|
S a l a m
|
Mengevaluasi Program Gemala SAMPAI saat ini kita belum tahu sejauhmana pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari program gerakan masuk laut (Gemala) yang dicanangkan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, program ini mendapat sambutan positif dari warga di daerah ini. Kini dan ke depan, kita banyak mengalami tantangan terutama dari aspek lahan yang terbatas. Sementara di satu sisi penduduk terus bertambah. Jika tak segera ditata secara baik, maka cepat atau lambat masalah tanah akan menjadi hal yang krusial dan menjadi bumerang bagi kita. Dengan kata lain, ketika ledakan penduduk tak bisa dikendalikan lagi, maka akan terjadi banyak ekses sosial, terutama angka kriminalitas sebagai dampak perebutan lahan. Saat ini kita dapat saksikan warga di sejumlah tempat di daerah ini terus mempersoalkan masalah tanah. Di Manggarai, kerap terjadi perang tanding. Di Adonara, Kabupaten Flores Timur pun demikian. Mungkin saja di daerah lain hal ini pun terjadi, namun belum terekspos ke media. Program Gemala, sebagaimana kita ketahui bersama, bertujuan untuk membangun kesadaran warga daerah ini untuk mencintai laut sebagai lahan kehidupan. Spirit yang hendak dikembangkan adalah bagaimana mengolah laut kita yang kaya-raya untuk kepentingan masyarakat. Sungguh sebuah ironi ketika kita tak mampu mengolah potensi yang ada. Justru selama ini potensi laut kita dikelola para pendatang. Bahkan disinyalir banyak kapal asing yang beroperasi di daerah ini. Keuntungan dari penangkapan ikan secara ilegal inilah yang dibawa ke luar daerah untuk kepentingan mereka. Tak salah memang ketika pemerintah mendorong semua komponen warga di daerah ini untuk berpaling ke laut. Pemerintah mendorong agar kita jangan menjadi penonton di daerah ini. Harta karun kita yang di laut jangan sampai lebih banyak dinikmati orang luar. Kita yakin, tentu ada kemajuan-kemajuan. Minimal warga perlahan mulai mengolah potensi laut. Mininal latihan keterampilan sudah diperkenalkan kepada penduduk di tepi pantai. Dan, kalau lebih maju lagi mereka sudah ke laut dan telah pula memanfaatkan potensi laut kita. Tetapi mengapa kita lebih mengedepankan evaluasi? Rasanya tak salah kalau kita juga perlu melihat kekurangan kita sendiri. Ada persoalan apa? Mengada dan bagaimana persoalan itu muncul dan bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan demikian kita akan bersama-sama pula memperbaiki hal yang menjadi kelemahan bersama itu. Apakah persoalannya karena pemerintah kurang memberikan fasilitas, atau instruktur tak serius membimbing masyarakat atau karena masyarakat sendiri yang acuh tak acuh? Barangkali juga akan muncul persoalan lain melalui evaluasi ini. Harian ini (Pos Kupang, 11/5/2008), merilis bahwa lima perahu milik warga Pulau Nuse di Kabupaten Rote Ndao yang dimodifikasi menjadi lempara mubazir. Akibatnya, nelayan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Substansi dari persoalan ini adalah bahwa perangkat yang ada tak dimanfaatkan. Menurut kita, persoalan ini jangan dianggap sepeleh. Butuh penelusuran dan tentu penanganan dari pemerintah atau warga sendiri. Para nelayan memang menuntut Ketua Koperasi Gemala, Dikson Suwongto, bertanggung jawab. Pasalnya, dialah yang mendorong warga untuk mengubah sampannya menjadi lampara. Kita berharap pengelola Koperasi Gemala segera mengoperasionalkan lampara-lampara itu agar bermanfaat bagi para nelayan selain agar tidak membawa dampak yang lebih serius. Jika hal ini belum dilakukan, maka pemerintah setempat kita harapkan segera memanggil dua belah pihak untuk menuntaskannya. Kita berharap pemerintah dapat mendudukkan persoalan secara jernih. Dengan persoalan di Rote ini kita berharap pemerintah di tingkat propinsi dapat menangkap pesan di baliknya. Bahwa persoalan di Rote sebenarnya sebagai indikator atau petunjuk masih banyak terjadi persoalan di lapangan. Jika ada persoalan maka belum ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Jika ada persoalan, maka masih ada waktu untuk membenahinya dalam semangat kebersamaan. * Curhat
POJOK BUNG JOKI |
