F L O R E S A

     Seputar Flores

Warga Papagarang Tanya Dana BOS

WARGA Desa Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menanyakan dana bantuan pemerintah bidang pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, sampai saat ini pengelolaan dana BOS dinilai tidak transparan dan terkesan tidak dikelola sesuai petunjuk teknis yang sebenarnya.
Persoalan ini disampaikan warga setempat saat tatap muka dengan Camat Komodo, Drs. Alo Nala, dan Pengawas TK/SD Kecamatan Komodo, Sahidin, di pulau itu, pekan lalu. Menurut warga Papagarang, di pulau ini terdapat sebuah SD, yakni SD Negeri Papagarang dengan jumlah siswa tidak begitu banyak. Namun bantuan pemerintah tidak dikelola transparan dan baik. 
Sukarno, salah satu warga yang juga mantan guru di pulau itu, mengatakan, selama ini pengelolaan BOS oleh kepala sekolah tidak transparan kepada staf guru yang ada. Dana BOS yang ada di SDN Papagarang tampaknya tidak pernah digunakan dan kalaupun digunakan cuma sedikit. "Kenapa saya ungkapkan hal ini, karena kami lihat apa yang anak-anak dapat dari BOS. Makanya kami berani katakan pihak yang kelola tidak transparan," kata Sukarno.
Selama ini, jelas Sukarno, sejumlah guru tidak pernah menanyakan keberadaan dana BOS sekolah itu, padahal nilainya cukup besar dan bisa membantu orangtua murid untuk meringankan beban pendidikan anak mereka. "Saya contohkan, saat anak-anak dari pulau ini ikut bertanding sepak bola. Di situ kami lihat anak-anak dari sekolah ini seperti dianaktirikan, sebab sekolah lain gunakan sepatu bola, tapi anak dari Pulau Papagarang tidak pakai sepatu bola. Dan ini cukup membuat kami orangtua malu. Padahal kalau bisa dana itu dipakai sedikit," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Mabar, Andreas Ngambut, S.Pd, mengatakan, para kepala sekolah, baik swasta maupun negeri yang mendapat dan mengelola dana BOS perlu mengelola transparan agar guru bisa memahami tentang dana itu dan dapat meminimalisir segala ketimpangan maupun penyimpangan. 
Menurut Ngambut, kepsek selaku pengguna anggaran di sekolah penerima BOS perlu bekerja transparan dan bertanggung jawab. "Kepsek perlu menjelaskan secara transparan kepada para guru di sekolah mengenai apa itu dana BOS," kata Ngambut.
Dia menjelaskan, ada sejumlah guru yang langsung datang ke dinas pendidikan menanyakan soal dana ini. Padahal pihak dinas sudah berulangkali sosialisasi kepada para kepsek, namun pokok persoalan para kepsek kurang terbuka kepada para guru.(yel)

* Lorens Loke, Ketua BPD Were III
Harus Satu Hati Bangun Desa

BADAN Permusyawaratan Desa (BPD) Were harus satu hati bersama jajaran di desa membangun desa. Satu hati berarti harus satu kata dan tindakan untuk memikirkan, membangun dan mensejahterakan masyarakat di desa ini.
Demikian ungkapan yang keluar dari bibir Ketua BPD Were III, Lorens Loke. Pria yang kini berumur 45 tahun ini ketika ditemui Pos Kupang di kediamannya di Were III, Ngada, Jumat (9/5/2008), mengatakan, tugas BPD sesuai ketentuan, yakni melaksanakan pembangunan desa bekerja sama dengan pemerintah desa. BPD dan perangkat desa harus bisa duduk bersama, berbicara bersama, melaksanakan pembangunan bersama-sama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Jangan kades dan BPD berseberangan dalam tugas. Kalau kita berseberangan tentu masyarakat dikorbankan dan program pemerintah serta persoalan di masyarakat tidak bisa kita urus. Sesuai ketentuan baru, maka BPD bukan badan perwakilan desa tapi badan permusyawaratan desa, sehingga semua persoalan harus dibahas bersama-sama dan diselesaikan bersama BPD," kata suami Ny. Kristina Nguza.
Bapak enam anak ini kepada Pos Kupang, mengatakan, di Desa Were III koordinasi antara BPD dan staf Pemerintah Desa Were III, yakni Kades Dominikus Sua, sangat baik dan berjalan lancar. Bahkan Kades Were III selalu minta pendapat BPD yang beranggotakan 7 orang jika ada program pembangunan dan masalah yang terjadi di desa.
"Kalau duduk bersama, bicara bersama dan sepakat bersama tentu ada nuansa demokrasi yang dibangun di desa. Biar hal kecil selalu dibahas bersama. Selama ini koordinasi selalu ada sehingga tidak ada perpecahan. Di tempat lain sudah ada perselisihan lalu masyarakat dikorbankan," kata ayah dari Elvis, Helen, Ino, Lili, Yolan dan Joiz ini.
Loke yang baru menjabat Ketua BPD Were III tahun 2008 ini mengatakan, pihaknya memuji kepemimpinan Kades Were III yang tidak otoriter, tapi selalu merakyat. "Dulu ada kekhawatiran masyarakat kalau Kades Were III otoriter, tapi kenyataannya tidak. Kades Were III selalu korbankan kepentingannya untuk masyarakat. Bahkan uang pribadi dipakai buat membangun. Kami berterima kasih karena Kantor Desa Were III dibangun cukup megah dan sudah digunakan," kata Ketua Ketua Kelompok Gerhan Were III dan Ketua Kelompok Maju Lestari Were III ini.
Di akhir kata, Loke minta pemerintah agar terus mempertahankan agar dalam pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap kegiatan dan program yang masuk ke desa. (aris ninu)

* Triwulan I 2008
Ende Dapat Dana Bos Rp 3 M

ENDE, PK--Jumlah dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Kabupaten Ende triwulan I (Januari-Maret) senilai Rp 3 miliar lebih. Dana itu untuk sekolah dasar (SD) Rp 2.571.813.500,00 bagi 40.501 murid pada 326 SD. Untuk SMP senilai Rp 1.057.663.500,00 bagi 11.951 siswa pada 65 SMP. 
Ketua Manajemen BOS Kabupaten Ende, Benediktus Jegho, mengatakan itu kepada Pos Kupang di Ende, Sabtu (9/5/2008).
Bene menjelaskan, progam BOS bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
Bene mengatakan, sasaran progam BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Sedangkan progam Kejar Paket A dan B tidak termasuk sasaran progam BOS. Selain itu, madrasah diniyah takmiliyah juga tidak berhak memperoleh BOS karena siswanya tidak terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.
Mulai tahun ajaran 2007-2008 (Juli 2008), kata Bene, SMP terbuka regular, TKB Mandiri dan Madrasah Diniyah formal yang menyelenggarakan progam wajib belajar sembilan tahun masuk dalam sasaran progam BOS. Sedangkan besarnya dana BOS yang diterima sekolah atau madrasah dan pondok pesantren dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SD senilai Rp 254 ribu/siswa/tahun. Sedangkan SMP/Mts/SMPLB/SMPT/ Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp 454 ribu/siswa/tahun.
Bene menjelaskan, dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Selain itu, untuk pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
Dana BOS juga untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah dan sejenisnya.
Ketua Manajemen BOS Propinsi NTT, Drs. Aloysius Min, saat sosialisasi dana BOS bagi para kepala sekolah se-Kabupaten Ende, di Aula STPM Sta. Ursula Ende, Selasa (22/4/2008) lalu, mengatakan, dengan adanya dana BOS bagi siswa, khususnya bagi siswa di Kabupaten Ende, maka tidak ada alasan bagi siswa di daerah ini untuk berhenti sekolah karena kehadiran BOS untuk meringankan siswa yang tidak mampu secara material.
Menurut dia, meskipun secara umum dana BOS belum bisa menjawab persoalan pendidikan, namun setidaknya sudah bisa meringankan siswa yang kurang mampu. Untuk itu, Bene meminta para guru atau pengelola dana BOS agar cermat memanfaatkan dana tersebut.
Dia juga memberi peringatan kepada guru ataupun pengelola dana BOS agar dalam menggunakan dana BOS perlu didukung data yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan. (rom)