasi, paket ini ebrsilaturahmi dengan warga setempat. 
Dalam acara konsolidasi, Gaspar Ehok mengatakan, paket tersebut terpanggil untuk mengabdi di NTT merupakan suatu yang bermakna karena telah melewati berbagai tantangan dan lolos verifikasi di KPUD NTT.
Dia menjelaskan pengalaman paket tersebut dalam berpolitik. Ke arena Pilkada, katanya, harus punya kendaraan yakni partai politik.
"Jadi paket Gaul ini mulai berjuang dengan nurani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mau menyakiti siapapun atau orang lain. Saya tidak mau demo, fitnah atau pun melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tapi harus taat pada aturan main," kata Gaspar.
Sementara salah satu tim Gaul, dr. Herman Man, yang turut pada kesempatan itu, mengatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur bukan mau memfokuskan pada suku atau asal maupun agama tetapi yang dipilih adalah pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan bagi NTT ke arah yang lebih baik.
"Kita tidak pilih orang Sabu, Timor, Rote, Larantuka, Maumere atau Manggarai atau Sumba tetapi karena saat ini kita pilih gubernur dan wakil yang kebetulan adalah orang Manggarai dan Sumba . Dan paket gaul ini bukan bernafsu, tetapi terpanggil untuk memimpin NTT," demikian Man. (yel)

SUARA ANDA

TAHUN 2008 NTT memasuki usia emas 50 tahun. Dan, tahun emas ini diwarnai Pemilu Kepala Daerah di banyak tempat mulai dari level propinsi hingga kabupaten. Sampaikan pendapat, komentar, usul, saran atau kritik Anda melalui forum ini. Singkat, padat dan jelas serta tidak bersifat SARA dan memfitnah. Pendapat konstruktif-positif lebih diutamakan. Kirim SMS ke no 0852-3927-2061, Email: poskpg@yahoo.com atau Faks: 0380-831801. 

***

08135384XXXX (Aje Pires, warga Atambua): Bagi saya, siapa saja yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sama saja. Asalkan mereka harus disumpah secara adat, sehingga kalau KKN mereka terkena akibatnya.

08133932XXXX: Untuk masyarakat NTT, hati-hati dalam memilih. Pilihlah pemimpin yang bebas dari masalah KKN dan mengerti birokrasi. Jangan pilih pemimpin yang pernah mencuri uang rakyat. Dari tiga paket, silahkan Anda menilai yang bebas dari KKN dan mengerti birokrasi.

08523845XXXX: Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang seyogyanya adalah pemimpin yang selalu memperhatikan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

08523938XXXX: Untuk semua komponen yang berkaitan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Saya mohon kita junjung tinggi UU, TAP MPR, UU PP, Keppres, Perda, keputusan-keputusan KPU agar kita bisa maju sambil memperdalam ilmu di bidang hukum. Karena SDM kita yang masih sangat rendah, makanya kalau boleh kita terus agar dapat mengasah IQ. Oleh karena itu saya sarankan kita jangan saling menuduh. Tapi kalau boleh sebaiknya saling mengisi. Agar peningkatakn SDM bisa lebih merata di NTT.

08523916XXXX : Untuk PK saya mau usul, bagaimana kalau diadakan lagi polling sms untuk Cagub/Cawagub sehingga masyarakat bisa tahu siapa yang lebih dipilih oleh rakyat. Thanks PK.

08133944XXXX (Maco, Kupang) : Marilah kita pilih pemimpin yang punya hati, punya telinga dan punya mata. Ingat, suara rakyat suara Tuhan. Selamat ulang tahun NTT-ku tercinta, semoga pemimpin terpilih nanti, dapat mengubah wajah NTT, hingga orang tidak lagi mengejek NTT, Nanti Tuhan Tolong, Nasib Tak Tentu.

08523911XXXX: NTT di usia emasmu butuh pemimpin baru bebas dari KKN. Butuh pemimpin muda energik dan pintar dan berkomitmen untuk berantas KKN. 

08523901XXXX: Selamat ultah NTT-ku tercinta, usia 50 tahun adalah usia yang cukup dewasa, semoga di kedewasaanmu ini, hadir seorang pemimpin yang jujur, takut akan Tuhan, dewasa dalam memimpin dan arif/bijaksana dalam mengambil keputusan. 

08523940XXXX : Mat ultah NTT yang ke-50. Usia emas. Semoga para calon pemimpin yang akan terpilih nanti baik di tingkat propinsi maupun kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada dalam bulan-bulan ke depan ini, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dari pada kepentingan keluarga dan konco-konconya. Jujur, bijaksana, tanggung jawab dan terbuka dalam memimpin. 

08523911XXXX : Diharapkan agar pemimpin yang terpilih nantinya selalu menepati janji. Jangan hanya omong doank saat kampanye seperti pemimpin yang lain. Cape deh!

08131507XXXX : NTT butuh pemimpin yang tegas dan tidak bertele-tele dalam mengambil keputusan yang tepat dan harus tegas pada keputusan yang telah diambil.

08573751XXXX: Mat Ultah NTT-ku. Rakyat jangan percaya dengan janji-janji saat pemilu. Itu banyak yang tidak benar, apalagi orang yang bukan birokrat asli. Politikus banyak yang tidak tau aturan birokrasi.

08133916XXXX: Met ultah NTT-ku yang malang. Kado emasmu adalah semakin banyaknya anak gizi buruk, marasmus dan kwashiorkor di mana-mana. Memang benar "kesehatan bukan segalanya tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti". Semoga gubernur/wagub terpilih nanti punya moral dan hati nurani untuk memberantas keadaan ini dengan sepenuh hati sehingga tidak loss generation anak negeri dan NTT semakin terpuruk dan tertinggal. Sekali lagi mat ultah.

08523921XXXX: Pilkada gubenur tidak lama lagi. Kami sebagai rakyat miskin mengharapkan pembaharuan yang nyata dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Itu yang kami harapkan. Kami tidak butuh perbaharuan orasi-orasi jka tanpa bukti, ingat! Saudara-saudaraku, integritas diri yang teruji itulah kepribadian yang terpuji, jika nuraninya penuh dengan akal sehat dan kejujuran. 

08525326XXXX: Mat ultah NTT-ku, semoga di usia emasmu ini, terlahir juga anak-anak emas yang mampu menghasilkan emas-emas di Nusa Flobamora ini dan juga yang mampu menangkap dan menjebloskan para pencuri emas di negeri ini ke dalam penjara sehingga masyarakatnya bisa hidup sejahtera.

08523920XXXX : Mat ultah NTT-ku, selamat mat berjuang untuk calon pemimpinmu yang lagi berupaya menggapai mimpi menjadi penyelamatmu dari belenggu busung lapar dan kemiskinan. Semoga !